Kolom | Juli-September 2019

Menyoal CSR Etis di Indonesia

Apa itu CSR etis atau ethical CSR? Apakah ia bukan cara manipulasi penghasilan perusahaan? Pemerintah ternyata belum mengaturnya.

Qusthan Firdaus

Dosen studi humaniora di Universitas Multimedia Nusantara

APAKAH sebuah program corporate social responsibilities (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan boleh mendatangkan keuntungan (profit—bukan benefit/manfaat) bagi perusahaan? Sebagian besar orang di Indonesia biasanya memberikan jawaban negatif. Negasi itu boleh jadi berdasar pada pemahaman yang keliru atas CSR. Argumen yang bersifat pro maupun kontra menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat pada wacana serta praktik CSR, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tiga CSR

Andrew Ghillyer dalam bukunya, Business Ethics Now (2014), membagi CSR menjadi tiga jenis. Pertama, CSR filantropi yang sekadar memberikan bantuan sosial maupun kesehatan kepada masyarakat. Sebagian besar pelaku bisnis dan masyarakat awam memahami CSR hanya dalam kategori ini.

Kedua, CSR strategis yang berlangsung untuk membantu masyarakat sekaligus menyelesaikan masalah perusahaan yang berdampak sosial. Ghillyer mencontohkan komitmen sebuah perusahaan mobil asal Amerika Serikat (AS) yang mengalokasikan sekitar US$ 70 miliar pada dekade 1970-an untuk menarik produk mereka, dan mengganti ban secara cuma-cuma dari pemasok lain untuk menekan angka kecelakaan. Hal ini mereka lakukan meski tidak ada perintah pengadilan, dan sedang "perang opini" di media massa melawan pemasok ban sebelumnya mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan di banyak negara.

Ketiga, CSR etis (ethical CSR) yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang beragam dengan kepentingan para pemegang saham (shareholders) yang menginginkan peningkatan keuntungan. Sayangnya, Ghillyer tidak memberikan contoh konkret dari CSR etis.

Tepat dalam contoh di sini, salah satu perusahaan air minum bersoda asal AS menunjukkan contoh CSR etis yang relatif mumpuni, dalam pengertian memenuhi kualifikasi Ghillyer tentang ethical CSR.

Sekurangnya, perusahaan ini sudah menanam pohon jati bongsor (jabon) di Bandar Lampung pada 2014-2015, di Bandung pada 2015-2017 dan Semarang pada 2017. Pembiayaan infrastruktur sekolah, reboisasi, stabilisasi pasokan air bersih, merupakan beberapa dalih untuk mendukung kegiatan ini. Sayangnya, saya tidak berhasil menemukan laporan publik yang merinci hasil penjualan kayu jabon dari aktivitas CSR ini. Namun, kita bisa membuat simulasi sebagai berikut.

Biaya investasi jabon

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa CSR etis berupa penanaman pohon jabon menghasilkan keuntungan 1.163 kali lipat dari modal awal. Pertanyaannya, bagaimana membukukan keuntungan ini? Bagaimana pajaknya? Apakah perusahaan boleh mengalihkan keuntungan tersebut sebagai aset berupa tanah di wilayah CSR lainnya? Jika boleh, bukankah lebih mudah bagi negara untuk memajakinya?

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa CSR adalah kewajiban bagi perseroan yang bergerak di bidang atau terkait dengan sumber daya alam (pasal 3 ayat 1), sementara pelaksananya berdasarkan rencana kerja tahunan yang disetujui RUPS atau dewan komisaris (pasal 4 ayat 1). Artinya, perusahaan non-SDA dapat berdalih untuk tidak melakukan CSR di Indonesia.

Kemudian, PP ini belum mengatur apakah ethical CSR legal atau tidak. Salah satu akibatnya, perusahaan dapat berkelit bahwa mendapatkan keuntungan dari aktivitas CSR tidak ilegal karena tidak dilarang. Bahkan, orang dapat berargumen bahwa apa yang etis (karena memenuhi kepentingan shareholders dan stakeholders secara bersamaan) tidak mungkin bersifat ilegal (karena tidak melulu memberikan "ikan" pada masyarakat).

Belakangan, muncul praktik baru berlabel "Program Kemitraan Bina Lingkungan" (PKBL) yang meski secara konseptual merupakan bagian inheren dari CSR tapi justru dipisahkan secara arbitrer. Salah satu praktik PKBL di BUMN, menurut Rimawan Yasin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo), ialah memberikan dana pada perusahaan modal ventura (venture capitals). Pertanyaannya, kenapa pemberian dana BUMN pada venture capitals tidak melalui mekanisme investasi, aset atau liabilitas tapi justru PKBL yang boleh jadi bebas pajak serta barangkali tidak ada kewajiban pengembalian?

Kemudian, BUMN seperti Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya merealisasikan anggaran PKBL sebesar Rp 20,03 miliar sementara anggaran CSR hanya sebesar Rp 4,99 miliar pada tahun 2017. Pada tahun 2018, realisasi PKBL BTN meningkat menjadi Rp 21,78 miliar sementara Rp 5,18 miliar untuk CSR. Ringkasnya, realisasi PKBL empat kali lipat CSR BTN. Bayangkan, betapa besarnya dana PKBL jika tiga bank BUMN lainnya mengadopsi rasio ini.

Tampaknya, pemisahan PKBL dari CSR untuk menyesuaikan dengan mispersepsi di publik tentang CSR yang dianggap tidak boleh lebih dari altruistis maupun CSR strategis. Akibatnya, motif bisnis lebih kentara daripada motif sosial dalam praktik pemisahan antara PKBL dari CSR. Hal ini justru lebih manipulatif ketimbang ethical CSR yang apabila berhasil meningkatkan keuntungan perusahaan akan turut meningkatkan pajak.

Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang koheren dengan konsep CSR di ranah internasional seperti ISO 26000 guna mengurangi mispersepsi. Dari tujuh prinsip inti ISO 26000, isu lingkungan seperti PKBL berada pada urutan keempat. Ketujuh prinsip ini saling bergantung sebagai berikut: tata kelola organisasional, hak asasi manusia, praktik kerja, lingkungan, praktik operasional yang adil, isu konsumen serta pengembangan dan pelibatan komunitas.

Ibarat rumah tangga, kepala keluarga wajib memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota keluarga terlebih dahulu sebelum membantu tetangga atau orang di luar lingkungan tempat tinggal. Jika analogi ini diterima, perusahaan sebaiknya mendahulukan empat prinsip utama ISO 26000 yang bersifat internal sebelum memenuhi tiga prinsip lainnya yang bersifat eksternal.

Dalam konteks kesejahteraan karyawan, sebuah perusahaan boleh saja melakukan ethical CSR yang dibungkus sebagai CSR altruistis. Misalnya, perusahaan membagikan produknya secara cuma-cuma kepada keluarga karyawan. Ketika karyawan di satu keluarga pensiun atau pindah perusahaan, maka keluarganya sudah terbiasa menggunakan produk perusahaan tadi.

CSR seperti ini "lebih manipulatif" ketimbang apa yang dilakukan perusahaan air minum bersoda di atas. Tapi, produk hukum seputar CSR di Indonesia belum mengatur aktivitas CSR seperti ini sementara sebagian orang menyukai barang gratisan apalagi yang diberikan selama puluhan tahun.

Hampir tidak ada manipulasi dalam ethical CSR kecuali dalam pengertian pemanfaatan celah hukum atau mengemasnya sebagai dua jenis CSR lainnya. Menilai ethical CSR sebagai aksi korporasi ilegal sama saja dengan mempertentangkan apa yang etis dengan apa yang legal. Dalam batas tertentu, perbedaan antara intensi PP 74/2012 dengan ISO 26000 mewakili pertentangan tersebut.

Ethical CSR relatif lebih mudah dijustifikasi sepanjang keuntungan (finansial) perusahaan tidak jauh lebih banyak dari manfaat untuk para pemangku kepentingan. Persoalannya, berapa rasio (jika memang ada) yang ideal? Ketimbang ethical CSR, PKBL justru tampak "lebih manipulatif."

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.