Kolom | April-Juni 2019

Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim

Perhutanan sosial menjadi kunci menurunkan emisi gas rumah kaca. Perlu ditopang bisnis yang berkelanjutan.

Untung Widyanto

Wartawan, anggota Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ)

BELASAN petugas tempat wisata  alam Kalibiru di Desa Hargowilis, Yogyakarta,  memberi salam kepada Parjan Siswo Sumarto. Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri ini merupakan salah satu dari lima pendiri lokasi wisata di Kabupaten Kulon Progo ini. “Ada 65 orang yang jadi pegawai tetap dan ratusan tenaga harian ketika musim libur,” kata Parjan pada 26 April 2019. 

Belum lagi warga yang membuka warung, parkir, dan penginapan bagi wisatawan. Semuanya adalah penduduk Hargowilis dan desa-desa sekitarnya. Sebelum ada tempat wisata, sebagian besar di antara mereka adalah petani yang memanfaatkan kayu di hutan lindung Kulonprogo.

Presiden Joko Widodo memuji keberhasilan Kalibiru. Ketika berbicara pada CEO Forum di Australia pada 17 Maret 2018,  Jokowi menyebut di Kalibiru orang rela antre berjam-jam untuk mendapatkan swafoto yang sempurna dengan latar belakang panorama Waduk Sermo dan perbukitan Menoreh yang menghijau. Di sebelah selatan terlihat samar pantai laut selatan.

“Kalangan menengah dan muda saat ini tertarik dengan pengalaman dan petualangan dibanding barang-barang mewah. Hal ini tentu berdampak pada melonjaknya sektor pariwisata global,” kata Presiden, sebagaimana dikutip dari setkab.go.id.  

Memang, pada tahun 2016 ada 443 ribu turis dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Kalibiru. Pengelola menerima pemasukan sampai Rp 5,9 miliar. Padahal, pada periode tahun 1965-2000 dan mencapai puncaknya pada 1997-2000, deforestasi besar-besaran terjadi di hutan Kalibiru.

Parjan Sumarto mengakui warga kucing-kucingan dengan petugas kehutanan sebelum tahun 2000 itu. Mereka masuk hutan lindung karena desakan ekonomi. “Daripada mati kelaparan, hutan ini milik nenek moyang kami,” katanya.

Hutan lindung di Kulon Progo itu akhirnya gundul. Penduduk memanfaatkannya dengan menanam palawija. Akibatnya, tanah longsor, banjir dan penduduk kesulitan air ketika musim kemarau. Pada 1999, Yayasan Damar mendampingi warga Kalibiru berkomunikasi dengan Dinas Kehutanan soal hutan yang botak itu.

Hutan sosial Kalibiru, Yogyakarta (Foto: Endang Widowati)

Setelah pertemuan itu, tokoh masyarakat mulai sadar bahaya merambah hutan. Mereka lalu membentuk kelompok tani serta melakukan penanaman pohon jati, sonokeling, pinus, kayu putih dan mahoni. Beberapa tahun kemudian, mereka mengembangkan wisata alam Kalibiru. Ribuan pohon itu kini mulai besar dan menutupi area hutan lindung yang dua dasawarsa lalu gersang.

***

MODEL pengelolaan hutan kemasyarakatan di Kalibiru sejatinya mendukung skema Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+). Skema ini berupa pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, konservasi dan peningkatan stok karbon hutan, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto menjelaskan arti plus dalam skema REDD terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Unsur-unsur di dalam REDD+, katanya, bisa diimplementasikan dalam 5 skema perhutanan sosial, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan yang memberikan hak kelola masyarakat.

Bambang menegaskan pentingnya peran pendamping yang menjadi fasilitator dan penghubung potensi yang dimiliki masyarakat dengan berbagai pihak. Tujuannya agar warga mandiri dan sejahtera. “Rakyat pusing kalau kita omong soal carbon trade,” katanya dalam Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia, yang diadakan Yayasan Madani Berkelanjutan di Jakarta,  pada 23 April 2019. “Mending omongin soal beyond carbon.”

Mitigasi bidang kehutanan memang memosisikan skema perhutanan sosial sebagai salah satu kunci pencapaian target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) penurunan gas-gas rumah kaca. Khususnya yang berada di Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+. Ukuran keberhasilannya ditentukan oleh bertambahnya tutupan hutan dengan dukungan dan keterlibatan masyarakat.

Hutan sosial Kalibiru, Yogyakarta (Foto: Endang Widowati)

Sampai April 2019, ada 5.572 kelompok perhutanan sosial yang mendapat surat keputusan izin/hak seluas 2,6 juta hektare dan melibatkan 656.569 kepala keluarga. Agar unsur-unsur dalam REDD+ dapat diterapkan, mereka harus menerapkan bisnis kehutanan. Misalnya, jasa lingkungan seperti di Kalibiru.

Mata pencarian yang lestari menjadi kata kunci bagi kelompok perhutanan sosial dalam menjaga tutupan hutan. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian agar perhutanan sosial berhasil sekaligus andalan mencegah pemanasan global:

  1. Perlu gambaran jelas manfaat dan potensi ekonomi/keuangan dari bisnis model perhutanan sosial.
  2. Beberapa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan pasar yang menjadi hambatan pengembangan mata pencaharian lestari.
  3. Kepastian pasar. Umumnya warga memiliki produk dengan volume terbatas dan tidak menerus, sedangkan pasar membutuhkan produk dengan volume tertentu dan bersifat menerus.
  4. Keterbatasan anggaran pemerintah.
  5. Hambatan budaya kerja yang tidak sinkron antara: (a) masyarakat bermental produsen, (b) CSO memosisikan diri pada rezim kewirausahaan, dan (c) pemerintah pada rezim perizinan. Masyarakat tidak terbiasa bekerja terencana, mereka juga tidak mengenal standar kebutuhan pasar, cash flow, serta pengembangan jaringan.
  6. Rendahnya harga produk karena rendahnya kualitas; tidak tersedianya industri perkayuan dan atau rendahnya kemampuan ekspor; komoditas kualitas ekspor harus disertifikasi, sementara untuk melakukan sertifikasi memerlukan penguatan dan pembiayaan.
  7. Jumlah personel sangat terbatas. KLHK perlu mendesentralisasikan tugas pengurus perhutanan sosial ke provinsi dengan memperkuat peran UPT.
  8. Masih menjadi program minor, belum memiliki budaya pendampingan di tingkat tapak. Sedangkan pengembangan mata pencaharian memerlukan pendampingan intensif dan dalam jangka panjang.

Ada beberapa strategi untuk memecahkan problem-problem itu:

  1. Agar jenis komoditi unggulan tepat, pada tahap awal perlu analisis kesesuaian lahan dan kebutuhan pasar.
  2. Masyarakat harus punya kemampuan menyediakan produknya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, membentuk pemasaran bersama (collective market) yang telah mendapat standarisasi. Juga menghasilkan produk dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pasar.
  3. Pemerintah perlu pelibatan pihak ketiga, melalui kemitraan dengan sektor swasta, CSR perusahaan atau memperkuat tabungan masyarakat.
  4. Kemitraan yang solid antara pemerintah, CSO, dan sektor swasta.
  5. Pemerintah perlu mempromosikan perhutanan sosial sebagai program unggulan yang berhak menerima dukungan dan sumber daya besar. Perhutanan sosial berhubungan dengan pengentasan kemiskinan sekitar 6,8 juta orang miskin di sekitar hutan. Selain itu juga berkaitan dengan penurunan emisi. Isu perhutanan sosial seharusnya menjadi gerakan nasional bukan hanya sebagai program ataupun proyek kehutanan.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.