Kabar Baru

Anak Muda Indonesia Cemas Terhadap Dampak Krisis Iklim

Jumat, 25 September 2020 12:19 WIB

Mereka paham dunia tengah menghadapi krisis iklim. Mayoritas menganggap kinerja pemerintah dan DPR sebagai penghambat mitigasi pemanasan global.

Redaksi

Redaksi

HARI ini, 25 September 2020, anak muda dunia melakukan demonstrasi besar (global strike) menuntut dunia peduli pada krisis iklim dan mencegah dampaknya dengan menyerukan kebijakan yang ramah lingkungan. Demonstrasi besar ini yang kedua mereka lakukan setelah tahun lalu sukses berlangsung di 4.500 lokasi di 150 negara.

Demonstrasi besar (global climate strike) digelar selama sepekan sejak 20 September 2019, menjelang Sidang Umum Perubahan Iklim PBB di New York, Amerika Serikat, pada 27 September 2019. Tahun ini, di masa pandemi virus corona, demonstrasi digelar secara virtual.

Demonstrasi besar itu terinspirasi oleh Greta Thunberg, remaja Swedia yang mogok sekolah dan berdemo seorang diri di depan gedung parlemen menuntut perubahan kebijakan untuk mencegah pemanasan global sejak Agustus 2018. Aksi Greta menyebar ke seluruh dunia dan menginspirasi anak-anak muda melakukan hal serupa: peduli pada pemanasan planet ini akibat produksi emisi yang tak terkendali (lihat artikelnya di sini).

Emisi diproduksi oleh aktivitas manusia, terbanyak dari industri dan transportasi, juga manajemen lahan yang tak lestari. Inspirasi Greta sampai juga ke Indonesia. Sebanyak 88% anak muda Indonesia cemas dengan dampak-dampak akibat krisis iklim, menurut survei oleh Yayasan Cerah—LSM yang fokus pada energi bersih, pada akhir Juli hingga pertengahan September 2020.

Survei ini digelar secara online melalui web change.org yang disebar di pelbagai kanal media sosial maupun surat elektronik. Survei melibatkan 8.374 responden di seluruh Indonesia dengan proporsi 3 dari 5 orang tinggal di perkotaan. Responden paling banyak (37%) berada di rentang usia 21-30 tahun.

Menurut Adhityani Putri, Direktur Yayasan Indonesia Cerah, survei ini digelar untuk menyambut demonstrasi global itu. “Kami ingin melihat persepsi anak muda Indonesia soal krisis iklim,” kata Putri. Hasilnya dirilis hari ini berbarengan dengan demo yang digelar secara virtual tersebut.

Hasil survei menunjukkan anak muda Indonesia pada umumnya paham dengan krisis iklim, juga dampak-dampak yang mengikutinya. Mereka bahkan menganggap krisis iklim lebih berbahaya ketimbang pandemi virus corona (64%). Sebanyak 32% menyatakan dampak krisis iklim sama parahnya dengan pandemi yang telah merenggut hampir 1 juta orang di seluruh dunia.

Sebanyak 19 dari 20 anak muda juga paham bahwa krisis iklim disebabkan oleh aktivitas dan ulah manusia. Hanya 30% yang menyatakan bahwa krisis ini tersebab kombinasi manusia dan alam. Krisis air bersih, krisis pangan, dan munculnya wabah adalah tiga dampak utama paling serius akibat krisis iklim yang diyakini para responden. Bahkan 4% menyatakan yakin krisis iklim bisa memusnahkan spesies manusia. “Anehnya hanya 1% yang menyatakan banjir dan badai topan sebagai bencana akibat krisis iklim,” tulis laporan itu.

Dengan pemahaman seperti itu, anak-anak muda meyakini solusi mencegah krisis iklim adalah menghentikan penebangan dan pembakaran hutan. Mereka yakin bahwa kedua aktivitas itu yang mendorong krisis iklim karena bumi kehilangan penyerap emisi yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Mereka yang berpendapat seperti ini tinggal di Kalimantan, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera yang hutan-hutannya masih luas tapi terancam oleh deforestasi dan degradasi akibat manajemen lahan yang serampangan.

Solusi kedua adalah mengakhiri ketergantungan pada energi kotor yang tak terbarukan. Opini ini juga sejalan dengan pendapat mayoritas responden dalam survei Koaksi Indonesia tahun lalu yang bersedia membayar energi bersih lebih mahal untuk menyelamatkan bumi. Mereka juga paham sumber-sumber energi bersih Indonesia yang melimpah. Sebanyak 4 dari 5 responden ingin pemerintah memberikan subsidi untuk keperluan ini.

Dalam survei Yayasan Cerah, perilaku hidup bersih dan gaya hidup ramah lingkungan menduduki urutan ketiga sebagai solusi mencegah krisis iklim. Pendapat ini sejalan dengan pendapat mereka yang menunjuk pemerintah dan DPR sebagai pihak yang bertanggung jawab terjadinya krisis iklim maupun mitigasinya.

Masalahnya, mereka kecewa dengan kinerja organ negara. Hanya 24% yang menyatakan krisis iklim dan penanganannya akibat dari rendahnya kesadaran publik. Angka terbesar, 63%, terletak pada kinerja pemerintah dan sisanya kapasitas ekonomi Indonesia. Sebanyak 41% mengatakan kinerja DPR sangat buruk dalam menelurkan kebijakan menangani krisis iklim, 31% untuk perusahaan, dan 22% kinerja pemerintah.

Sehingga 97% responden menyatakan mitigasi krisis iklim mesti menjadi agenda pemerintah dan parlemen. “Dengan mengharuskan perusahaan dan anak perusahaannya memakai energi bersih, mengurangi limbah, dan memberikan keringanan pajak untuk mendorong pemakaian energi terbarukan,” kata mereka.

Bagikan

Komentar

Artikel Lain