Reportase | Januari-Maret 2018

Belajar Mengelola Taman Nasional ke Jepang

Sistem dan struktur taman alam di Jepang ditujukan untuk mempromosikan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seperti kesehatan, rekreasi, dan budaya masyarakat.

Ubaidillah Syohih

Pengasuh @indonesianforester

SEBAGAI kerajaan dengan peradaban yang tua dan tertib, Jepang telah lama memiliki taman nasional. Ketika negeri ini berangsur menjadi modern dan mulai menyebarkan semangat Nippon Bersatu dengan menginvasi negara-negara di sekitarnya, Taman Kerajaan (imperial park) Nikko untuk pertama kalinya diserahkan pengelolaannya kepada parlemen pada 1911.

Dua dekade kemudian, parlemen baru mengesahkan undang-undang untuk mendukung pengelolaannya secara publik, seiring seruan dan desakan masyarakat Jepang agar pemerintah lebih mempedulikan lingkungan. Perang dan meningkatnya industri senjata membuat Jepang menghadapi problem utama lingkungan, terutama polusi. Maka pada 1934, tak hanya Nikko yang didaulat jadi taman nasional namun juga Setonaikai, Unzen, dan Kirishma

Jepang mulai mengelola taman nasional secara serius setelah Perang Dunia Kedua. Pada 1957, Undang-undang Taman Nasional mengalami revisi komprehensif dan Undang-undang Taman Alam disahkan, yang mengarah pada pengklasifikasian taman nasional seperti saat ini, yang terdiri dari taman nasional, taman kuasi-nasional, dan taman alam prefektur. Sistem dan struktur dikerahkan untuk mempromosikan perlindungan dan pemanfaatan lansekap alam Jepang yang optimal dan memungkinkan pengelolaan yang cermat. Sampai hari ini, Jepang memiliki 34 taman nasional yang membentang dari Hokkaido di utara sampai Okinawa dan Kepulauan Ogasawara di selatan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Taman Alam, sistem dan struktur taman alam ditujukan untuk mempromosikan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seperti kesehatan, rekreasi, dan budaya masyarakat. Selanjutnya taman alam dibagi menjadi tiga, yaitu taman nasional, taman quasi nasional, dan taman alam prefektur.

Taman nasional ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang Taman Alam dan dengan demikian berada tepat di bawah yurisdiksi Kementerian Lingkungan Hidup. Tujuannya antara lain untuk membatasi proyek pembangunan dan kegiatan manusia lainnya dengan maksud untuk melindungi keindahan alam yang luar biasa yang menjadi ciri khas Jepang dan menumbuhkan pengalaman alam yang menyenangkan.

Seperti halnya taman nasional, taman quasi-nasional juga ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dimana pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah prefektur dan mengacu pada Undang-Undang Taman Alam. Sementara itu, taman alam prefektur ditetapkan oleh gubernur prefektur tersebut dan dikelola oleh pemerintah prefektur.

Untuk memastikan perlindungan dan pemanfaatan taman nasional yang optimal, rencana taman nasional dirumuskan untuk setiap taman nasional. Rencana taman nasional menentukan ruang lingkup peraturan yang mengatur tentang taman nasional (klasifikasi zona darat), dan penataan fasilitas, dan lain-lain. Rencana taman nasional dibagi menjadi rencana regulasi dan rencana proyek.

Rencana regulasi bertujuan untuk melindungi keindahan alam dengan mengatur kegiatan yang dilakukan di lapangan. Jenis dan ruang lingkup kegiatan yang diatur dalam peraturan ditentukan sesuai dengan klasifikasi zona darat, yang membedakan enam zona yang berbeda berdasarkan kondisi lingkungan dan pemanfaatan. Zona-zona tersebut antara lain zona perlindungan khusus, zona khusus I-III, zona taman laut, dan zona biasa. Selain itu, terdapat pula zona pemanfaatan.

Sementara itu, rencana proyek menguraikan berbagai ukuran dan fasilitas yang diperlukan untuk melindungi lanskap taman atau elemen lanskap, memastikan keamanan pengunjung, mempromosikan penggunaan yang sesuai, dan bertujuan untuk memelihara dan memulihkan ekosistem yang relevan. Ini bisa berupa rencana fasilitas atau rencana proyek pemeliharaan ekosistem dan restorasi. 

Selain taman nasional, rencana taman juga diformulasikan dengan baik untuk taman nasional kuasi dan taman rekreasi prefektur, namun taman rekreasi prefektur tidak memiliki zona perlindungan khusus dan juga zona taman laut.

Tidak seperti di Indonesia, sulit untuk secara eksklusif menunjuk lahan untuk penggunaan taman nasional di Jepang. Untuk alasan ini, Jepang telah mengadopsi Sistem Taman Alam Daerah yang menunjuk lahan taman nasional tanpa memperhatikan kepemilikan tanah pribadi. Ini berarti sejumlah besar taman nasional termasuk milik pribadi. Banyak orang tinggal di kawasan taman nasional, yang merupakan rumah bagi beberapa industri termasuk pertanian dan kehutanan.

Dengan demikian, taman nasional dikelola dengan memperhatikan gaya hidup penduduk setempat dan kondisi industri yang relevan. Kehadiran banyak pemangku kepentingan dalam hal perlindungan dan penggunaan lingkungan alam telah meningkatkan pentingnya pengelolaan kerjasama dan model pengurusan yang bergantung pada kolaborasi di antara berbagai macam pihak.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, sampai dengan tanggal 15 September 2016, luas kawasan taman nasional yang dimiliki pemerintah hanya sebesar 61,54% (1.312.000 hektar). Sementara itu, lahan hak milik seluas 548.000 hektar (25.70%) dan lahan masyarakat  seluas 272.000 hektar (12,76%). Bahkan Taman Nasional Ise-Shima yang berada di Prefektur Aichi lebih dari 90% kawasannya merupakan lahan hak milik.

Kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional awalnya terdiri dari lanskap alam yang besar, purba, dan kuno yang telah disenangi sejak zaman kuno (termasuk lokasi terkenal, tempat bersejarah, tempat wisata tradisional dan pegunungan). Namun, seiring berjalannya waktu, daerah yang berada di dekat lingkungan perumahan dan cocok untuk tujuan rekreasi juga ditambahkan.

Dari akhir abad ke-20, definisi lanskap alam semakin beragam, berbagai wilayah baru ditetapkan sebagai taman nasional termasuk lanskap yang mengandung ekosistem alami yang berharga, pemandangan bawah laut seperti terumbu karang, situs alam yang menyediakan habitat bagi satwa liar, dan lahan rawa yang luas.

Pada saat bersamaan, sejumlah besar masalah muncul termasuk penggunaan lokasi-lokasi tertentu yang berlebihan, penghancuran lingkungan alam sekunder seperti padang rumput, kerusakan pakan dari hewan liar besar seperti rusa Jepang, dan gangguan ekosistem oleh spesies asing.

Untuk alasan ini, masing-masing kawasan diatur dengan berbagai peraturan pemanfaatan, dan upaya ekstensif dilakukan untuk melestarikan lingkungan alam, salah satunya dengan pelibatan sukarelawan.

Selain itu, perubahan kondisi sosial ekonomi telah memicu turunnya tren kunjungan wisata ke taman nasional, yang selanjutnya merongrong pariwisata dan industri lokal lainnya yang telah lama menjadi sumber pendapatan bagi taman nasional. Akibatnya, beberapa daerah menghadapi kesulitan dan berjuang untuk secara layak memelihara dan mengelola fasilitas taman.

Keadaan seperti itu telah meningkatkan pentingnya pemeliharaan dan pengurusan yang kooperatif dan yang mengacu pada kolaborasi parapihak regional untuk promosi perlindungan dan penggunaan taman nasional.

Taman nasional dapat memberi pengunjung kesan untuk memberikan apresiasi yang mendalam terhadap lanskap alam, sekaligus memperkuat tekad mereka untuk membantu melestarikan sumber daya alam yang berharga bagi generasi mendatang.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pilar strategi pertumbuhan perekonomian Jepang yang dicanangkan oleh PM Abe untuk merevitalisasi ekonomi regional dan mencapai target GDP sebesar 600 triliun yen. Untuk itu, pada tanggal 30 Maret 2016, Pemerintah Jepang meluncurkan "Tourism Vision to Support the Future of Japan.”

Tujuannya adalah menjadikan Jepang negara industri pariwisata kelas dunia. Pemerintah Jepang ingin mendorong pertukaran multikultural yang dinamis sehingga Jepang dapat benar-benar terbuka, dengan cepat mengembangkan layanan dan inovasi baru di sektor pariwisata dan dengan demikian menciptakan siklus positif yang meningkatkan ekonomi dan industri regional.

Secara kuantitatif, visi tersebut bertujuan untuk menggandakan target kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Jepang menjadi 40 juta pada tahun 2020. Hal ini akan meningkatkan jumlah devisa yang diterima Jepang dari 3,5 triliun yen pada tahun 2015 menjadi 8 triliun yen pada tahun 2020. Selain itu, Pemerintah Jepang juga menarget 70 juta wisatawan asing yang menginap di luar tiga kota metropolitannya (Tokyo, Osaka, dan Kyoto) dan 24 juta wisatawan asing yang berkunjung kembali.

Menurut data Japan National Tourism Organization (2017), sampai dengan Oktober 2017, tidak kurang dari 23.791.500 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepang. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 24.039.700 wisatawan, maka diproyeksikan capaian akhir tahun 2017 akan melampaui capaian tahun sebelumnya.

Taman nasional menjadi salah satu ujung tombak pencapaian visi ini. Pemerintah Abe berkeinginan menjadikan taman nasional di Jepang menjadi taman nasional kelas dunia melalui “National Park Step Up Program 2020”. Melalui program yang diluncurkan tahun 2016 ini, diharapkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke taman nasional menjadi 10 juta orang pada tahun 2020, meningkat lebih dari seratus persen bila dibandingkan capaian pada tahun 2015 yang hanya 4,5 juta orang.

Di antara 34 taman nasional yang dimilikinya, Pemerintah Jepang telah memilih delapan yang terbaiknya sebagai ujung tombak National Park Step Up Program 2020, antara lain TN Akan-Mashu, TN Towada-Hachimantai, TN Nikko, TN Ise-Shima, TN Daisen-Oki, TN Aso Kuju, TN Kirishima-Kinkowan, dan TN Kerama Shoto.

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain meningkatkan dan mendukung penyajian data tarik wisata alam melalui pembaruan aktivitas yang berkaitan dengan alam dan sumber air panas (onsen), membuat panduan wisata yang informatif, menyediakan loket khusus untuk tur pribadi di pusat pengunjung, menerapkan biaya masuk, dan memastikan area inti konservasi dan area yang bisa digunakan untuk wisata.

Selain itu, pemerintah Jepang juga berusaha menciptakan suasana menginap yang nyaman dan aman di destinasi wisata, memperbaiki akses dan jaringan transportasi, membuat desain lansekap terpadu, seperti membuat jalur listrik bawah tanah, dan melibatkan perusahaan swasta (dengan memberikan konsesi, dll.) untuk membangun dan mengelola akomodasi kelas atas dan fasilitas lainnya.

Beberapa langkah lainnya adalah penguatan promosi pariwisata ke luar negeri, pemasaran bersama antar-kementerian dan antar-kota akan diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pemasaran pariwisata, serta mendorong pemerintah prefektur untuk meningkatkan kondisi taman kuasi-nasional.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, diperkirakan jumlah wisatawan asing yang mengunjungi semua 34 taman nasional Jepang mencapai 6 juta pengunjung pada tahun 2017, meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan sekitar 5,46 juta pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan langkah-langkah di atas tampaknya memiliki dampak yang baik terhadap peningkatan jumlah wisatawan asing yang mengunjungi taman nasional di Jepang.

Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati, lansekap, dan budaya yang lebih beragam, yang tersebar di 54 taman nasional, berpotensi mendatangkan lebih banyak wisatawan asing dan juga wisatawan domestik tanpa harus bergeser ke mass tourism. Pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pendapatan devisa dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.