Laporan Utama | April-Juni 2018

Bimbang di Hutan Gambut

Pemerintah menunda izin baru kebun sawit di lahan gambut. Kebakaran hebat tahun 2015 menjadi titik balik cara pandang terhadap hutan sampah organik ini. Selama moratorium pemerintah akan mendata ulang lahan gambut yang rusak untuk direstorasi dan masih bagus untuk budidaya yang tepat bagi kepentingan lingkungan dan ekonomi. Namun tarik-menarik kepentingan dua sektor itu membuat masalah gambut jadi pelik.

Andi Fadly Yahya

Menempuh studi doktor Ilmu Kehutanan di Seoul National University

GAMBUT adalah isu yang dihindari pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pelaku industri. Mereka sangat berhati-hati memberi pernyataan, bahkan membatalkan wawancara begitu tahu pertanyaan para penulis majalah ini seputar topik yang paling dibicarakan tiga tahun lalu: kebakaran hutan dan lahan gambut. 

Kebakaran hebat itu menghanguskan 2,64 juta hektare hutan dan lahan di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua. Sebagian besar dari luas itu adalah gambut kering di Sumatera Selatan, Kalimantan, Riau, dan Jambi. Guido van der Werf, ilmuwan Global Fire Emissions, menghitung emisi karbon akibat kebakaran selama Juni-November 2015 itu setara gas rumah kaca yang dilepas Jerman selama setahun—negara dengan produk domestik bruto US$ 3.467 triliun atau empat kali lipat Indonesia.

Kementerian Lingkungan merilis data yang lebih presisi dalam Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (The 21 Conference of the Parties, COP21) di Paris pada Desember 2015. Mereka memperkirakan emisi yang dilepas ke atmosfer antara 0,8 hingga 1,1 gigaton gas rumah kaca. Kebakaran ini membuat Indonesia terancam gagal menurunkan emisi sebesar 29 persen atau 845 juta ton setara CO2 tahun 2030 seperti janji dalam NDC (Nationally Determined Contribution) yang diatur Protokol Kyoto.

Tak ketinggalan, Bank Dunia menghitung kerugian akibat kebakaran selama enam bulan itu mencapai Rp 226,4 triliun. Angka ini setara 1,9 persen produk domestik bruto atau separuh belanja infrastruktur pemerintah Indonesia selama setahun.

Dengan data-data itu, pemerintah melaporkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 adalah kejadian terburuk dalam 18 tahun terakhir. Tidak hanya menghancurkan kekayaan hayati, kebakaran ini juga mengganggu perekonomian dan pendidikan, mengancam kesehatan, bahkan menelan korban jiwa.

Setidaknya 19 orang meninggal selama periode kebakaran itu dan 500.000 penduduk menderita infeksi saluran pernafasan akut. Pada Oktober 2015, sebanyak 24.773 sekolah ditutup dan 4.692.537 siswa diliburkan selama 34 hari. 

Guru besar Kebakaran Hutan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo mengatakan umumnya penyebab kebakaran karena kesengajaan manusia untuk pembukaan lahan. “Temuan kami kebakaran itu by design,” katanya pada April lalu. Selama periode kebakaran itu ada 31 persen atau 21.552 titik api di kawasan konsesi, di luar soal musim kering yang panjang pada masa itu.

Temuan Bambang sesuai dengan penelitian Center for International Forestry Research melalui citra satelit bahwa kebakaran terjadi seiring dengan pemilihan kepala daerah. Tak hanya pemerintah, industri hutan tanaman juga diduga jadi aktor pembakar lahan. Kementerian Lingkungan menyeret pengusaha dalam 500 kasus kebakaran hutan. Ada satu putusan yang mendenda pengusaha US$ 1,2 juta karena ulah tersebut.

Menyusul kebakaran yang membuat malu pemerintah karena “ekspor asap” itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut. Jokowi juga menunda izin baru pembukaan lahan di area gambut bagi industri hutan selama dua tahun sejak 2015 melalui Inpres 8/2015. BRG akan fokus pada restorasi 2,6 juta lahan yang rusak akibat kebakaran itu.

Moratorium itu berakhir pada 13 Mei 2017. Presiden Jokowi memperpanjangnya hingga dua tahun lagi. Sebetulnya Inpres itu pertama kali diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Setelah tiga kali diperpanjang, tak ada tanda-tanda Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola   Hutan Primer dan Lahan Gambut ini terorganisasi dengan komprehensif.

Jika menilik faktanya, moratorium itu agaknya kurang bertaji di lapangan, jika bukan disebut gagal. Kebakaran hutan 2015 di lahan gambut menunjukkan dengan telak kegagalan moratorium itu dengan temuan puluhan ribu titik api di lahan konsesi dan temuan Fakultas Kehutanan IPB sumber api meletik secara disengaja.

Wahana Lingkungan Hidup mencatat pada 2011-2013 kawasan hutan berkurang 5,05 juta hektare, dua tahun kemudian areal moratorium bertambah lagi 2,35 juta hektare. Ada inkonsistensi selama masa moratorium dengan semangat penundaan dan membereskan tata kelola hutan. “Jika kita ingin membenahi pengelolaannya, hal yang penting adalah membenahi kebijakannya,” kata I Nyoman Suryadiputra, Direktur Eksekutif Wetland Indonesia.

Nyoman meminta pemerintah tak menunda moratorium. Selama periode itu, ia menyarankan agar pemerintah terbuka dengan pengusaha dalam soal data kepemilikan gambut untuk mengidentifikasi persebaran kebun kelapa sawit, identifikasi fisik lahan sawit (subsiden, jumlah titik kebakaran, penyakit ganoderma).

Problem mendasar dalam tata kelola hutan, terutama mengelola gambut, adalah tumpang tindih kebijakan dan tata ruang. Setidaknya ada tiga lembaga yang berkerumun berebut mengatur gambut: agraria dan tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, pertanian dan perkebunan. Setiap lembaga punya norma sendiri-sendiri mengatur objek yang sama.

Ambil contoh perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/2009 tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya sawit. PP 57 mengutamakan perlindungan dan restorasi gambut sementara Peraturan Menteri Pertanian 14 mendorong gambut untuk usaha perkebunan. Yang pertama melindungi, yang kedua mengobral untuk dieksploitasi: bertabrakan dan bertolak belakang.

Belum lagi pembahasan Undang-Undang Perkelapasawitan yang menghangat di Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak saja akan tumpang tindih dengan Undang-Undang Pertanian karena sudah mengatur soal kebun sawit, undang-undang itu akan menghapus keberadaan peraturan pemerintah soal restorasi gambut. “Tentu undang-undang jauh lebih tinggi kedudukannya dibanding PP atau Peraturan Menteri,” kata Nyoman.

Satu peraturan itu saja tak kurang-kurang problematik dan membuat tarik-menarik yang sengit antara kepentingan ekonomi dan ekologi—problem akut mengelola sumber daya alam di Indonesia. Menurut beleid ini, gambut punya dua fungsi: lindung dan budidaya.

Kawasan lindung ditetapkan paling sedikit 30 persen dari keseluruhan luas Kesatuan Hidrologis Gambut, yang merupakan kubah gambut dengan kedalaman tiga meter atau lebih, terdapat plasma nutfah spesifik dan/atau endemik, yang dilindungi peraturan perundang-undangan, atau berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. Sementara fungsi budidaya adalah gambut di luar kriteria itu.

Menurut PP 57, mereka yang bertanggung jawab pada kawasan lindung gambut yang sudah terdegradasi harus melakukan tindakan seperti rewetting atau pembasahan kembali area gambut dan dibarengi dengan upaya suksesi alami. Artinya, kanal-kanal di lahan gambut harus ditutup agar air tak terkuras ke hilir.

Kanal di lahan gambut juga problematis. Menurut I Nyoman, keberadaan kanal membuat lahan dengan fungsi budidaya menjadi kering dan mudah terbakar jika airnya tak diatur untuk mencegah api. PP 57 menggariskan bahwa tinggi muka air dari kubah gambut maksimal 40 sentimeter.

Pertanyaannya, jika gambut yang sudah ada sebelum Proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan fungsi lindung dan kaya dengan aneka ragam hayati ini, mengapa ia boleh digarap dan dikelola?

Ceritanya bermula dari tahun 1967, ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Kehutanan. Karena undang-undang ini mengatur izin di kawasan hutan negara, yang kemudian direvisi pada 1999, sejak 1990 izin tak memandang daratan atau rawa-rawa. Gambut pun masuk dalam konsesi.

Presiden Soeharto menabalkan kekacauan itu dengan menetapkan lahan gambut 1 juta hektare di Kalimantan Tengah menjadi sawah sebagai sumber padi dengan kanal yang berjela-jela. Implementasi Keppres 82/1995 itu dikerjakan tanpa studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan.


Sawit tentu tak bisa ditanam di tanah mineral yang basah dan kaya organik. Bibit-bibit sawit itu akan membusuk karena kelebihan air. Cara terbaik adalah dengan mengeringkannya hingga tinggi muka airnya 60-80 sentimeter di bawah permukaan tajuk gambut. Serasah yang terbentuk berabad-abad itu pun mengering karena batas tinggi air adalah 40 senti.

Harian Bisnis Indonesia melaporkan pada 2016, perkebunan rakyat kelapa sawit, kakao, kopi, dan teh di lahan gambut mencapai 7,4 juta hektare, yang didominasi kelapa sawit seluas 4,5 juta. Dari jumlah itu, 1,7 juta hektare berada di lahan gambut, dan yang terbakar seluas 1,5 juta hektare.

Menurut Nyoman, gambut yang dibudidayakan akan secara langsung mempengaruhi gambut di fungsi lindung. Kanal-kanal untuk mengatur tinggi muka air di kawasan budidaya akan mempengaruhi tinggi muka air di kawasan lindung. Jika di kawasan lindung air harus cukup terus, di budidaya air diatur bahkan dikeringkan.

Urusan jadi serba repot. Lahan budidaya versus lahan lindung, lahan gambut versus izin hutan industri. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Danang Giriwardana menganggap PP 71 maupun hasil revisinya di PP 57/2016 sebagai peraturan yang memalukan karena lahir dari pandangan yang sempit. “Aturan ini hanya melihat gambut dari sisi ekologi,” katanya.

Pada dasarnya, kata Danang, pengusaha setuju isi PP 57 dan 71. Hanya, mereka masih menyoal tentang penetapan kawasan budidaya dan konservasi. Menurut dia, dua peraturan itu belum mengadopsi secara ilmiah tata cara dan kriteria penetapannya. Seperti hutan, gambut punya gradasi yang berbeda-beda sehingga perlu penetapan yang empiris agar tak gebyah uyah mengategorikan ekosistemnya.

Menurut Danang, aturan gambut terlalu sedikit memikirkan lahan ini sebagai fungsi ekonomi. Dalam pikiran para pengusaha, kata dia, gambut justru akan bagus jika dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha karena terawasi. “Gambut itu kan terbentuk terus-menerus,” katanya. “Jika tak disentuh dan dimanfaatkan manusia justru bahaya karena mudah terbakar.”

Di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Rusia, kata Danang, dunia usaha diizinkan membuka perkebunan untuk komoditas unggulan di atas gambut sehingga menyumbang devisa, membuka lapangan kerja, dan menyejahterakan masyarakat. “Secara teknologi apakah bisa lahan yang sudah terdegradasi dipulihkan menjadi gambut kembali?” katanya.

Odjat Sudjatnika, Chief Consulting Officer  Aksenta, perusahaan konsultan pengelolaan lingkungan, menambahkan bahwa di Eropa dan Kanada, gambut jamak dipakai sebagai bahan bakar dan media tanam. Finlandia dan Norwegia salah dua negara yang sukses menambang gambut untuk bahan bakar. “Malaysia negara yang sukses melakukan budidaya di gambut, termasuk di lahan dengan ketebalan di atas tiga meter,” katanya.

Kekhawatiran Danang dikonfirmasi penelitian Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Manajemen Universitas Indonesia. LPEM meneliti PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Indah Kiat Pulp and Paper Karawang, dan PT OKI Pulp and Paper di Sumatera Selatan dan Riau. Hasilnya, LPEM menghitung dampak penerapan PP 71/2014 juncto 57/2016 adalah hilangnya penerimaan negara Rp 191 triliun, pendapatan masyarakat Rp 82 triliun, dan kesempatan kerja 610.507 posisi.

Secara spesifik LPEM bahkan memprediksi penetapan muka air 40 senti akan merugikan industri pulp dan kertas karena tanah basah menurunkan kualitas tanaman di atasnya. Kesimpulan yang dibantah oleh Guru Besar Kebakaran Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bambang Hero Saharjo. “Angka 40 senti itu sudah ilmiah,” kata dia. “Belum ada studi yang mengkonfirmasi penurunan produktivitas tanaman karena tinggi muka air ini.”

Studi LPEM juga ditentang Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala LPEM UI. Dalam Diskusi Kebijakan Pengelolaan Gambut di Indonesia di UI pada 27 Februari 2018, Emil mengkritik secara keras kesimpulan-kesimpulan yuniornya di Fakultas Ekonomi itu. Tinggi muka air lebih dari 40 senti, kata dia, membuat gambut mudah terbakar karena kering.

Menurut Emil, ilmu ekonomi telah berkembang dari semata-mata urusan input-output menjadi ilmu yang memadukan dengan kelestarian lingkungan. Jika LPEM UI, kata dia, menghitung kerugian-kerugian ekonomi karena aturan-aturan tentang gambut, kerugian lebih besar mengancam akibat kebakaran yang timbul karena ekosistem gambut dikelola tak sesuai habitatnya. “Kebijakan dan pembangunan ekonomi harus memikirkan pemakaian sumber daya alam yang lestari,” katanya.

Selain ekologi versus ekonomi, problem lain adalah lahan pengganti bagi industri yang punya konsesi di lahan gambut. PP 57/2016 mengatur lahan gambut yang tak bisa dikelola itu akan diganti oleh lahan non-gambut di tempat lain. Ada 40 persen konsesi yang akan diganti dengan 910.393 lahan di beberapa provinsi. Apakah industri mau? Hingga moratorium diperpanjang tiga kali, belum ada perusahaan yang mengambil skema ini.

Silang pendapat berbasis penelitian, keruwetan menentukan kebijakan, dampak ekonomi dan ekologi di dalamnya, membuat banyak orang menghindari berbicara soal gambut. Termasuk para pejabat di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.

Libirana Arshanti, Fitri Andriani, Mutofa, Firli Azhar Dikdayatama berkontribusi dalam laporan ini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain