Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Perhutanan Sosial 4.0

Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

Libriana Arshanti

Anggota Dewan Redaksi, bekerja sebagai konsultan kehutanan dan lingkungan.

SEBAGAI mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB, saya mendengar istilah perhutanan sosial sejak memasuki semester III, ketika penjurusan setelah setahun menempuh mata kuliah umum di tingkat satu. Istilah itu diambil dan diterjemahkan dari “social forestry” yang jamak dipakai para peneliti untuk menyebut praktik masyarakat sekitar hutan mengelola rimba sebagai sumber hidup mereka.

Kehutanan Masyarakat bahkan menjadi mata kuliah yang mengulas praktik-praktik perhutanan sosial oleh penduduk sekitar hutan. Slogan “forest for people” kami akrabi sebagai ide dasar Kongres Kehutanan Sedunia di Jakarta pada 1978. “People” dalam istilah itu kami pahami sebagai “masyarakat”, orang banyak yang hidup di dalam dan sekitar hutan, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri—bukan perusahaan atau korporasi besar.

Masalahnya, pada 1990-an, masih sedikit praktik perhutanan sosial, meski mungkin secara konsep banyak yang menerapkannya seperti yang kita kenal sekarang. Salah satunya repong (kebun) damar di Krui, Lampung Barat. Di kaki Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, masyarakat sejak sebelum merdeka secara turun temurun membudidayakan damar mata kucing (Shorea javanica) sebagai pohon hutan untuk diambil getahnya, seraya menanam pelbagai tanaman di bawahnya—cabai, lada, hingga buah-buahan.

Penduduk memanen getah setiap dua hari, sekitar 4-5 kilogram per pohon. Sebelum krisis ekonomi 1998, harga 1 kilogram damar setara beras, sekitar Rp 3.000 rupiah. Ketika krisis ekonomi, yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh, harga damar ikut terkerek menjadi Rp 12.000 per kilogram. Sewaktu saya ke sana pada 1998, penduduk seperti mendapatkan bonanza akibat kenaikan harga damar itu.

“Berkah” rupiah anjlok itu karena damar adalah komoditas ekspor untuk bahan baku cat, vernis, terpentin, kosmetik. Waktu itu negara-negara ke Eropa dan Amerika menjadi konsumen terbesar damar mata kucing. Disebut “mata kucing” karena getah damar jenis ini mengkilap ketika tersorot cahaya. Shorea javanica adalah damar endemik Bukit Barisan Selatan yang memanjang di sekujur Sumatera hingga berakhir di dekat Selat Sunda.

Ketika saya datang ke sana, ada anekdot di masyarakat bahwa mereka lebih senang Indonesia dalam keadaan krisis. Sewaktu saya datang untuk penelitian, begitu mengetahui kami mahasiswa IPB, pertanyaan mereka seragam: “Kok tidak demo lagi?” Pertanyaan itu merujuk pada demonstrasi mahasiswa di Jakarta yang membuat ekonomi goyah sehingga rupiah kian tertekan. Anekdot itu sekadar canda di tengah wawancara.

Bonanza itu terlihat dari perabotan luks di tiap rumah. Dari Ngaras di Pesisir Barat hingga Malaya di Pesisir Selatan dekat Bengkulu, rumah-rumah kayu umumnya punya parabola. Waktu itu siaran televisi nasional tak terlalu bagus tertangkap di Krui. Siaran televisi di sini adalah televisi Australia yang tertangkap antena parabola. Di beberapa kampung yang belum teraliri listrik, penduduk bahkan membeli kulkas yang difungsikan sebagai lemari pakaian.

Dengan melonjaknya harga damar itu, komoditas ini sangat berpengaruh pada ekonomi wilayah Lampung Barat—kini tiap-tiap kecamatan itu sudah memekarkan diri. Dibandingkan komoditas lain yang menjadi andalan penghasilan rumah tangga, indeks koefesien lokasi damar sangat jauh melampaui pesaing terdekatnya, yakni kopi dan lada. Damar mata kucing telah menyelamatkan hidup orang Krui dari deraan krisis ekonomi 1998. Dalam pelbagai jurnal dan prosiding, damar mata kucing disebut sebagai contoh terbaik sistem agroforestri.

Para petani di Desa Rawas, Krui, Lampung, sedang memanen getah damar mata kucing. (Foto: Indra Pradya/duniaindra.com)

Masalahnya, penduduk bertarung sendiri membudidayakan damar. Para pendamping yang datang ke sana umumnya dari organisasi penelitian, LSM, kampus, dan lembaga donor. Mereka mengajari penduduk ilmu agroforestri agar tanamannya berkelanjutan. Akibatnya, dukungan terhadap komoditasnya lemah. Petani tak bisa menghindari tengkulak yang memberikan harga lebih rendah dibanding harga di Pelabuhan Panjang, tempat pengiriman damar ke luar negeri.

Pemerintah daerah maupun pusat belum jauh terlibat menjadi pendamping petani untuk mengajari mereka berorganisasi, mengelola damar dan tanaman lain agar punya nilai tambah, hingga mengawal rantai distribusinya yang panjang. Bahkan data-data produksi dan volume damar serta komoditas lain dalam repong terlalu minim kecuali dimampatkan menjadi komoditas tunggal hasil perkebunan.

Era sebelum 2000 adalah zaman ketika paradigma mengelola hutan masih bertumpu pada kayu. Hutan dianggap semata kayu yang bisa menumbuhkan ekonomi. Pembangunanisme menganggap hutan bisa dieksploitasi dengan sebanyak mungkin mengambil kayunya yang didelegasikan kepada industri kehutanan untuk mendapatkan efek ganda ekonomi setelahnya: tenaga kerja, pajak, infrastruktur. Setidaknya 34 juta hektare hutan menjadi HPH dan HTI.

Sejarah membuktikan degradasi dan deforestasi malah naik. Manajemen hutan tak diterapkan secara berkelanjutan sehingga hutan meranggas setelah izin konsesi habis. Konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar hutan, antara negara dan masyarakat, atau antar masyarakat sendiri, meletup tak kunjung bisa dihentikan. Hasilnya adalah tragedi ekonomi dan kemanusiaan.

Pohon karet yang ditanam petani hutan Lubuk Seberuk, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Survei Ekonomi Nasional pada 2002 menunjukkan persentase orang miskin di sekitar hutan jauh lebih banyak ketimbang rasio orang miskin di perkotaan. Efek pengganda ekonomi berbasis kayu untuk menghidupkan ekonomi melalui industrialisasi tak berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Pada 2004, menurut Center for International Forestry Research, 48,8 juta orang tinggal di hutan negara, sekitar seperempatnya adalah penduduk miskin. Sebanyak 20 juta orang tinggal di dekat hutan dengan 30% di antaranya mengandalkan hidup dari kawasan hutan.

Data Badan Pusat Statistik lebih mencengangkan lagi. Setelah hutan ditetapkan seluas 126 juta hektare di sekujur Indonesia, ada 25.856 desa di sekitar hutan yang 36,7% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Pendeknya, hutan hujan tropis Indonesia yang menyimpan kekayaan setelah Amazon tak berdampak bagi hidup masyarakat kecil.

Reformasi 1998 mengubah banyak hal meski pelan dan lambat. Paradigma mengelola hutan berubah dari berorientasi kayu menjadi bertumpu pada ekosistem. Hutan tak lagi dipandang semata kayu tapi sebuah ekosistem yang tiap unsur-unsurnya memiliki nilai ekologi dan ekonomi. Namun, lagi-lagi, paradigma ekosistem itu belum memasukkan unsur manusia sebagai aktor utama pelestari ekologi.

Baru pada 2007, soal ini disinggung dengan munculnya aturan hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat—sesuatu yang sudah lama dipraktikkan orang Krui di Lampung Barat dengan kearifan menjaga rimba yang turun-temurun. Masyarakat diizinkan menanam kayu di lahan-lahan hutan, seperti dulu negara memberikan izin kepada perusahaan lewat HTI. “Tapi waktu itu belum fokus pada pengembangan ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto.

Dengan kata lain, penduduk sekitar hutan belum mendapatkan porsi cukup mengakses kawasan hutan untuk jadi sumber hidup mereka. Dengan dalih otonomi daerah yang mulai berjalan pada 2001, pemerintah pusat mendelegasikan pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam mengelola kawasan kepada pemerintah daerah. Akibatnya, legalisasi pengelolaan hutan kepada masyarakat berjalan sangat pelan karena ketiadaan paradigma oleh pejabat-pejabatnya.

Dalam periode 2007-2014, realisasi pemberian izin kepada masyarakat mengelola hutan hanya 400.000 hektare, tanpa pencadangan kawasan hutan, tanpa strategi secara nasional. Pendeknya, paradigma yang berubah terhadap hutan belum sepenuhnya terimplementasi di lapangan. Masyarakat masih disebut “perambah” karena masuk ke kawasan hutan negara sangat terlarang. “Dukungan politik masih setengah hati,” kata Direktur Penyiapan Kawasan Areal Perhutanan Sosial Erna Rosdiana, yang sejak tahun 1990-an mengurusi tema ini.

Erna menyebut fase 2007-2014 sebagai fase ketiga perhutanan sosial. Fase kedua terjadi pada 1998-2007 itu, berupa konsep bahwa perhutanan sosial cara tepat mengelola hutan lestari, meskipun praktiknya centang perenang, tanpa dukungan aturan yang kuat. Pelibatan masyarakat hanya sebatas pada rehabilitasi lahan, belum menyentuh aspek pemberdayaan secara menyeluruh.

Soni Wahyudin, petani kopi Sunda Hejo di Garut, Jawa Barat.

Sejarah meletik pada 2012, ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan hutan adat bukan hutan negara. Perubahan ini amat penting mengingat, dalam paradigma industrialisasi, masyarakat adat acap menjadi korban pertama dalam pembangunan kehutanan. Setelah putusan itu, hutan adat menjadi terpisah dari hutan negara dan hutan hak.

Agaknya, perkembangan-perkembangan baru dalam pengelolaan hutan mendorong aktor politik menempatkan masyarakat vis-à-vis sektor kehutanan lebih sentral. Dengan mengusung Nawacita, Joko Widodo menempatkan perhutanan sosial sebagai strateginya mengentaskan kemiskinan setelah terpilih menjadi presiden pada 2014. Ia mengubah nomenklatur Departemen Kehutanan dengan menggabungkannya dengan lingkungan hidup.

Sejak itu, perhutanan sosial punya direktorat jenderal sendiri. Bambang Supriyanto adalah direktur jenderal kedua yang mengurusi soal ini, setelah Hadi Daryanto.

Targetnya pun tak main-main. Pemerintah mencadangkan 12,7 juta hektare hutan negara untuk perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Alokasi ini 10% dari kawasan hutan atau hanya sepertiga dari luas yang diberikan kepada korporasi.

Menurut Bambang Surpriyanto, semangat perhutanan sosial adalah memberikan keadilan akses bagi masyarakat, dengan pengertian “masyarakat” dalam slogan Kongres Kehutanan Sedunia itu. “Tidak hanya industri dan korporasi,” katanya. Karena hutan sosial telah lama dipraktikkan masyarakat, pemerintah mewujudkan kebijakan itu melalui lima skema: hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan kemitraan kehutanan.

Toh, mesti niat-politik sudah ada, perhutanan sosial punya direktorat sendiri, realisasi izinnya tetap tersendat. Sampai 2016, legalisasi hanya 500.000 hektare. Menurut Erna Rosdiana, terengah-engahnya realisasi itu akibat mesin KLHK baru jalan setelah perubahan nomenklatur dan minimnya sumber daya manusia untuk mendukungnya, terutama verifikator lapangan.

Ada syarat ketat pengeluaran izin hutan sosial. Masyarakat harus aktif mengajukan izin kawasan hutan yang mereka garap kepada pemerintah, membentuk kelompok, melampirkan identitas sebagai administrasi, hingga melampirkan peta. Tanpa pendampingan oleh mereka yang paham administrasi modern, perizinan menjadi terkatung-katung. Kendati izin mesti terbit 20 hari sejak pengajuan, faktanya surat keputusan baru terbit setelah enam bulan.

Bambang Supriyanto lalu membuat gebrakan dengan inovasi jemput bola. Ia menjalin kerja sama dengan 28 gubernur untuk membentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial sehingga petani mendapat pendampingan. Ia ajak organisasi masyarakat turun membantunya. Verifikasi dibuat mudah melalui sistem online. Hasilnya, pada 2018, realisasi izin perhutanan sosial 1,3 juta hektare dalam setahun.

Hingga Agustus 2019, realisasi enam bulan mencapai 800 ribu hektare. Total, per September 2019, realisasi pemberian izin untuk hutan sosial mencapai 3,3 juta hektare. Akhir Agustus lalu, inovasi baru diterapkan di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selain menggandeng pemerintah provinsi, KLHK mengajak pemerintah kabupaten mengawal hutan sosial. Di Bulukumba, percobaan sistem online membuat proses izin bisa dikebut hanya 13 hari.

Pertanyaannya, bagaimana hutan sosial setelah mendapat izin? Sebab perhutanan sosial tak semata legalisasi. Tujuan utamanya adalah pemerataan ekonomi, mengurangi konflik sosial seraya menjaga kelestarian hutan. Menurut Bambang Supriyanto, dari 6.000 lokasi hutan sosial, baru 4% yang tergolong maju dan mandiri—dalam arti produk yang mereka hasilkan sudah menembus pasar tanpa pendampingan lagi. “Paling banyak pemula karena baru empat tahun,” kata dia.

@ForestDigest

Boy Even Sembiring, Manajer Kajian Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia, menambahkan empat tahun perhutanan sosial baru sebatas legalisasi. Menurut dia, program ini belum bisa disebut berhasil mencapai tiga tujuan pokoknya itu. Sebab umumnya masyarakat sudah ada di sana dan mempraktikkan hutan sosial secara mandiri sebelum kebijakan ini muncul. “Yang relatif berhasil adalah meredam konflik tenurial antara masyarakat dengan negara,” kata dia.

Sebaliknya, kata Boy, konsep perhutanan sosial belum bisa menjadi jalan keluar konflik masyarakat dengan pemegang konsesi sektor kehutanan. Soalnya, program ini cenderung menawarkan skema kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan yang acap ditolak oleh petani karena mereka sudah ada di lahan itu sebelum perusahaan datang. “Ada juga yang berhasil karena pemerintah mencabut izin perusahaan yang selanjutnya diubah menjadi izin tujuh hutan desa,” kata Boy.

Selain jangkauan pasar setelah mendapatkan izin, problem utama perhutanan sosial adalah rigidnya birokrasi di daerah karena menjadi pintu pertama dalam pengajuan izin. Boy bersaran Presiden mempertegas perhutanan sosial sebagai proyek strategis nasional dengan menaikkan aturannya lebih tinggi ketimbang sekadar peraturan Menteri LHK agar bisa menggerakkan kementerian lain hingga pemerintah daerah. “Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan akibat otonomi, presiden bisa menugaskan menteri membuat diskresi,” kata Boy.