Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Milenial dalam Perhutanan Sosial

Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.

Robi Deslia Waldi

Bekerja di Fakultas Kehutanan IPB

PERHUTANAN sosial selama ini identik dengan orang tua. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa mereka yang terlibat dalam program ini adalah para petani sekitar hutan yang rata-rata usianya 57 tahun. Istilah-istilah dalam perhutanan sosial juga rigid dan birokratis.

Sadar dengan masalah itu, KLHK menggandeng milenial untuk memahami perhutanan sosial—program pemerintah yang memberikan akses kepada petani yang menggarap lahan di kawasan hutan. Kementerian menggandeng anak-anak muda untuk membantu mendesain produk hingga memasarkan produk petani hutan. “Sehingga nanti ada keberlanjutan karena bisnis hutan ini adalah bisnis jangka panjang,” kata Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Erna Rosdiana pada 25 Agustus 2019.

Erna berbicara setelah meluncurkan “Rumah Koordinasi Kreasi Perhutanan Sosial 4.0” di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurut Erna, Bulukumba dipilih sebagai proyek percontohan pelibatan milenial karena kabupaten ini relatif memiliki program perhutanan sosial yang bagus. “Selain itu pemerintah daerah kabupatennya sangat mendukung,” kata Erna.

Peluncuran di Hotel Agri itu dihadiri Bupati Andi Sukri Sappewali dan wakilnya, Tomy Satria Yulianto. Pelawak Deddy Gumelar alias Miing Bagito yang membawakan acara bahkan mengatakan baru kali itu ia melihat bupati dan wakilnya duduk berdampingan dalam sebuah acara. “Artinya, keduanya menilai perhutanan sosial sebagai program penting dalam pembangunan Bulukumba,” katanya.

Erna menambahkan dukungan Bupati dan Wakilnya itu tecermin dari cepatnya proses perizinan empat hutan sosial Bulukumba yang mendapatkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup. “Hanya 13 hari syarat-syarat sudah cukup dan SK diberikan,” kata Erna.

Selama ini izin perhutanan sosial tak pernah lebih cepat dari dua bulan. Padahal dalam aturannya, izin harus keluar setelah berkas lengkap selama 22 hari. Menurut Erna, ganjalan utama mandeknya pemberian izin adalah minimnya dukungan dari pemerintah daerah lokasi perhutanan sosial yang diajukan kelompok petani.

Strategi menggandeng gubernur rupanya kurang bertaji di lapangan. KLHK sudah menjalin nota kesepahaman dengan 28 gubernur dengan membentuk kelompok kerja untuk mempercepat realisasi pemberian izin hutan sosial ini. Namun, tangan gubernur terlalu jauh ke tingkat tapak sehingga kesepahaman itu kurang efektif. Apalagi, bupati dipilih secara langsung yang otonom  dari pemerintah provinsi.

Pemerintah Bulukumba melangkah lebih jauh. Mereka menggandeng milenial setempat mendampingi para petani yang sudah mendapat izin meningkatkan nilai tambah produk yang mereka hasilkan. Karena itu, dalam dua hari rangkaian peluncuran, KLHK mendatangkan para guru dan pelatih untuk mengajari anak-anak muda itu dalam hal pemasaran, strategi bisnis, kehumasan, desain produk, hingga cara membuat konten media sosial yang efektif. “Ini strategi bagus,” kata Tita Kamila, Putri Pariwisata Sulawesi Selatan 2017, yang jadi peserta. “Sudah saatnya milenial terlibat langsung dalam pengelolaan hutan.”

Pemerintah menargetkan realisasi perhutanan sosial 12,7 juta hektare atau 10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia. Hingga Agustus realisasinya baru 3,2 juta hektare. Perhutanan sosial menjadi program andalan pemerintahan Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Perhutanan sosial digenjot karena selama ini praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat jauh lebih lestari ketimbang hutan diberikan kepada korporasi seperti era Orde Baru.

Ada lima skema perhutanan sosial: hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Tujuan program ini adalah memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, meredam konflik sosial antar negara dan masyarakat, hingga tercapainya keseimbangan ekologi hutan di tiap kawasan hutan sosial.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.