Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Perhutanan Sosial Harus Dikeroyok

Wawancara dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto.

Rifky Fauzan

Mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Hari ini dan besok ada Festival Perhutanan Sosial Nasional di Gedung Manggala Wana Bakti. Setelah tiga dekade dicetuskan, perhutanan sosial diakui sebagai cara tepat mengelola hutan. Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Manggala mencetuskan tema “forest for people”, hutan untuk rakyat, pada 1978. Tapi praktiknya pada masa itu hingga 2000 adalah “hutan untuk korporasi”. Hasilnya 34 juta hektare hutan Indonesia rusak. Simak sejarah, implementasi, masa depan, dan masalah-masalah hutan sosial dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto selengkapnya di sini: https://www.forestdigest.com/detail/424/perhutanan-sosial-harus-dikeroyok #hutansosial #perhutanansosial #festivalpesona #pesona #forestforpeople

A post shared by Forest Digest (@forestdigest) on

LAMA berkarier di bidang konservasi, Bambang Supriyanto lolos seleksi menjadi eselon I dan ditempatkan menjadi Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2017. Masuk ke direktorat baru hasil nomenklatur baru pada 2014, Bambang mendapati realisasi perhutanan sosial baru 400 ribu hektare dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019 seluas 12,7 juta hektare.

Aturan perhutanan sosial belum ajek. Bahkan filosofinya belum dirumuskan. Padahal, program ini unggulan Nawacita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Baru ada dua skema perhutanan sosial ketika itu: hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan—dua skema yang sebetulnya sudah dipraktikkan masyarakat sekitar hutan sejak pertengahan 1980. Setelah menganalisis problem peliknya, peraih postdoktoral dari Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat ini mengajukan aturan khusus program ini.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/2016 mengatur lima skema perhutanan sosial dengan aturan teknis implementasinya. Prinsipnya memberi akses kepada masyarakat mengelola hutan negara dengan tiga tujuan: tercapai tutupan hutan (ekologi), meningkatkan ekonomi petani, dan meredam konflik antar penduduk dan penduduk dengan negara.

Dua tahun berjalan, realisasi mencelat tapi problem pelik masih menghadang: hutan sosial yang sudah berizin tak jalan sesuai harapan, boro-boro produknya bisa mengakses pasar yang lebih luas. Bambang pun membuat terobosan baru: kerja bareng jemput bola dengan menggandeng pemerintah kabupaten untuk pendampingan. “Baru uji coba, nanti kami lihat enam bulan ke depan,” katanya kepada Rifky Fauzan dan Asep Sugih Suntana dari Forest Digest pada 10 September 2019 di Manggala Wana Bakti Jakarta.

Bagaimana ceritanya perhutanan sosial menjadi direktorat jenderal sendiri di KLHK?

Kita harus menengok ke belakang. Sejarah perhutanan sosial itu terbagi dua bagian, sebelum 2014 dan setelah 2014. Perhutanan sosial dimulai dari Kongres Kehutanan Sedunia tahun 1978 di Manggala Wana Bakti Jakarta. Kongres ini mengangkat tema “forest for people”. Pada hakikatnya perhutanan sosial ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, sehingga pemberian akses itu bisa memberikan pemanfaatan untuk menopang hidup mereka. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan belum bisa diimplementasikan dengan baik. Setelah muncul Departemen Kehutanan pada tahun 1983, terbit Undang-Undang Penanaman Modal yang memiliki orientasi lebih kepada kayu, timber based.

Kapan berubah?

Pada 1990-an Undang-Undang Nomor 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati terbit, sehingga dari pendekatan timber based menjadi ecosystem based. Sebuah ekosistem bukan hanya pohon tetapi habitat di dalamnya, termasuk hewan liar. Pendekatan ini kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, keduanya belum menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem. Maka jauh setelah itu, pada 2007 muncul peraturan soal hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat. Tapi konsepnya hanya sekadar pemberdayaan masyarakat, belum memberikan kontribusi sekala pengembangan ekonomi produktif.

Sejak itu perhutanan sosial dilembagakan?

Ya. Pencadangannya diberikan oleh Kementerian Kehutanan tapi izinnya oleh Bupati karena otonomi daerah. Selama 2007-2014 itu realisasi dua skema itu hanya 400 ribu hektare. Setelah itu baru masuk fase 2014. Pemerintah melihat bahwa perhutanan sosial layak jadi program untuk pengurangan kemiskinan melalui akses masyarakat mengelola hutan.

Setelah itu perhutanan sosial jadi direktorat sendiri?

Benar. Tapi aturannya baru muncul 2016 karena ada perubahan nomenklatur. Kemudian terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83/2016 tentang perhutanan sosial dan 39/2016 khusus perhutanan sosial di Perhutani. Saat itu sudah dikenalkan lima skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat—ini HTI yang dikelola masyarakat—kemitraan kehutanan dan kemitraan konservasi, serta pengakuan dan pencantuman hutan adat.

Apa prinsip dasarnya?

Ada tiga: diberikan kepada kelompok minimal 15 orang per kelompok, pembentukan kelompok diketahui desa sebagai rekognisi, luasannya 1-2 hektare per keluarga di Jawa, 4-5 hektare per keluarga di luar Jawa, selama 35 tahun dan bisa diperpanjang dan diwariskan hak pengelolaannya. Tujuannya meningkatkan fungsi ekologi dengan naiknya tutupan lahan, kemudian turunnya konflik sosial karena skemanya berkelompok, dan ekonomi petani naik sehingga memberikan kontribusi kepada pendapatan.

Jadi, selain realisasi, apa pembeda prinsip sebelum dan setelah 2014?

Setelah 2014 menjadi bagian dari program pemerataan ekonomi. Karena ada akses modal dan akses pasar. Setelah mendapat izin sebagai akses legal, petani hutan bisa mendapatkan akses keuangan mikro yang free dalam bentuk charity dari pemerintah seperti Bank Pesona, alat ekonomi produktif, pembantuan bibit dari pertanian, dan subsidi pupuk. Setelah petani mengembangkan komunitas yang bagus mereka bisa mendapatkan kredit usaha rakyat atau BLU. Kemudian, ketika komoditas sudah dalam bentuk klaster bisa dihubungkan dengan pasar. Dulu kopi yang ilegal dari kawasan hutan menjadi legal sehingga mendapat kepastian di pasar.

Apa syarat yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan pengakuan hutan sosial?

Ada tiga: pertama, membuat proposal perencanaan memanfaatkan kawasan hutan. Ini tergantung kategori hutannya. Hutan lindung dan hutan konservasi untuk jasa lingkungan, ekowisata, dan hasil hutan non kayu sebagai yang utama. Jika kategori hutan produksi bisa ditambahkan pemanfaatan kayu. Kedua, melampirkan nama kelompok dan nama-nama anggota kelompoknya secara by name by address agar mereka benar tinggal di sekitar hutan. Ketiga, melampirkan peta hutannya. Ketika itu sudah lengkap, permohonan bisa disampaikan kepada kami untuk dicek administrasinya.

Langsung mendapat izin?

Belum. Ada pengecekan ke lapangan. Verifikasi teknis ke daerah dengan memanggil petani untuk melakukan ceklis kebenaran datanya. Pengecekan lain apakah betul kawasan hutan, apakah masih berhutan atau tidak. Ketika berhutan dilihat kategorinya apakah hutan lindung, konservasi, atau produksi. Kami cek juga apakah ada konflik atau tidak di atasnya. Misalnya, apakah ada saling klaim lahan, apakah tanaman hutan atau malah tanaman pertanian dan perkebunan. Jika karet berarti model bisnisnya hutan karet, sedangkan jika sawit berarti model bisnisnya agroforestri dengan kombinasi tanaman hutan.

Berapa targetnya?

Seluas 12,7 juta hektare atau 10% dari luas kawasan hutan Indonesia. Ini jumlah sangat kecil jika dibandingkan akses hutan produksi 34 juta hektare, dari 64 juta hektare, diberikan kepada perusahaan HPH dan HTI. Berdasarkan data BPS, kita punya 25.856 desa di sekitar hutan yang 36,7% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Tapi menurut Menteri LHK luasnya 13,8 juta hektare. Bertambah?

Itu PIAPS, peta indikatif areal perhutanan sosial. Artinya, setelah ditetapkan masuk ke sana izin-izin yang lain tidak boleh terbit. PIAPS ini didapatkan dari HPH dan HTI yang tidak diperpanjang atau hutan produksi yang belum ada haknya.

Sudah berapa realisasinya?

Sampai Agustus ini 3,325 juta hektare.

Mengapa lambat?

Sebenarnya, PIAPS sudah disosialisasi kepada gubernur dan bupati. Problemnya adalah sinergi antar gubernur, bupati, dan KLHK. Pada dasarnya mereka sudah tahu tetapi masyarakatnya harus memohon proposal dan persyaratan-persyaratan seperti by name by address dan petanya. Peta itu paling susah bagi petani. Yang sudah realisasi itu umumnya mendapatkan pendampingan LSM. Sisa 9,6 juta hektare itu di tempat yang jauh sehingga memerlukan upaya yang lebih keras. Kalau dibagi lima tahun ke depan kita harus realisasi 250 ribu hektare per bulan.

Apa upaya mempercepat realisasinya?

Sebetulnya di tahun pertama baru 200 ribu, tahun 2016 realisasinya 300.000 hektare, pada 2017 seluas 555.000 hektare, dan 2018 naik signifikan 1,266 juta hektare. Tahun 2019 sampai Agustus sudah 800 ribu hektare. Hal ini tercapai dengan adanya inovasi kebijakan baru dengan “kerja bareng jemput bola”. Jadi saya minta gubernur membuat Pokja Perhutanan Sosial karena kaki tangan tingkat tapak kita tidak cukup. Kami hanya mempunyai lima balai. Jawa dan bali hanya ada satu balai di Bali, Sumatra hanya satu balai, Kalimantan satu balai, Sulawesi satu balai, Maluku dan Papua satu balai. Semua gubernur diminta tolong membuat pokja, kecuali Jawa Tengah.

Kenapa Jawa Tengah?

Sebetulnya kami ingin mendelegasikan sebagian kegiatan ke provinsi. Provinsi itu punya kaki tangan di kabupaten yaitu KPH dan bupati. Pokja Perhutanan Sosial bertugas mempercepat kerja bareng jemput bola itu, dalam arti PIAPS yang sudah dioverlay tingkat provinsi itu kita overlay lagi sampai kabupaten, yang layer yang kedua kita overlay an dengan Peta Perhutanan Sosial. Hasilnya adalah PIAPS yang tidak berizin. Yang tidak berizin akan kami overlay dengan lokasi desa. Dari situ muncul target di provinsi sekian kabupaten, sekian kecamatan dan desa yang butuh pendampingan. Dengan informasi itu, tim pusat perhutanan sosial membicarakannya dengan provinsi. Biasanya setahun tiga kali.

Apa bentuk percepatannya?

Coaching clinic selama 20 hari pendamping membantu petani membuat perencanaan, proposal, pengumpulan KTP, membuat peta. Proses permohonannya secara digital sehingga ketika izin terbit pendampingnya masih di lokasi. Jadi menghemat biaya dan waktu.

Apakah 20 hari itu cukup?

Belum, karena yang menjadi kendala adalah kapasitas tim kerja bareng jemput bola yang belum sama. Pendamping yang berusia muda lebih paham teknologi daripada yang tua.

Kembali ke realisasi 3,3 juta. Apakah di sana tiga tujuan perhutanan sosial sudah tercapai?

Tadi kita bicara sebelum izin. Nah, sekarang pasca izin. Problemnya di pendamping. Dari 6.000 lokasi, kami sudah merekrut 1.015 pendamping. Berarti satu pendamping untuk lima lokasi. Ini masih kurang. Idealnya satu pendamping satu lokasi. Tugas mereka tiga: pertama, menciptakan kapasitas kelompok melalui kelembagaan dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa. Kedua, membantu kelompok memiliki rencana detail lewat Rencana Kerja Usaha agar ada jaminan hutannya terlindungi. Ketiga, tata kelola usaha sesuai dengan jenis hutannya. Pendamping harus menyampaikan laporan melalui aplikasi digital Sistem Navigasi Perhutanan Sosial.

Apa kriteria keberhasilan sebuah hutan sosial?

Ada kelas pemula, menengah, maju, dan sudah mandiri. Kelas pemula itu baru mengidentifikasi komunitasnya. Kelas menengah sudah mempunyai kelembagaan yang kokoh, ada RKU, dan punya akses modal. Kategori maju jika sudah memiliki akses modal. Dan kelas mandiri jika sudah bisa menjalankan semuanya. Dari keempat klaster ini yang paling banyak adalah kelas pemula karena baru empat tahun. Proporsi maju dan mandiri baru 4% dan yang menengah 25%.

Apakah perhutanan sosial masih menjadi program unggulan menurunkan kemiskinan?

Tentu. Tapi perhutanan sosial tidak bisa dikerjakan KLHK sendiri. untuk produktivitas tanaman hutan bisa diurus KLHK, namun agroforestri kita perlu Kementerian Pertanian, ketika jenisnya silvofishery butuh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk membangun koperasi perlu pendampingan dari Kementerian Koperasi dan membangun industri kecil di tingkat desa oleh Kementerian Industri kecil menengah. Sebab perhutanan sosial tidak hanya untuk keadilan akses ke hutan negara tapi pemberdayaan masyarakat yang nilai tambahnya kelak dinikmati mereka. Pada akhirnya kita ingin meningkatkan produk unggulan di desa sehingga membuka lapangan kerja baru. Bukan tidak mungkin ketika share marginnya tinggi akan membawa anak-anak muda terlibat, apalagi ditambah dengan teknologi digital, sehingga Badan Ekonomi Kreatif bisa masuk.

Apakah integrasi itu berjalan mulus?

Kami punya kerja sama dengan Kementerian Desa untuk 76 desa, dengan Himpunan Bank Negara untuk akses modal, Kementerian Sosial untuk kawasan terpencil. Ini memang tantangannya. Melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan program ini bisa dikeroyok bareng-bareng.

Ada tudingan bahwa perhutanan sosial ini pemutihan lahan bagi perambah hutan...

Logika tuduhan itu terbalik karena filosofi perhutanan sosial itu keadilan akses. Masyarakat disebut perambah karena dulu masuk kawasan hutan tindakan ilegal karena aksesnya belum diberikan. Dulu aksesnya diberikan kepada perusahaan.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Sekretariat Bersama untuk Reforma Agraria

    Pemerintah membentuk sekretariat bersama WWF Indonesia untuk memperbaiki dan mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.