Kolom | Oktober-Desember 2019

Polusi Korporasi di Udara Jakarta

Pesimisme bahwa Jakarta akan mereduksi berbagai polusi secara signifikan dalam lima tahun kepemimpinan Anies Baswedan berpijak pada tiga hal. Apa saja?

Qusthan Firdaus

Dosen studi humaniora di Universitas Multimedia Nusantara

SALAH satu isu pokok dalam etika bisnis ialah sejauh mana aktivitas komersial perlu memperhatikan kepentingan lingkungan. Dalam ekspresi yang sedikit berbeda, sejauh mana etika bisnis koheren dengan etika lingkungan? Dengan komposisi yang lebih spesifik: apakah masuk akal bagi perusahaan untuk mengurangi keuntungan demi menurunkan polusi? Masuk akal atau tidak bergantung pada regulasi yang berlaku di wilayah operasional perusahaan.

Para ekonom dan pelaku usaha kerap kali menghaluskan (eufemisme) istilah polusi sebagai eksternalitas yang merupakan akibat dari aktivitas komersial atau industrial yang mempengaruhi pihak lain tapi hal ini tidak dihitung sebagai harga pasar dari sebuah produk atau jasa. Padahal, polusi adalah kehadiran substansi berbahaya atau beracun dalam lingkungan. Tepat di sini, perusahaan penyumbang polusi Jakarta umpamanya dapat berdalih untuk membebankan biaya polusi dari aktivitas bisnis mereka pada para konsumen laiknya maskapai penerbangan membebankan pajak karbon pada penumpang.

Satu hal yang luput dari wacana polusi lingkungan ialah peran strategis tanah. Menurut Sandler, tanah mengandung air, udara, dan lahan. Mereka bersifat krusial untuk fungsi sistem ekologis dan kesehatan berbagai organisme. Oleh karena itu, etika pertanahan membatasi emisi industrial, dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan industrial (2018, p. 254).

Tidak terjebak pada pembagian polusi berdasarkan wujud polutan, Booth dan Charlesworth mendefinisikan polusi urban sebagai "kehadiran atau introduksi material pengikut (padat, cair, gas) atau energi (panas, suara, cahaya, radiasi) ke dalam lingkungan buatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sumber-sumber dan/atau aktivitas-aktivitas antropogenik, yang cenderung memiliki efek-efek beracun atau berbahaya pada manusia, bangunan, dan/atau lingkungan" (Booth dan Charlesworth, 2019, p. 1).

Bahkan, polusi udara rumah tangga menyebabkan sekitar 4,3 juta kematian secara global. Polusi luar ruang (khususnya polusi udara) mengakibatkan sekitar tiga juta kematian sepanjang 2012 (Booth & Charlesworth, 2019, p. 2). Kalaupun kualitas udara meningkat secara kasat mata, jenis-jenis polutan juga berubah sehingga tetap mengancam kualitas lingkungan global dan kesehatan manusia. Dengan kata lain, kodrat dari polusi udara telah berganti seiring dengan berjalannya waktu (Power & Worsley, 2019, p. 20).

Korelasi tidak serta-merta mengimplikasikan kausalitas dalam ilmu lingkungan, etika dan kebijakan seperti klaim bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka keberlimpahan mengarah pada peningkatan kualitas air dan udara (Sandler, 2018, p. 111). Meski belum tentu memiliki hubungan kausal, Gardiner mendiskusikan bahwa peningkatan polusi dan penurunan lapisan ozon terjadi secara berbarengan dengan lonjakan penderita Alzheimer di Taiwan. Di Mexico City, otak anak anjing mengalami penurunan neuron, tumpukan plak serta pertukaran serat protein sebagai akibat dari kualitas udara yang buruk.

Tiga hal ini juga merupakan penanda Alzheimer pada manusia. Soal ini juga mengarah pada peningkatan risiko demensia pada usia muda. Fakta paling mengkhawatirkan adalah semakin banyak ilmuwan mempelajari udara kotor, semakin jelas bahwa tidak ada jenjang kualitas udara yang aman. Sebuah studi tim Harvard mengenai kualitas udara di Steubenville, Ohio, menunjukkan bahwa polusi merenggut nyawa orang dua hingga tiga tahun lebih singkat meski wilayah tersebut sudah memenuhi panduan federal mengenai kualitas udara (Gardiner, 2019, pp. 21-22).

Komitmen paling unik terhadap lingkungan ialah Te Urewera Act yang berlaku di New Zealand sejak tahun 2014. Secara ringkas, undang-undang ini memberikan "all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person" pada hutan Te Urewera. Dengan kata lain, konsep libertarian berupa self-ownership juga melekat pada hutan Te Urewera. Secara sederhana, self-ownership ialah konsep libertarian bahwa individu (baik manusia, hewan maupun tumbuhan) memiliki dirinya sendiri. Apakah Anda bisa membayangkan seandainya DKI Jakarta (yang memiliki Dinas Kehutanan) membuat regulasi serupa untuk ruang terbuka hijau?

Pesimisme bahwa Jakarta akan mereduksi berbagai polusi secara signifikan dalam lima tahun kepemimpinan Anies Baswedan berpijak pada tiga hal. Pertama, Anies belum menunjukkan terobosan istimewa di bidang lingkungan sejak 2017 hingga 2019 kecuali Instruksi Gubernur (Ingub) No 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang berlaku sejak 1 Agustus 2019. Instruksi ini pun bermasalah karena memperluas area ganjil dan genap (poin dua) yang salah satu akibatnya memaksa kelas menengah dan atas untuk menambah kepemilikan jumlah kendaraan bermotor: satu bernomor ganjil, dan satu lagi berangka genap. Padahal, polusi Jakarta tidak terbatas pada udara.

Kedua, rekam jejaknya sebagai socio-preneur dan mantan komisaris sebuah perusahaan tambang nasional mengindikasikan bahwa Anies memiliki keberpihakan lebih kuat pada kepentingan bisnis ketimbang lingkungan. Buktinya, poin tiga dalam Instruksi tersebut melarang kendaraan pribadi (termasuk motor) berusia di atas sepuluh tahun untuk beroperasi di Jakarta terhitung sejak 2025 (poin tiga).

Hal ini mendorong masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk membeli kendaraan baru. Jelas perusahaan mobil dan motor yang akan mendapatkan berkahnya. Padahal, kendaraan dengan usia di bawah sepuluh tahun masih memiliki kemungkinan tidak lolos uji emisi, dan sebaliknya kendaraan tua berpotensi lolos uji emisi kendaraan. Di Melbourne, Australia, misalnya masih banyak mobil keluaran 1990-an yang lolos uji emisi melintas di jalan raya. Barangkali Anies tidak menemukan hal serupa di Maryland maupun Northern Illinois, Amerika Serikat. Sebagai tambahan, poin tiga Instruksi itu merupakan "jebakan Batman" untuk gubernur periode berikutnya mengingat komunitas sepeda motor akan bereaksi menjelang 2025.

Ketiga, penghentian parsial proyek reklamasi tidak berdampak pada peningkatan kualitas ekosistem di Teluk Jakarta. Menurut BPLDH-DKI, di samping berperan sebagai sumber makanan yang kaya, ekosistem Teluk Jakarta juga merupakan reseptor polutan raksasa untuk area laut dan darat. Teluk Jakarta juga menampung polutan dan sampah primer dari rumah tangga dan industri yang berada di area daratan (BPLHD-DKI dalam Shidqi et al., 2017, p. 3).

Menurut Polonia, Cleary, Duine, Dijk, dan Voogd, semakin jauh jaraknya dari Jakarta, semakin tinggi biomassa ikan. Sebaliknya, sangat rendah biomassa ikan di karang daratan (inshore reefs) Jakarta. Hal ini mengindikasikan efek dari urbanisasi (dalam pengertian pengotaan termasuk reklamasi) (2018, p. 11). Sebagai politikus yang gemar mengutip "mencerdaskan kehidupan bangsa," Anies seharusnya sadar dampak ikan dengan kualitas buruk dari Teluk Jakarta bagi kecerdasan anak sekolah.

Ketimbang repot dengan ganjil-genap maupun uji emisi yang bersifat khusus, kenapa Gubernur tidak menginisiasi kebijakan yang bersifat lebih umum seperti pajak karbon? Swedia memiliki pajak karbon US$100 per ton setara CO2 yang barangkali tertinggi di dunia. India memajaki karbon hanya untuk batu bara tidak lebih dari US$ 0,5 per ton setara CO2. Gubernur melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta bisa membebankan biaya serupa pada perusahaan untuk polusi mereka.

Jakarta barangkali satu-satunya ibukota negara yang gedung tingginya bebas melintang dari utara ke selatan, dan membujur dari timur ke barat tanpa jeda berupa ruang terbuka hijau yang signifikan mengurangi polusi. Gedung tinggi merupakan sarang korporasi. Semakin banyak industrialis di Jakarta yang berpikir bahwa etika bisnis tidak lebih dari pemenuhan hukum-hukum bisnis; semakin besar tanggung jawab moral gubernur untuk memaksa korporasi menurunkan keuntungan masing-masing perusahaan demi menurunkan polusi. Sebab, bisnis bergantung pada lingkungan dalam pengertian luas. Jika kita mufakat bahwa moralitas (bukan hukum) yang menjadi rujukannya, etika bisnis dan etika lingkungan bersifat koheren.

Daftar Pustaka

Baswedan, A. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pub. L. No. 66 (2019).

Booth, C. A., & Charlesworth, S. M. (2019). Insights and Issues into the Impacts of Urban Pollution. In S. M. Charlesworth & C. A. Booth (Eds.), Urban Pollution: Science and Management (pp. 1–6). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.

Gardiner, B. (2019). Choked: Life and Breath in the Age of Air Pollution. Chicago: The University of Chicago Press. Retrieved from https://doi.org/10.7208/chicago/9780226630793.001.0001

Polonia, A. R. M., Cleary, D. F. R., Duine, A. A., Dijk, J. van, & Voogd, N. J. de. (2018). Assessment of fish community structure along the Jakarta Bay – Pulau Seribu reef complex. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1–14. https://doi.org/10.1017/S0025315418000152

Power, A., & Worsley, A. (2019). Historical Urban Pollution. In S. M. Charlesworth & C. A. Booth (Eds.), Urban Pollution: Science and Management (pp. 7–27). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.

Sandler, R. L. (2018). Environmental Ethics: Theory in Practice. Oxford and New York: Oxford University Press.

Shidqi, R. A., Pamuji, B., Sulistiantoro, T., Risza, M., Faozi, A. N., Muhammad, A. N., … Syakti, A. D. (2017). Coral health monitoring at Melinjo Island and Saktu Island: Influence from Jakarta Bay. Regional Studies in Marine Science, 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.rsma.2017.02.004

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.