Kolom | Oktober-Desember 2019

Polusi Korporasi di Udara Jakarta

Pesimisme bahwa Jakarta akan mereduksi berbagai polusi secara signifikan dalam lima tahun kepemimpinan Anies Baswedan berpijak pada tiga hal. Apa saja?

Qusthan Firdaus

Alumnus the University of Melbourne, Australia

SALAH satu isu pokok dalam etika bisnis ialah sejauh mana aktivitas komersial perlu memperhatikan kepentingan lingkungan. Dalam ekspresi yang sedikit berbeda, sejauh mana etika bisnis koheren dengan etika lingkungan? Dengan komposisi yang lebih spesifik: apakah masuk akal bagi perusahaan untuk mengurangi keuntungan demi menurunkan polusi? Masuk akal atau tidak bergantung pada regulasi yang berlaku di wilayah operasional perusahaan.

Para ekonom dan pelaku usaha kerap kali menghaluskan (eufemisme) istilah polusi sebagai eksternalitas yang merupakan akibat dari aktivitas komersial atau industrial yang mempengaruhi pihak lain tapi hal ini tidak dihitung sebagai harga pasar dari sebuah produk atau jasa. Padahal, polusi adalah kehadiran substansi berbahaya atau beracun dalam lingkungan. Tepat di sini, perusahaan penyumbang polusi Jakarta umpamanya dapat berdalih untuk membebankan biaya polusi dari aktivitas bisnis mereka pada para konsumen laiknya maskapai penerbangan membebankan pajak karbon pada penumpang.

Satu hal yang luput dari wacana polusi lingkungan ialah peran strategis tanah. Menurut Sandler, tanah mengandung air, udara, dan lahan. Mereka bersifat krusial untuk fungsi sistem ekologis dan kesehatan berbagai organisme. Oleh karena itu, etika pertanahan membatasi emisi industrial, dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan industrial (2018, p. 254).

Tidak terjebak pada pembagian polusi berdasarkan wujud polutan, Booth dan Charlesworth mendefinisikan polusi urban sebagai "kehadiran atau introduksi material pengikut (padat, cair, gas) atau energi (panas, suara, cahaya, radiasi) ke dalam lingkungan buatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sumber-sumber dan/atau aktivitas-aktivitas antropogenik, yang cenderung memiliki efek-efek beracun atau berbahaya pada manusia, bangunan, dan/atau lingkungan" (Booth dan Charlesworth, 2019, p. 1).

Bahkan, polusi udara rumah tangga menyebabkan sekitar 4,3 juta kematian secara global. Polusi luar ruang (khususnya polusi udara) mengakibatkan sekitar tiga juta kematian sepanjang 2012 (Booth & Charlesworth, 2019, p. 2). Kalaupun kualitas udara meningkat secara kasat mata, jenis-jenis polutan juga berubah sehingga tetap mengancam kualitas lingkungan global dan kesehatan manusia. Dengan kata lain, kodrat dari polusi udara telah berganti seiring dengan berjalannya waktu (Power & Worsley, 2019, p. 20).

Korelasi tidak serta-merta mengimplikasikan kausalitas dalam ilmu lingkungan, etika dan kebijakan seperti klaim bahwa seiring dengan berjalannya waktu maka keberlimpahan mengarah pada peningkatan kualitas air dan udara (Sandler, 2018, p. 111). Meski belum tentu memiliki hubungan kausal, Gardiner mendiskusikan bahwa peningkatan polusi dan penurunan lapisan ozon terjadi secara berbarengan dengan lonjakan penderita Alzheimer di Taiwan. Di Mexico City, otak anak anjing mengalami penurunan neuron, tumpukan plak serta pertukaran serat protein sebagai akibat dari kualitas udara yang buruk.

Tiga hal ini juga merupakan penanda Alzheimer pada manusia. Soal ini juga mengarah pada peningkatan risiko demensia pada usia muda. Fakta paling mengkhawatirkan adalah semakin banyak ilmuwan mempelajari udara kotor, semakin jelas bahwa tidak ada jenjang kualitas udara yang aman. Sebuah studi tim Harvard mengenai kualitas udara di Steubenville, Ohio, menunjukkan bahwa polusi merenggut nyawa orang dua hingga tiga tahun lebih singkat meski wilayah tersebut sudah memenuhi panduan federal mengenai kualitas udara (Gardiner, 2019, pp. 21-22).

Komitmen paling unik terhadap lingkungan ialah Te Urewera Act yang berlaku di New Zealand sejak tahun 2014. Secara ringkas, undang-undang ini memberikan "all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person" pada hutan Te Urewera. Dengan kata lain, konsep libertarian berupa self-ownership juga melekat pada hutan Te Urewera. Secara sederhana, self-ownership ialah konsep libertarian bahwa individu (baik manusia, hewan maupun tumbuhan) memiliki dirinya sendiri. Apakah Anda bisa membayangkan seandainya DKI Jakarta (yang memiliki Dinas Kehutanan) membuat regulasi serupa untuk ruang terbuka hijau?

Pesimisme bahwa Jakarta akan mereduksi berbagai polusi secara signifikan dalam lima tahun kepemimpinan Anies Baswedan berpijak pada tiga hal. Pertama, Anies belum menunjukkan terobosan istimewa di bidang lingkungan sejak 2017 hingga 2019 kecuali Instruksi Gubernur (Ingub) No 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang berlaku sejak 1 Agustus 2019. Instruksi ini pun bermasalah karena memperluas area ganjil dan genap (poin dua) yang salah satu akibatnya memaksa kelas menengah dan atas untuk menambah kepemilikan jumlah kendaraan bermotor: satu bernomor ganjil, dan satu lagi berangka genap. Padahal, polusi Jakarta tidak terbatas pada udara.

Kedua, rekam jejaknya sebagai socio-preneur dan mantan komisaris sebuah perusahaan tambang nasional mengindikasikan bahwa Anies memiliki keberpihakan lebih kuat pada kepentingan bisnis ketimbang lingkungan. Buktinya, poin tiga dalam Instruksi tersebut melarang kendaraan pribadi (termasuk motor) berusia di atas sepuluh tahun untuk beroperasi di Jakarta terhitung sejak 2025 (poin tiga).

Hal ini mendorong masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk membeli kendaraan baru. Jelas perusahaan mobil dan motor yang akan mendapatkan berkahnya. Padahal, kendaraan dengan usia di bawah sepuluh tahun masih memiliki kemungkinan tidak lolos uji emisi, dan sebaliknya kendaraan tua berpotensi lolos uji emisi kendaraan. Di Melbourne, Australia, misalnya masih banyak mobil keluaran 1990-an yang lolos uji emisi melintas di jalan raya. Barangkali Anies tidak menemukan hal serupa di Maryland maupun Northern Illinois, Amerika Serikat. Sebagai tambahan, poin tiga Instruksi itu merupakan "jebakan Batman" untuk gubernur periode berikutnya mengingat komunitas sepeda motor akan bereaksi menjelang 2025.

Ketiga, penghentian parsial proyek reklamasi tidak berdampak pada peningkatan kualitas ekosistem di Teluk Jakarta. Menurut BPLDH-DKI, di samping berperan sebagai sumber makanan yang kaya, ekosistem Teluk Jakarta juga merupakan reseptor polutan raksasa untuk area laut dan darat. Teluk Jakarta juga menampung polutan dan sampah primer dari rumah tangga dan industri yang berada di area daratan (BPLHD-DKI dalam Shidqi et al., 2017, p. 3).

Menurut Polonia, Cleary, Duine, Dijk, dan Voogd, semakin jauh jaraknya dari Jakarta, semakin tinggi biomassa ikan. Sebaliknya, sangat rendah biomassa ikan di karang daratan (inshore reefs) Jakarta. Hal ini mengindikasikan efek dari urbanisasi (dalam pengertian pengotaan termasuk reklamasi) (2018, p. 11). Sebagai politikus yang gemar mengutip "mencerdaskan kehidupan bangsa," Anies seharusnya sadar dampak ikan dengan kualitas buruk dari Teluk Jakarta bagi kecerdasan anak sekolah.

Ketimbang repot dengan ganjil-genap maupun uji emisi yang bersifat khusus, kenapa Gubernur tidak menginisiasi kebijakan yang bersifat lebih umum seperti pajak karbon? Swedia memiliki pajak karbon US$100 per ton setara CO2 yang barangkali tertinggi di dunia. India memajaki karbon hanya untuk batu bara tidak lebih dari US$ 0,5 per ton setara CO2. Gubernur melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta bisa membebankan biaya serupa pada perusahaan untuk polusi mereka.

Jakarta barangkali satu-satunya ibukota negara yang gedung tingginya bebas melintang dari utara ke selatan, dan membujur dari timur ke barat tanpa jeda berupa ruang terbuka hijau yang signifikan mengurangi polusi. Gedung tinggi merupakan sarang korporasi. Semakin banyak industrialis di Jakarta yang berpikir bahwa etika bisnis tidak lebih dari pemenuhan hukum-hukum bisnis; semakin besar tanggung jawab moral gubernur untuk memaksa korporasi menurunkan keuntungan masing-masing perusahaan demi menurunkan polusi. Sebab, bisnis bergantung pada lingkungan dalam pengertian luas. Jika kita mufakat bahwa moralitas (bukan hukum) yang menjadi rujukannya, etika bisnis dan etika lingkungan bersifat koheren.

Daftar Pustaka

Baswedan, A. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, Pub. L. No. 66 (2019).

Booth, C. A., & Charlesworth, S. M. (2019). Insights and Issues into the Impacts of Urban Pollution. In S. M. Charlesworth & C. A. Booth (Eds.), Urban Pollution: Science and Management (pp. 1–6). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.

Gardiner, B. (2019). Choked: Life and Breath in the Age of Air Pollution. Chicago: The University of Chicago Press. Retrieved from https://doi.org/10.7208/chicago/9780226630793.001.0001

Polonia, A. R. M., Cleary, D. F. R., Duine, A. A., Dijk, J. van, & Voogd, N. J. de. (2018). Assessment of fish community structure along the Jakarta Bay – Pulau Seribu reef complex. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1–14. https://doi.org/10.1017/S0025315418000152

Power, A., & Worsley, A. (2019). Historical Urban Pollution. In S. M. Charlesworth & C. A. Booth (Eds.), Urban Pollution: Science and Management (pp. 7–27). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.

Sandler, R. L. (2018). Environmental Ethics: Theory in Practice. Oxford and New York: Oxford University Press.

Shidqi, R. A., Pamuji, B., Sulistiantoro, T., Risza, M., Faozi, A. N., Muhammad, A. N., … Syakti, A. D. (2017). Coral health monitoring at Melinjo Island and Saktu Island: Influence from Jakarta Bay. Regional Studies in Marine Science, 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.rsma.2017.02.004

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Sekretariat Bersama untuk Reforma Agraria

    Pemerintah membentuk sekretariat bersama WWF Indonesia untuk memperbaiki dan mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.