Reportase | Juli-September 2019

Cara Thailand Membangun Hutan Sosial

Selain rapi dalam mengelola manajemen komunitas, Thailand punya struktur yang lengkap dalam memproduksi hasil hutan sosial secara tradisional. Pasar malamnya gemerlap.

Asep Sugih Suntana

Anggota redaksi, pengajar di Swiss German University

BANDAR udara Suvarnabhumi di Bangkok kini seperti galeri seni. Siapa pun yang baru turun atau hendak terbang melalui bandara terbesar di Thailand ini akan melihat pelbagai foto seni dengan teknik tinggi. Alam dan manusia seperti dilukiskan lebih indah dari aslinya. Beberapa lukisan bahkan menampilkan tubuh telanjang, yang tak akan lolos badan sensor jika dipamerkan di Jakarta.

Setelah menikmati lorong seni, pemandangan biasa di bandara terhampar: antrean panjang di meja imigrasi. Beberapa  petugas menyisir dokumen para pelancong secara acak. Mereka tidak segan mencoret informasi yang kurang relevan di formulir kedatangan. “You have to mention your hotel’s name,” kata seorang petugas. Cantik, langsing, efisien.

Keluar dari bandara segera saja saya menemukan hawa Thailand yang khas: panas, lembap, berat, dan rempah Asia yang tajam. Bersama delegasi dari program Forest Investment Program II, program kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Bank Dunia, saya menjadi salah satu peserta kunjungan sepekan pada awal Juni 2019 itu, di antara delapan kepala dinas kehutanan provinsi, dan 10 kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dalam ucapan selamat datangnya, Direktur Pelaksana The Center of People and Forest (RECOFTC) Chandra Silori mengenalkan kajian hutan sosial dalam sudut pandang tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Menurut dia, pembangunan berjalan dengan cepat membuat negara-negara Asia menjadi lebih kaya. Namun, kendati pembangunan coba diintegrasikan, nasib hutan dan masyarakat di sekitarnya tetap berisiko. Hutan terdegradasi, masyarakat di sekitarnya tetap miskin, tertinggal, dan pilihan hidupnya terbatas.

Chandra punya beberapa resep yang ia pelajari di Thailand, yang agaknya bisa diterapkan di mana saja: a) Pengelolaan lanskap bersama-sama dan saling berkoordinasi dalam pengelolaannya; b) Tata pemerintahan, pembenahan institusi, dan transformasi konflik atas lahan; c) menginisiasi usaha komersial bersama masyarakat; d) Peningkatan pengetahuan dan kapabilitas anggota komunitas lokal, dan; e) inklusi sosial, kesetaraan gender, dan aksi bersama. Chandra cukup rinci memaparkan rencana kerja untuk tiap poin dalam lima tahun hingga 2022.

Jika menyimak paparan Chandra, hutan sosial Indonesia tergolong sedang berkembang, seperti Cina. Sementara di Vietnam dan Nepal masih berada dalam awal perkembangan. Hutan sosial yang sudah berkembang pesat antara lain di Meksiko yang menghasilkan produk dan jasa secara signifikan.

Di Thailand hutan sosialnya mirip dengan Indonesia, kendati sudah berjalan lebih awal. Di sini hutan didefinisikan sebagai lahan apa pun yang bukan lahan milik, baik berupa lahan dengan tutupan vegetasi atau lahan kosong. Secara umum, hutan alam di Thailand terbagi atas evergreen forest (yang menghijau sepanjang tahun) dan deciduous forest (yang pohonnya menggugurkan daun pada musim tertentu).

Dalam perspektif yang berbeda, hutan dibagi menjadi hutan dengan tujuan-tujuan ekonomi sebagai prioritas (economic forests) dan hutan dengan tujuan konservasi (conservation forests). Empat puluh persen Thailand masih berupa kawasan hutan (25% hutan konservasi, dan 15% hutan dengan tujuan ekonomi). Dalam mengelola hutan, pemerintah Thailand punya ukuran jelas: to gain healthy forests for SDGs.

Thailand mulai mengelola hutan pada 1941. Waktu itu pemerintah mempromosikan penanaman pohon di lahan milik negara pada saat perayaan agama Budha. Pada 1970, hutan dengan tujuan beragam dan multi-guna dibangun di areal hutan yang dekat dengan permukiman penduduk. Tahun 1987, pengelolaan hutan masyarakat dimulai operasionalisasinya, termasuk di antaranya, membentuk kelompok petani hutan, pelaksanaan berbagai pelatihan, dan pembangunan sarana pembuatan bibit. Sepuluh tahun kemudian, UNDP/FAO/SIDA datang dengan dukungan dana untuk 47 provinsi.

Pertanyaannya, apakah praktik di lapangan berjalan mulus? Untuk menjawab itu, panitia membawa kami naik bus sejauh 250 kilometer, ke kampung yang dihuni suku Karen di Baan Huai Hin Dum, provinsi Suphanburi. Jarak Jakarta-Pekalongan itu terasa pendek karena jalanan mulus dan tempat istirahat dikelola dengan baik.

Sepanjang jalan terlihat gundukan pepohonan yang tertata rapi berselang-seling dengan rumput gajah teratur. Di beberapa sudut, bahkan perjalanan terasa seperti di negeri Belanda, saat musim panas: dengan hijau rumput dan peternakan sapi.

Provinsi Suphanburi disebut juga sebagai City of Gold. Di provinsi ini tinggal komunitas Baan Huai Hin Dum yang merupakan bagian dari suku Karen Thailand, suku yang telah mendiami kawasan berhutan ini selama lebih dari 200 tahun. Mereka melarikan diri dari Myanmar karena peperangan di era Rattanakosin (1782-1932). Saat ini, anggota komunitas perhutanan sosial masih mempraktikkan sistem pertanian  yang menghasilkan padi dan sayuran untuk keperluan sehari-hari.

Kelompok pertama hutan sosial terbentuk pada 1994. Menurut para tetua, pada awal pendiriannya mereka banyak berkonsultasi dan negosiasi dengan berbagai pihak untuk menghutankan kembali areal yang rusak. Dalam tiap negosiasi itu mereka selalu menyampaikan tujuan membentuk kelompok: mengelola hutan secara lestari. Model pengelolaan hutan berbasis budaya (cultural-based forest management) menjadi basis kerja Komite Komuniti Forestri (KKF). Modelnya menggabungkan tradisi, agama, dan pengetahuan tradisional.

Obrolan serius tentang pengetahuan tacit dalam pengelolaan manajemen sumber daya alam berbasis komunitas (CBNRM) [foto: Vendhy Firmansyah]

Dari Baan Huai, kami dibawa ke hutan kemasyarakatan Baan Samakkee Dham di kecamatan  Lhoom Shoom, Provinsi Kanchanaburi. Di sini masyarakat mengelola areal hutan seluas  1.884 hektare di  hutan lindung yang dikelola oleh Royal Forest Department (RFD). Di sini komitenya sudah mendapat sertifikat hutan sosial untuk 153 hektare pada 2006.

Penduduk Baan Samakkee Dham yang berjumlah 150 keluarga mengandalkan penghasilan dari ketela pohon, buah tangan dari bambu, dan buruh tani. Mereka membuat anyaman bambu untuk tikar yang membutuhkan 5.600 batang per bulan lalu dijual ke pasar. Rebung juga mereka jual kepada pembeli yang rutin datang ke sana setiap musim bertunas.

Masalahnya, daerah ini kekurangan air. Maka anggota komite membangun 600 dam kecil yang terbuat dari bambu dan batu untuk mencukupi air untuk bambu. Pemerintah daerah memberikan alokasi dana yang memadai untuk membangun dam berukuran lebih besar yang terbuat dari semen dan batu.

Penanda konservasi: tanda larangan mengganggu pohon di hutan bambu, Baan Samakkee Dham).

Desa ketiga adalah Baan Huai Sapan Samakkee di Provinsi Kanchanaburi. Penduduk di sini mengelola hutan 360,48 hektare yang dulu rusak karena perambahan. Pendudukan Jepang yang membangun rel kereta, menuntut kayu untuk bantalan rel. Hutan di sini ludes karena ditebangi. Ditambah degradasi lahan pada 1970-an akibat industrialisasi gula dan tepung tapioka.

Tahun 1974, penduduk mulai mengatur batas kawasan hutan mereka. Masyarakat di empat kampung sepakat membangun kembali hutan mereka. 

Berbeda dengan kampung lain, di Samakkee kelompok tani punya dewan penasihat yang terdiri atas (1) komunitas candi keagamaan, (2) sekolah, (3) pemerintah setingkat kecamatan, (4) perguruan tinggi, (5) kantor Dinas Kehutanan, dan (6) perusahaan. Penggerak komunitas adalah anak muda sekitar 50 orang yang belajar hutan sosial di sekolah dan menerapkannya dengan menggabungkan cara tradisional.

 Komite membuat aturan yang ketat soal hutan sosial:

  • Dilarang merambah areal hutan sosial
  • Dilarang menebang semua jenis pohon. Pelanggar didenda 500 baht per pohon
  • Mereka yang menyebabkan kebakaran hutan didenda 5.000 baht atau dituntut ke pengadilan.
  • Terlarang membuang sampah atau denda 500 baht.
  • Anggota kelompok tani hanya boleh mengumpulkan rebung selama 20 hari per tahun. Bukan anggota didenda 2000 baht untuk sekali pelanggaran.
  • Yang merusak bangunan dan infrastruktur di areal hutan sosial akan dituntut.
  • Sanga dianjurkan menanam pohon pada upacara sesuai agama Budha setiap tahun
  • Terlarang membeli kayu dari areal hutan sosial.
  • Terlarang menggali, menebang, dan kegiatan lainnya yang mengganggu regenerasi produk bukan kayu.
  • Inventarisasi hutan dilakukan selama 12 kali dalam setahun.

Pasar malam di desa di Thailand

Larangan dan etika merupakan ciri menonjol dalam komunitas hutan sosial di Thailand. Mereka serius mengembangkan hutan sosial dan hidup serasi dengan alam karena merasa mendapat dukungan penuh dari Raja dan Ratu. Ratu Thailand terus memberikan dukungan finansial, bahkan bagi kelompok tani yang siap mandiri.

Ciri lain dari hutan sosial Thailand adalah pasar. Pasar-pasar Thailand sangat pro produk lokal dari petani sekitar hutan yang bercampur baur dengan produk impor, meski pun agaknya ditempatkan di sudut yang kurang menarik. Rambutan, durian, sayuran, sampai hewan ternak dan hewan piaraan ada di pasar, bahkan di Bangkok. Keberadaan pasar ini yang membuat petani hutan sosial di Thailand berdaya karena produk hasil mereka punya penampung yang jelas.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.