Laporan Utama | April-Juni 2019

Mengatasi Tuna Daya Mengelola Citarum

Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah.

Much Saparis Soedarjanto

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK

GAUNG Citarum Harum menggugah banyak pihak. Beragam masalah terbuka apa adanya, cenderung tanpa kemasan. Kerusakan hutan, tumpukan sampah dan limbah beracun, hingga pengaruhnya ke pendangkalan bendungan, kematian ikan, penyakit kulit, defisit air DKI, bahkan risiko padamnya listrik Jawa-Bali.

Mengurai itu semua memerlukan pendekatan yang utuh dengan memperhatikan karakteristik spesifik setiap atribut lahan serta saling keterkaitannya dalam konteks bentang lahan (landscape) dengan berbagai varian penafsirannya. Salah satunya adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara substantif berbagai masalah tersebut di atas adalah urusan DAS. Pada dasarnya DAS adalah aspek ruang yang dibatasi pemisah topografis, di mana terdapat ragam dan  rajutan kepentingan.

Sebagai stakeholder utama tata kelola bentang lahan, tahun 2013 Kementerian Kehutanan (nomenklatur saat itu) telah menyusun Rencana Pengelolaan DAS Citarum secara terpadu yang disahkan Gubernur Jawa Barat. Telah diidentifikasi 14 masalah serta ditentukan 9 program dan 29 rencana aksi kegiatan tiap sektor menurut segmen hulu, tengah dan hilir, sebagai muara hasil pemetaan rantai masalah yang rumit.

Pertanyaan siapa yang mengontrol penerapannya? Jika dilaksanakan apakah porsinya     sesuai magnitude perannya? Apakah ada evaluasi dan hasilnya menjadi instrumen tepat guna bagi peningkatan strategi pengelolaan selanjutnya? Seberapa jauh strategi itu menjadi koridor dalam formulasi program sektor  secara berkesinambungan?

Menerobos Ketidakberdayaan

Mandat mengelola DAS dari perspektif regulasi cenderung “sayup-sayup”. Tidak ada klausul di UU 41/1999 tentang Kehutanan yang jelas memerintahkan pengelolaan DAS. UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air (sudah dibatalkan) hanya menempatkan DAS di pasal pengertian. Hanya PP 37/2012 tentang Pengelolaan DAS sangat jelas mengamanatkan perlunya koordinasi dan jejaring kerja dalam pengelolaan DAS.

Hal mendasar yang menghambat penerapannya adalah ketiadaan mandat tertulis digunakannya DAS sebagai satuan perencanaan dan pembangunan. Ada berbagai terobosan secara teknis agar pengelolaan tetap jalan, seperti disahkannya instrumen perencanaan oleh Gubernur. Harapannya, seluruh organisasi perangkat daerah menempatkannya sebagai salah satu referensi dalam formulasi program kerjanya. Demikian juga dengan forum DAS (juga ditetapkan Gubernur) yang diharapkan mampu mengawal agar berbagai program optimalisasi DAS.

Terobosan normatif tersebut ternyata kurang bisa diterapkan di DAS Citarum. Berbagai indikator kerusakan yang terlihat secara jelas menunjukkan bahwa daya guna dan tepat guna masih jauh dari rencana pengelolaan.

Instrumen perencanaan kurang diapresiasi. Kiprah forum pada agenda penting  Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan penyusunan tata ruang tidak cukup terekspresikan. Dampaknya sangat jelas, tata ruang kurang mencerminkan hubungan sebab-akibat dan manfaat dalam kelola sumber daya lahan dari perspektif spasial. Indikasi program pembangunan di pola ruang masih jauh dari pertimbangan dampak dan manfaat terukur yang timbul akibat pelaksanaan program. Tidak ada rentang kendali yang memadai dan mampu memfasilitasi tata kelola yang utuh dan mengedepankan keberlanjutan. Yang banyak terjadi justru disharmoni program dalam mengelola berbagai atribut  lahan yang ada. Bahkan banyak ditemui “kanibalisme program” antar sektor.

Keberadaan Peraturan Presiden 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum bisa dilihat sebagai solusi efektif agar fragmentasi program bisa dikurangi dan mewujudkan integrasinya. Mobilisasi institusi dalam satu kerangka kerja, termasuk TNI agar  program, anggaran, dan personil bisa terfokus. Hasilnya cukup terlihat, ada perbaikan kualitas air sungai akibat  menurunnya pengaruh limbah dan sampah, tutupan vegetasi dan pola pengelolaan lahan di bagian hulu juga diperbaiki. Lahan pertanian diolah mengikuti arah kontur sehingga erosi bisa ditekan.

Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah. Sebagian besar masyarakat kita paham, pasar kopi skala lokal, regional bahkan global sangat menjanjikan. Di samping itu, kombinasi kopi dengan pohon buah   memiliki manfaat ganda dalam pengendalian limpasan dan proteksi tanah. 

Sistem tumpang sari yang mengombinasikan komoditas pertanian dan kehutanan (agroforestri) bertujuan meningkatkan konservasi. Tentu saja itu semua diharapkan bisa menjawab isu erosi, pendangkalan waduk Saguling, Cirata dan Jatiluhur, serta banjir yang terjadi di beberapa wilayah. Pada  saat ini, pengaruh tersebut memang belum nyata, karena penutupan tajuk dari upaya re-vegetasi yang masih sedikit. Jika pertumbuhan tanaman menunjukkan hasil, erosi akan tereduksi secara signifikan serta  meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah dan suplai ke sistem air tanah. Kestabilan aliran (musim penghujan maupun kemarau) ini berperan penting dalam mendorong self purification dan menurunkan konsentrasi beban pencemar, sehingga memperbaiki kualitas air sungai Citarum.

Keberlanjutan Program Pemulihan

Kondisi ini perlu dijaga dan dikawal agar tren perbaikan DAS Citarum meningkat secara linier. Pola kelola yang ada bisa direplikasi untuk penanganan sungai-sungai lain yang juga mengalami tekanan hebat, seperti Ciliwung, Citanduy, Brantas, Solo. Agar hal tersebut terwujud, latar belakang inisiasi Perpres tersebut harus dipahami sebagai jalan keluar atas kekurangberdayaan mobilisasi seluruh sumber daya yang ada dan tersebar di berbagai instansi.

Jika dilihat secara jeli akan tergambar negasi peran institusi yang ada. Itu solusi dan implikasi  dari mal-fungsi dan kemandekan koordinasi yang seharusnya berjalan. Berbagai program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) sangat penting dan berguna dalam mewujudkan “orkestrasi program” seperti yang telah terjadi di Citarum. Namun harus dipahami, sesungguhnya KISS memerlukan instrumen pendukung yang mampu merajut program dan mengekspresikan benefit-impact analysis yang jelas dalam konteks spasial.

Pada dasarnya setiap bentuk pemanfaatan ruang menggambarkan indikasi program pada tata ruang. Pengalaman Citarum menyadarkan kita bahwa perlu pendekatan DAS dalam mengatasi kerusakan lingkungan. DAS menjadi unit analisis yang tepat guna dalam merajut program antar sektor, sehingga tercipta sinergi.

Integrasi program tanpa pendekatan DAS, justru berpeluang mengalami fragmentasi dan disharmoni, karena tidak ada arah yang jelas. Penggunaan unit DAS sangat membantu dalam preskripsi tata ruang yang berorientasi menjamin keberlanjutan dukungan sumber daya. Regulasi yang memayungi tata ruang sangat powerful karena diatur undang-undang dan Peraturan Daerah, dua produk aturan yang bisa menetapkan sanksi. Tata ruang juga menjadi acuan utama  pada  agenda Musrenbang dalam penentuan alokasi program tahunan. 

Perencanaan tata ruang satu-satunya cara dan terobosan agar strategi pemulihan Citarum berlanjut dan bisa direplikasi untuk sungai lain. Penyesuaian tata ruang, termasuk indikasi program agar pola penanganan Citarum konsisten.

Nota kesepahaman (MoU) antara Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung dengan Direktur Jenderal Tata Ruang pada 6 Maret 2019 menjadi awal dimulainya     upaya internalisasi secara nyata melalui revisi tata ruang di beberapa wilayah Indonesia. Citarum menjadi uji kasus perlunya keberpihakan tata ruang dalam menjaga dan memulihkan sumber daya lahan berbasis DAS.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain