Laporan Utama | Januari-Maret 2019

Insentif Hutan untuk Menyerap Emisi Karbon

Tiga upaya memaksimalkan hutan tumbuh secara alami untuk menyerap emisi karbon dan gas rumah kaca. Sudah berada di jalan yang benar.

IGG Maha Adi

National Communication Manager Convervation International Indonesia

KONSERVASI rupanya hanya berhasil sedikit menggeser paradigma eksploitasi hutan. Data Global Forest Watch menunjukkan deforestasi 2017 menurun dibandingkan 2016 tetapi angkanya jauh di atas tahun-tahun sebelumnya. Penyebabnya karena penilaian pragmatis: hutan lebih menguntungkan secara ekonomi.

Pergeseran yang kecil ini harus dipandang sebagai kemunduran sejenak saja, karena berkembang kesadaran kuat bahwa cara konservasi mempertahankan dirinya adalah dengan membuatnya menguntungkan pula secara ekonomi. Selain komitmen berkelanjutan oleh para donatur—pribadi, lembaga, maupun negara—dari seluruh dunia, hasil kajian ilmiah yang cukup intensif memberikan harapan cerah untuk konservasi hutan.

Pada edisi Desember 2016, jurnal Public Library of Science (PLoS) One menerbitkan hasil kajian terhadap 14 hasil penelitian kehutanan, yang memberikan gambaran apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menjamin program konservasi hutan tropis di Afrika, Asia dan Amerika Latin untuk mencapai hasil lebih baik. Kajian ini dipimpin oleh editor Jan Borner dari Universitas Bonn bersama-sama CIFOR dan memusatkan perhatian mereka pada parameter perubahan tutupan hutan tahunan.

Studi itu menyimpulkan terdapat beberapa kebijakan dan program yang efektif untuk mendorong konservasi hutan tetap berada pada jalurnya, antara  lain adanya penetapan kawasan lindung, pengelolaan hutan berbasis-komunitas, penegakan hukum dan pengumuman para perusak hutan, sertifikasi, dan payment for ecosystem services (PES). 

Untuk kasus Indonesia, sertifikasi konsesi ternyata memberikan hasil paling besar karena mampu meningkatkan tutupan hutan sebesar 5% dalam kurun waktu 2000-2008 dibandingkan kawasan hutan tanpa sertifikasi. Kajian itu menjelaskan, sertifikasi hutan di Indonesia juga berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketergantungan pada kayu bakar (33%) polusi udara (31%), infeksi saluran pernapasan (33%) dan kekurangan gizi pada desa-desa yang berpartisipasi dalam program ini.  Hasil yang kurang menjanjikan justru datang dari penetapan kawasan konservasi dan lindung, karena diperkirakan strategi ini hanya akan menambah tutupan hutan Indonesia 0,8% dalam sepuluh tahun.

Skema lain yang layak dicoba Indonesia adalah PES, karena Mexico berhasil menambah 2,91% tutupan hutan mereka per tahun, sedangkan Brazil telah mengintegrasikan PES sebagai  ecological fiscal transfer melalui pengenaan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang berlaku di 12 negara bagian di Brazil. Ada Mexico, Costa Rica, Tanzania, dan Namibia sebagai contoh beberapa negara yang mendapatkan manfaat cukup besar dari PES terutama untuk meningkatkan akses masyarakat di dalam dan sekitar hutan terhadap fasilitas kesehatan dan Pendidikan.  

Pendekatan lain yang disebut di dalam kajian ini adalah jurisdictional conservation approach (pendekatan konservasi berbasis yurisdiksi), yang cukup berhasil menekan laju deforestasi di beberapa negara bagian di Brazil. Berbasis yurisdiksi artinya mengaitkan program konservasi, atau dalam kasus Brazil dibatasi pada penurunan laju deforestasi, dengan insentif dan disinsentif kepada pemerintah tingkat negara bagian, provinsi atau kabupaten.

Pendekatan ini fokus pada pemberdayaan di tingkat yurisdiksional, di mana kewenangan paling dekat dengan sumber daya itu berada. Pendekatan ini dimulai dengan pertanyaan, jika kabupaten atau provinsi bisa mengelola program konservasi hutan, kenapa harus dikelola pada tingkat nasional? Pemerintah federal Brazil memberikan disinsentif dengan berbagai cara, misalnya menutup pasar barang dan jasa dari daerah yang memiliki laju deforestasi tinggi, memperketat pemberian kredit bank, dan mengurangi penerimaan manfaat program pemerintah. Mereka juga membuat daftar hitam negara bagian yang tak mampu menekan deforestasi dan  diumumkan kepada publik secara berkala, sebagai bentuk hukuman sosial. 

Kebijakan dan program dalam pengelolaan sumber daya alam adalah instrumen mewujudkan salah satu tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial. Sebagai instrumen ia bersifat dinamis mengikuti zaman, tetapi tujuan keadilan sosial tetap melekat sesuai perintah konstitusi.  Sejalan dengan tujuan itu, sampai saat ini Pemerintah  Indonesia berusaha  memperkuat tiga aspek untuk menopang pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan pengurangan dampak perubahan iklim., walaupun tidak semuanya optimal.  

Ketiga  aspek itu adalah: pertama, pengakuan hak atas sumber daya sebagai alas hukum  kepemilikan hutan (ownership) secara komunal. Penerbitan putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Harus dibedakan dengan tegas antara konsekuensi putusan MK dengan program perhutanan sosial, karena pasca putusan MK masyarakat hukum adat mempunyai kepemilikan atas hutan yang syaratnya-syaratnya akan ditentukan dengan peraturan. Ketidakmampuan satu komunitas adat memenuhi persyaratan hak atas hutan adat, tidak membatalkan pengakuan kepemilikan mereka atas hutan adat. Keterlibatan masyarakat hukum adat di dalam skema program pemerintah harus diletakkan sebagai program suka rela, karena hak kepemilikan telah menjamin hak pengelolaan sepenuhnya ada pada masyarakat adat.

Nilai-nilai ideal dalam pengaturan yang bersifat administratif-negara terhadap hutan adat harus berdasarkan nilai ideal yang diyakini dan nyata-nyata berkembang di dalam masyarakat adat. Jika nilai-nilai ini ada yang bersifat khusus dan terbatas berkembang pada komunitas adat tertentu, serta  belum diatur dalam hukum positif yang berlaku, maka harus ditemukan kompromi yang tidak merugikan masyarakat adat. Oleh karena itu peraturan daerah adalah bentuk hukum yang sesuai untuk mengatur dan menilai keberadaan masyarakat hukum adat, karena keberagaman kondisi yang ada.

Kedua, penciptaan akses atas sumber daya hutan. Akses rakyat atas sumber daya adalah perintah konstitusi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan itu diejawantahkan antara lain dalam kebijakan ekonomi yang memberikan akses kepada sumber daya hutan dengan maksud memeratakan kesejahteraan. Pemerintah telah mengadopsi program Perhutanan Sosial (social forestry) yang bertumpu pada pembukaan lima skema akses atas lahan dan hutan.

Terminologi social forestry yang dimulai di India 43 tahun lalu ini, rupanya populer sebagai salah satu cara jitu negara untuk memberikan akses hutan kepada masyarakat tanpa kehilangan hak atasnya. Perhutanan sosial juga semacam kontrak sosial negara dan masyarakat, ketika negara menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan atas sumber daya alam kepada rakyat. Di kantong Presiden tercatat 12,7 juta hektare lahan kawasan hutan yang akan diperuntukkan bagi masyarakat yang di dalamnya juga terdapat hutan adat dan 9 juta hektare lainnya untuk diredistribusikan kepada masyarakat melalui reforma agraria. Terlepas dari keberhasilan perhutanan sosial yang tidak lebih dari 17 persen, pemerintah berada pada jalur yang benar.

Ketiga,  insentif untuk perbaikan mutu lahan. Di daerah tujuan wisata seperti Bali, hamparan lahan milik pribadi yang ada pada satu lanskap yang menarik dan cukup luas, didesain sebagai kawasan terbuka hijau. Tidak jelas benar, apa insentif yang diberikan kepada pemilik lahan untuk mempertahankannya untuk melawan kebutuhan praktis harian, dan apakah insentif sesuai dengan tujuannya.

Untuk skala kepemilikan pribadi yang telah setuju ikut dalam program konservasi, insentif yang tersedia cukup banyak misalnya pengurangan nilai pembayaran pajak atas tanah, peniadaan beban pajak selama kurun waktu tertentu, akses atas bibit pohon dan pemeliharaan lahan, jaminan pembelian pohon-pohon tua layak tebang, sampai pada insentif langsung berupa uang kontan, seperti yang diberikan pemerintah Costa Rica setiap tahun kepada para pemilik lahan pribadi yang membiarkan pohon mereka tumbuh tanpa ditebang. Apa yang dilakukan secara resmi oleh Costa Rica sejak tahun 1992 dan awalnya diniatkan untuk melindungi hidupan liar, kelak menjadi cikal bakal program REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang diadopsi secara global,.

Pada lanskap yang lebih luas, lahan kritis menurut perhitungan moderat oleh KLHK mencapai sebanyak 14 juta hektare. Pemerintah harus mengalokasikan dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR) kepada daerah dan mengawasinya secara ketat.  Pada situasi lain yang kontras, data dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, hingga 2018 dana reboisasi bagian pemerintah pusat yang masih tersisa di Rekening Pembangunan Hutan sebesar Rp 7,5 triliun.

Sementara data dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dana reboisasi yang masih mengendap di rekening kas daerah sebanyak Rp 4,8 triliun. Dana itu terdiri dari sisa dana bagi hasil kabupaten/kota sebelum 2016 sebesar Rp 4,5 triliun dan bagian provinsi setelah 2016 sebesar Rp 292 miliar. Penyerapan yang rendah ini menunjukkan bahwa tidak ada inovasi kebijakan yang memadai untuk mengalokasikan DBH-DR secara efektif dan efisien untuk menekan luas lahan kritis di Indonesia.

Ketiga aspek di atas adalah upaya mempertahankan dan memperluas proses-proses alami yang terjadi di dalam ekosistem hutan. Di dalam konteks perubahan iklim, proses-proses alami ini memungkinkan hutan memiliki kemampuan menyerap karbon dalam jumlah besar.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain