Laporan Utama | Mei-Juli 2017

Prospek Hasil Hutan Bukan Kayu

Indonesia memiliki hasil hutan bukan kayu yang melimpah sehingga punya prospek cerah karena minat pasar internasional naik signifikan. Setelah pembangunan berorientasi kayu, saatnya menengok selain pohon.

Wasrin Syafii

Dosen Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB

HASIL hutan bukan kayu menjadi prospek baru dalam menggali potensi kekayaan hutan Indonesia. Kita tahu telah terjadi penurunan produktivitas hutan alam, terutama penurunan produksi hasil hutan berupa kayu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini karena pada masa lalu pemerintah lebih mengutamakan hasil hutan berupa kayu sebagai produk primadona dalam bisnis kehutanan untuk memperoleh devisa yang sebanyak-banyaknya.

Pada masa awal pembangunan, bidang kehutanan hanya berorientasi pada timber based-management yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi semata. Kondisi ini telah mengakibatkan rusaknya hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta bentuk-bentuk kerusakan yang lain. Oleh karena itu paradigma pembangunan dan pengelolaan hutan harus diubah dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasi pada resources and community based development.

Melihat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi hasil hutan berupa kayu sebagai penghasil utama devisa di sektor kehutanan, pengelolaan hutan di masa yang akan datang semestinya diarahkan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang jenis dan potensinya sangat berlimpah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, HHBK telah menarik minat masyarakat, baik pada level nasional maupun dunia internasional secara signifikan, karena HHBK bisa membantu masyarakat meningkatkan mata pencarian; berkontribusi terhadap ketahanan pangan rumah tangga masyarakat perdesaan; menciptakan lapangan kerja tambahan dan pendapatan; membuka kesempatan bagi industri pengolahan; memberikan kontribusi terhadap pendapatan devisa; dan mendukung terciptanya konservasi keanekaragaman hayati serta aspek lingkungan lainnya.

Dulu, sekitar tahun 1970an, ada terminologi Hasil Hutan Ikutan atau "minor forest products” untuk menggambarkan pengertian ”Hasil Hutan Bukan Kayu atau ”non wood forest products” atau ”non timber forest products”. Karena secara ekonomi peranan HHBK sudah berkembang secara signifikan, pada saat ini terminologi hasil hutan ikutan maupun ”minor forest products” tidak digunakan lagi.

Perkembangan peranan ekonomi HHBK bisa dilihat dengan adanya beberapa perusahaan kehutanan, baik  swasta maupun negara, yang mulai melakukan pergeseran porsi bisnisnya, semula produk berupa kayu merupakan produk yang dominan mulai diturunkan porsinya dengan meningkatkan produk yang berupa hasil hutan bukan kayu.

Potensi dan jenis HHBK di Indonesia sangat besar dan diprediksi bisa meningkatkan peranan ekonomi secara signifikan, oleh karena itu sumberdaya ini perlu dikelola lebih baik lagi agar dapat memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan HHBK bukan saja dapat meningkatkan devisa negara tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, apabila dikelola secara profesional dan komersial dengan menggunakan prinsip-prinsip kelestarian.

Pengertian dan Klasifikasi

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya (kecuali kayu) yang berasal dari hutan. Keberagaman fungsi hutan sebagai penghasil kayu maupun bukan kayu menyebabkan beberapa lembaga internasional mendefinisikan HHBK ke dalam dua istilah.

FAO (Food Agricultural Organization) menamakan HHBK sebagai “non-wood forest products”, sedangkan ITTO (International Tropical Trade Organization) dan CIFOR (Center for International Forestry Research) menggunakan sebutan “non-timber forest products”. Pada prinsipnya kedua istilah tersebut mengacu kepada objek dan maksud yang sama yaitu semua benda atau produk hasil proses biologis (selain kayu), baik nabati maupun hewani yang diambil dari hutan.

Secara legal, baik dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan maupun dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak secara tegas mendefinisikan pengertian HHBK.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian dan klasifikasi hasil hutan telah mengalami perubahan yang substansial dibanding Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, yang menyebutkan bahwa yang disebut hasil hutan adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunanya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Dengan demikian pengertian hasil hutan memiliki dimensi yang lebih luas, mulai dari produk-produk hayati, produk-produk non-hayati, sampai seluruh produk turunan dari benda hayati dan non-hayati yang diambil dari hutan serta produk-produk jasa yang dihasilkan dari hutan. Dari penjelasan undang-undang tersebut, terutama yang terkait dengan pengertian hasil hutan, (Wahyudi, 2013) mengelompokkan HHBK menjadi empat kelompok sebagai berikut:

  1. Hasil nabati beserta turunannya, misalnya, bambu, rotan, nipah, jamur, tanaman obat, getah-getahan, minyak atsiri, dan lain-lain serta bagian dari tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan di dalam hutan.
  2. Hasil hewani beserta turunannya, misalnya satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, dan lain-lain serta bagian-bagian dari hewan atau yang dihasilkan dari hewan sarang burung walet, shellak, madu, kokon, dan lain-lain).
  3. Benda-benda non-hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang.
  4. Jasa yang diperoleh dari hutan, antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan dan lain-lain.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 hasil hutan Indonesia lebih didominasi oleh produk utama berupa kayu, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 HHBK mendapat peran dan pembahasan yang cukup substansial. Ini berarti bahwa pemerintah memang berniat untuk mengembangkan HHBK di masa depan, bukan saja sebagai hasil hutan sampingan, melainkan diharapkan akan menjadi hasil hutan primadona dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Prospek Pengembangan

Masyarakat di negara-negara yang memiliki hutan tropis, terutama masyarakat di sekitar hutan, termasuk Indonesia, sebagian besar masih menggantungkan kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan kawasan hutan di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hampir sebagian besar kebutuhan hidup penduduk di sekitar hutan seperti misalnya untuk pangan, rumah, dan bahkan kebutuhan obat-obatan dapat mereka peroleh dari hutan di sekitarnya. Pada saat ini pemanfaatan HHBK oleh masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, misalnya sebagai sumber pangan (sagu dan sukun), sumber energi (kayu bakar), dan obat-obatan.

Secara umum HHBK dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen subsisten dan komponen komersial. Komponen subsisten biasanya dikelola dalam skala kecil terutama untuk keperluan rumah tangga masyarakat sekitar hutan, misalnya untuk keperluan pangan (buah, daging hewan, sayur, jamur, dan lain-lain), sedangkan HHBK yang komersial dikelola dalam skala besar untuk tujuan bisnis, misalnya bambu, rotan, tanaman obat, minyak atsiri, dan lain-lain.

Pemanfaatan HHBK yang dikelola oleh masyarakat (komponen subsisten) secara umum masih bersifat tradisional dan belum memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan serta belum memberikan dampak terhadap aspek konservasi. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan HHBK seperti berikut ini:

(1) belum tersedianya data potensi dan distribusi yang akurat mengenai potensi HHBK yang ada di seluruh wilayah Indonesia;

(2) kualitas produk yang masih rendah karena rendahnya tingkat penguasaan teknologi pengolahan terhadap hampir semua jenis HHBK;

(3) lemahnya kapasitas masyarakat dalam menembus rantai pemasaran yang cukup panjang.

Hal-hal tersebut di atas bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga hampir di seluruh negara produsen HHBK, yang tecermin dalam laporan International Expert Consultation on Non-Wood Forest Products yang diselenggarakan oleh FAO beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta.

Masalah-masalah yang disebutkan di atas tentu tidak berlaku untuk beberapa jenis HHBK yang sudah dikelola secara komersial oleh perusahaan, misalnya industri rotan, gondorukem dan terpentin, minyak atsiri, porang, minyak lemak, dan lain-lain. Mengingat sebagian besar jenis-jenis HHBK masih dikelola secara tradisional, perlu diusahakan pengelolaan dan pemanfaatan jenis-jenis HHBK tersebut diarahkan untuk ditingkatkan pengelolaannya menjadi lebih profesional dan komersial agar memperoleh nilai ekonomis yang lebih signifikan.

Di masa depan pengelolaan dan pemanfaatan HHBK akan berperan lebih penting dibandingkan dengan produk-produk kayu, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, sosial maupun budaya.

Pengembangan HHBK mempunyai prospek yang sangat baik dan strategis, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adalah:

1) Aspek ekonomi: meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, peningkatan nilai tambah dan pendapatan devisa negara, dan pemerataan pembangunan daerah;

2) Aspek sosial kemasyarakatan: memperluas lapangan kerja, memberikan kontribusi terhadap keamanan pangan;

dan 3) Aspek lingkungan: memberikan kontribusi terhadap konservasi dan keanekaragaman hayati, secara ekologi tidak merusak hutan sehingga HHBK memberikan dasar bagi pengelolaan hutan lestari dan memberikan nilai tambah pada hutan tropis, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, kebutuhan HHBK semakin hari akan semakin meningkat seiring dengan naiknya kebutuhan produk-produk HHBK dan turunannya, baik untuk keperluan rumah tangga (mebel, handy craft, arang, dan lain-lain) maupun untuk keperluan bahan baku industri (farmasi, kosmetik, makanan, kertas, cat, dan lain-lain).

Pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia tahun 2008 dan 2009, komunitas industri kimia mendorong dan mendeklarasikan bahwa industri biorefinery (industri yang mengonversi komponen kimia kayu, terutama zat ekstraktif, untuk menghasilkan produk-produk bio-fuel, obat-obatan, food additive, dan bahan kimia lainnya) merupakan salah satu solusi potensial yang dapat membantu mengurangi ancaman kekurangan energi, pangan, bahan kimia, dan lain-lain.

Industri ini diprediksi akan berkembang secara komersial dalam skala besar pada beberapa tahun ke depan. Mengingat bahan kimia dan energi dari minyak bumi akan habis dalam waktu dekat, maka di masa depan industri biorefinery diyakini akan menjadi industri yang sangat penting sama halnya dengan industri kimia yang berbasis fosil pada masa lalu dan pada saat ini.

Agar HHBK memberikan kontribusi secara lebih signifikan terhadap aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek kemasyarakatan seperti disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain adalah :

  1. Perlu dibangun suatu peta jalan tentang langkah-langkah yang sistematis untuk pengembangan HHBK ke depan. Peta jalan menyangkut pengembangan HHBK dalam konteks kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha dan dukungan penelitian.
  2. Kurangnya informasi yang akurat mengenai potensi dan distribusi sebagian besar jenis HHBK telah menghambat pengembangan HHBK meskipun komoditas ini memiliki prospek yang besar untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi yang menyangkut potensi dan distribusi jenis-jenis HHBK utama. Kajian tentang potensi dan distribusi HHBK ini sangat penting sebagai landasan fundamental dan sebagai langkah awal yang strategis dan menentukan dalam upaya mendorong penggalian potensi unggulan daerah yang dapat diandalkan sebagai penggerak perekonomian rakyat daerah yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian nasional.
  3. Meskipun prospek HHBK telah dipahami dengan baik, namun atensi dan upaya untuk mengembangkan produk ini masih kurang, terutama dalam hal penelitian untuk pengembangan teknologi proses dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari produk-produk tersebut. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif, terutama kajian tentang teknologi proses untuk meningkatkan kualitas produk, dan kajian aspek pemasaran dan kelembagaan pembinaan usaha produk-produk HHBK.
  4. Penelitian dan pengembangan HHBK yang tersebar di berbagai instansi perlu dikoordinasikan agar masalah-masalah yang disebutkan di atas bisa segera dicari jalan keluarnya. Untuk itu secara kelembagaan perlu dibangun pusat penelitian dan pengembangan HHBK yang sejajar dengan pusat penelitian yang sudah ada yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Referensi:

Wahyudi. 2013. Buku Pegangan HHBK. Penerbit Pohon Cahaya Yogyakarta

FAO. 1995. Report on International Expert Consultation on NWFP

FAO. 1990. Situation and Outlook of the Forestry in Indonesia. Volume 3: Forest Resources Utilization

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Kabar Baru

    Cinta Lingkungan di Masa Pandemi

    Pandemi bisa menjadi kesempatan lebih ramah lingkungan. Dimulai dari cara kita memproduksi dan mengolah sampah rumah tangga.

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.