Laporan Utama | Mei-Juli 2017

Prospek Hasil Hutan Bukan Kayu

Pada masa-masa awal pembangunan bidang kehutanan hanya berorientasi pada timber based-management yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi semata. Kondisi ini telah mengakibatkan rusaknya lingkungan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati serta bentuk-bentuk kerusakan yang lain.

Wasrin Syafii

Dosen Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB

Pendahuluan

Telah diketahui bahwa terjadi penurunan produktifitas hutan alam, terutama penurunan produksi hasil hutan berupa kayu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini disebabkan karena pada masa lalu pemerintah lebih mengutamakan hasil hutan berupa kayu sebagai produk primadona dalam bisnis kehutanan untuk memperoleh devisa yang sebanyak-banyaknya. Pada masa-masa awal pembangunan bidang kehutanan hanya berorientasi pada timber based-management yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi semata. Kondisi ini telah mengakibatkan rusaknya lingkungan hutan, berkurangnya keanekaragaman hayati serta bentuk-bentuk kerusakan yang lain. Oleh karena itu paradigma pembangungan dan pengelolaan hutan harus dirubah dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasi pada resources and community based development. Melihat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi hasil hutan berupa kayu sebagai penghasil utama devisa di sektor kehutanan, maka pengelolaan hutan di masa yang akan datang semestinya diarahkan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang jenis dan potensinya sangat berlimpah.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, HHBK telah menarik minat masyarakat, baik pada level nasional maupun dunia internasional secara signifikan. Hal ini disebabkan karena HHBK dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan mata pencaharian; berkontribusi terhadap ketahanan pangan rumah tangga masyarakat pedesaan; menciptakan lapangan kerja tambahan dan pendapatan; membuka kesempatan bagi industry pengolahan; memberikan kontribusi terhadap pendapatan devisa; dan mendukung terciptanya konservasi keanekaragaman hayati serta aspek lingkungan lainnya. Dulu sekitar tahun 1970-an ada terminologi Hasil Hutan Ikutan atau ”Minor Forest Products” untuk menggambarkan pengertian ”Hasil Hutan Bukan Kayu atau ”Non Wood Forest Products” atau ”Non Timber Forest Products”. Karena secara ekonomi peranan HHBK sudah berkembang secara signifikan, maka pada saat ini terminologi hasil hutan ikutan maupun ”minor forest products” tidak digunakan lagi. Perkembangan peranan ekonomi HHBK dapat dilihat dengan adanya beberapa perusahaan kehutanan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN, yang sudah mulai melakukan pergeseran porsi bisnisnya, dimana yang semula produk berupa kayu merupakan produk yang dominan mulai diturunkan porsinya dengan meningkatkan produk yang berupa hasil hutan bukan kayu.

Potensi dan jenis HHBK di Indonesia sangat besar dan diprediksi dapat meningkatkan peranan ekonomi secara signifikan, oleh karena itu sumberdaya ini perlu dikelola lebih baik lagi agar dapat memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan HHBK bukan saja dapat meningkatkan devisa negara tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, apabila dikelola secara profesional dan komersial dengan menggunakan prinsip-prinsip kelestarian.

Pengertian dan Klasifikasi

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya (kecuali kayu) yang berasal dari hutan. Keberagaman fungsi hutan sebagai penghasil kayu maupun bukan kayu menyebabkan beberapa lembaga internasional mendefinisikan HHBK ke dalam dua istilah. FAO (Food Agricultural Organization) menamakan HHBK sebagai “non-wood forest products”, sedangkan ITTO (International Tropical Trade Organization) dan CIFOR (Center for International Forestry Research) menggunakan sebutan “non-timber forest products”. Pada prinsipnya kedua istilah tersebut mengacu kepada objek dan maksud yang sama yaitu semua benda atau produk hasil proses biologis (selain kayu), baik nabati maupun hewani yang diambil dari hutan.

Secara legal aspek, baik dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan maupun dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak secara tegas mendefinisikan pengertian HHBK. Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian dan klasifikasi hasil hutan telah mengalami perubahan yang substansial dibanding Undang-Undang No.5 tahun 1967, dimana disebutkan bahwa yang disebut hasil hutan adalah adalah benda-benda hayati, non-hayati dan turunanya, serta jasa yang berasal dari hutan. Dengan demikian pengertian hasil hutan memiliki dimensi yang lebih luas, mulai dari produk-produk hayati, produk-produk non-hayati, sampai seluruh produk turunan dari benda hayati dan non-hayati yang diambil dari hutan serta produk-produk jasa yang dihasilkan dari hutan. Dari penjelasan undang-undang tersebut, terutama yang terkait dengan pengertian hasil hutan, (Wahyudi 2013) mengelompokan HHBK menjadi 4 (empat) kelompok sebagai berikut :

  1. Hasil nabati beserta turunanya, misalnya, bambu, rotan, nipah, jamur, tanaman obat, getah-getahan, minyak atsiri, dan lain-lain serta bagian dari tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan di dalam hutan.
  2. Hasil hewani beserta turunanya, misalnya satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, dan lain-lain serta bagian-bagian dari hewan atau yang dihasilkan dari hewan sarang burung walet, shellak, madu, kokon, dan lain-lain).
  3. Benda-benda non-hayati yang secara ekologis merupakan satu kesatuan ekosistem dengan benda-benda hayati penyusun hutan, antara lain berupa sumber air, udara bersih, dan lain-lain yang tidak termasuk benda-benda tambang.
  4. Jasa yang diperoleh dari hutan, antara lain berupa jasa wisata, jasa keindahan dan keunikan, jasa perburuan dan lain-lain.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada UUPK No. 5 tahun 1967 hasil hutan Indonesia lebih didominasi oleh produk utama berupa kayu, sedangkan pada UU No. 41 tahun 1999 HHBK mendapat peran dan pembahasan yang cukup substansial. Ini berarti bahwa pemerintah memang berniat untuk mengembangkan HHBK dimasa depan, bukan saja sebagai hasil hutan sampingan, melainkan diharapkan akan menjadi hasil hutan primadona dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

Prospek Pengembangan ke Depan

Masyarakat di negara-negara yang memiliki hutan tropis, terutama masyarakat di sekitar hutan, termasuk Indonesia, sebagian besar masih menggantungkan kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan kawasan hutan di sekitarnya, baik secara laungsung maupun tidak langsung. Hampir sebagian besar kebutuhan hidup penduduk di sekitar hutan seperti misalnya untuk pangan, rumah, dan bahkan kebutuhan obat-obatan dapat mereka peroleh dari hutan di sekitarnya. Pada saat ini pemanfaatan HHBK oleh masyarakat hanya sekedar untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, misalnya sebagai sumber pangan (sagu dan sukun), sumber energi (kayu bakar), dan obat-obatan.

Seperti diketahui bahwa secara umum HHBK dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen subsisten dan komponen komersial. Komponen subsisten biasanya dikelola dalam skala kecil terutama untuk keperluan rumah tangga masyarakat sekitar hutan, misalnya untuk keperluan pangan (buah, daging hewan, sayur, jamur, dan lain-lain), sedangkan HHBK yang komersial dikelola dalam skala besar untuk tujuan bisnis, misalnya bamboo, rotan, tanaman obat, minyak atsiri, dan lain-lain. Pemanfaatan HHBK yang dikelola oleh masyarakat (komponen subsisten) secara umum masih bersifat tradisional dan belum memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan serta belum memberikan dampak terhadap aspek konservasi. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala dalam pengelolaan dan pemanfaatan HHBK seperti berikut ini : (1) belum tersedianya data potensi dan distribusi yang akurat mengenai potensi HHBK yang ada di seluruh wilayah Indonesia ; (2) kualitas produk yang masih rendah karena rendahnya tingkat penguasaan teknologi pengolahan terhadap hampir semua jenis HHBK; (3) lemahnya kapasitas masyarakat dalam menembus rantai pemasaran yang cukup panjang. Hal-hal tersebut di atas bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga hampir di seluruh negara produsen HHBK. Hal tersebut tercermin dalam laporan International Expert Consultation on Non-Wood Forest Products yang diselenggarakan oleh FAO beberapa waktu yang lalu di Yogyakarta. Masalah-masalah yang disebutkan di atas tentu tidak berlaku untuk beberapa jenis HHBK yang sudah dikelola secara komersial oleh perusahaan, misalnya industry rotan, industry gondorukem dan terpentin, industry minyak atsiri, industry porang, industry minyak lemak, dan lain-lain. Mengingat sebagian besar jenis-jenis HHBK masih dikelola secara tradisional, maka perlu diusahakan agar pengelolaan dan pemanfaatan jenis-jenis HHBK tersebut diarahkan untuk ditingkatkan pengelolaanya menjadi lebih profesional dan komersial agar memperoleh nilai ekonomis yang lebih signifikan.

Di masa depan pengelolaan dan pemanfaatan HHBK akan berperan lebih penting dibandingkan dengan produk-produk kayu, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, sosial maupun budaya. Pengembangan HHBK mempunyai prospek yang sangat baik dan strategis, hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adalah 1) aspek ekonomi : meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan, peningkatan nilai tambah dan pendapatan devisa negara, dan pemerataan pembangunan daerah; 2) aspek sosial kemasyarakatan : memperluas lapangan kerja, memberikan kontribusi terhadap keamanan pangan; dan 3) aspek lingkungan : memberikan kontribusi terhadap konservasi dan keanekaragaman hayati, secara ekologi tidak merusak hutan sehingga HHBK memberikan dasar bagi ”sustainable forest management”, dan memberikan nilai tambah pada hutan tropis, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Selain faktor-faktor tersebut di atas, kebutuhan HHBK semakin hari akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan produk-produk HHBK dan turunannya, baik untuk keperluan rumah tangga (mebel, handy craft, arang, dan lain-lain) maupun untuk keperluan bahan baku industri (farmasi, kosmetik, makanan, kertas, cat, dan lain-lain). Pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia tahun 2008 dan 2009, komunitas industri kimia mendorong dan mendeklarasikan bahwa industri biorefinery (industri yang mengonversi komponen kimia kayu, terutama zat extractives, untuk menghasilkan produk-produk bio-fuel, obat-obatan, food additive, dan bahan kimia lainnya) merupakan salah satu solusi potensial yang dapat membantu mengurangi ancaman kekurangan energi, pangan, bahan kimia, dan lain-lain. Industri ini diprediksi akan berkembang secara komersial dalam skala besar pada beberapa tahun ke depan. Mengingat bahan kimia dan energy dari minyak bumi akan habis dalam waktu dekat, maka di masa depan industri biorefinery diyakini akan menjadi industri yang sangat penting sama halnya dengan industri kimia yang berbasis fosil pada masa lalu dan pada saat ini.

Agar HHBK dapat memberikan kontribusi secara lebih signifikan terhadap aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek kemasyarakatan seperti disebutkan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain adalah :

  1. Perlu dibangun suatu roadmap tentang langkah-langkah yang sistematis untuk pengembangan HHBK ke depan. Roadmap menyangkut pengembangan HHBK dalam konteks kelola kawasan, kelola kelembagaan, kelola usaha dan dukungan penelitian.
  2. Kurangnya informasi yang akurat mengenai potensi dan distribusi sebagian besar jenis HHBK telah menghambat pengembangan HHBK meskipun komoditas ini memiliki prospek yang besar untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi yang menyangkut potensi dan distribusi jenis-jenis HHBK utama. Kajian tentang potensi dan distribusi HHBK ini sangat penting sebagai landasan fundamental dan sebagai langkah awal yang strategis dan menentukan dalam upaya mendorong penggalian potensi unggulan daerah yang dapat diandalkan sebagai penggerak perekonomian rakyat daerah yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian nasional.
  3. Meskipun prospek HHBK telah dipahami dengan baik, namun atensi dan upaya untuk mengembangkan produk ini masih sangat kurang, terutama dalam hal penelitian untuk pengembangan teknologi proses dalam rangka untuk meningkatkan kualiats dan nilai tambah dari produk-produk tersebut. Untuk itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif, terutama kajian tentang teknologi proses untuk meningkatkan kualitas produk, dan kajian aspek pemasaran dan kelembagaan pembinaan usaha produk-produk HHBK.
  4. Kegiatan penelitian dan pengembangan HHBK yang tersebar di berbagai instansi perlu dikoordinasi agar masalah-masalah yang disebutkan di atas bisa segera dicari jalan keluarnya. Untuk itu secara kelembagaan perlu dibangun pusat penelitian dan pengembanagn HHBK yang sejajar dengan puslitbang yang sudah ada yang berada di bawah Badan Litbang Kementerian LHK. 

(Sumber Referensi : 1. Wahyudi, 2013. Buku Pegangan HHBK. Penerbit Pohon Cahaya Yogyakarta. 2.FAO, 1995. Report on International Expert Consultation on NWFP. 3. FAO, 1990. Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia. Vol 3 : Forest Resources Utilization).

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.