Buku | Januari-Maret 2018

Dasar Pikir Menata Hutan

Salah kaprah kebijakan mengelola hutan dimulai dari sesat pikir meletakkan dasar-dasarnya. Buku dari bahan kuliah ini jadi panduan dasar bagaimana membuat kebijakan mengelola rimba.

Libriana Arshanti

Anggota Dewan Redaksi, bekerja sebagai konsultan kehutanan dan lingkungan.

BENAR juga kata orang-orang tua, tindakan kacau sesungguhnya mencerminkan pikiran kacau. Pikiran manusia adalah segala pusat dari tindakan mereka. Jika pikiran kusut, yang akan dilakukannya juga akan kusut. Sebab pikiran bersih juga belum tentu tindakannya bersih. Resultante kejahatan, dalam petuah kuno para kriminal, selalu terbentuk dari adanya niat dan kesempatan. Niat jahat bisa timbul jika ada kesempatan tiba-tiba.

Hariadi Kartodihardjo secara telak menyusuri pangkal soal kekacauan kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan dari pangkalnya: dasar-dasar pola pikir. Dalam rumusan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di buku ini, kebijakan kehutanan yang centang perangan akibat sesat pikir para pengampu kebijakan melihat rimba untuk hajat hidup manusia. “Muaranya adalah korupsi,” katanya dalam bedah buku ini di kampus Fahutan pada November 2017. “Korupsi tak sekadar menyuap, tapi mempengaruhi para pembuat kebijakan membuat aturan yang menguntungkannya.”

Hariadi menyebut praktik itu sebagai bad governance. Dalam manajemen yang buruk, para pengelolanya bukan tidak tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan, atau boleh atau tidak boleh dipikirkan. Kata Hariadi, mereka tahu tapi berkelit untuk menutup mata karena pengetahuan itu membuat kepentingan mereka tak terakomodasi.

Sebaliknya, dalam good governance di balik keputusan-keputusan penting ada kesepakatan para aktornya menciptakan solusi. Dan solusi itu hanya untuk dan berdasarkan kepentingan orang banyak. Hariadi menyebutnya dengan istilah “fenomenal state capture”, arestasi hanya untuk kepentingan negara, kepentingan orang banyak. Sebaliknya, pada bad governance alasnya adalah kepentingan pribadi atau kelompok.

Demikianlah kebijakan kehutanan yang justru menjadi sumber masalah pengelolaan hutan. Menurut Hariadi, kebijakan pengelolaan hutan terlihat betul tak berangkat dari analisis hubungan antar faktor yang saling berkait di dalamnya. Sebab mereka yang akan menjadi aktor sekaligus terkena dampak dalam kebijakan tersebut. Inilah kerangka pikir pertama yang tak disentuh para pengampu kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Selain gampang dipahami, Hariadi tak melulu menguar kritiknya dari teori dan pandangan akademik. Sebagai ahli kebijakan kehutanan yang banyak berperan di lembaga-lembaga negara, Hariadi memadukan konsep pembuatan berdasarkan telaah akademik dengan pengelaman empirik di lapangan.

Terbagi dalam sembilan bab, buku ini menuturkan secara runut bagaimana seharusnya cara berpikir dalam melakukan analisis kebijakan. Definisi setiap istilah dan teori dijelaskan secara detail dari fakta lapangan. Ia memadukannya dengan analisis pelbagai sektor yang kait-mengait, dari tinjauan ekonomi, politik, sosial, dan kepentingan ekosistem itu sendiri.

Hariadi memulainya dengan fakta lalu menghubungkannya dengan perilaku aktor untuk mengenali masalah kebijakan. Menurut dia, dalam membuat kebijakan penting mengenali karakteristik objeknya terlebih dahulu. Ini memerlukan pisau analisis untuk mengurai satu-per-satu beragam aspek sehingga terlihat posisi tiap elemen itu dalam pengaruhnya terhadap sumber daya alam.

Analisis-analisis ini kelak yang akan menjadi dasar arah kebijakan tersebut. Tahap berikutnya adalah analisis dampak faktor non-teknis lain, seperti politik dan pertarungan kepentingan. Tentu saja Hariadi menyarankan arah tersebut pada good governance. Kepentingan pelbagai aktor harus dimediasi agar tak merusak semangat pokok pembuatan sebuah aturan.

Buku ini penting tak hanya untuk para pemangku kebijakan: pemerintah, parlemen, NGO, dan elemen-elemen pokok lain. Mahasiswa dan masyarakat awam juga akan mendapat faedah memahami bagaimana seharusnya sebuah kebijakan dibuat.

Reportase oleh Zahra Firdausi

Analisis Kebijakan Pemgelolaan Somberdaya Alam : Diskursus-Politik-Aktor-Jaringan
Penulis         : Hariadi Kartodihardjo
Penerbit        : Sajogyo Institut
Cetakan        : 1 (Agustus 2017)
Tebal            :350 Halaman 

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.