Buku | Januari-Maret 2018

Dasar Pikir Menata Hutan

Salah kaprah kebijakan mengelola hutan dimulai dari sesat pikir meletakkan dasar-dasarnya. Buku dari bahan kuliah ini jadi panduan dasar bagaimana membuat kebijakan mengelola rimba.

Libriana Arshanti

Anggota Dewan Redaksi, bekerja sebagai konsultan kehutanan dan lingkungan.

BENAR juga kata orang-orang tua, tindakan kacau sesungguhnya mencerminkan pikiran kacau. Pikiran manusia adalah segala pusat dari tindakan mereka. Jika pikiran kusut, yang akan dilakukannya juga akan kusut. Sebab pikiran bersih juga belum tentu tindakannya bersih. Resultante kejahatan, dalam petuah kuno para kriminal, selalu terbentuk dari adanya niat dan kesempatan. Niat jahat bisa timbul jika ada kesempatan tiba-tiba.

Hariadi Kartodihardjo secara telak menyusuri pangkal soal kekacauan kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan dari pangkalnya: dasar-dasar pola pikir. Dalam rumusan Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di buku ini, kebijakan kehutanan yang centang perangan akibat sesat pikir para pengampu kebijakan melihat rimba untuk hajat hidup manusia. “Muaranya adalah korupsi,” katanya dalam bedah buku ini di kampus Fahutan pada November 2017. “Korupsi tak sekadar menyuap, tapi mempengaruhi para pembuat kebijakan membuat aturan yang menguntungkannya.”

Hariadi menyebut praktik itu sebagai bad governance. Dalam manajemen yang buruk, para pengelolanya bukan tidak tahu apa yang harus dan tidak harus dilakukan, atau boleh atau tidak boleh dipikirkan. Kata Hariadi, mereka tahu tapi berkelit untuk menutup mata karena pengetahuan itu membuat kepentingan mereka tak terakomodasi.

Sebaliknya, dalam good governance di balik keputusan-keputusan penting ada kesepakatan para aktornya menciptakan solusi. Dan solusi itu hanya untuk dan berdasarkan kepentingan orang banyak. Hariadi menyebutnya dengan istilah “fenomenal state capture”, arestasi hanya untuk kepentingan negara, kepentingan orang banyak. Sebaliknya, pada bad governance alasnya adalah kepentingan pribadi atau kelompok.

Demikianlah kebijakan kehutanan yang justru menjadi sumber masalah pengelolaan hutan. Menurut Hariadi, kebijakan pengelolaan hutan terlihat betul tak berangkat dari analisis hubungan antar faktor yang saling berkait di dalamnya. Sebab mereka yang akan menjadi aktor sekaligus terkena dampak dalam kebijakan tersebut. Inilah kerangka pikir pertama yang tak disentuh para pengampu kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Selain gampang dipahami, Hariadi tak melulu menguar kritiknya dari teori dan pandangan akademik. Sebagai ahli kebijakan kehutanan yang banyak berperan di lembaga-lembaga negara, Hariadi memadukan konsep pembuatan berdasarkan telaah akademik dengan pengelaman empirik di lapangan.

Terbagi dalam sembilan bab, buku ini menuturkan secara runut bagaimana seharusnya cara berpikir dalam melakukan analisis kebijakan. Definisi setiap istilah dan teori dijelaskan secara detail dari fakta lapangan. Ia memadukannya dengan analisis pelbagai sektor yang kait-mengait, dari tinjauan ekonomi, politik, sosial, dan kepentingan ekosistem itu sendiri.

Hariadi memulainya dengan fakta lalu menghubungkannya dengan perilaku aktor untuk mengenali masalah kebijakan. Menurut dia, dalam membuat kebijakan penting mengenali karakteristik objeknya terlebih dahulu. Ini memerlukan pisau analisis untuk mengurai satu-per-satu beragam aspek sehingga terlihat posisi tiap elemen itu dalam pengaruhnya terhadap sumber daya alam.

Analisis-analisis ini kelak yang akan menjadi dasar arah kebijakan tersebut. Tahap berikutnya adalah analisis dampak faktor non-teknis lain, seperti politik dan pertarungan kepentingan. Tentu saja Hariadi menyarankan arah tersebut pada good governance. Kepentingan pelbagai aktor harus dimediasi agar tak merusak semangat pokok pembuatan sebuah aturan.

Buku ini penting tak hanya untuk para pemangku kebijakan: pemerintah, parlemen, NGO, dan elemen-elemen pokok lain. Mahasiswa dan masyarakat awam juga akan mendapat faedah memahami bagaimana seharusnya sebuah kebijakan dibuat.

Reportase oleh Zahra Firdausi

Analisis Kebijakan Pemgelolaan Somberdaya Alam : Diskursus-Politik-Aktor-Jaringan
Penulis         : Hariadi Kartodihardjo
Penerbit        : Sajogyo Institut
Cetakan        : 1 (Agustus 2017)
Tebal            :350 Halaman 

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Citarum Belum Harum

    Banyak program memperbaiki sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat, yang dijuluki sungai terkotor di kolong langit. Tiap gubernur punya program sendiri dengan anggaran tak sedikit. Ada Citarum Bergetar, Citarum Lestari, Citarum Bestari. Semuanya gagal. Kini muncul Citarum Harum. Kali ini perbaikan lebih masif dan bergaung karena kebijakannya langsung di tangan presiden. Tahun pertama Citarum Harum perbaikan sungai yang berakhir di Muara Gembong Bekasi ini belum terlalu signifikan, tapi menjanjikan. Perlu pola pikir menyeluruh di semua lapisan masyarakat.

  • Laporan Utama

    Perang Melawan Kerusakan Citarum

    Perbaikan Citarum dari hulu ke hilir. Butuh komitmen kuat.

  • Laporan Utama

    Menengok Mastaka Citarum

    Situ Cisanti, kilometer 0 sungai Citarum, kini bersih dari sampah dan eceng gondok. Tujuh mata air mengalir deras.

  • Laporan Utama

    Nyi Santi dari Bumi Pohaci

    Irma Hutabarat menekuni vetiver untuk menyelamatkan sungai yang porak poranda. Citarum membuatnya jatuh cinta.

  • Laporan Utama

    Citarum, oh, Citarum

    Citarum dalam angka.

  • Laporan Utama

    Merusak Lingkungan Belum Jadi Pidana

    Wawancara dengan Taruna Jaya, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  • Laporan Utama

    Mengatasi Tuna Daya Mengelola Citarum

    Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah.

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial untuk Perbaikan Hulu Sungai

    Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari sehingga program ini dapat mendukung pemulihan kondisi DAS Citarum melalui pelaksanaan perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Provinsi Jawa Barat.

  • Laporan Utama

    Sungai Itu Seperti Tubuh Kita

    Jika wilayah DAS terbagi ke dalam wilayah hulu (atas), tengah dan hilir (bawah), maka tubuh manusia pun terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah.

  • Laporan Utama

    Solusi untuk Citarum

    Slogan mempertahankan Citarum bebas limbah dan kotoran wajib dilaksanakan mulai dari setiap RT, RW, desa dan kecamatan yang berinteraksi dengan Citarum. Bentuk forum Kiai Peduli Citarum.