Laporan Khusus | April-Juni 2020

Saatnya Multiusaha di Hutan Produksi

Degradasi lahan dan deforestasi terus terjadi. Desakan manusia kepada alam makin keras akibat rebutan sumber daya seiring makin banyaknya jumlah orang di muka bumi. Hutan diokupasi, lahan dikonversi, agar punya nilai yang lebih menguntungkan. Dari 125 juta hektare hutan Indonesia, 35 juta hektare tak lagi berhutan. Multiusaha adalah jawaban atas problem rumit sektor kehutanan, sebagai cara baru mengelola hutan Indonesia. Ia akan menahan laju konversi karena meningkatkan nilai lahan hutan secara ekonomi. Ia menjawab isu kelestarian karena bertumpu pada teknik agroforestri yang ekologis. Ia juga membangkitkan bisnis kehutanan yang lesu sehingga sektor ini selalu dianggap beban pembangunan. Tapi problemnya tak sedikit jika tak didukung kebijakan dan kelembagaan yang efektif.

Dodik Ridho Nurrohmat

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University

PANDEMI virus corona covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019, mulai merambah Indonesia pada Maret 2020 dan lebih dari 180 negara di dunia. Kejadian ini seharusnya menggugah kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Sebab, kelestarian adalah hal yang tak bisa ditawar, tapi ekonomi layak diperjuangkan di tengah bisnis kehutanan yang lesu dan konversi hutan yang makin meluas.

Tekanan terhadap sumber daya alam makin kuat seiring naiknya jumlah penduduk. Konversi kawasan hutan makin sering terjadi untuk berbagai kepentingan. Konversi hutan tidak terelakkan karena dari 191 juta hektare luas daratan Indonesia (BPS, 2017), sekitar 125 juta hektare telah dialokasikan sebagai kawasan hutan (KLHK, 2019). Sementara, alokasi lahan pertanian hanya sekitar 40 juta hektare atau 21% dari total daratan Indonesia, jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi lahan pertanian negara-negara industri maju, seperti Inggris (71%) atau Australia (53%) yang luasannya lebih dari 371 juta hektare (World Bank, 2017; GoA, 2017). 

Sungguh ironis ketika data Survei Sosial Ekonomi Nasional yang menunjukkan rata-rata petani hanya menggarap lahan seluas 0,2-0,4 hektare dihadapkan pada realitas sektor kehutanan yang menguasai 65% dari daratan Indonesia tetapi hanya berkontribusi sekitar 0,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya sektor kehutanan yang diberikan amanat mengelola sebagian besar daratan Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Di saat masyarakat sangat membutuhkan lahan, sektor kehutanan sangat sulit berbagi lahan di kawasan hutan, padahal jutaan hektare kawasan hutan belum dikelola secara optimal. Data menunjukkan sekitar 35 juta hektare kawasan hutan tidak lagi berhutan (KLHK, 2019). Akibatnya, sektor kehutanan di berbagai kesempatan sering dituding sebagai penghambat pembangunan.

Saatnya sektor kehutanan berbenah.

Saat ini secara ekonomi nilai riil, lahan hutan masih sangat rendah sehingga memicu terjadinya konversi hutan atau deforestasi. Sepanjang nilai ekonomi riil hutan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan lain, cepat atau lambat lahan hutan akan dikonversi. Oleh karena itu, cara yang paling logis dan efektif menurunkan laju konversi hutan adalah dengan meningkatkan nilai ekonomi riil lahan hutan sehingga lebih tinggi dari alternatif penggunaan lahan lainnya.

Persepsi umum bahwa hutan secara ekonomi tidak kompetitif dibandingkan sektor lain harus ditepis dengan menunjukkan bukti yang empiris. Faktanya, hal itu memang terjadi. Di berbagai daerah banyak kreativitas masyarakat dalam memilih berbagai komoditas kehutanan terbukti mampu memberikan pendapatan yang berlipat, jauh melebihi pendapatan komoditas primadona di bidang agro saat ini.

Multiusaha
Multiusaha kehutanan adalah penerapan beberapa usaha oleh unit manajemen di dalam areal hak pengelolaan hutan, izin usaha pemanfaatan hutan (kawasan, hasil hutan, dan jasa lingkungan), izin pemungutan hasil hutan, perhutanan sosial seperti hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat, hutan desa, maupun pola kemitraan sebagai upaya mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan, khususnya di hutan produksi. 

Dalam implementasi multiusaha kehutanan, unit manajemen yang mengelola kawasan hutan cukup mengajukan satu izin untuk keseluruhan aktivitas bisnis mereka di dalam kawasan hutan. Karena itu, unit manajemen bisa menerapkan multisistem pemanfaatan hutan dalam wilayah kelola hutan dalam rangka implementasi multiusaha kehutanan. Jenis-jenis usaha yang bisa dikembangkan dalam rangka penerapan multiusaha kehutanan adalah pemanfaatan kawasan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pemanfaatan jasa lingkungan. 

Pemanfaatan kawasan bisa berupa pengusahaan wisata alam, pemanfaatan lahan di bawah tegakan dalam bentuk tumpang sari, dan usaha pemanfaatan kawasan lainnya sepanjang tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Usaha pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) bisa berupa pemanfaatan atau pemungutan hasil tumbuhan/tanaman, pemanfaatan hasil satwa, dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Sedangkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan antara lain pemanfaatan fungsi/jasa hidrologi, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, serta pemanfaatan jasa lainnya.

Konsep multiusaha kehutanan merupakan upaya pemanfaatan seoptimal mungkin kawasan hutan dengan prinsip keberlanjutan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, yang memperhatikan fungsi pokok kawasan hutan untuk kepentingan negara, masyarakat, dunia usaha, dan/atau akademisi. 

Penerapan multiusaha kehutanan memiliki berbagai potensi manfaat yang besar, antara lain: meningkatkan efisiensi dalam prosedur perizinan yang lebih dari satu usaha pemanfaatan hutan, khususnya pada hutan produksi; memungkinkan terwujudnya optimasi produktivitas pemanfaatan sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik biofisik dan keadaan sosial, ekonomi, budaya; meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan dalam usaha pemanfaatan hutan; menghindari tumpang tindih perizinan pada lahan hutan yang sama (mengurangi terjadinya izin di atas izin); dan menurunkan potensi konflik pemanfaatan hutan karena beragam kepentingan dapat diakomodasi dalam izin multiusaha kehutanan.

Soni Wahyudin, petani kopi Sunda Hejo di Garut, Jawa Barat.

Sasaran pengembangan multiusaha kehutanan adalah mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan sehingga akan dicapai peningkatan nilai hutan yang dapat dimonetasi (dinyatakan dalam nilai nominal) dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

Multiusaha kehutanan mendesak diterapkan karena produktivitas lahan hutan saat ini masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hutan belum dimanfaatkan optimal, padahal sektor lain juga memerlukan lahan. 

Masalah lain yang menyebabkan usaha kehutanan kini kurang menarik bagi investor adalah ketidakpastian mekanisme perizinan pemanfaatan hutan. Karena itu, perlu penyederhanaan regulasi sehingga kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan tidak lagi dilakukan secara parsial tetapi juga terintegrasi dengan sektor lain. 

Pengembangan multiusaha kehutanan harus bersinergi dengan kebijakan pemerintah dalam menyederhanakan perizinan lewat online single submission (OSS) serta mempersiapkan implementasi omnibus law yang diawali dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Secara konseptual, multiusaha kehutanan harus memenuhi prinsip keberlanjutan dari fungsi pokok kawasan hutan, eksistensi biofisik hutan, serta rasionalitas sosial ekonomi pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Prinsip keberlanjutan (sustainability) fungsi pokok kawasan hutan memperhatikan dua kondisi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, yaitu: reversibility (limit) dan adaptability (tolerance). 

Prinsip keberlanjutan pembangunan kehutanan harus dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan, yang dicirikan oleh: pertama, efisien dalam penggunaan sumber daya; kedua, bersih dalam arti polusi dan dampak lingkungan minimal; dan ketiga, memiliki daya lenting yang baik dalam menghadapi dampak perubahan lingkungan.

Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian tahun 2017, saya mengemukakan kesimpulan bahwa seberapa cepat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan bagaimana cara pembangunan dilaksanakan mestinya adalah sebuah pilihan sepanjang masih dalam koridor keberlanjutan. 

Degradasi lingkungan bisa dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan, jika dan hanya jika, degradasi yang terjadi tidak melampaui kemampuan lingkungan untuk pulih (reversible).  Dalam hal ini harus dibedakan degradasi lingkungan karena ada “gangguan” yang merupakan bagian dari proses pembangunan dan perusakan lingkungan yang dipicu nafsu keserakahan.

Memandikan gajah. Salah satu atraksi ekowisata Tangkahan, Sumatera Utara.

Dengan demikian, pilihan pembangunan yang “mengganggu” lingkungan melalui ekstraksi sumber daya alam dibatasi oleh kemampuan pemulihan (reversibility) fungsi lingkungan (Letey 1973), yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030 Revisi I (KLHK, 2019) didekati dengan konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Maka, walaupun ada kemungkinan penerapan multiusaha kehutanan, dalam beberapa kasus bisa menimbulkan sedikit gangguan lingkungan, tetapi program tersebut tetap bisa dianggap sebagai opsi strategi pembangunan “berkelanjutan” jika gangguan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya masih berada dalam batas dapat pulih (reversible) dan mendorong percepatan pemulihan (recovery) lingkungan seiring meningkatnya kesejahteraan. Sangat jelas konsep keberlanjutan terikat dengan—dan tidak bisa dipisahkan dari—kesejahteraan masyarakat.

Eksistensi bio-fisik hutan sangat penting. Walaupun luas kawasan hutan lebih dari 125 juta hektare, fakta bahwa ada sekitar 35 juta hektare kawasan hutan tidak berhutan menjadi kenyataan yang menyedihkan. Ke depan, kawasan hutan secara bio-fisik harus berupa hutan, jika pun masih ada kawasan hutan yang tidak berhutan harus jelas tujuan dan fungsinya. Misalnya berupa fasilitas pendukung kegiatan multiusaha kehutanan. 

Potensi keuntungan dan dampak pengelolaan atau pemanfaatan hutan semuanya harus terukur dan inklusif dalam perencanaan di tingkat unit manajemen. Walaupun fleksibel, kegiatan multiusaha harus tetap memerhatikan koridor teknis kehutanan. Artinya, apa pun kegiatan dan pola pemanfaatan dalam multiusaha kehutanan secara bio-fisik tapaknya harus tetap berupa vegetasi hutan, setidaknya masih berada di atas batasan minimal tutupan lahan hutan.

Kebijakan multiusaha kehutanan juga berpotensi meningkatkan produktivitas pemanfaatan hutan karena memungkinkan penerapan berbagai sistem silvikultur dan sistem pengusahaan dalam satu unit manajemen, dengan kondisi wilayah hutan yang terfragmentasi atau kondisi bio-fisik yang beragam. Integrasi izin pemanfaatan hutan (one single liaison) akan membuka ruang bagi pemegang izin untuk berkreasi menerapkan berbagai pendekatan dan pola pemanfaatan hutan sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan hutan, yang pada gilirannya akan lebih menjamin kelestarian hutan karena menurunnya risiko konversi lahan hutan. 

Hingga saat ini unit manajemen menghadapi banyak kendala keberterimaan atau legitimasi yang rendah atas kegiatan pemanfaatan atau penguasaan lahan hutan di dalam wilayah izin mereka. Rendahnya legitimasi kegiatan pemanfaatan hutan atau penguasaan lahan hutan dalam beberapa kasus sama sekali tidak berkaitan dengan hadirnya rezim tata batas "de jure", melainkan sejauh mana tata batas tersebut sesuai dengan pemahaman dan praktik-praktik penguasaan lahan "de facto" yang berlaku dan diakui oleh masyarakat di suatu daerah.

Hal ini terjadi karena penguasaan lahan hutan oleh negara atau unit manajemen sering kali hanya direfleksikan oleh delineasi batas di atas peta, namun kehadirannya di tingkat tapak kurang terlihat apalagi dirasakan. Alih-alih memanfaatkan lahan untuk kesejahteraan masyarakat, di banyak tempat simbol-simbol kehadiran negara, seperti aparat kehutanan atau sekadar papan nama wilayah hutan, sangat sedikit jumlahnya, bahkan sering kali tidak ditemukan di lapangan. Hal seperti ini jelas mengarah pada situasi "open access property" yang dapat bermuara pada "tragedy of the commons" sebagaimana telah diperingatkan Garrett Hardin lebih dari empat dekade yang lalu—barang publik menjadi rusak karena ketiadaan rasa memiliki orang seorang.

Diakui atau tidak, rendahnya akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan adalah akibat kebijakan yang sangat lekat dengan cengkeraman egoisme sektoral. Kuatnya egoisme sektoral tidak hanya menyebabkan bias kepentingan dalam penetapan kebijakan, tetapi sering kali juga menyandera kepentingan masyarakat luas. 

Kebijakan multiusaha kehutanan secara bertahap akan lebih melonggarkan sekat-sekat sektor dan membuka peluang kerja sama antar sektor, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk bekerja sama dengan unit manajemen dalam mengelola dan memanfaatkan hutan. Rasionalitas ekonomi pengelolaan dan pemanfaatan hutan menjadi salah satu argumen dan prinsip terpenting dari penerapan multiusaha kehutanan.

Bekantan di hutan mangrove Tarakan, Kalimantan Utara (Foto: Reherlangga)

Kebijakan multiusaha kehutanan hendaknya juga memerhatikan pengelolaan sumber daya hutan partisipatif, yang mengacu pada dua prinsip, yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengikutsertakan kelompok masyarakat termiskin dari yang miskin. Multiusaha kehutanan diharapkan dapat membantu mengurai akar masalah struktur dan sistem hukum, ekonomi, sosial, dan politik yang tidak berpihak pada yang lemah sehingga mengakibatkan ketimpangan penguasaan lahan yang semakin lebar. 

Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial lebih mudah diimplementasikan jika didukung dengan kebijakan multiusaha kehutanan, yang bisa dilakukan dengan memberikan izin atau pengakuan hak atas lahan yang “dikuasai” masyarakat melalui program hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan adat, atau pola kemitraan sesuai dengan batasan fungsi hutan.

Intinya, dengan kebijakan multiusaha kehutanan, negara memberikan alas hak tetapi pada saat yang sama juga melekatkan kewajiban-kewajiban, termasuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan, provisi sumber daya hutan dan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor (PNBP) kehutanan lainnya. Dengan demikian, dalam jangka panjang kontribusi PDB kehutanan akan meningkat, terwujud tertib administrasi kehutanan, dan kepastian hukum (hak dan kewajiban) bagi pemegang hak atau izin usaha pemanfaatan hutan atau pengelola kawasan hutan.

Dalam praktiknya, multiusaha kehutanan bisa dilaksanakan pada seluruh kawasan hutan dan dilaksanakan oleh unit manajemen atau pemegang izin usaha pemanfaatan, termasuk masyarakat pemegang izin pemanfaatan, hutan desa, hutan adat, dan/atau pola kemitraan.

Selain menjadi bagian dari kegiatan bisnis di areal izin yang masih aktif, multiusaha kehutanan juga menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas dan resolusi konflik di kawasan hutan, sehingga ke depan praktik multiusaha diharapkan juga dapat dilaksanakan pada:

(1) kawasan hutan negara yang dibebani hak tetapi tidak aktif;

(2) kawasan hutan negara dibebani hak, digunakan secara tidak sah untuk peruntukan lain;

(3) kawasan hutan negara tidak dibebani hak, digunakan secara tidak sah untuk peruntukan lain; dan

(4) tumpang tindih kawasan hutan negara dengan klaim pihak ketiga yang memiliki kekuatan hukum. 

Momentum Kebangkitan Bisnis Kehutanan
Kebijakan multiusaha kehutanan harus segera direalisasikan karena akan menciptakan momentum kebangkitan kehutanan Indonesia. Hal ini penting karena banyak orang yang beranggapan bahwa sektor kehutanan telah mengalami sunset karena bersandar pada data kontribusi relatif sub-sektor kehutanan terhadap PDB yang terus merosot. 

Kondisi ini didukung data yang menunjukkan jumlah perusahaan yang menjalankan hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI) aktif cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun. Tidak hanya jumlah konsesi hutan yang semakin menurun, luas areal konsesi HPH juga cenderung turun sementara luas areal HTI tidak meningkat secara signifikan bahkan cenderung stagnan.

Akibat semakin sedikitnya unit manajemen HPH dan HTI yang beroperasi dan luasan areal konsesi aktif yang semakin menurun, realisasi produksi kayu nasional semakin jauh dari target.   Semakin sedikitnya jumlah konsesi hutan yang aktif beroperasi menunjukkan bisnis kehutanan, khususnya pengusahaan hutan, tidak lagi menarik bagi investor.  Salah satu yang diduga menjadi penyebab kurang atraktifnya bisnis pemanfaatan hutan adalah terlalu rumitnya sistem perizinan, rigidnya peraturan terkait pengusahaan hutan, dan pola pemanfaatan hutan yang sangat tidak fleksibel.  

Contoh: luas areal efektif izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam IUPHHK atau HPH yang dikelola dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), sesuai dengan ketentuan umum batas tebangan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), biasanya tidak lebih dari 5% dari total luas izin. Akibatnya, areal yang tak dikelola karena perusahaan sedang berproduksi di areal lain menjadi tidak terkelola dengan baik, sehingga terjadi “open akses” yang berujung pada perambahan lahan dan konflik tenurial. 

Untuk menghindari akses terbuka kawasan hutan di areal konsesi perlu didorong penerapan multiusaha kehutanan yang terintegrasi dalam satu izin konsesi. Dengan demikian, unit manajemen dapat memanfaatkan HHBK, kawasan, dan jasa lingkungan secara paralel dengan pemanfaatan hasil hutan kayu di areal konsesi yang sedang berproduksi.

Penebangan kayu di hutan alam (Foto: Asep Ayat)

Pada gilirannya, multiusaha kehutanan dapat menjadi daya ungkit untuk meningkatkan kontribusi sektor kehutanan secara nyata terhadap pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Agar berjalan dengan baik, setidaknya ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan multiusaha kehutanan, yaitu: program, personalia, dan pembiayaan yang memadai. 

Selain rasionalitas jumlah dan kapasitas personil pengelola serta luasan wilayah multiusaha kehutanan, besaran dan alokasi anggaran yang sesuai juga merupakan faktor yang sangat penting agar multiusaha kehutanan bisa diterapkan secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya multiusaha kehutanan secara finansial bisa dilaksanakan pada kondisi biaya turun dan manfaat naik; biaya tetap dan manfaat naik; biaya naik dan kenaikan manfaat lebih besar dari kenaikan biaya; atau biaya turun dan penurunan manfaat lebih kecil dari penurunan biaya. 

Anggaran dan biaya implementasi multiusaha kehutanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab unit manajemen yang sumber pendanaannya berasal dari modal sendiri, dana pinjaman, investor, dana kemitraan, atau sumber lain yang sah. Sedangkan dana bagi pembangunan KPH bersumber dari APBN, APBD, dan dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kemasan aromaterapi serei wangi produk KPH Lakitan Sumatera Selatan.

Multiusaha kehutanan bisa dilaksanakan oleh unit manajemen sesuai dengan Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.  Pengajuan RKU harus memperhatikan keterkaitan pemanfaatan hutan dengan sektor lain, karena multiusaha kehutanan tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga dapat memproduksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan yang mendukung ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. 

Karena kelembagaan perlu dirancang dengan tepat agar multiusaha bisa dilaksanakan secara efektif dan produktif. Kelembagaan yang dibangun harus memastikan multiusaha kehutanan dilaksanakan sampai pada tingkat unit manajemen sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Kebijakan multiusaha kehutanan akan menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan kehutanan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan, serta penataan usaha hasil hutan. 

Kebijakan multiusaha kehutanan perlu diikuti dengan pencabutan beberapa peraturan yang tidak sesuai serta penyesuaian dari berbagai peraturan yang lain agar multiusaha berjalan dengan baik.

Foto Utama: Ambir Tolang/Pixabay

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain