Kolom | April-Juni 2020

Nol Deforestasi Industri Sawit

Industri sawit perlu mengerem hasrat membuka lahan secara terburu-buru. Sebab jika keliru, pertaruahannya keanekaragaman hayati Indonesia yang kaya.

Mim Yudiarto

Alumni Fakultas Kehutanan IPB kini bekerja di lembaga sertifikasi.

ISU spasial tengah menjadi isu penting dalam rantai pasok minyak sawit di dunia. Isu ini mungkin bisa disetarakan dengan isu hak asasi manusia dalam derajat perhatiannya. Isu sawit berkaitan dengan isu degradasi hutan sangat marak dalam dua-tiga dekade terakhir.

Konversi hutan menjadi peruntukan lain, kebakaran hutan dan lahan, alih fungsi kawasan hutan, hingga level okupasi yang tinggi, menjadi penyebab degradasi. Tidak saja pada hutan produksi, juga di status tertinggi kawasan hutan, yakni hutan lindung, taman nasional. Areal budidaya sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan telah mencapai 8,9 juta hektare di delapan provinsi.

Bagaimana menyelesaikannya? Terlalu banyak izin konsesi legal yang diterbitkan dan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Berikut ini beberapa solusi:

Pertama, pemerintah perlu sinkronisasi tata ruang yang menjadi tanggung jawab banyak lembaga: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Setelah itu mengawasi proses konversi dengan ketat, dengan cara memberikan banyak prasyarat sebelum proses pembukaan lahan dilakukan. Skema sertifikasi internasional semacam RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) mempersyaratkan studi HCV-HCS (High Conservation Value/Nilai Konservasi Tinggi-High Carbon Stock/Nilai Karbon Tinggi). Juga LUCA (Land Used Change Analysis/analisa perubahan fungsi lahan), SIA (Social Impact Assessment/studi dampak sosial), dan perhitungan GHG (Green House Gas/Gas Rumah Kaca).

Skema sertifikasi wajib ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) juga memberikan mandat yang kurang lebih sama dengan menerbitkan standar yang mengharuskan perusahaan melakukan prinsip kehati-hatian dalam semua lini kegiatan, termasuk proses pembukaan lahan.

Tentu saja cara ini akan membuat repot manajemen kebun sawit yang selama ini terbiasa membuka lahan begitu mendapatkan izin lokasi. Kini, pasar menuntut proses rantai pasok yang bersih itu. Bila tidak dipenuhi, akibatnya akan sungguh terasa bagi kebun atau pabrik. Para pembeli dan bank akan menerapkan sanksi ekonomi berupa suspensi atau penangguhan pembelian dan penundaan pendanaan sampai persyaratan terpenuhi.

Sanksi ini akan memukul arus kas perusahaan. Soalnya, menjual minyak sawit kepada pembeli yang tak peduli lingkungan mulai susah. Selain harganya murah, pembeli kategori ini makin sedikit.  Sumber pendanaan yang tersuspensi juga akan menjadi pukulan yang sangat berat bagi para pengusaha sawit. Semakin banyak bank sekarang yang menganut skema no peat and no exploitation (NDPE) sehingga alternatif pendanaan yang tidak mensyaratkan keberlanjutan juga semakin sedikit.

Karena itu industri sawit perlu mengerem hasrat membuka lahan secara terburu-buru. Jika terbu-buru membuka lahan, korbannya adalah keanekaragaman hayati. Bayangkan, sebuah lahan area penggunaan lain) yang masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, mosaik lanskapnya unik, atau koridor satwa ikonik dan langka yang belum terfragmentasi, dibuka secara terburu-buru tanpa studi yang memadai, keragaman hayati tersebut akan hancur dan musnah.

Kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi. Bagaimanapun keseimbangan alam hanya akan terjadi apabila disokong unsur yang lengkap dalam bentuk rantai makanan. Sebuah rantai makanan yang terganggu akan mengakibatkan ketidakseimbangan secara ekologi yang menyebabkan gangguan juga terhadap manusia.

Jika hutan dibuka semua untuk kebun sawit, babi akan mencari makan di kebun sawit, memakan umbut sawit dan kemudian dianggap hama, lalu diburu dan dihabisi manusia. Harimau akan kehilangan habitat dan kehabisan sumber makanan utama Akibatnya para petani sawit dan ternaknya rentan menjadi incaran harimau sebagai makanan. Konflik antara harimau dan manusia tak terhindarkan.

Memang ini akan menjadi pekerjaan berat yang harus dipikul bersama semua stakeholder manajemen hutan. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perbankan, dan lembaga konsumen punya porsi dan peran masing-masing agar paru-paru dunia tidak semakin mengempis.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain