Sudut Pandang | April-Juni 2020

Nasib Lingkungan dalam Omnibus Law

Logika omnibus law menyalahi hukum ekonomi jika menomorduakan lingkungan. Ekonomi akan tumbuh jika mengedepankan proteksi lingkungan untuk menekan biaya eksternalitas.

Redaksi

Redaksi

DALAM wawancara dengan BBC pada 13 Februari 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan konsep kepemimpinannya di periode kedua hingga 2024. Ia akan memprioritaskan pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat seraya menomorduakan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia. Tekad presiden ini tak sejalan dengan ekonomi modern yang mengutamakan perlindungan lingkungan akibat pemanasan global.

Kita membutuhkan pemerintah untuk mengintervensi agar pembangunan ekonomi tak merusak lingkungan. Michael Porter, guru besar Harvard Business School yang terkenal itu, punya hipotesis bahwa regulasi lingkungan akan merangsang inovasi teknologi yang bisa mereduksi biaya eksternalitas sekaligus memperbaiki daya saing.

Biaya eksternalitas adalah biaya yang tak hanya dibayar oleh produsen dan konsumen, meski tak muncul dalam harga barang, karena ditanggung oleh semesta termasuk binatang dan tumbuhan. Nilai biaya eksternalitas sering kali lebih besar karena berbentuk pencemaran udara, limbah, atau emisi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tak ramah lingkungan menimbulkan pemborosan.

Jika berpatokan pada “hipotesis Porter” itu, Jokowi semestinya membuat regulasi lingkungan untuk merangsang inovasi yang akan menaikkan daya saing industri. Di Indonesia, problem lingkungan, ekonomi, maupun inovasi terbentur aturan yang tumpang-tindih dan kacau balau. Akibatnya, investasi mandek. Karena itulah Jokowi akan fokus membereskannya. Tapi, solusinya bukan dengan omnibus law yang menerabas aspek lingkungan dan hak asasi manusia.

Kita punya Ketetapan MPR Nomor IX/2001 yang menugaskan presiden membuat harmonisasi aturan yang berbasis lingkungan hidup dan penghormatan kepada hak-hak masyarakat adat. Jika keinginan Jokowi hanya sinkronisasi aturan, ia tak perlu repot membuat omnibus law yang tebalnya lebih dari 1.000 halaman. Jalankan saja Tap MPR Nomor IX itu yang semangatnya membangun ekonomi dengan tumpuan ekologi.

Caranya dengan merangsang inovasi. Regulasi mesti memaksa industri membuat teknologi yang ramah lingkungan, salah satunya, dengan memakai instrumen pajak. Pemerintah Amerika Serikat membuat regulasi yang memaksa industri mobil membuat mesin lebih irit bahan bakar ketika mereka terkena embargo minyak oleh negara-negara Timur Tengah pada awal 1970-an.

Hanya dengan mengubah konsumsi mesin mobil 9 kilometer per liter bensin menjadi 13,5 kilometer, konsumsi minyak menjadi rendah, pertumbuhan ekonomi naik karena pembelian mobil melonjak setelah pemerintah memberikan insentif pajak. Alih-alih ekonomi mandek Amerika mendapatkan dua keuntungan sekaligus: ekonomi stabil polusi udara juga berkurang.

Atau Cina—negara yang berseberangan dari segi sistem politik dengan Amerika. Pada 1998, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan negara ini karena polusi asap batu bara dari cerobong pabrik begitu pekat. Pemerintah Cina lalu membuat kebijakan menurunkan polusi melalui intervensi ekonomi. Pabrik-pabrik swasta diwajibkan beralih ke energi gas padat dengan insentif pajak yang berdampak pada penurunan harga, misalnya mobil listrik, hingga 60%.

Hasilnya, dalam laporan yang dipublikasikan pada 2018, tingkat polusi Beijing, ibu kota Cina, turun 35%. Kadar nitrogen dioksida (NO2) turun 97% dan PM2,5 (kadar polutan yang lebih kecil 2,5 mikrogam akibat pembakaran mesin kendaraan bermotor) turun 85% (lihat artikelnya). Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Selama masa “perang polusi” itu, ekonomi Cina tumbuh stabil 6,85%, bahkan naik 10,8 kali lipat dalam 20 tahun.

Siklus ekonomi, inovasi, dan kepentingan lingkungan.

Pemerintah Cina mengklaim penurunan polusi telah menciptakan banyak lowongan kerja baru akibat diversifikasi usaha industri lebih ramah lingkungan. Inovasi teknologi membuat industri Cina membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dan beragam.

Jokowi mesti melihat cara negara lain mengelola ekonomi berbasis lingkungan karena ancaman pemanasan global begitu nyata. Jika hanya ekonomi yang digenjot tanpa memedulikan lingkungan, industri tak akan kompetitif karena begitu banyak pemborosan yang dampaknya ditanggung alam semesta.

Orde Baru gagal menjalankan strategi “ekonomi yang menetes” ini—dengan mengistimewakan industri karena berharap efek ganda kepada kesejahteraan masyarakat—karena melahirkan pelanggaran hak asasi, korupsi, dan rusaknya 34 juta hektare hutan tropis kita. Jokowi dan para menterinya mesti menimbang ulang jalan pikiran membangun Indonesia ke depan.

Artikel ini terbit dalam versi cetak dengan judul "Logika Omnibus Law". Rubrik Sudut Pandang adalah rubrik baru yang mulai muncul sejak edisi ini yang berisi pandangan redaksi terhadap sebuah isu. Ia menggantikan rubrik "Salam Ketua" yang muncul sejak edisi pertama.

Gambar oleh pilgrimpassing dari Pixabay.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain