Reportase | Januari-Maret 2020

Jepang Sebagai Referensi Ibu Kota Baru

Indonesia hendak membangun ibu kota baru di Kalimantan yang menyatu dengan alam. Meniru Jepang.

Titiek Setyawati

Peneliti ekologi hutan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SEBAGAI tindak lanjut rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, pemerintah Indonesia melakukan studi banding untuk mendapatkan referensi pembangunan kota sesuai konsep “kota rimba” dan selaras alam. Pemerintah memilih Jepang sebagai referensi karena negara ini sukses mengembangkan forest city, selain Tiongkok.

Kita tahu ibu kota baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Alasannya karena dua kabupaten ini punya risiko bencana alam yang kecil, berada di bagian tengah Indonesia, memiliki infrastruktur memadai, serta status tanah milik pemerintah seluas 180.000 hektare. Juga alasan sejarah karena Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia.

Saya berada dalam rombongan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam studi banding pada 25-28 Desember 2019. Delegasi sembilan orang itu dipimpin Staf Ahli Menteri Lingkungan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti. Ada juga Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi KLHK Agus Justianto, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Erik Teguh Primantoro, Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Sri Muniningtyas, serta staf Biro Kerjasama Luar Negeri Zahrul Mutaqien dan Susi Susanti, Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata kelola Lingkungan, Krisna Kumar dan Hendrayanto. 

Selama empat hari, kami berkeliling ke sejumlah kota, bertemu para pejabatnya untuk menimba ilmu pengembangan “kota rimba”. Antara lain wali kota dan anggota dewan kota Karuizawa dan Tateyama di Provinsi Nagano dan Toyama. Fokus kami adalah mencari informasi pengembangan kota di area bekas pertambangan, seperti Penajam dan Kutai.

Kami mengunjungi Ashio, Kebun Raya Karuizawa, Taman Shiroma, empat kawasan ekoriparian di sungai Daiya dan Kegan Falls di Taman Nasional Nikko, Pegunungan Takao, Danau Sagami, dan daerah tangkapan air di kawasan Akigawa di Hachioji. Kota-kota itu, menurut Laksmi Wijayanti, dipilih sebagai referensi karena punya nilai sejarah, pernah melewati masa keemasan, masa kemunduran, dan sedang mencari bentuk baru untuk bisa tetap bertahan di era teknologi canggih.

Yang mengesankan dari kota-kota itu, seperti dikatakan Agus Justianto, adalah cara pemerintah pusat dan daerah Jepang berkoordinasi mengelola air. Kita tahu air adalah salah satu sumber kehidupan sekaligus indikator pengelolaan sebuah wilayah berkelanjutan. Jepang mengelola air secara terpadu dari hulu hingga hilir, efisien memanfaatkan hutan dan ruang, terpadu dalam membangun infrastruktur air, mengembangkan wilayah ekoriparian kawasan penyangga dan sempadan sungai, serta efektif mengelola siklus air untuk semua wilayah.

Pelajaran penting dalam kunjungan itu sewaktu kami ke Ashio di Provinsi Tochigi, daerah reklamasi bekas pertambangan. Kami didampingi dua pejabat, Hitoshi Saito dan Toshio Matsura dari Nikko District Forest Office. Tambang tembaga di Ashio ditemukan empat abad lalu. Jepang yang sedang membangkitkan industri senjata di awal abad 19 mengeksploitasi Ashio dengan mengeruk tanahnya.

Jepang keburu sadar, eksploitasi itu berakibat fatal bagi lingkungan di sekitarnya, juga kesehatan masyarakat. Asam belerang dari proses pemurnian bijih dan debu yang mengandung logam berbahaya mencemari udara dan sungai serta meracuni tanaman pertanian. Sementara penggundulan kawasan hutan menyebabkan sungai Watarase meluap. Kerusakan akibat banjir yang mengandung racun menyebar ke lebih dari 100.000 hektare lahan milik masyarakat. Racun dari tambang tembaga juga meracuni air minum.

Areal bekas tambang Ashio di Jepang yang sudah pulih kembali (Foto: Titiek Setyawati)

Pada tahun 1970-an, Biro Air Kota Kiryu di Perfektur Gunma, yang mendapatkan pasokan air dari hulu sungai Watarase masih menemukan kandungan arsenik dalam air setelah hujan lebat. Logam kadmium yang tersimpan di tanah menyebabkan masalah kesehatan di kalangan petani karena kandungan logam ditemukan pada beras yang ditanam petani di daerah ini. 

Kerusakan alam dan degradasi hutan daerah ini sangat berat akibat pencemaran hujan asam dan logam berbahaya akibat pemurnian tembaga. Pembalakan hutan untuk bahan bakar industri membuat tanah erosi dan tercemar.

Upaya pengembalian fungsi kawasan hutan dimulai pada 1956. Namun, musim tanam yang pendek serta hilangnya tanah pucuk membuat rehabilitasi susah dilakukan. Ada banyak teknik untuk mengatasi problem itu, seperti pembuatan blok vegetasi memakai jerami, tanah dan pupuk untuk menjadi media bagi berbagai biji pohon dan perdu yang kemudian ditutup dengan koran agar tidak rusak. 

Teknik lain memakai kantung vegetasi (gauze bags) yang berukuran lebih besar dari blok vegetasi dan berisi lebih banyak tanah yang sudah diisi biji tanaman dan pupuk. Pada medan terjal dan sulit dijangkau, pemerintah memakai helikopter menyebarkan biji tanaman, dan rumput. Ada juga usaha penyulaman untuk mengganti tumbuhan atau pohon yang tidak tumbuh.

Saat kami ke sana, areal rehabilitasi terlihat pohon sudah mulai tumbuh. Kawasan yang berhasil direhabilitasi menarik satwa seperti babi hutan, rusa, babi rusa, dan beruang untuk datang kembali ke kawasan ini, yang terusir akibat aktivitas pertambangan. Populasi rusa juga dilaporkan bertambah. Tapi akibatnya tanaman muda menjadi rusak karena dikonsumsi. Untuk mengatasi gangguan satwa pemerintah memasang pagar kawat tipis yang mengelilingi tegakan pohon.

Pemerintah Jepang menghabiskan dana yang sangat besar untuk proses pemulihan ekosistem hutan akibat penambangan tembaga yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di kawasan Ashio, dan tidak hanya itu anggaran besar juga digelontorkan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang tercemar logam beracun.

Kini tak ada lagi kegiatan penambangan di Ashio. Pemerintah Jepang menjadikan kawasan ini wisata edukasi untuk mengingat tragedi lingkungan terhebat yang pernah terjadi akibat industrialisasi.

Hal lain yang jadi pelajaran dari kunjungan ini adalah Jepang tak mengubah bentang alam ketika mereka membangun kota. Pemulihan daerah aliran sungai memakai konsep ekoriparian yang sebetulnya sudah lama diterapkan di Indonesia, seperti di sungai Citarum di sektor Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat; di sungai Ciliwung sektor Srengseng Sawah di Depok.

Ekoriparian adalah memanfaatkan sempadan atau pinggiran sungai untuk kawasan wisata dan edukasi lingkungan. Karena itu sempadan sungai ditingkatkan kualitasnya dengan membangun kolam retensi untuk mencegah banjir, penanaman jenis yang mampu menahan erosi tanah seperti bambu, pengembangan perikanan darat dan ekowisata sungai, serta membangun taman umum untuk menciptakan ruang terbuka hijau dengan menanam jenis lokal.

Di sungai Daiya, Kota Nikko, komponen biotik dan abiotik alami dipertahankan menjadi daya tarik bagi para pengunjung terutama yang ingin mempelajari ekosistem riparian beserta keanekaragaman hayati alaminya.

Hal kecil yang menjadi ciri khas Jepang adalah disiplin masyarakat. Tak ada sampah di semua tempat yang kami kunjungi. Ketika kami ke sana, musim salju sedang deras. Masyarakat secara sukarela membersihkan jalan dari tumpukan air beku itu. Di semua tempat makanan dan minuman selalu ada tempat sampah. Toilet publik teramat bersih. Meski tanpa peringatan dan anjuran buang sampah atak tak mengotori area umum, masyarakat mematuhinya.

Di tempat-tempat wisata atau pertokoan, anak-anak menunjukkan perilaku ramah lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Seorang pemilik penginapan mengingatkan kami agar tak terlalu lama berdiri di pedestrian karena akan mengganggu pejalan kaki. Disiplin dengan semangat tak merugikan orang lain adalah semangat sosial Jepang yang begitu tinggi.

Delegasi tim kajian ibu kota baru yang dipimpin Staf Ahli Menteri Lingkungan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Laksmi Wijayanti (keenam dari kiri) (Foto: Dok. Tim Ibu Kota Negara)

Bagaimana dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mengingat Jepang menerapkan otonomi khusus yang luas? Penataan kota adalah jawaban atas pertanyaan yang di Indonesia menjadi problem pelik ini. Pemerintah pusat dan daerah kompak dalam merancang dan menyusun tata ruang dan pemanfaatan lahan sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. 

Wali Kota Karuizawa maupun Tateyama yang kami tanya soal ini menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan arahan pembagian kewenangan pengaturan negara bagian dengan jelas dan masyarakat sangat patuh terhadap peraturan yang diberlakukan, terutama menyangkut kebutuhan air. Pemerintah mengatur pengelolaan air dengan sistem jaringan dan infrastruktur yang kuat. Kawasan hutan dan daerah riparian di kelola sedemikian rupa untuk menjaga fungsi tata air dan juga jasa lingkungan. 

Pengembangan ekonomi daerah berbasis alam dan dukungan aktif masyarakat menjadi kunci pokok dalam menjaga dan memelihara sumber daya alam. Sehingga pemanfaatannya pun dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, juga oleh pengunjung dan wisatawan yang datang. Kami atau siapa pun yang datang ke sana mendapatkan pelajaran yang berharga tentang pembangunan kota yang berkelanjutan melalui penerapan konsep “smart city” dan “forest city” yang selaras dengan alam, sehingga sesuai dengan pembangunan mencegah perubahan iklim—sebuah cita-cita yang ingin ditiru dalam pembangunan ibu kota baru. Nanti.