Surat dari Darmaga | 09 Maret 2020

Omnibus Law Sudah Berjalan di Industri Kehutanan

Kesalahan utama pemerintah dalam menyusun omnibus law adalah menganggap bahwa melonggarkan berbagai peraturan akan meningkatkan investasi. Padahal, ia menuntut prasyarat—yang luput disediakan sebelum membuat peraturan omnibus.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

DALAM percakapan singkat di dalam lift kantor suatu kementerian di Jakarta pekan lalu, seorang kawan berbisik, “Sudah baca peraturan Menteri Perdagangan yang baru? Dampak omnibus law?” Karena harus keluar lift segera, saya hanya bisa menampakkan mimik muka belum membacanya. 

Setelah itu, siangnya, sambil membahas perhitungan kerugian negara akibat tambang ilegal di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, saya tanya sana-sini lewat WhatsApp tentang peraturan itu. Rupanya, peraturan itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tertanggal 18 Februari 2020, mengenai ketentuan ekspor industri kehutanan.

Dalam perjalanan pulang ke Bogor, saya buka dokumen peraturan tersebut dan ternyata dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa aturan ini ingin “memberikan kepastian berusaha dan menyederhanakan prosedur ekspor produk industri kehutanan”. Ciri peraturan-perundangan kita umumnya seperti itu. Azas dan tujuannya melegakan masyarakat, meskipun isinya bertolak belakang.

Maka saya teruskan membacanya dan menemukan dua hal.

Pertama terdapat Tim Koordinasi yang dibentuk Menteri Perdagangan untuk menolak atau menyetujui produk industri kehutanan, apabila diragukan memenuhi kriteria teknis (Pasal 4 dan Pasal 5). Kedua, sebelum produk diekspor harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang, yang dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Pasal 6). Pasal-pasal berikutnya, yang berakhir di Pasal 20, berisi hal-hal administratif dan sanksi yang tampak tidak berhubungan dengan pertanyaan kawan saya itu.

Lalu saya lanjutkan membaca lampiran 1 mengenai jenis produk industri kehutanan yang diekspor dan lampiran 2 mengenai kriteria teknis untuk menentukan produk tersebut, serta lampiran 3 mengenai format laporan realisasi ekspor produk industri kehutanan. Di sini saya mulai menafsir, sambil mengirim pesan WhatsApp kawan-kawan yang saya anggap menjadi pelaku-pelakunya, untuk meminta tanggapan.

Pertama, ketentuan mengenai verifikasi legalitas kayu dihapus, kriterianya hanya soal teknis, bukan legal. Karena itu, soal ini perlu dibahas tersendiri berbagai risiko maupun dampaknya. Kedua, setelah saya melihat angka-angka ukuran dan tingkat olahan menemukan bahwa luas penampang maksimum kayu yang bisa diekspor tetap seperti peraturan sebelumnya. Itu artinya, dengan alasan teknis dan finansial, peraturan baru ini tidak ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan kayu. Di bagian ini seorang kawan pengusaha industri perkayuan membenarkan tafsir saya.

Seorang pengusaha yang lain malah panjang lebar menyoal Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 di atas. Saya diingatkan atas hasil survei akhir tahun lalu, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) pada 21 Juni 2018.

BACA: Bisakah Industri Kehutanan Bangkit Lagi?

Survei itu menyimpulkan peraturan tersebut tidak berjalan. Artinya suap dan peras dalam perizinan serta lambatnya pelayanan perizinan masih terjadi. Atas dasar itulah pengusaha ini meragukan peran dan kerja obyektif Tim Koordinasi dan Surveyor, di samping berbagai peran pemerintah daerah dalam perizinan yang cenderung belum berubah.

Pada saat beberapa undang-undang yang disusun dengan metode omnibus nanti berjalan, mungkin peraturan semacam peraturan Menteri Perdagangan ini akan banyak bertebaran. Bila dugaan kawan-kawan saya tersebut benar, kesalahan utama pemerintah dalam menyusun omnibus law adalah menganggap bahwa melonggarkan berbagai peraturan akan meningkatkan investasi. Padahal, ia menuntut prasyarat—yang tak disediakan negara sebelum membuat peraturan omnibus.

Apalagi, dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja—salah satu omnibus yang hendak menyederhanakan perizinan investasi—yang segera dibahas DPR, ada referensi keliru tentang birokrasi. Dalam naskah akademik Rancangan itu disebutkan untuk mengatasi persoalan birokrasi perizinan, ada perubahan sistem dari semula license approach menjadi risk-based approach (RBA). Pendekatan RBA, menurut penulis naskah akademik itu, sudah diterapkan di Inggris dan negara-negara maju anggota OECD.

BACA: Inovasi di Tengah Macetnya Birokrasi

Ketika menulis artikel ini, saya mendapat bahan bacaan dari mas Rimawan Pradiptyo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan pegiat anti-korupsi. Ia mengirim artikel tentang perizinan berbasis risiko, yang menyebut bahwa pendekatan tersebut sebagai kerancuan berpikir omnibus law. Sebab, begitu kesimpulannya, naskah akademik RUU Cipta Kerja acap mengutip konsep risiko tapi literatur yang dirujuknya berbeda bahkan bertolak belakang. Karena itu, penulis artikel tersebut bersaran agar pendekatan berbasis risiko dalam memecahkan persoalan berizin perizinan dalam RUU Cipta Kerja dibatalkan.

Maka jika ada pertanyaan apakah Peraturan Menteri Perdagangan sebagai dampak pertama dari omnibus law? Saya berharap kawan yang bertanya di lift itu membaca artikel ini sebagai jawabannya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Risiko Hibah Norwegia dalam Mencegah Pemanasan Global

    Pemerintah Norwegia mengucurkan hibah Rp 813 miliar. Indonesia makin terikat pada target program menurunkan emisi dalam mitigasi pemanasan global.

  • Kabar Baru

    Benarkah Menanam Pohon Tak Mencegah Pemanasan Global?

    Ada studi terbaru yang menyebutkan menanam pohon tak banyak berguna mencegah pemanasan global. Apa itu pengertian pemanasan global?

  • Surat dari Darmaga

    Masa Depan Pembangunan Papua

    Jika aktor-aktor pembangunan Papua tidak berubah dalam melihatnya sebagai ekoregion, wilayah ini akan jalan di tempat. Masa depan pembangunan Papua tak akan ke mana-mana, sementara kredibilitas negara akan semakin melorot.

  • Surat dari Darmaga

    New Normal: Saatnya Ramah Lingkungan

    Era new normal atau normal baru setelah pandemi virus corona, seharusnya mendorong kita lebih peduli lingkungan. Virus muncul karena alam tak seimbang.