Salam Ketua | Februari-April 2017

Memberikan Alternatif Bacaan yang Berkualitas

Majalah Forest Digest edisi pertama dan kedua telah didistribusikan ke seluruh Indonesia masing-masing sebanyak 6.000 eksemplar.

M. Awriya Ibrahim

Ketua Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB periode 2015-2018

Alhamdulilah, majalah Forest Digest kini memasuki edisi ketiga. Ditengah riuhnya informasi terkait Pilkada yang dijejali hoax, kami bisa memberikan alternatif bacaan yang tak sekadar berbeda namun juga berkualitas. Ini tak lepas dari dukungan yang semakin kuat dan solid seluruh alumni Fakultas Kehutanan IPB, melalui Ketua-ketua angkatan dan Komisariat Daerah dari seluruh Indonesia. Terbitnya Forest Digest edisi ketiga ini membuktikan kembali bahwa alumni Fakultas Kehutanan IPB bisa dengan sungguh-sungguh menerbitkan majalah yang tidak ala kadarnya namun berbobot untuk memperkaya ruang diskusi berbagai isu tanpa harus adu otot.


Forest Digest juga diharapkan bisa menjadi media komunikasi alumni, memberikan informasi alumni, dan mempromosikan eksistensi alumni Fakultas Kehutanan IPB baik nasional maupun internasional. Kami tahu, sangat banyak alumni yang berkiprah dan memiliki prestasi yang luar biasa di berbagai sektor sehingga keberadaan majalah ini menjadi sangat penting. Majalah ini juga diharapkan bisa mengisi kekosongan media popular dunia kehutanan yang berwibawa serta menegaskan posisi alumni Fakultas Kehutanan IPB dalam dunia kehutanan saat ini.


Perlu kami sampaikan, majalah Forest Digest edisi pertama dan kedua telah didistribusikan ke seluruh Indonesia masing-masing sebanyak 6.000 eksemplar. Khusus edisi kedua (November 2016 s/d Januari 2017) distribusinya semakin meluas, dimana tidak hanya alumni, tapi juga beberapa pihak strategis seperti Perguruan Tinggi, Dinas Kehutanan Provinsi, LSM, dan Asosiasi Profesi.


Kami dari Pengurus HA-E bertekad untuk terus bisa menerbitkan majalah Forest Digest tetap gratis dan lebih berkualitas. Untuk edisi kali ini, kami mengangkat laporan utama dengan tema “Reklamasi untuk Siapa”. Tema ini dipilih karena sedang menjadi isu strategis untuk dikupas dari berbagai sudut pandang atau perspektif dari berbagai pihak, seperti pemerintah (Kementerian LHK, Kementerian ESDM), Perguruan Tinggi, ahli/pakar, pelaku usaha, dan konsultan.


Tim Redaksi telah menggali berbagai sumber mengenai reklamasi hutan (lahan bekas tambang) dan reklamasi pantai. Kita ketahui bahwa kegiatan penambangan dalam kawasan hutan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Reklamasi hutan merupakan usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi yang rusak agar dapat berfungsi optimal sesuai peruntukannya. Sedangkan reklamasi pantau didefisnisikan sebagai suatu proses membuat daratan baru pada satu daerah pesisir pantai atau daerah rawa. Hal ini umumnya dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir yang menyebabkan lahan pembangun semakin menyempit.


Sekali lagi kami mengundang rekan-rekan alumni untuk menyampaikan berbagai ide atau gagasan dalam bentuk tulisan menarik sebagai sarana komunikasi, informasi, dan promosi eksistensi alumni. Atas seluruh pengorbanan waktu, pemikiran, dukungan dan kerja keras Tim Redaksi dan Alumni, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga majalah Forest Digest ini bermanfaat bagi alumni, pelaku usaha kehutanan dan lingkungan, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Salam Care and Respect

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.