Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Otokritik Kemitraan Konservasi

Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

Aldila Paramita

Penyuluh kehutanan Direktorat Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEMITRAAN konservasi menjadi isu populer beberapa tahun belakangan. Isu ini kian mencuat ketika muncul Peraturan Direktur Jenderal  Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018. Aturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara kemitraan konservasi, terutama memberikan kemudahan bagi pengelola Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) dalam memberikan akses kepada masyarakat.

Ada 74 unit pengelola KPA dan KSA, yang terdiri atas 48 unit dikelola oleh badan Taman Nasional dan 26 unit oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dari 74 unit, baru 25 unit yang sedang mengajukan skema kemitraan. Mengapa baru 25 yang mengajukan skema ini? Data zonasi 2018 menunjukkan luasan zona atau blok tradisional kawasan konservasi 2,3 juta hektare, tapi baru 102.000 hektare yang dimanfaatkan masyarakat.

Agaknya, isu ini viral karena ada batasan atau aturan yang membuat pengelola kawasan konservasi kebingungan. Peraturan Dirjen KSDAE Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, bisa berupa pemberian akses. Pada Pasal 4 (2) dijelaskan pemberian akses dapat berupa (a) pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), (b) budidaya tradisional, (c) perburuan tradisional untuk jenis tidak dilindungi, (d) pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan (e) wisata alam terbatas. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu batasan-batasan yang jelas antara lain mengenai subyek mitra konservasi.

Pasal 12 menyatakan mitra konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat adalah perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau pemerintah desa. Pasal berikutnya menjelaskan persyaratan sebagai calon mitra konservasi. Kedua pasal ini tidak bisa mencegah orang yang menggunakan masyarakat sebagai tameng dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau pemanfaatannya. Kalau ini terjadi, kemitraan konservasi akan berkonotasi dengan bagi-bagi lahan. 

Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

Soal definisi pemungutan hasil hutan bukan kayu juga sama tidak jelasnya. Sebelum ada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 6 itu, sebenarnya masyarakat sudah memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang berada di zona tradisional. Dasarnya Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2011 jo 108 Tahun 2015 dan P.76 tahun 2015, di mana zona tradisional memang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara turun temurun telah memungut non-kayu di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 tentang zonasi, ada penjelasan kriteria serta kegiatan yang bisa dilakukan di dalam zona tradisional. Jelas tertera di sana bahwa zona tradisional untuk kelangsungan hidup masyarakat di  sekitar kawasan dan sejak  lama  memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk kebutuhan sehari-hari.

Kini masyarakat juga menjualnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang mengakibatkan kawasan konservasi seiring waktu. Keadaan ini menuntut aturan yang jelas dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari dalam kawasan konservasi, mulai dari pemungutan sampai tahap pemasaran. Faktanya, beberapa kelompok masyarakat sudah mampu memanfaatkannya untuk dijual, seperti kelompok masyarakat petani madu hutan di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum serta Taman Nasional Ujung Kulon Banten.

Pengambilan hasil hutan nonkayu untuk tujuan komersial wajib memiliki izin kumpul dari Kepala Unit Pengelola dan Dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN).  Basisnya, Peraturan Menteri Kehutanan 91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara. Sedangkan aturan tentang SATS-DN mengacu pada Permenhut No. 37/2014 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 

Masalahnya, Peraturan Menteri Nomor 91 tersebut tidak merujuk Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014, sehingga isinya tidak mencakup kawasan konservasi, dan hanya mencakup hutan produksi dan hutan tanaman. Apabila hal ini dibiarkan, pemanfaatan hasil hutan nonkayu, yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, akan menjadi terhambat. 

Beberapa persoalan ini menunjukkan bahwa implementasi kemitraan konservasi masih membutuhkan proses dan waktu yang panjang dalam memahami konteks kemitraan konservasi agar tidak salah sasaran dalam penggunaannya. Kegiatan-kegiatan yang diatur serta apa saja yang diperbolehkan harus sesuai dengan ranah peraturan yang ada serta melihat dan disesuaikan dengan implementasi di lapangan, agar kemitraan konservasi tidak keliru mengimplementasikannya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain