Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Otokritik Kemitraan Konservasi

Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

Aldila Paramita

Penyuluh kehutanan Direktorat Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KEMITRAAN konservasi menjadi isu populer beberapa tahun belakangan. Isu ini kian mencuat ketika muncul Peraturan Direktur Jenderal  Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018. Aturan ini diterbitkan untuk mengatur tata cara kemitraan konservasi, terutama memberikan kemudahan bagi pengelola Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan Suaka Alam (KSA) dalam memberikan akses kepada masyarakat.

Ada 74 unit pengelola KPA dan KSA, yang terdiri atas 48 unit dikelola oleh badan Taman Nasional dan 26 unit oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Dari 74 unit, baru 25 unit yang sedang mengajukan skema kemitraan. Mengapa baru 25 yang mengajukan skema ini? Data zonasi 2018 menunjukkan luasan zona atau blok tradisional kawasan konservasi 2,3 juta hektare, tapi baru 102.000 hektare yang dimanfaatkan masyarakat.

Agaknya, isu ini viral karena ada batasan atau aturan yang membuat pengelola kawasan konservasi kebingungan. Peraturan Dirjen KSDAE Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat, bisa berupa pemberian akses. Pada Pasal 4 (2) dijelaskan pemberian akses dapat berupa (a) pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), (b) budidaya tradisional, (c) perburuan tradisional untuk jenis tidak dilindungi, (d) pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan (e) wisata alam terbatas. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu batasan-batasan yang jelas antara lain mengenai subyek mitra konservasi.

Pasal 12 menyatakan mitra konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat adalah perseorangan, kelompok masyarakat, dan atau pemerintah desa. Pasal berikutnya menjelaskan persyaratan sebagai calon mitra konservasi. Kedua pasal ini tidak bisa mencegah orang yang menggunakan masyarakat sebagai tameng dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau pemanfaatannya. Kalau ini terjadi, kemitraan konservasi akan berkonotasi dengan bagi-bagi lahan. 

Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

Soal definisi pemungutan hasil hutan bukan kayu juga sama tidak jelasnya. Sebelum ada Peraturan Dirjen KSDAE Nomor 6 itu, sebenarnya masyarakat sudah memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang berada di zona tradisional. Dasarnya Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2011 jo 108 Tahun 2015 dan P.76 tahun 2015, di mana zona tradisional memang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara turun temurun telah memungut non-kayu di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 tentang zonasi, ada penjelasan kriteria serta kegiatan yang bisa dilakukan di dalam zona tradisional. Jelas tertera di sana bahwa zona tradisional untuk kelangsungan hidup masyarakat di  sekitar kawasan dan sejak  lama  memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk kebutuhan sehari-hari.

Kini masyarakat juga menjualnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga yang mengakibatkan kawasan konservasi seiring waktu. Keadaan ini menuntut aturan yang jelas dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dari dalam kawasan konservasi, mulai dari pemungutan sampai tahap pemasaran. Faktanya, beberapa kelompok masyarakat sudah mampu memanfaatkannya untuk dijual, seperti kelompok masyarakat petani madu hutan di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum serta Taman Nasional Ujung Kulon Banten.

Pengambilan hasil hutan nonkayu untuk tujuan komersial wajib memiliki izin kumpul dari Kepala Unit Pengelola dan Dokumen Surat Angkut Tumbuhan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN).  Basisnya, Peraturan Menteri Kehutanan 91 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara. Sedangkan aturan tentang SATS-DN mengacu pada Permenhut No. 37/2014 tentang Tata Cara Pemungutan PNBP Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 

Masalahnya, Peraturan Menteri Nomor 91 tersebut tidak merujuk Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014, sehingga isinya tidak mencakup kawasan konservasi, dan hanya mencakup hutan produksi dan hutan tanaman. Apabila hal ini dibiarkan, pemanfaatan hasil hutan nonkayu, yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, akan menjadi terhambat. 

Beberapa persoalan ini menunjukkan bahwa implementasi kemitraan konservasi masih membutuhkan proses dan waktu yang panjang dalam memahami konteks kemitraan konservasi agar tidak salah sasaran dalam penggunaannya. Kegiatan-kegiatan yang diatur serta apa saja yang diperbolehkan harus sesuai dengan ranah peraturan yang ada serta melihat dan disesuaikan dengan implementasi di lapangan, agar kemitraan konservasi tidak keliru mengimplementasikannya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.

  • Laporan Utama

    Gairah Baru dari Bulukumba

    Pemerintah membuat cara baru meluaskan realisasi perhutanan sosial. Menggandeng kabupaten dan generasi milenial melakukan pendampingan petani hutan.