Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Gairah Baru dari Bulukumba

Pemerintah membuat cara baru meluaskan realisasi perhutanan sosial. Menggandeng kabupaten dan generasi milenial melakukan pendampingan petani hutan.

Robi Deslia Waldi

Bekerja di Fakultas Kehutanan IPB

DI beberapa tempat perhutanan sosial menjadi solusi konflik lahan di kawasan hutan dan menurunkan angka kemiskinan. Namun, meskipun pencadangannya naik dari 12,7 juta hektare menjadi 13,8 juta hektare dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, realisasinya baru mencapai 3,3 juta hektare per September 2019.

Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto peta indikatif itu serupa pencadangan. Artinya, pemerintah telah menyediakan luas lahan untuk dijadikan perhutanan sosial melalui lima skema: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Untuk mendapat surat keputusan perhutanan sosial, masyarakat diminta mengusulkan melalui kelompok tani lahan hutan negara yang mereka garap untuk mendapatkan pengakuan perhutanan sosial.

Pemerintah memakai program perhutanan sosial sebagai akses bagi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan untuk mengelola lahan mereka maksimal 2 hektare per kepala keluarga selama 35 tahun. Izin tersebut tak boleh diwariskan dan terlarang menanam sawit karena tujuan akhir perhutanan sosial adalah menjaga ekologi kawasan hutan, setelah tercapai tujuan ekonomi dan sebagai resolusi konflik tenurial.

Dalam diskusi Strategi Implementasi Pasca Izin Perhutanan Sosial di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Palembang, 28 Juni 2019, Bambang meminta Kesatuan Pengeleloa Hutan yang berada di bawah provinsi dan kelompok kerja lebih aktif mendampingi kelompok tani sekitar hutan mengajukan izin perhutanan sosial untuk mempercepat realisasi pemberian akses tersebu. “Saya sudah menjalin kerja sama dengan 28 gubernur untuk membentuk kelompok kerja,” kata Bambang.

Di Palembang, Bambang menemui Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya dan mengulangi serta menegaskan permintaannya. Bambang meminta KPH dan kelompok kerja perhutanan sosial lebih aktif menjadi verifikator dan pendamping masyarakat. “Saya berharap KPH menjadi desainer pendampingan sampai membantu petani menemukan pasar produk mereka,” kata dia.

Realisasi perhutanan sosial di Sumatera Selatan baru 105.367 hektare lewat 146 surat keputusan untuk 22.651 kepala keluarga dari alokasi total 361.897 hektare. Menurut Bambang, lima balai KLHK di lima lokasi tak cukup personel memverifikasi dari banyaknya izin perhutanan sosial yang masuk ke KLHK. Jumlah pendamping saat ini sebanyak 1.215, hanya seperlima izin yang sudah terbit. Bambang meminta 309 unit KPH di 28 provinsi menjadi tulang punggung pendamping masyarakat.

Dekan Fakultas Kehutanan IPB Rinekso Soekmadi, yang menjadi pembicara dalam diskusi itu, punya saran lain yang lebih jitu: memberdayakan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Menurut dia, kini ada 68 perguruan tinggi yang memiliki jurusan kehutanan yang berpotensi menjadi pendamping dalam program ini. “Apalagi kami sedang memperbarui kurikulum pengajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman,” katanya.

Produk gula semut KTH Buhung Lali, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Generasi milenial, kata Rinekso, tak lagi cocok dengan gaya kurikulum pedagogik berupa pengajaran di kelas. IPB, kata dia, sedang merancang kurikulum yang akan memperbanyak jumlah waktu praktik di lapangan. Mereka bisa diberdayakan menjadi pendamping perhutanan sosial. “Kami bisa mengisikan 1-2 SKS tentang khusus materi perhutanan sosial,” kata dia.

Permintaan Bambang dan usulan Rinekso direalisasikan di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sepanjang Agustus 2019, para pejabat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berada kabupaten ini untuk uji coba mempercepat pemberian izin perhutanan sosial menjadi 22 hari sejak diajukan hingga surat keputusannya ditandatangani menteri. “Rata-rata hanya 13 hari,” kata Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Erna Rosdiana pada Ahad, 25 Agustus 2019.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.