Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Gairah Baru dari Bulukumba

Pemerintah membuat cara baru meluaskan realisasi perhutanan sosial. Menggandeng kabupaten dan generasi milenial melakukan pendampingan petani hutan.

Robi Deslia Waldi

Bekerja di Fakultas Kehutanan IPB

DI beberapa tempat perhutanan sosial menjadi solusi konflik lahan di kawasan hutan dan menurunkan angka kemiskinan. Namun, meskipun pencadangannya naik dari 12,7 juta hektare menjadi 13,8 juta hektare dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, realisasinya baru mencapai 3,3 juta hektare per September 2019.

Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto peta indikatif itu serupa pencadangan. Artinya, pemerintah telah menyediakan luas lahan untuk dijadikan perhutanan sosial melalui lima skema: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Untuk mendapat surat keputusan perhutanan sosial, masyarakat diminta mengusulkan melalui kelompok tani lahan hutan negara yang mereka garap untuk mendapatkan pengakuan perhutanan sosial.

Pemerintah memakai program perhutanan sosial sebagai akses bagi masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan untuk mengelola lahan mereka maksimal 2 hektare per kepala keluarga selama 35 tahun. Izin tersebut tak boleh diwariskan dan terlarang menanam sawit karena tujuan akhir perhutanan sosial adalah menjaga ekologi kawasan hutan, setelah tercapai tujuan ekonomi dan sebagai resolusi konflik tenurial.

Dalam diskusi Strategi Implementasi Pasca Izin Perhutanan Sosial di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Palembang, 28 Juni 2019, Bambang meminta Kesatuan Pengeleloa Hutan yang berada di bawah provinsi dan kelompok kerja lebih aktif mendampingi kelompok tani sekitar hutan mengajukan izin perhutanan sosial untuk mempercepat realisasi pemberian akses tersebu. “Saya sudah menjalin kerja sama dengan 28 gubernur untuk membentuk kelompok kerja,” kata Bambang.

Di Palembang, Bambang menemui Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya dan mengulangi serta menegaskan permintaannya. Bambang meminta KPH dan kelompok kerja perhutanan sosial lebih aktif menjadi verifikator dan pendamping masyarakat. “Saya berharap KPH menjadi desainer pendampingan sampai membantu petani menemukan pasar produk mereka,” kata dia.

Realisasi perhutanan sosial di Sumatera Selatan baru 105.367 hektare lewat 146 surat keputusan untuk 22.651 kepala keluarga dari alokasi total 361.897 hektare. Menurut Bambang, lima balai KLHK di lima lokasi tak cukup personel memverifikasi dari banyaknya izin perhutanan sosial yang masuk ke KLHK. Jumlah pendamping saat ini sebanyak 1.215, hanya seperlima izin yang sudah terbit. Bambang meminta 309 unit KPH di 28 provinsi menjadi tulang punggung pendamping masyarakat.

Dekan Fakultas Kehutanan IPB Rinekso Soekmadi, yang menjadi pembicara dalam diskusi itu, punya saran lain yang lebih jitu: memberdayakan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Menurut dia, kini ada 68 perguruan tinggi yang memiliki jurusan kehutanan yang berpotensi menjadi pendamping dalam program ini. “Apalagi kami sedang memperbarui kurikulum pengajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman,” katanya.

Produk gula semut KTH Buhung Lali, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Generasi milenial, kata Rinekso, tak lagi cocok dengan gaya kurikulum pedagogik berupa pengajaran di kelas. IPB, kata dia, sedang merancang kurikulum yang akan memperbanyak jumlah waktu praktik di lapangan. Mereka bisa diberdayakan menjadi pendamping perhutanan sosial. “Kami bisa mengisikan 1-2 SKS tentang khusus materi perhutanan sosial,” kata dia.

Permintaan Bambang dan usulan Rinekso direalisasikan di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sepanjang Agustus 2019, para pejabat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berada kabupaten ini untuk uji coba mempercepat pemberian izin perhutanan sosial menjadi 22 hari sejak diajukan hingga surat keputusannya ditandatangani menteri. “Rata-rata hanya 13 hari,” kata Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Erna Rosdiana pada Ahad, 25 Agustus 2019.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Sekretariat Bersama untuk Reforma Agraria

    Pemerintah membentuk sekretariat bersama WWF Indonesia untuk memperbaiki dan mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.