Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Hutan Sosial yang Ideal

Enam syarat mencapai perhutanan sosial yang ideal. Setelah urusan legalitas selesai.

Didik Suharjito

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

PEMBERIAN akses terhadap hutan negara kepada masyarakat setempat melalui program perhutanan sosial selama 2015-2019 bisa dikatakan luar biasa. Kini luas hutan negara yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan izin legal mencapai 3,32 juta hektare yang dikelola oleh 7,4 ribu keluarga, berdasarkan data tanggal 3 September 2019. Suatu lompatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian selama lebih dari 20 tahun sebelum 2015.

Pencapaian itu merupakan hasil dari proses kerja dari organisasi atau lembaga yang menjalankan peran, tugas dan fungsi, serta koordinasi dan kolaborasi antara organisasi/lembaga (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi-peneliti) dari tingkat nasional sampai tapak dengan dukungan kebijakan, regulasi dan finansial, termasuk dari lembaga donor internasional.

Secara internal organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengurus perhutanan sosial naik derajat menjadi eselon I, dengan dipimpin seorang direktur jenderal. Dengan kewenangan dan kekuatannya itu pemerintah membuat jangkauan perhutanan sosial lebih luas dan lebih kuat menarik para pihak untuk bersama-sama mendorong proses realisasinya. Cara kerjanya juga kini lebih inklusif merangkul para pihak, proaktif (apa yang disebut sebagai “jemput bola”) melayani masyarakat, dan lebih sistematis membuat realisasi hutan sosial lebih cepat.

Penyediaan peta indikatif (PIAPS), pendampingan lapangan, pelaksanaan verifikasi teknis, rapat koordinasi, serta gelar Festival Perhutanan Sosial Nusantara adalah kerja-kerja produktif dan “provokatif”. Capaiannya bukan hanya luas hutan yang telah diberikan izin pengelolaannya, tetapi juga pengembangan kelembagaan dan aktivitas bisnis setelah izin diberikan. Tolok ukur keberhasilan sebuah hutan sosial memakai ukuran modern yaitu silver, gold dan platinum.

Apakah cara-cara kerja dan capaian itu sudah memuaskan? Belum. Masih sedikit hutan sosial yang mencapai platinum, sebagian besar masih pada tahap baru mendapat legalitas. Bisnis hutan sosial masih konvensional on-farm, belum banyak bergerak di off-farm; jangkauan pasar produknya juga belum luas, meskipun di era digital industri 4.0 ini.

Perhutanan Sosial masih terbatas urusan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di KLHK dengan sedikit dukungan dari eselon 1 lainnya. Perhutanan sosial terlihat belum “mendarah daging”, belum embedded dan inherent pada direktorat lain di KLHK. Bahkan perhutanan sosial belum “mendarah daging” pada kebijakan dan program kerja kementerian/lembaga lainnya dan pemerintah daerah. Pertanyaannya, seperti apa dan bagaimana perhutanan sosial yang ideal?

Pertama, perhutanan sosial mestinya merupakan “darah”, embedded dan inherent di dalam seluruh birokrasi KLHK, pada birokrasi lembaga lainnya dan pemerintah daerah yang hidup dan menghidupkan pembangunan kehutanan dan pembangunan masyarakat pedesaan Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memegang peranan penting dalam memastikan sinergitas internal KLHK maupun antar lembaga di pusat dan daerah melalui perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran dan program/kegiatan hutan sosial.

Demikian pula Badan Perencana Daerah yang bisa berperan dalam memastikan sinergitas internal dinas bidang kehutanan maupun antar dinas/badan di daerah untuk pembangunan hutan sosial. Semuanya harus mengusung perhutanan sosial untuk mewujudkan peningkatan secara terus menerus kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial, dengan tetap menjaga kelestarian ekologis.

Sebab, perhutanan sosial bisa berperan dalam mencapai tujuan pembangunan SDGs, khususnya goals (1) Without Poverty; (6) Water Supply and Sanitation Eligible; (7) Clean and Affordable Energy; (9) Industry, Innovation and Infrastructure; (12) Consumption and Sustainable Production; (13) Handling Climate Change; and (15) Teresterial Ecosystems. Melalui kolaborasi dan sinergi program antara lembaga birokrasi, pengelolaan bisnis bisa berjalan berkelanjutan mewujudkan kemandirian, kemakmuran, kelestarian.

Kedua, penguatan dan pengembangan perhutanan sosial dalam kerangka desentralisasi dan devolusi pengelolaan hutan. Devolusi pengelolaan hutan merupakan pelimpahan kekuasaan, seperangkat hak, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada masyarakat desa hutan untuk merencanakan tujuan dan mengambil keputusan secara independen.

Devolusi pengelolaan hutan memberikan hak kelola atas hutan kepada masyarakat. Hak kelola sedikit lebih lemah dari hak milik, atau sebaliknya hak penguasaan oleh negara atas hutan masih lebih kuat pada hak kelola dari pada hak milik yang penuh. Hak kelola mencakup hak untuk mengambil, memanfaatkan, menggunakan, membudidayakan, dan memindahtangankan (khususnya mewariskan lahan hutan, menjual hasil hutan).

Sampai sejauh ini tidak ada batasan teknis jenis tanaman dan pola tanam dari pemerintah ataupun pilihan skema perhutanan sosial, serta struktur dan komposisi tanaman tetap membentuk hutan. Selama ini pilihan skema perhutanan sosial lebih ditentukan oleh pemerintah: Hutan Desa (HD) yang dikelola oleh lembaga desa menjadi pilihan dan terluas di antara skema PS lainnya. Ke depan, masyarakat harus diberi kesempatan memilih satu dari lima skema yang tersedia sesuai konteks sosial budayanya. Namun demikian pemerintah tetap mengendalikannya untuk menjaga keadilan sosial dan kelestarian ekologis di tingkat masyarakat.

Desentralisasi pengelolaan hutan juga penting sebagai penguatan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). KPH bersama masyarakat bisa secara paritisipatif melakukan pendekatan sosial, penetapan areal hutan dan kelompok masyarakat sebagai obyek dan subyek hutan sosial, pendampingan masyarakat, dan pengembangan bisnis.

Sejauh ini peran KPH masih lemah. Hanya KPH yang berani berinisiatif dan berani melakukan diskresi yang dapat membangun perhutanan sosial. Agar KPH mampu menjalankan perannya, lembaga ini perlu dikuatkan ketersediaan sumber daya manusianya, anggaran, dan kewenangannya. Penguatan peran KPH ini tidak akan melemahkan peran pusat (KLHK), karena paradigmanya memakai pendekatan berbagi dan menyelaraskan peran.

KPH dan Dinas Kehutanan bisa menjalankan peran yang lebih teknis dan operasional sementara peran kebijakan, strategi, dan penetapan standar mutu dijalankan oleh KLHK. Kualitas komunikasi KLHK-Dinas Kehutanan & KPH perlu terus ditingkatkan agar terjalin hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguatkan. Hal ini memang membutuhkan penyelarasan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, penguatan kelembagaan masyarakat. Masyarakat membutuhkan leadership (kepemimpinan) yang mengombinasikan orientasi bisnis dan sosial budaya. Kepemimpinan kelompok/koperasi perhutanan sosial menghadapi ragam tipologi petani: petani investor yang aman, petani pemaksimal keuntungan, atau petani yang subsisten dan enggan pada risiko.

Pemimpin kelompok/koperasi perhutanan sosial harus mampu memotivasi, melayani, melindungi yang lemah, memastikan ketepatan subyek hutan sosial, dan menegakkan keadilan. Pemimpin tidak menjadi bagian dari elite kelompok yang mengutamakan kepentingan sendiri di atas kepentingan bersama. Aturan main yang dapat bekerja (working rules) baik bersumber dari adat istiadat maupun kesepakatan-kesepakatan baru oleh para anggota kelompok/ koperasi ditegakkan dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan baru. Penguatan kelembagaan ini perlu difasilitasi atau didampingi oleh penyuluh kehutanan atau LSM atau akademisi yang berperan sebagai pendamping masyarakat pengelola PS.

Keempat, pengembangan bisnis perhutanan sosial untuk memperkuat kapasitas pengelola PS dalam mengembangkan bisnis on-farm dan off-farm, dan pemasaran produknya. Kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diwujudkan tanpa pengembangan bisnis. Bisnis on-farm (pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan hasil non kayu) dan off-farm (pengolahan/industri kayu dan non katu, dan jasa lingkungan) membutuhkan kapasitas petani untuk menggali potensi sumber daya hutan, berinovasi menciptakan dan menemukan peluang pasar. Bisnis memerlukan perubahan. Memang, mengubah tradisi dari on-farm ke off farm pada petani generasi tua lebih sulit. Tapi ini bisa menjadi tantangan bagi generasi muda untuk mengembangkan off-farm berbasis hutan di desanya.

Kelima, penguatan jalinan kerja sama/kolaborasi antar pihak. Dalam menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya, KPH dan masyarakat dapat membangun jalinan kolaborasi dengan para pihak melalui pola-pola jalinan, misalnya pola triple helix (pemerintah = KPH, Dinas Kehutanan, KLHK; masyarakat pengelola PS; akademisi; dan industri atau perusahaan swasta) atau penta helix (pemerintah, masyarakat pengelola hutan sosial, masyarakat sipil = LSM, akademisi, industri, dan media masa) sesuai kebutuhan.

Dengan jalinan tiga atau lima komponen tersebut yang menyatukan kekuatan kebijakan, kekuatan sosial, kekuatan ekonomi-finansial, dan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kekuatan dan peluang dapat dikembangkan dan segala hambatan dan kelemahan dapat diatasi dalam perubahan sosial yang dinamis. Kerja sama antar kelompok masyarakat pengelola hutan sosial dalam suatu kawasan perdesaan dapat dikembangkan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari pada suatu kawasan pedesaan atau daerah aliran sungai (DAS) dan skala bisnis yang lebih besar.

Di era industri 4.0 masa yang sangat mendukung bisnis dan pemasaran produk-produk hutan sosial, KPH dalam suatu wilayah (region) atau antar wilayah dapat bekerja sama dalam pemasaran produk-produk hutan sosial.

Keenam, alokasi kawasan hutan untuk hutan sosial. Dalam kerangka devolusi pengelolaan hutan tadi, hutan negara yang berada di dalam wilayah administratif desa bisa dialokasikan untuk program ini. Ada 22,5 juta hektare (25,3 %) wilayah administratif desa yang berada di dalam kawasan hutan negara. Seluas 22,5 juta hektare kawasan hutan negara itu yang didevolusikan. Sehingga selama lima tahun ke depan bisa ditargetkan 19,15 juta hektare hutan negara menjadi areal hutan sosial.

Namun demikian pencapaian target tersebut tidak perlu dipaksakan dari atas. Belajar dari empat tahun terakhir, pencadangan areal hutan sosial melalui peta indikatif sebagai hal positif. Informasi ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berminat, tidak perlu dipaksakan untuk mengajukan hutan sosial. KPH dapat memberikan informasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat, namun keputusan tetap di tangan masyarakat. Sebaliknya, jika luas hutan negara yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi PS melampaui target, maka dapat ditambahkan pencadangan arealnya.

Perluasan areal hutan yang dikelola oleh masyarakat setempat seharusnya tidak mengancam peran industri atau perusahaan swasta. Peran industri atau perusahaan swasta justru sangat penting dalam kerja sama dengan masyarakat pengelola hutan sosial baik sebagai pendukung finansial, penampung produk atau saluran pemasaran, maupun berbagi teknologi.

Keenam butir di atas merupakan kondisi yang bisa membentuk perhutanan sosial yang ideal. Realisasinya tergantung proses politik kepentingan-kepentingan yang melatarinya, aktor-aktor kepemimpinan, dan masyarakat sipil yang kritis.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.