Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Masa Depan Perhutanan Sosial

Memasuki periode 2020-2024, perhutanan sosial sudah mesti menaruh porsi pada kualitas dan outcome yakni pemberdayaan serta menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif.

Abetnego Tarigan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden

DALAM rapat kabinet terbatas pada 26 Februari 2019, Presiden Joko Widodo membuat dua pernyataan penting terkait perhutanan sosial: Pertama, “kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kepada rakyat yang memanfaatkan tanah yang ada di kawasan hutan...”.  

Karena itu Presiden memberikan arahan penting kepada para menteri agar “berhati-hati dalam menangani masalah desa atau perkampungan yang ada di kawasan hutan atau kawasan lainnya, mengingat kemiskinan di wilayah tersebut paling parah. Hal tersebut dikarenakan program-program pemerintah tidak bisa masuk ke wilayah tersebut, seperti program dana desa ataupun program-program lainnya, karena status hukum yang tidak jelas. Kondisi semacam ini masih banyak terjadi. Oleh karena itu, permasalahan tersebut agar diselesaikan mengingat kasus semacam tersebut jumlahnya ribuan, bukan hanya ratusan. Harus ada keputusan untuk memaksa perusahaan, misalnya, dengan penerbitan Peraturan Presiden agar perusahaan swasta maupun BUMN dapat melepaskan sebagian lahannya untuk kepentingan rakyat di wilayah tersebut”.

Dari dua pernyataan itu terlihat jelas komitmen pemerintah terhadap perhutanan sosial sekarang dan akan datang. Pemerintah meyakini perhutanan sosial adalah cara tepat mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan meningkatkan ekonomi, meredam konflik sosial, dan mencapai kelestarian ekologi.

Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat

Empat tahun sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berlaku, ada satu terobosan kebijakan yang mengubah paradigma pengelolaan hutan di Indonesia: dari pengelolaan hutan oleh negara ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat. Terlepas dari keterbatasan akomodasi skema pemberdayaan bagi masyarakat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Kehutanan Masyarakat oleh Menteri Kehutanan Djamaloedin Soeryohadikoesoemo merupakan embrio program unggulan kehutanan saat ini yang kita kenal dengan nama perhutanan sosial.

Langkah dan keputusan itu menjadi salah satu milestone penting dalam pengelolaan hutan sejak dibentuknya Kementerian Kehutanan di era Kabinet Dwikora pada 1964. Artinya pengelolaan hutan memasuki fase pengelolaan setelah berproses kurang lebih 31 tahun. Perubahan terus berlangsung sampai pada tonggak berikutnya yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.  

P.83 tidak lepas dari berbagai temuan, kritik, dan desakan atas terjadinya ketimpangan penguasaan dan pengelolaan hutan di Indonesia sehingga mendorong pemerintah meningkatkan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat dari 1% menjadi 10% rasio  luas kawasan hutan. Target hutan yang akan dikelola masyarakat hingga 2019 seluas 12,7 juta hektare sekaligus untuk menurunkan kemiskinan.

Kemiskinan sering menimpa masyarakat tradisional atau masyarakat adat yang punya ketergantungan hidup pada hutan. Umumnya, masyarakat yang bergantung pada hutan cenderung lemah secara politik. Masyarakat yang menjadi bagian kelompok miskin di sekitar hutan yang memperoleh penghidupan dari hutan bekerja secara langsung di hutan maupun melalui penjualan produk hasil hutan. Ketiadaan kepastian hukum atas penguasaan dan pengelolaan masyarakat atas hutan telah melahirkan berbagai konflik dan kemiskinan serta berlangsungnya praktik ekonomi ilegal.

Secara ilmu lingkungan, kebijakan perhutanan sosial memenuhi konsep Ilmu lingkungan. Konsepl tersebut memiliki 5 prinsip dasar yakni: interaksi (interaction), kebergantungan (interdependency), keanekaragaman (diversity), harmoni (harmony), dan keberlanjutan (sustainability).

Prinsip dasar yang paling kuat dalam perhutanan sosial adalah keberlanjutan. Pendekatan teori ilmu lingkungan dalam pembangunan mewujudkan konsep pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup manusia melalui teori keberlanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan (Lombard, 2002). Keberlanjutan, menurut Cunningham dan Cunningham (2012), berarti manusia tidak boleh menggunakan sumber daya alam lebih cepat dari kemampuan alam memperbaiki diri. Sementara Jemeeks et al (2011) menyatakan konsep keberlanjutan adalah suatu upaya menjembatani ilmu alam dan ilmu sosial dalam rangka menemukan solusi untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Tumbuh Kembang Saat Ini

Visi misi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 menjanjikan hak dan akses rakyat atas sumber-sumber agraria. Visi tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen politik bernama Nawacita 2014. Visi misi tersebut diterjemahkan dalam dokumen pembangunan yang menetapkan 9 juta hektare Reforma Agraria dan 12,7 juta hektare perhutanan sosial. Peluang memanfaatkan momentum political will ini berkonsekuensi pada proses menciptakan ekosistem kebijakan perhutanan sosial oleh birokrasi.

Sejak awal 2015, Kantor Staf Presiden memantau dan memastikan pelaksanaan Janji dan  Program Prioritas Presiden itu. Upaya yang dilakukan salah satunya melalui kerja teknokratik untuk memastikan reformasi agraria dan perhutanan sosial  masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengenah Nasional (RPJMN) 2015-2019 termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun dan beserta penganggarannya.

Sampai 2019, terealisasi lebih dari 5.800 unit surat keputusan perhutanan sosial seluas 3.290.984 hektare. Capaian ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, meskipun masih ada pekerjaan 9,5juta hektare untuk direalisasikan.:

Jebakan dan Tantangan  

Untuk mendapatkan izin perhutanan sosial, dibutuhkan proses yang panjang mulai dari pengajuan sampai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyiapan dokumen administrasi, penyusunan proposal, dan rencana pengelolaan hutan desa membutuhkan sumber daya dan kapasitas organisasi pemohon yang cukup baik.

Karena itu peran pendamping sangat penting. Lembaga pendamping ini biasanya berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM). Beberapa kali, KSP menerima laporan pengaduan dari masyarakat soal tidak ada kejelasan tindaklanjut proses usulan masyarakat untuk mendapatkan perhutanan sosial. Rupanya, usulan masyarakat tersebut berkaitan dengan keberadaan izin usaha kehutanan atau berada di kawasan gambut. Ini menjadi pertanyaan: bisakah perhutanan sosial menjadi solusi masalah ekonomi dan sosial di kawasan hutan jika syaratnya clear and clean?

Bentuk-bentuk lain jebakan dan tantangan dalam implementasi perhutanan sosial antara lain: keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di pemerintah yang dinilai belum sesuai untuk mencapai target 12,7 juta hektare, ketidaksesuaian Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan peta usulan masyarakat, kesulitan masyarakat dikarenakan usulan perhutanan sosial berada di lokasi hutan konservasi dan penetapan hutan adat yang perlu produk Peraturan Daerah.

Langkah ke depan

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2019 dalam perhutanan sosial pasti tidak memuaskan semua pihak namun tetap patut mendapat apresiasi. Bila disederhanakan, kerja besar dalam perhutanan sosial maka terdapat tiga hal yaitu, legalisasi dalam bentuk SK, pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik agraria di sektor kehutanan. Secara urutan besaran capaian dalam periode ini atas 3 kerja besar tersebut adalah legalisasi diikuti dengan pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik.

Memasuki periode 2020-2024, perhutanan sosial sudah mesti menaruh porsi pada kualitas dan outcome yakni pemberdayaan serta menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Ekspansi implementasi perhutanan sosial yang telah menjadi preseden baik untuk pemberdayaan dan penyelesaian konflik harus dijadikan acuan untuk percepatan seperti pelaksanaan perhutanan sosial. Preseden baik itu, misalnya, perhutanan sosial di Sungai Tohor, Provinsi Riau. Satu perhutanan sosial yang masih berlangsung di kawasan gambut dan memiliki sejarah konflik agraria serta ancaman kerusakan hutan.

Secara kewilayahan, dapat dilakukan percepatan perhutanan sosial di daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi. Berdasarkan BPS pada bulan Juli 2019 masih menempatkan Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan sebagai 10 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Sepuluh provinsi tersebut bisa menjadi prioritas perhutanan sosial lima tahun ke depan karena wilayah ini juga memiliki alokasi perhutanan sosial yang cukup luas. Karena perhutanan sosial sudah sepantasnya menjadi pintu kesejahteraan dan keberlanjutan hutan Indonesia.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Sekretariat Bersama untuk Reforma Agraria

    Pemerintah membentuk sekretariat bersama WWF Indonesia untuk memperbaiki dan mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.