Ragam | Oktober-Desember 2019

RUU Pertanahan: Agenda Siapa?

RUU Pertanahan yang dibatalkan pembahasan dan pengesahannya oleh Presiden Joko Widodo menumbuhkan pertanyaan tentang sponsor rancangan ini yang sangat kental dengan kepentingan korporasi.

Redaksi

Redaksi

SALAH satu yang mencuat dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang tengah digodok DPR adalah keberpihakan negara kepada korporasi besar dalam hal izin memanfaatkan lahan negara. “Hak guna usaha masih diprioritaskan bagi elite pemilik modal besar,” demikian salah satu bunyi rekomendasi para guru besar Fakultas Kehutanan IPB dari hasil diskusi pada akhir Agustus 2019.

Menurut Didik Suharjito, guru besar IPB yang memimpin diskusi RUU Pertanahan itu, rekomendasi ini dibuat sebagai tindak lanjut diskusi para guru besar lintas universitas di Yogyakarta. Dalam diskusi itu para guru besar meminta pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU ini karena ada banyak hal yang tak sesuai dengan prinsip keadilan penggunaan lahan. “Rekomendasi ini sudah kami kirim ke DPR,” kata Didik.

Salah satu wujud keberpihakan negara kepada korporasi dalam pengelolaan lahan berupa rencana pembentukan Bank Tanah, jika Rancangan ini disahkan DPR. Masalahnya adalah pembentukan Bank Tanah ini terkesan sekadar menjawab keluhan korporasi dan pemilik modal ketika mereka terhambat dalam membebaskan tanah untuk usaha mereka atau ketika hendak membangun infrastruktur.

Lebih rancu lagi adalah sumber pembiayaan Bank Tanah. Tidak saja berasal dari anggaran negara melalui APBN, sumber uang bank ini diizinkan dari penyertaan modal pemerintah, kerja sama pihak ketiga, pinjaman dan sumber lainnya. Artinya, korporasi bisa masuk menjadi pemodal bank tanah yang ironisnya bisa mencaplok simpanan tanah yang dimiliki bank ini. Sementara status tanah yang dikuasai Bank Tanah adalah milik negara.

Para guru besar IPB cemas bahwa pembentukan Bank Tanah akan memperparah ketimpangan akses masyarakat terhadap lahan, meruncingkan konflik sosial, dan melempangkan cara-cara perampasan tanah oleh korporasi kepada masyarakat. Bahkan Bank Tanah bisa menjadi lembaga yang meneruskan praktik spekulan tanah.

Rancangan ini juga bertabrakan dengan undang-undang dan aturan lain. Misalnya, soal “hak penguasaan tanah, oleh negara” yang diatur Pasal 3. Di sini diatur bahwa penguasaan tanah, ruang, dan kawasan merupakan kewenangan presiden yang bisa didelegasikan kepada menteri. Soalnya ada Ketetapan MPR IX/2001 yang mengatur pemisahan ketiga unsur itu. Penggabungan akan menabrak ketetapan ini karena aspek teknisnya tidak bisa didelegasikan kepada seorang menteri.

Hal lain soal pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan khususnya hak guna usaha kawasan hutan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan dari segi ekonomi. Pasal 30 ayat (3) menyebutkan dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di kawasan hutan, pemberian Hak Guna Usaha dilakukan setelah pelepasan kawasan hutan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Sementara dalam Undang-Undang 41/1999 berdasarkan peruntukan saat pengajuan permohonan pelepasan kawasan hutan. Pada ayat (4): Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan penggunaan dan pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri yang berimplikasi pada:

(1) Pelepasan kawasan hutan tidak mungkin dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa dilakukan analisis peruntukan dan penggunaannya dan tanpa permohonan peruntukan, sehingga terjadi kerancuan dalam mekanisme pelepasan untuk HGU.

Sebaliknya, (2) apabila penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan diatur oleh Kementerian Agraria maka bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan, hingga merusak sistem dan prosedur pemerintahan.

Hal penting lainnya adalah Rancangan ini bisa menimbulkan konflik sosial karena dalam perkebunan ada aturan soal penyediaan plasma yang direstui oleh korporasi. Negara tak hadir sebagai penengah sehingga konflik antar petani yang rebutan memasok plasma kepada perkebunan inti yang dibangun pengusaha akan sangat tinggi.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.