Kabar Baru | 10 Oktober 2019

Akhirnya, Lembaga Pengelola Dana Perubahan Iklim Berdiri

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan berperan membiayai program-program perlindungan lingkungan, termasuk mengatasi kebakaran hutan hingga perdagangan karbon.

Mawardah Nur Hanifiyani

Alumnus Fakultas Kehutanan IPB

AKHIRNYA, setelah alot dibicarakan dalam Konferensi Perubahan Iklim di Katowice, Polandia, akhir tahun lalu, pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 9 Oktober 2019. Lembaga baru non-eselon ini berada di bawah Kementerian Keuangan yang akan mengelola seluruh dana yang masuk dan keluar untuk membiayai program perlindungan lingkungan hidup, termasuk urusan mencegah pemanasan global.

Rupanya, pemerintah Indonesia melakukan strategi yang lebih luas. Urusan lingkungan hidup tak semata mitigasi perubahan iklim, seluruh program perlindungan lingkungan, seperti mengatasi kebakaran hutan, perdagangan karbon, hingga memodali industri kecil sektor kehutanan oleh masyarakat. BPDLH secara resmi akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2020.

Peluncuran lembaga baru ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK 01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Dalam peraturan itu, urusan lingkungan hidup mencakup sektor kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan regulasi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, badan ini akan bertugas mengatur keluar masuk dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta swasta di dalam maupun di luar negeri, termasuk sumbangan bilateral, lembaga internasional, maupun filantropi. “Modal awal lembaga ini sebesar Rp 2,1 triliun,” katanya. Dana ini diperkirakan bertambah menjadi Rp 4,29 triliun pada 2020.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan bahwa badan baru juga untuk menyokong komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris yang akan menurunkan emisi karbon sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan pihak lain. Menurut Siti, pendirian badan ini sebagai langkah konkret mencapai cita-cita dan komitmen pada 2030 itu.

Dalam hal pendanaan mencegah pemanasan global, BPDLH akan mengatur pendanaan yang masuk untuk semua kegiatan yang menyokong program ini. Siti bahkan menekankan bahwa BPDLH tak sekadar mengatur pembiayaan melainkan membuat regulasi terkait lingkungan hidup. “Termasuk tata ruangnya,” kata dia. “Jika ada program lingkungan hidup akan diatur bagaimana subsidinya, pajaknya, tarifnya.”

Menurut Siti, BPDLH merupakan kelanjutan dari tugas badan layanan umum yang mengatur pembiayaan lingkungan hidup semacam dana reboisasi. Peran lembaga yang berada di KHLK ini kelak akan dilebur ke dalam lembaga baru tersebut. BPDLH merupakan implementasi Peraturan Pemerintah 77/2018 tentang pengelolaan dana lingkungan hidup.

Meski belum menjelaskan sumber-sumber pemasukan bagi kas lembaga ini, Sri Mulyani mengatakan potensi uang yang bisa masuk ke kas BPDLH bisa mencapai Rp 800 triliun. Sejauh ini, sumber pasti kas BPDLH berasal dari APBN. Anggaran menangani perubahan iklim terus naik sejak 2016, dari Rp 72,4 triliun menjadi Rp 109,7 triliun pada 2018 atau 4,9% dari total APBN tahun tersebut. “Kami akan lihat bagaimana strategi dan skema pemakaiannya,” kata Sri.

@Forest Digest

Menurut Menteri Siti, pemerintah telah mengelola berbagai sumber pendanaan yang mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dari dana dalam negeri maupun luar negeri, namun pemakaiannya belum secara optimal mencapai target. Dengan BPDLH, kata Siti, upaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap musim kemarau bisa dianggarkan lebih awal sehingga penanganannya pun tuntas.

BPDLH dibicarakan dalam Konferensi Iklim di Katowice, Polandia. Setelah bersidang dua pekan, Pasal 6 Kesepakatan Paris hampir buntu karena paling akhir disepakati, terutama mengenai mekanisme perdagangan karbon dalam isu perubahan iklim. Dengan BPDLH, negara maju yang berkomitmen menurunkan gas rumah kaca bisa menyalurkan bantuan mereka menurunkan emisi bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam konferensi itu pemerintah Indonesia menyampaikan estimasi kebutuhan pendanaan iklim untuk sektor kehutanan pada periode 2018-2030 sekitar Rp 78 triliun. Untuk mengakses pendanaan internasional, Indonesia diminta membuat prioritas kegiatan menurunkan emisi, seperti mencegah kebakaran hutan dan lahan, hingga membuat kerja sama bilateral seperti perdagangan karbon dengan Norwegia.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.