Laporan Utama | Juli-September 2019

Insaf yang Hampir Terlambat

Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

Libriana Arshanti

Anggota Dewan Redaksi, bekerja sebagai konsultan kehutanan dan lingkungan.

SETELAH lebih dari satu dekade, skema restorasi ekosistem “masih mencari bentuk” sebagai cara baru mengelola hutan secara lestari, terutama di hutan produksi. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono menyebutnya sebagai masa depan pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem.

Hutan tak akan lagi dipandang semata kayu, tapi sebagai sumber ilmu pengetahuan, bisnis non kayu, jasa lingkungan, wisata, karena ia menjadi penyangga planet ini. Paradigma kayu telah terbukti menurunkan fungsi dan kualitas hutan. Keinginan mendatangkan investasi untuk membangun Indonesia setelah merdeka pada 1968 telah melahirkan keserakahan yang berujung pada rusaknya fungsi kawasan hutan dan merembet pada kekacauan di banyak segi: pelanggaran hak asasi, konflik sosial, sengketa tenurial, hingga ketimpangan penguasaan sumber daya alam.

Menurut perhitungan Badan Planologi Kementerian Kehutanan (2013), nilai ekonomi hutan hanya US$ 49 per hektare per tahun atau sekitar Rp 700 ribu. Fakultas Kehutanan IPB menghitung lebih kecil lagi. Jika hutan hanya dihitung semata kayu, nilainya cuma Rp 400 per hektare per tahun. Nilai itu akan meningkat 100 kali lipat jika hutan dijadikan kebun dan akan naik 100 kali lipat lagi jika arealnya dijadikan griya tawang (real estate).

Nilai kayu yang kecil jika dibandingkan dengan kekayaan alam tak terlihat di sekelilingnya itu membuat pengelolaan hutan berbasis kayu memaksimalkan keuntungan dengan menghabisi sebanyak mungkin tegakan pohon. Pembalakan di luar konsesi menjadi cerita klasik hutan Indonesia era 1980-1990. Setelah hutannya habis, kawasannya diubah menjadi kebun atau fungsi lain yang lebih menguntungkan.

Akibatnya adalah degradasi hutan 1,5-3,8 juta hektare per tahun. Reformasi 1998 memicu kesadaran masyarakat yang terpinggirkan akibat penguasaan hutan oleh segelintir pengusaha, merambah kawasan hutan dan membalak pohon yang tersisa. Tutupan hutan Indonesia pada kurun 1992-2013 lenyap seluas 34 juta hektare—setara separuh pulau Kalimantan. Lahan gambut yang menyimpan panas dan karbon dibakar untuk dijadikan perkebunan sehingga menyumbang emisi dan pemanasan global.

Semua tragedi itu mendorong pemerintah memikirkan ulang cara mengelola hutan. Mendelegasikan kewenangan kepada pengusaha, melalui hak pengusahaan hutan (HPH) lalu hutan tanaman industri (HTI), tak membuat hutan lestari. Prinsip ilmu manajemen hutan yang dipelajari di semua Fakultas Kehutanan tak dipakai di lapangan. Maka pada 19 Oktober 2004, sehari sebelum menanggalkan kursi Menteri Kehutanan, Muhammad Prakosa meneken surat keputusan nomor 159 tentang restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi.

Bambang Hendroyono ketika itu baru menjabat Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian, setelah menduduki Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan. “Saya tahu persis bagaimana penggodokannya,” kata dia pada akhir Juni 2019. “Waktu itu tak terbayang bentuknya seperti apa, tapi prinsipnya menguatkan kembali hutan alam.”

Bambang menyebut penguatan hutan alam itu sebagai inovasi pengelolaan hutan karena mengubah paradigma pemanfaatan hutan tak hanya kayu. Secara aturan sebenarnya surat keputusan Prakosa itu sebagai diskresi pemerintah karena frasa “restorasi ekosistem” tak tercantum dalam beleid mana pun, bahkan tak dikenal dalam Undang-Undang Kehutanan 41/1999.

Payung hukumnya bahkan baru terbit tiga tahun kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6, ketika Menteri Kehutanan dijabat Malem Sambat Kaban. Di sini baru diatur kawasan mana saja yang harus direstorasi, yaitu areal bekas HPH yang telah dicabut izinnya alias haknya kembali ke negara dengan banyak sebab: kawasannya rusak atau perusahaannya tak mau memperpanjang lagi.

Karena itu, syarat utama restorasi ekosistem adalah kawasan hutannya tak lagi bisa dimanfaatkan hingga tutupan tajuknya kurang dari 60% dan areal tersebut habitat penting sebagai penjaga ekosistem sekelilingnya. Angka 60% tutupan tajuk adalah batas sebuah kawasan dikategorikan hutan alam.

Menurut Kepala Sub-Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Ditjen PHPL Sarifuddin, tanggung jawab restorasi itu seharusnya dipikul negara karena gagal mengawasi kerja HPH selama 32 tahun. “Tapi restorasi butuh modal banyak dan besar,” katanya. Maka diskresi itu kemudian diterjemahkan sebagai kegiatan oleh unit usaha, seperti HPH, bukan pekerjaan konservasi yang tak menguntungkan secara materi.

Untuk menyiasati ketiadaan frasa dalam aturan pun nama lain restorasi adalah “jeda tebang” HPH, agar terlihat sebagai perbaikan dari sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, karena restorasi masih diizinkan memanen kayunya setelah ditanam selama masa pemulihan, kata “jeda” di sana merujuk sebelum dimanfaatkan menjadi sistem usaha hutan tanaman industri (HTI)—yang diakui secara hukum.

HTI adalah babak baru pengelolaan hutan pada 1990. HTI terutama menjadi penyuplai kayu dan bahan baku untuk industri pulp dan kertas yang membutuhkan lahan luas. Permintaan izin HTI melonjak pada 2004-2008 akibat banyak HPH yang tak diperpanjang masa kerjanya.

Karena bertujuan memulihkan kawasan hutan produksi yang rusak akibat manajemen hutan yang kacau oleh HPH, prinsip restorasi ekosistem sama dengan pengusahaan hutan produksi. Bedanya, yang satu menebang kayu, restorasi justru memulihkan, menjaga, dan memeliharanya. Pada awalnya, kata Sarifuddin, pemerintah membuka lelang untuk menjaring peminat izin restorasi.

Rupanya, lelang itu disambut positif. Ada 51 perusahaan yang mengajukan diri untuk mendapatkan izin restorasi dengan total luas 3.706.273 hektare—luas kawasan hutan produksi yang terdegradasi ketika itu. Namun, sampai 2016, hanya 16 unit usaha yang mendapat izin dengan total luas konsesi restorasi 623.075. PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang tercatat mendapatkan izin pertama pada 28 Agustus 2007 seluas 52.170 hektare di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Nama izinnya adalah Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem, dengan masa konsesi 60 tahun yang bisa diperpanjang 35 tahun. Kata “kayu” dalam izin itu masih dicantumkan akibat restorasi merujuk pada pengertian jeda tebang HPH itu. Sebuah perusahaan yang mendapat izin restorasi kelak diizinkan memanen pohon yang ditanamnya setelah pemerintah menyatakan ekosistem yang mereka pulihkan telah kembali seperti semula.

Hutan gambut di Kalimantan Tengah

Masalahnya, keberadaan kata “kayu” dalam penamaan izin itu menjadi problem pelik dan serius pada filosofi restorasi hingga praktiknya di lapangan. Seperti terungkap dalam diskusi “Arah Baru Restorasi Ekosistem” yang diadakan Kelompok Kerja Restorasi Ekosistem di Hotel Sahira Bogor pada 2 Juli 2019. Peserta diskusi yang berasal dari perwakilan 16 perusahaan restorasi mengeluhkan ribetnya aturan yang tak sinkron hingga pemahaman yang tak sama di birokrasi pusat hingga daerah terhadap paradigma baru pengelolaan hutan ini.

Cerita Dody Rukman, Direktur PT Alam Bukit Tigapuluh, bisa mewakili keruwetan itu. Mengajukan izin sejak 2011, izin restorasi ABT baru terbit pada 2015. Itu pun mereka tak bisa langsung beroperasi mengelola kawasan rusak daerah penyangga Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Jambi seluas 38.665 hektare. “Kami tak diterima masyarakat di sana,” kata Dody.

Selain HPH yang tak menerapkan manajemen hutan yang benar di areal ABT, kawasan penyangga rusak oleh pembalakan liar dan perambahan hutan oleh masyarakat sejak 1980-an, bahkan ada kebun sawit seluas 1.000 hektare dalam konsesi restorasi ABT. Masyarakat menolak ABT karena dianggap akan menghilangkan mata pencarian mereka. Belum lagi pemahaman pemerintah daerah terhadap pengertian restorasi.

Pemerintah daerah, kata Dody, tak paham menerjemahkan aturan restorasi ke tingkat praktis untuk pemberian izin. Saat mengajukan izin ke dua provinsi dan tiga kabupaten, kata Dody, para pejabat pemerintah masih punya pandangan usaha restorasi sama dengan usaha HPH atau HTI sehingga mereka menanyakan setoran untuk pendapatan asli daerah. Pemda, kata Dody, tak paham keuntungan mengonservasi gajah dan lebih senang melayani perusahaan sawit yang memberi pajak besar.

PT ABT dibentuk oleh konsorsium tiga lembaga swadaya masyarakat, antara lain WWF, yang mengajukan izin restorasi untuk menjaga kawasan penyangga dan memulihkan habitat hutan yang menjadi koridor satwa langka Sumatera: harimau, gajah, macan, hingga tapir. Pendanaannya berasal dari lembaga donor internasional, seperti Yayasan Rockefeller, Leonardo di Caprio Foundation, Bank Pembangunan Jerman.

Karena digolongkan sebagai unit usaha, dalam proposal pengajuan izin, pemerintah mewajibkan ABT mencantumkan perencanaan keuntungan. “Karena syarat, kami cantumkan,” kata Dody. Faktanya, uang donor habis untuk biaya operasional menyelesaikan konflik sosial—menurut Sarifuddin seharusnya tanggung jawab pemerintah menyelesaikannya. Sebanyak 35 persen anggaran PT ABT tandas untuk biaya pengamanan kawasan. Padahal kegiatan utama restorasi adalah memulihkan ekosistem rusak, bukan menyelesaikan konflik di dalamnya.

Sementara argo tagihan menyetor pendapatan kepada negara jalan begitu izin usahanya terbit.  Ada iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, juga pajak bumi dan bangunan, yang menjadi kewajiban tiap perusahaan. Tarifnya sama dengan setoran perusahaan jasa lainnya yang sudah berorientasi keuntungan. Untuk menyiasatinya, PT ABT kini mulai menjalankan bisnis hasil hutan non-kayu seperti budidaya vanili, madu, bambu, hingga propolis. “Memang ini tantangan bisnis restorasi,” katanya.

Sugeng Irianto dari PT Global Alam Nusantara menyebut restorasi seperti bayi baru lahir. Masih berjalan merangkak karena aturan-aturan yang menaunginya belum sinkron dan sempurna. “Perusahaan restorasi tidak business oriented karena ada kerja sosial memulihkan kawasan hutan yang rusak,” kata Sugeng yang mendapat izin 2014 di Riau.

Karena itu dalam satu dekade ini para pelaku restorasi menyebut usaha mereka masih “bakar duit” karena terus menerus berinvestasi memulihkan kawasan rusak sebelum memulai bisnis non kayu seperti madu, rotan, bambu, atau ekowisata yang tak seseksi dan semudah menebang kayu. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang sejak awal berorientasi bisnis dari kawasan hutan, seperti PT Rimba Makmur Utama (RMU), PT Rimba Raya Conservation (RRC), atau PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari (EKL).

Areal hutan gambut konsesi PT Rimba Makmur Utama di Kalimantan Tengah, Juli 2019.

Sejak mengajukan izin pada 2008, PT Rimba Makmur mengincar bisnis jasa lingkungan karbon dari ekosistem gambut di Kabupaten Katingan dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Isu pemanasan global yang menghangat di dunia membuat jual-beli karbon menjadi sarana menurunkan emisi.

Sebelum sampai pada keseimbangan hayati kawasan gambut, PT Rimba harus melindunginya dengan menjaga area konsesinya dari pembalakan liar, perambahan, hingga kebakaran lahan. Semua itu butuh dana tak sedikit. “Lima tahun ini masih investasi terus,” kata Direktur Perencanaan RMU Syamsul Budiman.

Investasi menjaga kawasan membengkak, karena selain rusak, kawasan restorasi umumnya telah dirambah masyarakat sekitar hutan ketika kawasan itu tak bertuan—setelah ditinggal perusahaan HPH dan izin restorasinya belum terbit. Mereka membangun perkebunan dan mengambil kayunya dari kawasan hutan.

Ketika perusahaan restorasi masuk ke sana, masyarakat menduga status perusahaan sama dengan HPH. Akibatnya mereka menuntut jatah setoran per kubik kayu yang dipanen HPH. “Ada juga yang menyangka perusahaan restorasi sama dengan perusahaan sawit yang punya skema plasma,” kata Syamsul. “Untuk meluruskan pemahaman itu perlu sosialisasi yang menyedot dana tak sedikit.”

Masalah lain, seperti disebut Sugeng Irianto, adalah aturan-aturan usaha restorasi yang belum punya payung hukum, seperti usaha karbon yang menjadi tujuan PT Rimba Makmur meminta izin memulihkan gambut di Kalimantan Tengah itu. Dari 16 perusahaan, setidaknya tiga perusahaan masuk dalam kategori mengincar peluang bisnis, tak semata melakukan konservasi habitat.

Kategori dan pemilahan usaha restorasi dibuat Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan karena ada urusan pajak dan setoran pendapatan negara. Ada empat kategori: tujuan konservasi seperti PT ABT, PT REKI, dan PT Restorasi Habitat Orangutan Indonesia; RMU, RRC, dan EKL masuk kategori bisnis; ada juga yang memanfaatkan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan seperti Adaro Group melalui PT Alam Sukses Lestari dan Sipef Group; dan kelompok “menyelamatkan aset sendiri” seperti empat perusahaan di bawah Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Asia Pulp and Paper.

Penamaan “menyelamatkan aset sendiri” ini diprotes oleh perusahaan-perusahaan dalam kategori itu. Kepala Operasional PT Karawang Ekawana Nugraha Urip Wiharjo, anak usaha APP Group, yang merestorasi 8.300 hektare hutan rawa di Ogan Kemering Ilir, Sumatera Selatan, menampik kategori ini. “Faktanya kami merestorasi kawasan bekas HPH PT Jaya Sentosa,” kata dia.

PT Jaya, kata Urip, bukan bagian dari APP Group. Sehingga, menurut dia, tidak pas jika mereka dikategorikan usaha restorasi dengan tujuan menyelamatkan aset sendiri. Menurut Urip, PT KEN mengajukan izin restorasi di rawa yang tergenang sedalam 30 sentimeter untuk menyuplai sumber air industri kertas PT Sinar Mas tak jauh dari sana. Tujuan ini gagal karena mereka tak bisa membuat bangunan di atas rawa yang becek.

Menurut Sarifuddin, penamaan “menyelamatkan aset sendiri” itu merujuk pada upaya restorasi mencegah bencana yang bisa mengganggu bisnis induk perusahaan. Restorasi Ekosistem Riau, kata Sarif, sejenis menyelamatkan aset sendiri oleh RAPP Group dari ancaman kebakaran lahan di sekitar wilayah operasi mereka. Anak-anak usaha RAPP lalu melakukan restorasi di kawasan sekitar itu agar induk bisnis mereka tak terganggu api.

Direktur Hubungan Eksternal Restorasi Ekosistem Riau Nyoman Iswanayoga mengatakan empat perusahaan di bawah RAPP tak menargetkan mendapat keuntungan dari restorasi ekosistem yang mereka lakukan. “Kami merestorasi karena kawasan itu rusak berat,” katanya. Meski tak setuju dengan istilah pemerintah atas usaha konservasinya, Nyoman memilih menerimanya.

Petugas memadamkan api di lahan gambut areal konsesi PT Rimba Makmur Utama di Kalimantan Tengah, Juli 2019.

Di luar centang-perenang soal skema restorasi, konsep mengelola hutan produksi ini telah memasuki fase ketiga. Menurut Ketua Kelompok Peneliti Silvikultur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Inovasi Ika Heriansyah, fase pertama adalah merumuskan restorasi hanya sebagai usaha konservasi di hutan produksi. Fase kedua masa ketika pemerintah memersepsikan restorasi sebagai periode “jeda tebang”. “Kayu menjadi hasil akhir dalam restorasi,” katanya.

Menurut Ika, konsep ini tak ubahnya menganggap kayu sebagai hadiah kepada pemegang izin restorasi setelah mereka bisa memulihkan ekosistem kawasan konsesinya. Cara pandang ini justru melanggengkan paradigma hutan produksi sebagai kawasan yang menghasilkan kayu, bukan restorasi untuk multiproduk. “Sehingga restorasi dianggap hanya cabang dari pengelolaan berbasis hutan alam,” kata dia.

Kini, paradigma itu mulai berubah. Menurut Ika, restorasi sedang menuju pada fase ketiga, di mana pemerintah mulai mengubah paradigma dengan cara pandang baru bahwa hutan menghasilkan banyak produk yang bisa digarap untuk tujuan ekonomi, sosial, dan ekologi secara paralel. Nilai ekonomi hutan tak hanya datang dari tegakan pohon.

Sarifuddin setuju. Menurut dia, konsep ideal restorasi adalah meningkatkan produktivitas hutan produksi sesuai tipe ekosistemnya semula. Produktivitas itu diukur dari keseimbangan produktivitas ekonomi, sosial, dan ekologi. Menurut dia, hingga kini belum satu pun perusahaan restorasi mencapai keseimbangan yang ideal tersebut. “Masih mencari bentuk,” kata dia. “Belum terlihat akan mengarah ke mana.”

Kusnadi, Kepala Sub-Direktorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan, mengatakan bahwa restorasi ekosistem sejauh ini baru ada di Kalimantan dan Sumatera. Papua, Sulawesi, dan Maluku, yang hutan dan gambutnya juga terdegradasi praktik HPH, belum ada yang merestorasinya. “Investor belum tertarik karena yang sedang berjalan belum menguntungkan,” kata dia.

Kontributor: Dewi Rahayu Purwa Ningrum, Fairuz Ghaisani, Siti Sadida Hafsyah

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain