Laporan Utama | Agustus-Oktober 2016

Wisata di Hutan Produksi

Ekowisata menjadi cara baru mengelola dan memanfaatkan hutan produksi yang tak lagi mengandalkan kayu. Belum ada model ideal dan perlu dukungan infrastruktur.

Fitri Andriani

Alumni Fakultas Kehutanan IPB, kontributor lepas, dan wirausahawan produk ramah lingkungan.

DENGAN kapal motor berdaya 200 paarden kracht (tenaga 200 kuda setara 147 kilowatt), hanya butuh 1 jam 15 menit dari pelabuhan Rasau untuk sampai di camp PT Kandelia Alam. Pemilik konsesi hutan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, ini mengelola 18.130 hektare mangrove yang pelan-pelan sedang dijadikan ekowisata.

Dari Bandar Udara Internasional Supadio di Pontianak ke Rasau Jaya hanya satu jam jalan darat. Pemerintah Kubu Raya mempromosikan wisata mangrove ini sejak 2015 bekerja sama dengan WWF Indonesia, PT Bina Silva, dan PT Ekosistem Khatulistiwa Lestari, dengan dukungan IDH The Sustainable Trade Initiative dari Belanda.

Harian Kompas menyebutnya “hutan mangrove terbaik se-Asia Tenggara”. Soalnya, dari 60 jenis mangrove di Indonesia, 40 jenis di antaranya ada di hutan bakau Kubu Raya ini. “Dan di sini ada jenis mangrove Kandelia candel yang sangat langka,” kata Fairus Mulia, Direktur Utama PT Kandelia Alam, bulan lalu.

Kandelia candel adalah mangrove yang berbunga putih saat mekar. Tingginya bisa sampai 10 meter. Mangrove dari famili Rhizophoraceae ini merupakan spesies asli pantai-pantai Asia Selatan, menyebar ke India lalu ke Kalimantan. Menurut Fairus, jenis Kandelia di Kubu Raya merupakan mangrove yang tersisa di dunia.

Mangrove di Kubu Raya berfungsi menahan abrasi air laut dan angin sehingga masyarakat pesisirnya terlindungi. Selain 40 jenis bakau, menurut Fairus, di hutan ini ditemukan habitat langka semacam bekantan (Nasalis larvatus) yang merupakan hewan endemik Borneo, pesut (Irawadi dolphin), berang-berang, dan 60 jenis burung langka, seperti trinil dan burung madu.

20180905223706.jpg

Menurut Fairus, kuliner di Kandelia juga beragam. Kepiting, kerang, dan udangnya besar dan lezat. Sehingga mereka yang berkunjung ke sini tak sekadar menikmati alam dan keanekaragaman hayati yang diabadikan dalam keindahan fotografi, para pengunjung sekaligus bisa menikmati keragaman makanan laut.

Meski sudah terkenal di kalangan turis lokal dan internasional, PT Kandelia belum memberikan nama pada ekowisata ini. Fairus bahkan belum mencatat secara resmi turis yang pernah berkunjung ke sana. Padahal Duta Besar Amerika Serikat Robert Orris Blake Jr. pernah berkunjung beberapa bulan lalu. “Yang berkunjung hanya bersifat pertemanan saja,” kata alumni Fakultas Kehutanan IPB angkatan 13 ini.

 Untuk meresmikan ekowisata mangrove ini, kata Fairus, perusahaannya perlu merevisi Rencana Kerja Usaha berjangka sepuluh tahun, dengan memasukkan potensi jasa lingkungan atau hasil hutan nonkayu. Pada 1 Maret 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan peraturan Nomor P.31/MenLHK/Setjend/Kum.1/3/ 2016 tentang pedoman kegiatan usaha pemanfaatan  jasa lingkungan wisata alam pada hutan produksi.

 Dengan peraturan baru ini, kata Fairus, memungkinkan perusahaan yang tadinya hanya fokus pada produksi kayu bisa juga memanfaatkan jasa lingkungan nonkayu seperti wisata alam. “Peraturan ini membuat kami lebih fleksibel memanfaatkan hutan produksi secara lestari,” katanya.

 Menurut Kepala Seksi Usaha Jasa Lingkungan Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Muladi, aturan nomor 31 itu merupakan satu-satunya beleid tentang ekowisata di hutan produksi. Sebelumnya, sektor kehutanan hanya mengatur ekowisata di hutan lindung. “Kalau hutan lindung sudah cukup banyak aturannya,” kata alumnus Fakultas Kehutanan IPB angkatan 15 ini.

 Dengan aturan baru itu, perusahaan swasta yang memiliki konsesi hutan produksi didorong membangun ekowisata seperti yang dilakukan PT Kandelia. Menurut Muladi, dengan peraturan baru itu perusahaan, baik swasta maupun perusahan negara, tak perlu mengajukan izin baru jika ingin mengadakan tur alam itu.

 Ia mencontohkan jika sebuah perusahaan hutan tanaman industri ingin mengundang perusahaan lain mengadakan objek wisata alam, hanya perlu kerjasama. Perusahaan kayu itu hanya perlu memasukkanya dalam rencana kerja yang direvisi tiap tahun dan diketahui Kementerian Lingkungan. “Untuk area nonkonvensi, seperti KPH, izinnya ke gubernur,” kata Muladi.

 Menurut Muladi, izin kepada pemerintah setempat itu juga sekaligus pemberitahuan agar pemerintah juga menyediakan sarana dan akses menuju ke tempat ekowisata itu. Juga sarana lain yang bisa disediakan swasta sebagai peluang bisnis, seperti penginapan dan jasa sewa transportasi. “Walaupun kalau mau menyediakan sendiri tak dilarang,” katanya.

 Itu yang dilakukan Perum Perhutani. Di Curug Cilember, Puncak, Perhutani bahkan membuka akademi pariwisata. Di Cilember, selain ada curug sebagai wisata alam, juga ada penangkaran kupu-kupu, area kemping, dan cottage-cottage yang bisa disewa. “Dalam mengembangkan ekowisata kami sudah memulainya sejak 1990-an dan mulai serius pada 2006,” kata Lies Bahunta, Kepala Biro Analisa dan Rencana Bisnis, Wisata, dan Agribisnis Perhutani. “Ini sektor yang paling cepat memberikan pendapatan.”

Peraturan baru bagi usaha hutan produksi itu merupakan kelanjutan program pemerintah mendorong kian maraknya ekowisata. Program ini, meski gaungnya dimulai sejak Undang-Undang Pariwisata diberlakukan pada 2009, baru digagas di bidang kehutanan pada 2012. Ekowisata kian menemukan muaranya ketika pemerintahan Joko Widodo menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

 Isu ekoturisme sendiri sudah muncul sejak awal 1980. Kamus Oxford memasukkan kata “ecotourism” mulai pada 1982, setelah istilah “ecotour” mulai dipakai sejak 1973. Ekoturisme mulai didorong seiring kian masifnya eksploitasi hutan untuk menumbuhkan ekonomi. Akibatnya orang punya uang untuk jalan-jalan. Ekoturisme adalah resultante dan penyeimbang dari pemanfaatan hutan dengan upaya melestarikannya.

 Menurut Muladi, ekowisata di hutan lindung bukan barang baru karena tujuannya memang konservasi. Selain aturannya banyak, regulasinya juga ketat karena menyangkut pelestarian alam. “Hutan produksi ini lebih longgar,” kata dia.

Bergabungnya Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan paradigma baru dalam pengelolaan hutan, terutama hutan produksi. Pemanfaatan kayu, kata Muladi, selama ini hanya mencapai lima persen saja. Potensi sebuah hutan 95 persen sisanya justru dari nonkayu, berupa wisata dan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon. “Penggabungan dua kementerian itu membuat birokrasi juga jadi terpangkas,” kata dia. “Tak perlu Amdal, cukup izin upaya pemanfaatan lingkungan.”

 Soalnya, dalam ekowisata juga tercakup tujuan pendidikan. Menurut Deklarasi Quebec, 2002, ada lima kriteria sebuah wisata dikategorikan ekowisata yakni: produk berbasis alam, terdapat manajemen dampak lingkungan, memiliki unsur pendidikan lingkungan, ada kontribusi kepada konservasi, dan konstribusi bagi masyarakat.

The International Ecotourism Society mendefiniskan ekowisata sebagai “perjalanan bertanggung jawab ke daerah alam dengan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal”. “Jadi bila tak melibatkan dan bersinggungan dengan kebudayaan masyarakat lokal, sebuah objek wisata tak bisa digolongkan dalam usaha ekowisata,” kata Lisman Sumardjani, konsultan senior di Flora Mundial Fondation.

 Karena itu Lisman menerbitkan buku Pengantar Ekowisata. Di dalamnya membedah ihwal potensi bisnis ekowisata yang bisa dimasuki para pengusaha kehutanan, selain kayu. Menurut dia, ekowisata di hutan produksi masih asing di kalangan pengusaha, kecuali Perhutani karena sudah lama mengembangkannya.

 Dalam buku itu Lisman memberi panduan soal kemungkinan-kemungkinan dan persiapan memasuki bisnis ini, sejak peluang, modal, hingga keuntungan yang mungkin diperoleh, dan perkiraan modal itu kembali. “Soalnya ekowisata itu kegiatan pengelolaan hutan sesungguhnya,” katanya.

 
Dengan pengetahuannya itu, Lisman bergabung dengan teman sekelasnya di Fakultas Kehutanan, Fairus Mulia, menyiapkan wisata mangrove di Kubu Raya. Menurut dia, Kandelia contoh bagus pengelolaan ekowisata di hutan produksi. Lokasinya hanya empat jam dari Jakarta dan Singapura via Pontianak. Ekowisatanya juga lengkap: laut, hutan, mangrove, burung, kilang, masyarakat adat, hingga kuliner.

 Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, Lisman menargetkan wisata mangrove menjadi ikon baru wisata Kalimantan Barat. Turis Singapura bisa datang langsung ke lokasi dengan pesawat ampibi atau melalui Bandara Supadio, tanpa melalui jalan darat, yang perlu pembangunan infrastruktur yang mahal. “Dari Kandelia bisa langsung ke Danau Sentarum,” katanya.

 Soalnya, kata Fairus, dari survei ke beberapa turis yang pernah berkunjung ke Kandelia mereka ingin infrastruktur dari Bandara Supadio ke Rasau Jaya belum terlalu mulus. “Ini krusial untuk dibenahi,” katanya.

Koneksivitas antara sektor memang masih menjadi masalah. Menurut Bambang Supriyanto, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Kementrian Lingkungan, Indonesia sangat kaya dengan destinasi wisata karena alam dan budayanya yang unik. “Keunggulan itu tak maksimal karena destinasi alam dan budaya tak konek,” kata dia.

Wisata alam, budaya, dan artifisial tak menyatu dalam ekowisata. Selain itu dua faktor lain yang menunjang ekowisata—infrastruktur dan promosi—belum terlalu menunjang sektor ini. Bambang mengatakan tol laut adalah konsep bagus mengintegrasikan wisata yang terserak itu. “Juga promosi sebagai kekuatan berpengaruh untuk objek wisata,” kata dia.

Promosi ekowisata Perhutani memakai pelbagai media komunikasi: iklan majalah, brosur, leaflet, serta ikut pameran wisata di dalam dan luar negeri. “Juga penyebaran melalui web di javaecotourism.com,” kata Lies. Pada 2012, setelah Festival Kawah Putih II, ekowisata Ciwidey mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat.

Pada 2015, jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek-objek ekowisata yang dikelola Perhutani mencapai 4.534.556 turis lokal dan 100 ribu turis asing. Masalahnya, wisatawan itu tak bisa dibedakan jumlahnya di tiap tempat karena tiketnya sama untuk semua objek wisata. “Soal lain yang belum tuntas adalah sumber daya pariwisata yang masih terbatas,” kata Lies.

Indonesia sangat kaya dengan potensi wisata. Ruang udara, darat, dan laut yang beragam dan unik membuat nusantara dijuluki zamrud khatulistiwa. Internet dan media sosial yang fenomenal dalam dekade ini, juga hasrat jalan-jalan telah menjadi prestise, seharusnya ikut membantu mengembangkan sektor ini.

Fahmi Alby berkontribusi dalam laporan ini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain