Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|04 September 2021

Dua Pendekatan Mengelola Sumber Daya Alam

Pendekatan mengelola sumber daya alam menurut Rektor IPB University Arif Satria. Apa saja?

MENGELOLA sumber daya alam selalu berujung pada dua kepentingan yang ekstrem dan tarik-menarik: kepentingan ekonomi dan lingkungan. Sejarah telah menunjukkan, jika fokus mengelola sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dengan harapan meneteskan kesejahteraan, hasilnya krisis iklim karena lingkungan menjadi rusak.

Menurut Rektor IPB University Arif Satria, dua kepentingan itu kini telah dijawab oleh satu solusi, yakni menyeimbangkan keduanya. Jalan ketiga ini telah diakui secara keilmuan sebagai strategi mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan sekaligus mencegah dampak buruk krisis iklim.

Berbicara dalam peluncuran buku karya Hariadi Kartodihardjo, guru besar IPB, berjudul “Dosa dan Masa Depan Planet Kita”, Arif mengatakan bahwa ekonomi sebagai gas yang mempercepat kemajuan, akan tertahan oleh rem dalam proteksi lingkungan. “Modernisasi ekologi ini semakin berkembang sebagai kompromi antara rasionalitas ekonomi dan ekologi, rem dan gas menjadi seimbang,” kata dia pada 4 September 2021.

Untuk menyeimbangkannya perlu inovasi. Ia mencontohkan tentang inovasi IPB yang telah memodifikasi prediksi kebakaran hutan enam bulan sebelumnya sehingga pencegahan bisa dilakukan sejak dini. Menurut Arif, tantangan universitas adalah menciptakan inovasi secara saintifik agar "gas dan rem" tadi menjadi seimbang.

Pendekatan kedua dalam mengelola sumber daya alam yang juga penting, menurut Arif Satria, adalah ekologi politik (political ecology). Dalam pendekatan ini, mengelola sumber daya alam tak semata didekati secara teknis melalui teknologi atau ekonomi, tapi juga tata kelola. Pendekatan ini membutuhkan analisis relasi aktor: negara, pasar, masyarakat, bahkan media massa.

Di era demokrasi, manajemen sumber daya alam tak lepas dari hubungan-hubungan aktor ini. Di alam keterbukaan, masyarakat sipil tak sekuat negara atau pasar. Begitu juga sebaliknya. Maka manajemen sumber daya alam lestari mesti mengakomodasi ketiganya.

Hubungan antar aktor dalam mengelola sumber daya alam tersimpul dalam konstitusi dan kebijakan. Keterbukaan menuntut kepentingan para aktor tadi sama peluangnya sehingga kontribusi ketiganya selalu menjadi pertimbangan. “Karena itu penting soal leadership, kepemimpinan,” kata Arif. “Sistem yang efektif tak bisa menjawab persoalan sumber daya alam tanpa leadership.”

Di negara-negara maju, kata Arif, leadership surut karena sistemnya kuat. Di Jepang, pergantian perdana menteri bisa terjadi dalam waktu 2-3 bulan. Tapi perubahan politik dan rebutan posisi itu nyaris tak berpengaruh kepada sektor ekonomi dan sosial karena sistem tata negaranya sudah mapan.

Di atas semua itu, prinsip utama manajemen sumber daya alam adalah keadilan. Dengan demokrasi, keadilan bisa mungkin karena tak ada aktor yang paling kuat. Kelas menengah atas atau pasar tak banyak mengambil manfaat dan keuntungan karena ada distribusinya tersebar secara merata. Kelas menengah dan bawah juga tak menanggung biaya terlalu banyak, berupa biaya eksternalitas dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena turut menikmati manfaat manajemen sumber daya alam.

Agar peran setiap aktor itu seimbang, Arif mendorong peran masyarakat sipil agar kekuatan negara dan pasar serta manfaat publik tetap tersebar merata. Para ilmuan di kampus seperti Profesor Hariadi punya peran penting dalam memberikan panduan mendorong sistem yang kuat, sehingga tak ada aktor yang dominan menikmati manfaat manajemen sumber daya alam.

Menurut Arif, dalam tata kelola ada selalu tarik menarik antara aktor dan sistem yang kuat. Aktor yang kuat akan merusak sistem dan mencederai tujuan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari.

Ia mencontohkan mangrove. Hutan bakau ini punya nilai manfaat besar dalam ekonomi bagi masyarakat. Namun, jika manajemennya tak lestari karena sistemnya rapuh, pengelolaannya akan menyingkirkan masyarakat kecil dan merusaknya. Padahal mangrove memiliki kemampuan lima kali menyerap karbon dibanding hutan dataran tinggi.

Dengan luas hutan mangrove Indonesia 3 juta hektare, pelepasan emisi karbon bisa dicegah 190 juta ton setara CO2. Karena itu, jika kita bisa mencegah laju deforestasi mangrove akan berkontribusi sebesar 25% mitigasi krisis iklim dalam hal mengurangi emisi karbon menjadi gas rumah kaca penyebab pemanasan global.

Arif menyambut baik ilmuan seperti Hariadi Kartodihardjo membukukan pemikiran sebagai jejak intelektual untuk menjadi suluh bagi mengelola sumber daya alam di Indonesia yang adil dan lestari. “Jika fotografi itu dokumentasi peristiwa, status Facebook dokumentasi perasaan, buku adalah dokumentasi pemikiran yang bisa memberikan dampak pada perubahan,” kata Arif Satria. 

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.


Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Bagikan

Komentar

Artikel Lain