Surat dari Darmaga | 27 April 2020

Dilema Etis dalam Kebijakan Publik

Keputusan politis acap dihadapkan pada dilema: keadaan yang hanya menyediakan dua pilihan baik atau dua pilihan buruk. Pandemi virus corona contohnya nyata dilema. Bagaimana cara mengatasinya?

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

SIAPA pun yang bekerja dan menjadi bagian dari sebuah proses sosial-politik akan menghadapi tantangan etis. Masalah etika dalam praktik kerja sosial-politik menjadi relevan, mendesak, atau menantang dibahas karena muncul dalam bentuk dilema. Dalam dilema, kita harus memilih di antara beberapa alternatif yang “sama-sama memuaskan atau sama-sama tidak memuaskan”, “sama-sama baik atau sama-sama buruk”.

Ranah pekerja sosial-politik melibatkan individu dan masyarakat dalam prosesnya, mempengaruhi agenda kebijakan dan pengambilan keputusan, memegang posisi profesional dan politik, terlibat dalam kampanye pemilihan, ataupun mencari dan memegang jabatan terpilih. Dalam hal ini lembaga seperti perguruan tinggi juga bisa terlibat dalam lingkungan dilema etis. Bentuknya bisa berupa konflik kepentingan.

Misalnya, ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa sumber pendanaan dan kepentingan finansial peneliti bisa mempengaruhi hasil penelitian. Akibat konflik kepentingan itu peneliti dan/atau lembaga penjamin keuangannya—biasanya perusahaan swasta—mempertaruhkan diri membuat keputusan dan cenderung membiaskan kesimpulan hasil penelitian. Perusahaan cenderung mempengaruhi hasil penelitian agar menguntungkan mereka.

Dalam hal tertentu, perusahaan bisa memutuskan tidak mempublikasikan data yang tidak menguntungkan. Dalam kasus ekstrem, peneliti atau perusahaan bahkan bisa membuat atau memalsukan data agar hasilnya menguntungkan kepentingan mereka (Resnik, 2015).

Dalam beberapa kasus, dilema muncul ketika kita kekurangan waktu untuk merefleksikan secara serius pilihan kita di antara alternatif-alternatif yang tersedia. Dalam kasus lain, dilema terjadi ketika kita merasa terpaksa memilih antara kode etik dengan menjalankan “kebijakan” yang bertentangan dengannya, atau ketika kita dihadapkan pada dua standar atau nilai etika berbeda dan bertentangan. Ketika menghadapi dilema seperti itu, kita harus membuat keputusan sulit tentang apakah dan bagaimana maju dengan satu tindakan atau bentuk yang lain.

Dari pengalaman saya, keputusan etis yang sulit sering kali muncul secara subyektif dan tergantung pada konteks spesifik di mana dilema itu muncul. Jarang ada dilema dalam advokasi atau pengambilan keputusan yang “jelas urusan etis atau jelas bukan urusan etis”. Untuk itu, pada umumnya tidak ada jawaban yang benar melainkan hanya pilihan, dan kita bertanggung jawab atas dan harus hidup dengan keputusan atau pilihan yang kita buat itu.

Contoh dilema etika umum yang mungkin dihadapi pekerja sosial-politik yang memerlukan keputusan etis: pertama, bagaimana menyeimbangkan antara “tujuan” versus “cara” untuk mencapai tujuan tersebut, terutama apabila setiap pilihan cara itu bisa mengesampingkan kelompok tertentu untuk mewujudkan keadilan sosial.

Kedua, bagaimana mengatasi persaingan klaim oleh berbagai kelompok atas sumber daya yang terbatas. Ketiga, bagaimana memastikan cara mempertahankan posisi kita, dengan tetap memperhatikan partisipasi dukungan secara berarti dari para kolega. Keempat, bagaimana Anda mewujudkan kebijakan dalam jangka pendek sementara keputusan itu akan menghambat keberlanjutan kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

Walaupun kode etik sering kali sudah dirancang untuk berfungsi sebagai “pedoman” bagi pekerja sosial-politik dalam menavigasi dilema etis, tetap saja mereka ragu merujuknya. Shannon R. Lane dan Suzanne Pritzker dalam “Political Social Work: Using Power to Create Social Change” (2018) menganjurkan kita mendiskusikan dan merenungkan dilema itu dengan rekan dekat, penyelia, atau mentor, untuk mengadopsi proses pengambilan keputusan etis yang harus kita lakukan.

Kedua penulis menjadi pekerja sosial-politik selama lebih dari satu dekade di Senat Amerika Serikat dan menjadi bagian dari profesi yang berkomitmen menciptakan lingkungan kebijakan yang lebih mudah diakses dan inklusif. Mereka mempunyai komitmen atas kekuatan politik dalam menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan adil.

Banyak tantangan yang mungkin kita hadapi dalam pekerjaan sosial politik—bahkan di semua arena praktik kerja sosial—tidak punya jawaban yang mudah. Dari pengalaman saya, ketika akan memutuskan sebuah dilema sering kali muncul dua pendapat yang sama-sama masuk akal. Hal itu berarti bahwa sering tersedia lebih dari satu cara yang tepat untuk menangani dilema etika. Jadi, yang paling penting adalah kita mendekati dilema itu dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, menggunakan pemikiran kritis untuk mempertimbangkan alternatif.

Untuk itu, bentuk-bentuk tindakan kita semestinya lahir dari perpaduan antara implementasi etis, hasrat kegunaan bagi kepentingan masyarakat luas, maupun strategi serta alat yang efektif untuk menggerakkan pegangan etika tersebut sebagai suatu bentuk tindakan. Perpaduan itulah yang diharapkan menjadi landasan bagi upaya untuk mempengaruhi, membentuk, maupun menjalankan kebijakan publik.

Contoh nyata dilema adalah penanganan wabah virus corona covid-19. Pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal penyebaran virus ini, apada Februari 2020, agaknya melihat pandemi ini sebagai problema sehingga ia memilih memberikan diskon pesawat, menyediakan dana antuk promosi, diskon pelbagai penunjang pariwisata ketika beberapa negara justru melakukan restriksi wilayah. Jokowi mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang wabah.

Ketika wabah benar-benar sampai Indonesia, problema itu berubah menjadi dilema. Jokowi tak lagi punya pilihan antara menyelamatkan ekonomi atau nyawa manusia. Ia harus melakukan kebijakan yang fokus pada satu hal: mencegah korban jatuh lebih banyak. Ia dihadapkan pada pelbagai pilihan kebijakan untuk itu: lockdown total seperti banyak negara lain, karantina wilayah sebagian, atau bahkan pilihan herd immunity seperti Belanda.

Pelbagai pilihan itu sama-sama buruk atau sama-sama baik. Sama-sama buruk karena kebijakan apa pun yang dipilih pasti menimbulkan dampak. Pembatasan sosial berskala besar mungkin bisa mencegah penularan virus, tapi jelas akan membuat ekonomi ambruk. Karantina sebagian wilayah mungkin tak terlalu membuat ekonomi terpuruk, tapi penyebaran virus bisa jadi kian tak terkendali.

Tak ada pilihan yang paling menguntungkan dalam keadaan krisis. Tapi satu yang jelas, kepentingan manusia yang harus diutamakan. Karena itu pula Jokowi memberi pengertian berbeda untuk makna “mudik” dan “pulang kampung”. Mereka yang menjadikan kota hanya tempat bekerja tentu akan pulang sebab di kota pun mereka tak bisa bekerja dan kemungkinan tak mendapat bantuan sosial akibat KTP mereka di tempat asal. Dilema memang tak mudah.

Bahkan Bill Gates, yang menulis panjang soal penanganan pandemi, menekankan pada satu hal ketika lima cara menghadapi corona yang ia anjurkan gagal: sifat manusia.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain