Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Alam Terkembang di Ranah Minang

Dukungan pemerintah daerah amat vital dalam kesuksesan sebuah hutan sosial. Bisa ditiru provinsi lain.

Rakhmat Hidayat

Anggota Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial

PERHUTANAN sosial di Ranah Minang dimulai pada awal 2010, lalu berkembang dengan sangat cepat dan meluas. Dimulai dari pengajuan Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo di Kabupaten Solok Selatan dan Nagari Simanau di Kabupaten Solok mendapat pengakuan resmi hutan sosial. Pemerintah daerah amat antusias dengan aktif mengajukan skema dibantu oleh pelbagai pihak yang saling mendukung.

Setelah SK pertama turun pada 2012, Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan di kabupaten membuat strategi percepatan dan perluasan “pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat nagari (PHBMN)”—istilah saat itu untuk perhutanan sosial dengan membentuk Pusat Layanan PHBMN yang menjadi cikal bakal Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Barat. Anggotanya pejabat pemerintah daerah, LSM, akademisi, komunitas nagari, lembaga adat, dan dunia usaha. Pokja ini mendorong hutan kemasyarakatan di Kenagarian Indudur, Hutan Nagari Sirukan, Sungai Buluh menjadi hutan sosial berikutnya.

Setahun kemudian, pemerintah daerah membuat peta jalan perhutanan sosial sebagai panduan dan arahan pengembangan PHBMN disusul menyusun rencana indikatif spasial pengembangan PHBMN yang kemudian berubah menjadi Peta Indikatif Areal Perhutaan Sosial (PIAPS). Gubernur Sumatera Barat menargetkan 500.000 hektare kawasan hutan negara, 30% dari luas hutan lindung dan hutan produksi di Sumatera Barat, harus dikelola masyarakat nagari. Selain itu juga pada saat yang bersamaan disusun strategi program dan kegiatan pendukung untuk memastikan target itu tercapai, di antaranya dengan mendorong lahirnya pusat layanan, salah satunya, di Kabupaten Pasaman.

Semangat pemerintah makin bergairah dan inovatif. Pada 2014, pemerintah provinsi dan pemerintah 13 mengimplementasikan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan lewat hutan sosial. PT Semen Padang terlibat dalam skema ini, juga lembaga donor, universitas, dan KLHK. Kesepahaman terus dibangun melalui sosialisasi dan koordinasi hingga akhirnya hutan sosial masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Barat sebagai basis lokasi pembangunan. Saat ini Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah izin dan luasan perhutanan sosial terbanyak di Indonesia.

Kunci sukses Sumatera Barat adalah menempatkan penyuluhan kehutanan sebagai primadona proses pembangunan kehutanan terutama dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan hutan nagari atau hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat. Sebab para penyuluh yang sehari-hari berada di tapak serta berkomunikasi langsung dengan masyarakat, sehingga pemahaman terhadap skema perhutanan sosial akan menjadi akselerator pembangunan sektor kehutanan.

Selain Sumatera Barat, provinsi yang menempuh cara serupa dengan memasukkan hutan sosial dalam RPJMD adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah pusat mengimplementasikan inisiatif Kerja Bareng Jemput Bola (Jareng Jebol).

Sebagai anggota Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial yang acap menjadi pendamping masyarakat dalam mengajukan dan mengelola hutan sosial, acap timbul pertanyaan bagaimana mengembangkan pengelolaan perhutanan sosial secara optimal sehingga bisa bermanfaat bukan hanya secara ekologi, tapi juga secara ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat?

Potensi sumber daya alam di wilayah perhutanan sosial Sumatera Barat sangat beragam, mulai hasil hutan bukan kayu, potensi air untuk sumber energi, air minum, irigasi serta perikanan, potensi ekowisata, peternakan. Selain potensi sumber daya alam, terdapat juga modal sosial yang sudah terbangun dan bisa dikembangkan di masyarakat seperti aturan adat, kelembagaan pengelola, kelembagaan keuangan mikro serta pengalaman mengelola hasil hutan bukan kayu.

Dukungan yang sangat serius dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten melalui kebijakan dan anggaran, masih perlu dukungan para pihak, karena saat ini sudah lebih dari 200 izin yang diberikan pada wilayah seluas sekitar 250.000 hektare yang tersebar di semua Kabupaten/Kota dan terus berproses menuju 500.000 hektare.

Kolaborasi antara kementerian dan lembaga menjadi salah satu kunci memaksimalkan manfaat perhutanan sosial secara hakiki, karena saat ini beberapa Kementerian juga punya program yang bisa sinergi dengan Perhutanan Sosial, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif.

Dari pengalaman terlibat membangun hutan sosial di Sumatera Barat, ada beberapa hal yang saya catat:

  1. Pengembangan perhutanan sosial memerlukan dukungan kemauan politik kuat dari para pihak, baik dari Kementerian LHK maupun pemerintah daerah (Gubernur, Bupati dan masyarakat lokal),
  2. Dukungan kemauan politik mesti disertai mekanisme kontrol dan monitoring evaluasi yang kuat, dengan menyertakan sistem insentif dan disinsentif,
  3. Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan hutan sosial diperlukan peta jalan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Peta jalan inilah yang akan menjadi pedoman pengembangan secara berkelanjutan,
  4. Pengembangan hutan sosial menghadapi persoalan yang kompleks: di satu sisi modal sosial yang ada sangat terbatas, di sisi lain kawasan hutan yang tersedia cenderung terbuka akses,
  5. Pengembangan hutan sosial memerlukan sistem layanan yang kreatif, cermat dan terpadu, tetapi mudah dan sederhana, baik terkait dengan perizinan, perencanaan, pengembangan usaha maupun tata niaga hasil hutan,
  6. Kepastian fasilitasi dan pendampingan yang terstruktur, terorganisir menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan hutan sosial,
  7. Internalisasi perhutanan sosial ke dalam sistem Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait zona dan areal kerja,
  8. Sinkronisasi kebijakan di sektor kehutanan maupun dengan berbagai sektor non kehutanan, dan
  9. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha pasca izin menjadi tahap penting yang perlu perhatian serius mengingat keberlanjutan dan kesinambungan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Sumatera Barat bisa menjadi salah satu rujukan untuk pengembangan perhutanan di provinsi lainnya dengan mengadopsi karakter di masing-masing wilayah. Yang pasti, saat pemerintah gaerah merasakan manfaat langsung dari perhutanan sosial maka dengan kesadaran penuh mereka akan menyiapkan berbagai infrastruktur (kebijakan, anggaran, pembinaan, akses modal dan pasar) untuk tercapainya masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang sejahtera dan sumber daya hutan tetap terpelihara.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.