Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Alam Terkembang di Ranah Minang

Dukungan pemerintah daerah amat vital dalam kesuksesan sebuah hutan sosial. Bisa ditiru provinsi lain.

Rakhmat Hidayat

Bekerja di World Resources Institute. Anggota Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial

PERHUTANAN sosial di Ranah Minang dimulai pada awal 2010, lalu berkembang dengan sangat cepat dan meluas. Dimulai dari pengajuan Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo di Kabupaten Solok Selatan dan Nagari Simanau di Kabupaten Solok mendapat pengakuan resmi hutan sosial. Pemerintah daerah amat antusias dengan aktif mengajukan skema dibantu oleh pelbagai pihak yang saling mendukung.

Setelah SK pertama turun pada 2012, Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan di kabupaten membuat strategi percepatan dan perluasan “pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat nagari (PHBMN)”—istilah saat itu untuk perhutanan sosial dengan membentuk Pusat Layanan PHBMN yang menjadi cikal bakal Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Sumatera Barat. Anggotanya pejabat pemerintah daerah, LSM, akademisi, komunitas nagari, lembaga adat, dan dunia usaha. Pokja ini mendorong hutan kemasyarakatan di Kenagarian Indudur, Hutan Nagari Sirukan, Sungai Buluh menjadi hutan sosial berikutnya.

Setahun kemudian, pemerintah daerah membuat peta jalan perhutanan sosial sebagai panduan dan arahan pengembangan PHBMN disusul menyusun rencana indikatif spasial pengembangan PHBMN yang kemudian berubah menjadi Peta Indikatif Areal Perhutaan Sosial (PIAPS). Gubernur Sumatera Barat menargetkan 500.000 hektare kawasan hutan negara, 30% dari luas hutan lindung dan hutan produksi di Sumatera Barat, harus dikelola masyarakat nagari. Selain itu juga pada saat yang bersamaan disusun strategi program dan kegiatan pendukung untuk memastikan target itu tercapai, di antaranya dengan mendorong lahirnya pusat layanan, salah satunya, di Kabupaten Pasaman.

Semangat pemerintah makin bergairah dan inovatif. Pada 2014, pemerintah provinsi dan pemerintah 13 mengimplementasikan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan lewat hutan sosial. PT Semen Padang terlibat dalam skema ini, juga lembaga donor, universitas, dan KLHK. Kesepahaman terus dibangun melalui sosialisasi dan koordinasi hingga akhirnya hutan sosial masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Barat sebagai basis lokasi pembangunan. Saat ini Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah izin dan luasan perhutanan sosial terbanyak di Indonesia.

Kunci sukses Sumatera Barat adalah menempatkan penyuluhan kehutanan sebagai primadona proses pembangunan kehutanan terutama dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan hutan nagari atau hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat. Sebab para penyuluh yang sehari-hari berada di tapak serta berkomunikasi langsung dengan masyarakat, sehingga pemahaman terhadap skema perhutanan sosial akan menjadi akselerator pembangunan sektor kehutanan.

Selain Sumatera Barat, provinsi yang menempuh cara serupa dengan memasukkan hutan sosial dalam RPJMD adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah pusat mengimplementasikan inisiatif Kerja Bareng Jemput Bola (Jareng Jebol).

Sebagai anggota Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial yang acap menjadi pendamping masyarakat dalam mengajukan dan mengelola hutan sosial, acap timbul pertanyaan bagaimana mengembangkan pengelolaan perhutanan sosial secara optimal sehingga bisa bermanfaat bukan hanya secara ekologi, tapi juga secara ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat?

Potensi sumber daya alam di wilayah perhutanan sosial Sumatera Barat sangat beragam, mulai hasil hutan bukan kayu, potensi air untuk sumber energi, air minum, irigasi serta perikanan, potensi ekowisata, peternakan. Selain potensi sumber daya alam, terdapat juga modal sosial yang sudah terbangun dan bisa dikembangkan di masyarakat seperti aturan adat, kelembagaan pengelola, kelembagaan keuangan mikro serta pengalaman mengelola hasil hutan bukan kayu.

Dukungan yang sangat serius dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten melalui kebijakan dan anggaran, masih perlu dukungan para pihak, karena saat ini sudah lebih dari 200 izin yang diberikan pada wilayah seluas sekitar 250.000 hektare yang tersebar di semua Kabupaten/Kota dan terus berproses menuju 500.000 hektare.

Kolaborasi antara kementerian dan lembaga menjadi salah satu kunci memaksimalkan manfaat perhutanan sosial secara hakiki, karena saat ini beberapa Kementerian juga punya program yang bisa sinergi dengan Perhutanan Sosial, seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kantor Staf Presiden, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif.

Dari pengalaman terlibat membangun hutan sosial di Sumatera Barat, ada beberapa hal yang saya catat:

  1. Pengembangan perhutanan sosial memerlukan dukungan kemauan politik kuat dari para pihak, baik dari Kementerian LHK maupun pemerintah daerah (Gubernur, Bupati dan masyarakat lokal),
  2. Dukungan kemauan politik mesti disertai mekanisme kontrol dan monitoring evaluasi yang kuat, dengan menyertakan sistem insentif dan disinsentif,
  3. Untuk meningkatkan efektivitas pengembangan hutan sosial diperlukan peta jalan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Peta jalan inilah yang akan menjadi pedoman pengembangan secara berkelanjutan,
  4. Pengembangan hutan sosial menghadapi persoalan yang kompleks: di satu sisi modal sosial yang ada sangat terbatas, di sisi lain kawasan hutan yang tersedia cenderung terbuka akses,
  5. Pengembangan hutan sosial memerlukan sistem layanan yang kreatif, cermat dan terpadu, tetapi mudah dan sederhana, baik terkait dengan perizinan, perencanaan, pengembangan usaha maupun tata niaga hasil hutan,
  6. Kepastian fasilitasi dan pendampingan yang terstruktur, terorganisir menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan hutan sosial,
  7. Internalisasi perhutanan sosial ke dalam sistem Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait zona dan areal kerja,
  8. Sinkronisasi kebijakan di sektor kehutanan maupun dengan berbagai sektor non kehutanan, dan
  9. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha pasca izin menjadi tahap penting yang perlu perhatian serius mengingat keberlanjutan dan kesinambungan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Sumatera Barat bisa menjadi salah satu rujukan untuk pengembangan perhutanan di provinsi lainnya dengan mengadopsi karakter di masing-masing wilayah. Yang pasti, saat pemerintah gaerah merasakan manfaat langsung dari perhutanan sosial maka dengan kesadaran penuh mereka akan menyiapkan berbagai infrastruktur (kebijakan, anggaran, pembinaan, akses modal dan pasar) untuk tercapainya masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang sejahtera dan sumber daya hutan tetap terpelihara.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Sekretariat Bersama untuk Reforma Agraria

    Pemerintah membentuk sekretariat bersama WWF Indonesia untuk memperbaiki dan mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.