Kabar Baru | 29 September 2019

Titik Api Kebakaran Hutan Terbanyak di Kawasan Restorasi Gambut

Hutan produksi mendominasi keberadaan titik panas sebanyak 9.405: HTI 1.947 titik, HPH 1.597 titik, kawasan tidak dibebani izin 4.791 titik, dan perkebunan 1.061 titik.

Redaksi

Redaksi

MEMAKAI data pantauan satelit NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), Yayasan Auriga memetakan keberadaan titik panas (hotspot) kebakaran lahan pada 1 Agustus hingga 28 September 2019. Hasilnya, titik panas di kawasan hutan dan area penggunaan lain paling banyak berada di kesatuan hidrologis gambut.

Dengan tingkat kepercayaan pemantauan satelit lebih dari 80%, pada periode tersebut tercatat 19.853 titik panas (>80%) dari seluruh wilayah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 66% atau 13.069 titik panas berada di kawasan hutan, sementara sisanya (6.784 hotspot) berada di area penggunaan lain.

“Kebakaran hutan dan gambut tahun 2015 ternyata bukan kebakaran hebat yang terakhir,” kata Direktur Komunikasi Auriga Syahrul Fitra dalam rilis pada 29 September 2019.

Jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan lima provinsi, yang mewakili 85% dari total titik panas kebakaran hutan se-Indonesia.

Jika titik panas di dalam kawasan hutan ditilik lebih jauh, hutan produksi mendominasi keberadaan titik panas sebanyak 9.405—hutan tanaman industri atau HTI 1.947 titik, penebangan selektif atau HPH 1.597 titik, tidak dibebani izin 4.791 titik, dan perkebunan 1.061 titik. Sementara jumlah titik panas di hutan lindung sebanyak 2.201 titik dan kawasan konservasi sebanyak 1.463 titik. Menurut Syahrul, dari sebaran tersebut sekitar 66% titik api yang tersebar di kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bila ditilik berdasarkan pengusahaan lahan, sebanyak 7.343 titik atau 37% berada dalam konsesi HTI, penebanggan selektif atau HPH, dan perkebunan sawit. Dari total titik panas di dalam konsesi tersebut sebanyak 48% berada di HTI dan HPH.

Dari 13.069 titik panas dalam kawasan hutan, 9.295 di antaranya berada di wilayah kesatuan hidrologis gambut. Sementara di area penggunaan lain, dari 6.784 titik panas, 4.263 di antaranya merupakan kawasan gambut. “Tidak transparannya KLHK mengenai rencana restorasi di dalam kawasan hutan dan revisi rencana/peta kerja perusahaan kehutanan selama ini patut dipertanyakan,” kata Syahrul. 

Syahrul menambahkan hasil tumpang susun dengan peta lokasi prioritas restorasi ekosistem gambut lebih mengejutkan lagi. Lokasi ini harusnya sudah dan dalam proses pemulihan setelah terbakar pada 2015. Kenyataannya, dari sebaran titik api di wilayah kesatuan hidrologis gambut sebanyak 11.558 titik tersebar di lokasi prioritas,  dengan 8.228 titik panas atau sebanyak 71% tersebar di areal prioritas restorasi, baik dalam kawasan hutan maupun APL.

Menurut Syahrul, fakta ini mengkhawatirkan karena KLHK baru saja menerbitkan Peraturan Menteri P.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut yang justru mengurangi proteksi terhadap hidrologis gambut. Dengan aturan itu, kata Syahrul, eksploitasi di lahan gambut memiliki pembenaran untuk diperluas, sehingga meningkatkan kemungkinan kebakaran lahan gambut di masa mendatang.

Dengan data-data seperti itu, Auriga meminta KLHK melakukan empat hal:

  1. Membuat peta rawan api dan melakukan antisipasi saat sebelum kemarau dan siaga pada saat kemarau di area-area rawan api tersebut;
  2. Restrukturisasi dan reposisi kelembagaan pengelolaan kawasan hutan sehingga memastikan keberadaan staf di lapangan (karena saat ini staf KLHK kebanyakan berada di Jakarta dan atau ibukota provinsi/kabupaten, bukan bertugas di dalam kawasan hutan)
  3. Revisi P.10/2019 sehingga pengelolaan dan proteksi gambut kembali berdasarkan satuan hidrologi;
  4. Buka akses publik terhadap restorasi gambut di HTI dan terhadap revisi RKU/RKT HPH/HTI.

Sehari sebelumnya KLHK mengumumkan telah terjadi penurunan jumlah titik api dalam kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Mengutip laporan Pos Komando Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 27 September 2019 pukul 18.00 WIB yang memakai satelit NASA titik panas hanya berada di wilayah Jambi sebanyak 3 titik, Kalimantan Timur sebanyak 9 titik, dan Kalimantan Utara sebanyak 2 titik.

Pada 14-20 September 2019 total titik panas, yang diambil dari pantauan sipongi.menlhk.go.id di seluruh wilayah Indonesia yang terpantau oleh satelit TERRA AQUA LAPAN dengan tingkat sebanyak 5.106 titik panas. Pada 21-27 September 2019 titik panas turun menjadi 3.211 titik panas. Keterangan resmi KLHK bisa dibaca di sini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.