Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru| 30 Agustus 2022

5 Faktor Penopang Swasembada Beras

Indonesia disebut berhasil swasembada beras pada 2019-2021. Benarkah karena pembangunan infrastruktur?

DI hari kemerdekaan Indonesia ke-77, Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) memberikan penghargaan swasembada beras. Meski pandemi Covid-19, IRRI menilai Indonesia justru bisa mewujudkan ketahanan pangan dengan tidak mengimpor beras seperti tahun-tahun sebelumnya.

Impor beras sekitar 400.000 ton dari Thailand, India, dan Vietnam pada 2021 hanya untuk beras khusus untuk konsumsi restoran atau hotel. IRRI menilai tak ada impor itu sebagai bagian dari ketahanan pangan.

Penghargaan swasembada beras pertama terjadi pada 1984. Saat itu Presiden Soeharto menggenjot intensifikasi padi dengan perluasan lahan maupun infrastruktur seperti pembangunan bendungan dan irigasi di beberapa daerah.

BACA: Mencegah Bendungan Jadi Senjata Makan Tuan

Presiden Presiden Joko Widodo juga mengklaim swasembada beras selama tiga tahun itu karena pembangunan infrastruktur. Ia menyebut telah meresmikan 29 bendungan besar yang pada 2022. Jumlah bendungan akan bertambah menjadi 38 unit dan sampai 2024 sebanyak 61 bendungan. Lalu, ada 4.500 embung dan lebih dari 1,1 juta irigasi yang telah dibangun sejak 2015.

Menurut kajian Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, infrastruktur tidak secara langsung meningkatkan produktivitas pangan. Investasi infrastruktur hanya faktor pendorong yang belum tentu memicu kenaikan produktivitas pangan, seperti padi.

Sebab, produktivitas padi erat dengan faktor lain, yakni soal riset , teknologi, pendampingan, hingga akses pasar. Said Abdullah, Koordinator Nasional KRKP, mengatakan bahwa pemerintah masih kurang memperhatikan investasi pertanian selain infrastruktur. "Faktor mana yang paling signifikan? Kelimanya saling terkait," kata Said.

Ukuran swasembada di Indonesia adalah jika kebutuhan konsumsi dalam negeri itu bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri. Dalam siklus ekonomi, impor bukan hal tabu, terutama untuk komoditas yang tak bisa berkembang di Indonesia. Sebagai negara yang mengembangkan stempel agraris, impor beras acap jadi momok tiap rezim pemerintahan.

Karena itu, kata Said, penghargaan IRRI mesti ditinjau lebih jauh soal kriteria penilaiannya. Jika hanya supply dan demand, kata dia, Indonesia seharusnya sudah bisa swasembada beras sejak lama.

Masalahnya, swasembada pangan menyangkut tata kelola, terutama kesejahteraan petani. Jika hanya berorientasi pada rasio produksi seperti tujuan pembangunan selama ini, ketahanan pangan tak akan berkelanjutan. Padahal, sustainability adalah tujuan utama dari kebijakan tata kelola pangan.

Said mencontohkan program upaya khusus padi, jagung, dan kedelai pada 2015 -2017. Pemerintah manargetkan produksi jutaan ton dari tiga komoditas ini. "Tak ada pembicaraan soal peningkatan pendapatan petani," kata Said. Kesejahteraan petani adalah cermin keberlanjutan produksi, produktivitas, distribusi, dan kualitas pertanian Indonesia.

BACA: Karbohidrat Alternatif Pengganti Nasi

Dengan kesejahteraan petani yang naik, tidak akan ada penurunan jumlah petani atau merosotnya lahan-lahan pertanian Indonesia. Pertanian akan menjadi sektor andalan ekonomi Indonesia yang kini nilai produktivitasnya kalah dari industrialisasi. Bagaimana caranya? "Menyeimbangkan investasi di lima faktor tadi," kata Said.

Penghargaan IRRI soal swasembada beras ini bisa jadi momentum Indonesia kembali pada manajemen pertanian yang berkelanjutan. Infrastruktur pertanian satu hal, ada empat hal lain yang harus dibenahi. Pemerintah akan berprestasi jika bisa mengelolan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Swasembada beras hanya satu simtom dari ketahanan pangan berkelanjutan.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.


Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Bagikan

Komentar



Artikel Lain