Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru| 14 Mei 2022

Pertanian Mengancam Hutan di Asia Tenggara

Indonesia mengandalkan FOLU net sink untuk melindungi hutan. PBB mendorong manajemen hutan berkelanjutan.  

ASIA Tenggara merupakan salah satu kawasan paling kaya dengan keanekaragaman hayati, baik di daratan, sungai maupun lautan. Sebanyak 20% dari spesies tumbuhan dan satwa yang sudah teridentifikasi berada di Asia Tenggara. Namun kini, kawasan ini termasuk salah satu kawasan paling terancam kehidupan keanekaragaman hayatinya.

Data ASEAN menunjukkan sebanyak 5.678 spesies terancam, 25 punah dan 1.156 kritis (critically endangered). Ancaman ini terutama dari pembukaan lahan untuk pertanian. Sebanyak 30% dari lahan yang ada di Asia Tenggara telah berubah fungsi menjadi pertanian sebanyak 1.307.317 kilometer persegi, dari 4.319.650 kilometer persegi.

Ancaman ini akan semakin besar seiring dengan pertumbuhan populasi. Data dari ASEAN menunjukkan jumlah penduduk di Asia Tenggara sebanyak 355,2 juta jiwa pada 1980 naik menjadi 655,9 juta jiwa pada 2019, yang menunjukkan ada pertumbuhan populasi rata-rata 1,3% per tahun.

“Ini akan memicu deforestasi untuk pertanian dalam konteks ketahanan pangan,” kata Kepala Divisi Lingkungan Sekretariat ASEAN, Vong Sok dalam side event United Nations Forum on Forestry (UNFF), awal pekan ini.

UNFF yang ke-17 digelar di New York pada 9-13 Mei 2022 untuk membahas strategi manajemen hutan berkelanjutan. Salah satunya untuk menyerap emisi karbon di atmosfer untuk mencegah pemanasan global dan krisis iklim.

Berdasarkan data rata-rata penambahan luas hutan dan deforestasi hutan di Asia Tenggara, tren penambahan luas hutan dan deforestasi terus meningkat. Meski luas deforestasi hutan jauh lebih besar dan perluasan hutan (lihat gambar).

Penambahan hutan dan deforestasi di Asia Tenggara

Vong Sok menjelaskan bahwa saat ini masih banyak negara yang mengejar produktivitas hasil pertanian ketimbang keberlanjutan. Sehingga banyak hutan yang dibuka untuk lahan pertanian. “Banyak pula yang membersihkan lahan menggunakan api yang berdampak pada kebakaran hutan yang pada akhirnya menambah emisi karbon,” kata Vong Sok.

Kebakaran hutan, terutama di kawasan gambut dan mangrove dapat melepaskan emisi yang lebih besar ketimbang lahan biasa yang menyumbang pemanasan global. ASEAN melakukan upaya melalui berbagai program, dengan program unggulan transboundary haze pollution. Dia berharap adanya kerja sama internasional untuk menciptakan manajemen hutan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Dalam side event yang digelar pemerintah Indonesia itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman memaparkan kebijakan FOLU net sink.

FOLU atau forestry and other land Use merupakan satu dari lima sektor program mitigasi krisis iklim. Pada 2030, sektor ini akan menghasilkan emisi sebanyak 714 juta ton setara CO2.

Pembangunan rendah karbon akan mengurangkan emisi sebanyak 17,2% dalam skenario penurunan emisi 29% dengan usaha sendiri dan 24,5% dalam skenario 41% dengan bantuan internasional.

Semua persentase itu mengacu pada produksi emisi nasional pada 2030 sebanyak 2,869 miliar ton setara CO2. “Kehutanan merupakan kontribusi terbesar untuk mencapai target nol emisi yaitu 60%,” kata Ruandha.

Perwakilan dari World Bank untuk Indonesia, Andre Aquino, menekankan perlunya perhatian pada pelestarian hutan dan perlindungan pada lahan gambut dan mangrove, keterlibatan komunitas local masyarakat sekitar hutan untuk menekan emisi karbon. “Perlu ada kendali pertanian agar tetap menggunakan lahan yang sudah ada, dan pemanfaatan karbon biru yang saat ini belum optimal,” kata Aquino.

Sementara itu, Inter-Regional Adviser United Nations Forum on Forestry, Peter Gondo, mengungkapkan bahwa Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA) memiliki jaringan untuk membantu negara-negara dengan strategi pembiayaan hutan nasional. “Saya melihat kemungkinan FOLU net sink mendapatkan strategi pembiayaan untuk perencanaan pengelolaan yang berkelanjutan,” katanya.

Gondo juga mengutip Laporan IPCC terbaru yang menekankan perlunya mereduksi 10-20 giga ton emisi setara CO2 setiap tahun, jika ingin menahan kenaikan suhu hingga 1,5C dan tidak melampaui 2C. Dalam konteks ini, kata dia, manajemen hutan yang berkelanjutan amat dibutuhkan.

Menurut Gondo, hutan primer bisa mengatasi masalah perubahan iklim dan mengembalikan keanekaragaman hayati. “Hutan primer mampu menyimpan 95% stok karbon di hutan alami yang bergenerasi. Sementara hutan tanaman hanya 5%.”

Manajemen hutan berkelanjutan bukan hanya soal proteksi, konservasi dan manajemen area lindung, tetapi juga integrasi perencanaan lahan, peningkatan rantai nilai kayu, dan insentif. “Termasuk untuk komunitas lokal dan masyarakat adat.”

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.




Alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia

Bagikan

Komentar



Artikel Lain