Laporan Utama | Oktober-Desember 2018

Tantangan Konservasi Orangutan

Penelitian dan pemanfaatan orangutan dan habitatnya merupakan tantangan tersendiri selain masih rendahnya minat mahasiswa Indonesia meneliti orangutan. Pendanaan merupakan tantangan lain yang tak kalah krusial.

Ade Suharso

Staf Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LOKAKARYA Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan pada Mei 2016 menghasilkan gambaran terkini dan rinci mengenai sebaran dan populasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan (termasuk Sarawak dan Sabah, Malaysia). Mengacu pada hasil PHVA (Population and Habitat Viability Assessment) tersebut, diperkirakan masih ada sekitar 71.820 individu orangutan di Sumatera dan Kalimantan.

Orangutan tersebut hidup di habitat seluas sekitar 181.773Km2 yang tersebar di 51 metapopulasi. Di Sumatera, ada 10 metapopulasi dan di Kalimantan 41 metapopulasi (12 metapopulas di Sarawak dan Sabah).

Berdasarkan analisis keberlanjutan hidup populasi orangutan, diperkirakan hanya 23% metapopulasi di Indonesia yang akan lestari dalam 100-500 tahun ke depan, jika ancaman tidak berkurang atau hilang (Utami-Atmoko dkk 2017). Para pemangku kepentingan sepakat bahwa ancaman terbesar terhadap kelestarian orangutan adalah konversi hutan pada habitat orangutan. Taman-taman nasional dan kawasan konservasi lainnya di Sumatera dan Kalimantan yang merupakan habitat utama orangutan seharusnya tidak dikonversi dalam 100-500 tahun ke depan bahkan lebih. 

Ancaman

Orangutan memerlukan hutan yang luas untuk tempat hidupnya. Oleh karena itu, hilang dan rusaknya hutan yang menjadi habitat orangutan akan sangat berpengaruh terhadap menyusutnya populasi mereka. Orangutan merupakan satwa yang sangat rentan terhadap kepunahan karena memiliki laju reproduksi yang sangat lambat. Saat ini, populasi ketiga spesies orangutan masuk ke dalam daftar merah IUCN Red-List dalam status critical endangered/kritis, (IUCN 2017). Namun demikian, menurut hasil PHVA 2016, orangutan Kalimantan diprediksi bertahan sampai 500 tahun ke depan. Ancaman utama adalah deforestasi dan konversi hutan, perburuan dan perdagangan ilegal, konflik manusia-orangutan serta kebakaran hutan (Utami-Atmoko dkk. 2017). 

Konflik dengan Manusia

Konversi hutan pada habitat orangutan telah menyebabkan konflik dengan manusia. Langkah terakhir untuk mencegah dampak lebih buruk adalah dengan translokasi orangutan ke habitat yang baru. Habitat orangutan yang baru tersebut harus aman dan mempunyai daya dukung yang layak untuk menjamin keberlanjutan mereka di tempat itu. Translokasi meliputi tindakan penyelamatan di lokasi konflik (rescue), proses rehabilitasi (jika diperlukan), pencarian lokasi baru, dan pemindahan orangutan ke tempat baru (reintroduksi). Untuk itu, diperlukan kerja sama dari semua pihak yang terlibat untuk mengatasi persoalan konflik.

Berdasarkan rekomendasi IUCN, orangutan hasil rescue dari daerah konflik atau hasil penyitaan/penyerahan, sebelum dikembalikan ke habitat alaminya atau reintroduksi harus direhabilitasi terlebih dahulu. Rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan kondisi kesehatan dan perilakunya agar bertahan di habitat baru sekaligus mencegah penyakit menular, seperti hepatitis B manusia dan tuberkulosis (TBC) tidak menularkan penyakitnya ke populasi liar di alam.

Reintroduksi orangutan ke habitat asli perlu kehati-hatian agar tidak terjadi pencemaran genetik. Selain itu, mereka harus dinyatakan sehat, orangutan yang akan direintroduksi harus mampu mengidentifikasi dan mengonsumsi pakan alaminya; mampu memanjat dengan baik dan membuat sarang di pohon untuk istirahat dan tidur; lebih banyak beraktivitas di pohon dan mampu berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya; dinilai memiliki kapasitas untuk bertahan-hidup di alam berdasarkan hasil pengamatan perilaku hariannya; serta telah disetujui untuk direintroduksi di lokasi yang baru oleh Direktorat Jenderal KSDAE. 

Tantangan Konservasi Orangutan

Soliditas populasi dan habitat orangutan saat ini menghadapi banyak tantangan. Habitat di luar kawasan konservasi, masih belum aman, apalagi kondisinya berada di luar kawasan hutan. Untuk itu, perlu terus didorong kerja sama para pihak untuk membuat suatu perencanaan konservasi di tingkat meta populasi untuk mengelola orangutan dan habitatnya, khususnya untuk orangutan di luar kawasan konservasi dan non hutan.

Unit-unit manajemen pengelola kawasan hutan dan non hutan yang kawasannya merupakan habitat orangutan seperti KPHP, KPHL, HPT, HTI, dan perkebunan perlu didorong untuk mengawasi dan evaluasi, pengelolaan populasi orangutan dan membuat rencana pengelolaan konservasi orangutan. Aspek penegakan hukum perlu ditingkatkan. Dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan pada Kementerian LHK diharapkan bisa semakin memperkuat pemberantasan tindak pidana perburuan, perdagangan, pemeliharaan ilegal, dan penyelundupan satwa-satwa liar khususnya orangutan. Makin berkembangnya dunia digital dan sosial media juga merupakan tantangan tersendiri dalam konservasi orangutan, karena para pelaku kriminal dengan mudah berhubungan satu sama lain.

20190104180859.jpg

Dibentuknya KPHP dan KPHL yang merupakan unit pelaksana teknis dari pemerintah provinsi dalam mengelola hutan produksi dan hutan lindung, seharusnya bisa menjadi mitra badi BKSDA dan Balai Taman Nasional dalam upaya mengelola orangutan yang  hidup di hutan produksi dan hutan lindung. Skema IUPHHK-Restorasi Ekosistem merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan produksi untuk lokasi pelepaslairan orangutan.

Adapun untuk mengelola orangutan di luar kawasan hutan dan daerah penyangga, konsep Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan satu solusi yang bisa difungsikan untuk membangun koridor satwa. Saat ini Kementerian LHK juga sudah membentuk Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial di bawah Direktorat Jenderal KSDAE.    

Tantangan besar lainnya dalam konservasi orangutan adalah pusat-pusat rehabilitasi yang sudah melebihi kapasitasnya. Diperkirakan sekitar 10% orangutan yang berada di pusat-pusat rehabilitasi tidak layak dilepasliarkan akibat cacat, faktor psikis, dan penyakit yang dikhawatirkan berbahaya bagi orangutan liar dan atau orangutan reintroduksi lainnya.

Tantangan besar dalam kebijakan saat ini adalah revisi Peraturan Menteri Kehutanan  280/1995 terkait pedoman rehabilitasi dan pelepasliaran yang belum selesai. Kasus penyitaan dan penyerahan orangutan serta kematian orangutan akibat kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kematian orangutan di areal kerjanya masih sedikit yang ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum. Dalam bidang penegakan hukum mungkin perlu suatu inisiasi untuk memasukkan kejahatan lingkungan termasuk pembunuhan, perdagangan, dan penyelundupan orangutan menjadi kejahatan  luar biasa sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara  khusus oleh komisi khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dibidang SDM dan lembaga penegakan hukum, meskipun tujuan dibentuknya Ditjen Gakum sangat bagus, namun dampaknya banyak polisi kehutanan dari  UPT Ditjen KSDAE (Balai KSDA dan Balai Taman Nasional) yang pindah menjadi staf Ditjen Gakum. Sehingga tenaga polhut di Balai KSDA dan Balai Taman Nasional menjadi terbatas.

Saat ini juga sudah dibentuk forum-forum konservasi orangutan di tingkat regional dan nasional. Meski demikian, forum-forum tersebut belum berfungsi maksimal sebagai forum para pelaku konservasi orang-utan. Forum-forum ini seharusnya menjadi media komunikasi para pihak baik di tingkat regional maupun nasional agar isu-isu konservasi orangutan dan habitatnya menjadi bagian dari  tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian dan pemanfaatan orangutan dan habitatnya merupakan tantangan tersendiri selain masih rendahnya minat mahasiswa Indonesia meneliti orangutan. Pendanaan merupakan tantangan lain yang tak kalah krusial. Dana berkelanjutan untuk konservasi orangutan belum tersedia. Hal ini bisa menyebabkan upaya konservasi tidak bisa optimal dan berkelanjutan.

Menyikapi tantangan dalam konservasi orangutan di Indonesia, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang menyiapkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orangutan Tahun 2018-2028 yang prosesnya dimulai dari tingkat regional. Dokumen akan menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam upaya konservasi orangutan dan habitatnya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.