Untuk bumi yang lestari

Surat dari Darmaga|02 November 2020

Paradoks Kepentingan Publik

Negara membangun lembaga pendidikan untuk menumbuhkan daya kritis masyarakat sehingga rasa ingin tahu menjadi barang publik. Setelah kritis, penguasa malah membungkamnya.

SIAPA pun pernah bertanya, meski dalam hati. Sebab tak ada orang yang tak punya pertanyaan. Pertanyaan filsafat paling mendasar adalah “Siapa aku?”, “Dari mana aku berasal?”. Berpikir dimulai ketika Anda mengajukan sebuah pertanyaan sulit, kata Slavoj Žižek, filsuf Slovenia yang sedang naik daun itu. 

Dorongan untuk bertanya biasanya dipicu ketika kita merenungkan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi, alasan-alasan di balik sebuah kejadian yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari ataupun peristiwa-peristiwa penting dalam dunia nyata. Demikianlah awal mula tumbuh ilmu pengetahuan, dari filsafat hingga fisika.

Dalam hubungan sosial-politik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga negara juga muncul keingintahuan, yang dalam kondisi tertentu menjadi bagian dari domain kekuasaan. Rasa ingin tahu tiap-tiap orang yang menyatu akan berubah jadi suara protes massal hingga penggulingan kekuasaan. 

Maka, lembaga-lembaga pendidikan menumbuhkan sikap kritis para mahasiswa dengan berlatih memformulasikan pertanyaan. Di sisi lain, karena keingintahuan dan pertanyaan acap membahayakan, kekuasaan dan politik coba membungkamnya. Karena itu keingintahuan adalah barang publik.

Para guru atau dosen semestinya akan senang menghadapi kelas yang hidup, dalam arti mempunyai “rekan bicara” yang tidak lain adalah para siswa atau mahasiswa dalam menggali atau mendalami berbagai soal bersama-sama. Karena itu jika ada sekolah menekankan kepatuhan, barangkali karena pendidikan semacam itu tak didedikasikan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan kelompok semata.

Dosen dan guru, karena itu, menjadi bagian dari alat kontrol yang menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan yang bekerja atas perintah kepentingan tertentu dan karena itu mempertahankan hegemoni sosial. Bagi Antonio Gramsci, filsuf Italia (1891-1937), kecerdasan tradisional harus digantikan oleh intelektual organik: pengetahuan berdasarkan pengalaman sehari-hari dan kesadaran akan adanya penindasan.

Demikian pula bagi Paulo Freire, pendidik asal Brazil (1921-1997), guru atau dosen di kelas harus mengembangkan metode dan strategi yang digunakan untuk melawan ketidakadilan politik dan ekonomi. Dengan begitu maka keingintahuan dapat menjadi lawan kekuatan penindasan ekonomi dan politik. 

Dalam Curiosity Studies:A New Ecology of Knowledge, yang disunting Perry Zurn dan Arjun Shankar (2020), ada sebuah rumusan bahwa rasa ingin tahu harus menjadi jantung setiap institusi pendidikan. Sebab rasa ingin tahu akan mendorong tumbuhnya pengetahuan baru. Rasa ingin tahu adalah fitur politik terpenting.

Shankar merujuk pendirian Presiden Amerika ke-44 Barack Obama. Dalam pidato pengukuhan pertamanya sebagai presiden pada 2009, ia mengatakan bahwa keingintahuan—selain kejujuran dan keberanian—adalah nilai Amerika yang menjadi sandaran kesuksesan negara itu. Obama percaya, rasa ingin tahu bisa memicu keterbukaan terhadap perbedaan dan dorongan menuju inovasi dalam mewujudkan dunia yang lebih bersemangat dan adil secara intelektual.

Shankar memakai istilah “ekologi pengetahuan” untuk subjudul buku ini karena ia menolak silo akademis dan monokultur intelektual. Ekologi menampung pengertian keragaman sebagai penopang ekosistem pengetahuan. Sebab, keingintahuan adalah sesuatu yang diekspresikan dalam tindakan yang beragam, menjadi kebiasaan, dan menjadi gerakan melintasi ruang fisik, konseptual, maupun sosial, serta bersifat politis.

Karena itu keingintahuan punya kapasitas menjadi radikal, dalam arti untuk permulaan proses mencapai akar permasalahan. Shankar mengatakan studi keingintahuan tidak hanya sebagai bidang keilmuan baik di kelas-kelas sekolah maupun di luarnya, tetapi juga sebagai cara untuk menata kembali dunia.

Dalam dunia nyata, keingintahuan bisa dilihat dari kerangka politik-ekonomi. Keingintahuan terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam akan menghadirkan pertanyaan yang mengguncang hubungan kekuasaan dan kapital. Maka selalu muncul tuduhan subversif.

Dunia nyata pun menjadi paradoks. Negara membuat lembaga pendidikan agar tiap-tiap orang sadar dengan posisi politiknya, tapi setelah itu negara pula yang membungkamnya. Ketika publik makin sering melontarkan pertanyaan terhadap kebijakan, kekuasaan justru meminta dan meredam agar kita tak gaduh.

Dalam buku Curiosity Studies itu ada kesimpulan bahwa apabila ada negara berhasil menjalankan misinya dengan cara seperti itu, masyarakat negara itu mungkin akan segera binasa.

Buku ini tentu tak sedang menceritakan atau menyindir Indonesia. Jika apa yang dibahasnya terasa relevan, barangkali karena kecenderungan kekuasaan di mana pun berujung pada paradoks: ada yang percaya mempertahankan kekuasaan bisa dengan membungkam pertanyaan.

Karena itu kekuasaan acap terasa jauh dari pendidikan. Padahal, keduanya saling mengisi. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda pakai untuk mengubah dunia.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB. Bukunya yang terbit pada 2018, "Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan", berisi esai-esai replektif tentang kebijakan, politik pengelolaan sumber daya alam, dan kuasa pengetahuan

Bagikan

Komentar

Artikel Lain