Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|21 Oktober 2020

Kedaulatan Pangan Sampai di Mana

Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan meluncurkan dashboard sistem pangan. Omnibus law UU Cipta Kerja akan mengubah politik pangan dengan membuka impor sebagai strategi ketahanan sejajar dengan produksi dalam negeri.

PANDEMI virus corona covid-19 kian menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah cara terbaik bertahan saat krisis. Anak-anak muda yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan meluncurkan dashboard.sistempangan.org dalam konser Lagu untuk Negeri Agraris pada 17 Oktober 2020.

Konser itu menampilkan Akar Bambu dan Rara Sekar. Keduanya menyanyikan lima dan dua lagu. “Keduanya konsisten menciptakan lagu-lagu tentang pangan dan petani, serta mewakili generasi muda,” kata Ayip Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi soal pemilihan dua penyanyi itu.

Akar Bambu menyanyikan Sudirman Soejono 1, lagu yang resah tentang mandeknya regenerasi petani. Menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia kehilangan 5 juta petani dalam kurun 2003-2013. Mereka beralih menjadi karyawan pabrik dan menolak meneruskan pekerjaan orang tua mereka.

Sementara Rara Sekar menyanyikan Apati yang memberi dukungan kepada perempuan petani Kendeng yang beberapa tahun belakang ini memperjuangkan tanahnya dari penguasaan pabrik semen. Dashboard sistem pangan diluncurkan setelah konser.

David Ardhian, dewan pakar KRKP, menjelaskan bahwa sistem pangan di Indonesia saat ini masih rapuh. Dashboard ini, kata dia, bertujuan membentuk sistem pangan yang berdaulat, adil, dan resilien.

Berdaulat, menurut David, adalah pangan yang bisa memenuhi kebutuhan setiap individu. Adil berarti tidak merugikan petani. Resilien adalah sistem pangan yang tahan terhadap kondisi krisis seperti pandemi ini.

Dashboard ini, kata David, tergugah oleh pandemi corona yang memerlukan transparansi data pangan seluruh Indonesia. Data yang akan tercakup dalam dashboard ini akan menyentuh hingga tingkat provinsi.

Menurut dia, produksi pangan selama ini masih belum berubah sejak tahun 1970-an. “Pola produksi pangan masih didasarkan pada pola intensifikasi dan ekstensifikasi,” kata dia. “Kita jarang berbicara soal sustainability dan kualitas pangan yang sehat bagi semuanya.”

Dashboard ini juga untuk menyambut Indonesian Food System Summit 2021. Menurut David, konferensi ini untuk menggugat anak muda yang menurun minatnya menjadi petani. “Generasi muda harus duduk di depan, memimpin kedaulatan pangan kita,” kata dia.

Rara Sekar menyambut baik agenda Indonesian Food System Summit 2021. Selama pandemi, Rara mencukupi kebutuhan pangannya dengan bertani. Menurut dia, transparansi data pangan amat penting untuk menjadi landasan kebijakan.

Apa yang dilakukan Rara, kata David, sebetulnya banyak dilakukan anak-anak muda. Konferensi akan menyatukan mereka untuk berhimpun agar memiliki daya tawar dalam politik pangan di Indonesia.

Omong-omong soal politik pangan, omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja akan mengubah politik pangan di Indonesia. DPR mengubah pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Pangan dari menempatkan impor setelah cadangan pangan nasional tak mencukupi menjadi sejajar dan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

Perbandingan pasal 1 nomor 7 sebelum dan sesudah berubah dalam draf versi 812 halaman:

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak memenuhi kebutuhan.

Menjadi,

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.

Mahasiswa program master Fakultas Kehutanan IPB. Penyuka kopi dan fotografi.

Bagikan

Komentar

Artikel Lain