Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|19 Agustus 2020

Nasib Lingkungan Setelah 75 Tahun Indonesia Merdeka

Indonesia di usia 75 seharusnya kian berkomitmen pada perlindungan lingkungan. Krisis akibat pandemi penyebab utamanya adalah kerusakan alam yang terlalu fokus menggenjot ekonomi.

INDONESIA berusia 75 tahun. Presiden Joko Widodo membacakan pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2020 di depan anggota parlemen. Untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona covid-19, anggota DPR dan tamu yang datang dibatasi jumlahnya agar bisa menerapkan jaga jarak fisik.

Presiden menyinggung kiris akibat pandemi, yang berimbas secara global. Ia mengatakan Indonesia mesti menjadikan krisis ini sebagai peluang menuju kemajuan. Selain menjelaskan apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani krisis akibat pandemi, Jokowi juga menyampaikan rencana-rencana pembangunan ke depan.

Untuk mencegah krisis kian mendalam, misalnya, Jokowi mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan uang tunai untuk menahan laju penurunan daya beli di tengah kebijakan pembatasan interaksi sosial. Dalam hal ekonomi dan lingkungan, Jokowi menyinggung rencana pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara serta menggenjot energi.

Pembangunan lumbung pangan di Kalimantan dikritik banyak ahli karena referensi kegagalan Orde Baru membangun sawah sejuta hektare di lahan gambut wilayah ini. Tak hanya gagal mencapai swasembada pangan, mengubah gambut menjadi sawah meninggalkan bencana lingkungan berupa rawannya kebakaran yang memicu pemanasan global.

Majalah ini berpendapat pemenuhan pangan seharusnya memakai kearifan lokal dan intensifikasi lahan pertanian dengan cara memperbaiki jalur distribusinya. Tanpa memperbaiki akar masalahnya, sektor pertanian akan terus terpuruk sehingga ketahanan pangan tak akan tercapai. Buruknya tata kelola itu terlihat dari merosotnya jumlah petani di pelbagai wilayah. Selama 2003-2013, Indonesia kehilangan 5 juta petani.

Pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri telah mendorong urbanisasi dan godaan generasi muda meninggalkan lahan pertanian yang mendapat stigma negatif sebagai profesi yang tak menguntungkan. Selain itu, industri dan pertambahan penduduk mendorong konversi lahan dan hutan yang kian menjauhkan pada ketahanan pangan.

Jepang pernah mengalami hal serupa di tahun 2000, ketika jumlah nelayan merosot akibat stigma buruk kepada pekerjaan ini. Bukan karena menjadi nelayan tak menguntungkan, tapi ada stigma buruk di kalangan perempuan Jepang sehingga mereka tak ingin menikah dengan nelayan. Pemerintah Jepang lalu membuat pelbagai kebijakan—dari subsidi hingga tata kelola perikanan—untuk menggairahkan kembali sektor perikanan yang menjadi komoditas andalan negara ini.

Indonesia yang beragam budaya dan kultur mengolah lahan menjadikan negara ini kaya akan kearifan lokal yang bisa menjadi modal ketahanan pangan. Menambah lumbung pangan dengan hanya fokus pada komoditas padi, tak hanya menyeragamkan bahan konsumsi yang bias Jawa, juga menghilangkan keragaman sumber pangan itu sendiri.

Masyarakat yang hidup di sekitar rawa gambut telah mempraktikkan sistem paludikultur dalam mengembangkan lahan gambut dangkal. Gambut tak cocok dengan padi, sehingga butuh biaya mahal untuk mengolahnya, dikembangkan dengan menggabungkan pelbagai komoditas yang tahan di ekosistem rawa gambut, seperti sagu.

Dalam sektor energi, Presiden Jokowi menekankan pada pembuatan energi ramah lingkungan. Namun, ia tetap mengedepankan pengerukan mineral dari dalam bumi yang justru tak ramah lingkungan. Berbeda dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, Jokowi kini menekankan pada pembangunan yang mesti menjunjung proteksi lingkungan dan menjunjung perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Kepala Greenpeace Indonesia, lembaga nonpemerintah pemantau lingkungan, Leonard Simanjuntak, seharusnya di usia 75 tahun orientasi pembangunan Indonesia melepaskan ketergantungan pada sumber daya alam melalui industri ekstraktif.  “Eksploitasi alam membuat demokrasi dan ekonomi nasional terganggu, politik dan lingkungan tidak harmonis,” kata Leo.

Ia mengutip catatan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menemukan korupsi rebutan sumber daya alam sebagai korupsi yang merugikan negara paling besar. Di dalamnya melibatkan pejabat daerah yang memberi izin, pengusaha yang menjadikannya komoditas politik, yang berujung pada tumbuhnya oligarki dalam politik dan ekonomi. Ciri oligarki—pengendalian kekuasaan oleh segelintir orang—adalah mengesampingkan kepentingan publik dan melanggar hak asasi.

Secara spesifik, Leo meminta penyediaan energi tak lagi diambil dari alam yang tak ramah lingkungan, seperti batu bara, gas batu bara, atau penyulingan minyak—seperti disampaikan Jokowi dalam pidatonya. “Dalam prosesnya, bumi rusak oleh eksploitasi dan produksi emisi,” kata Leo.

Yang menggembirakan, Jokowi menyinggung rencana produksi biofuel, yang ramah lingkungan. Menggembirakan jika pengembangannya tetap mengedepankan lingkungan karena pengembangan sumber energi ini tetap membutuhkan lahan. Pengadaan lahan akan berimbas pada pembukaan hutan. Menurut Leo, hutan Indonesia adalah investasi sekaligus pencegah pandemi.

Para ahli telah menunjukkan ada korelasi positif antara meruyaknya virus denga hilangnya keanekaragaman hayati, juga naiknya emisi. Virus kehilangan inang, yakni satwa liar yang merana akibat kehilangan habitat, sehingga mereka berpindah ke tubuh manusia menciptakan pandemi global. Untuk memutus siklus itu, kata Leo, salah satu caranya dengan mengubah struktur energi memanfaatkan sumber-sumber melimpah yang tak terbatas: panas bumi, matahari, angin, air, ombak laut.

Masalahnya, alih-alih makin menegaskan komitmen Indonesia mencegah krisis di masa depan akibat pandemi, pemerintah dan DPR kian getol menggolkan omnibus law RUU Cipta Kerja. Menurut Leo, rancangan ini hanya memberi karpet merah bagi industri ekstraktif mengeruk kekayaan alam seraya mengabaikan lingkungan karena usaha-usaha proteksinya dipereteli. “Juga melemahkan hak-hak pekerja,” katanya.

Usaha pemerintah keluar dari krisis akibat pandemi, terlihat tak sejalan dengan cara merumuskan kebijakan untuk menghindarinya. “Perlu penekanan bahwa pembangunan ekonomi tak menciptakan krisis baru di masa depan,” kata Leo.

Anggota redaksi, wartawan radio di Jakarta.

Bagikan

Komentar

Artikel Lain