Surat dari Darmaga | 16 Maret 2020

Mereka yang Harus Kita Bela dalam Pembangunan

Aturan dan cara kerja birokrasi, yang ditopang oleh kesimpulan ahli, acap tutup mata pada masalah pokok munculnya kemiskinan: hak dan akses terhadap sumber daya alam. Merekalah yang harus kita bela dalam pembangunan ekonomi.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

DALAM pengelolaan sumber daya alam, selalu ada kerja-kerja hukum dan kuasa-kuasa. Semakin rusak dan tidak adil pengelolaan sumber daya alam, ada kecenderungan semakin tinggi peran kuasa-kuasa daripada hukum-hukum tersebut.

Hal itu dibuktikan disertasi bimbingan saya berjudul “Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial: Suatu Tinjauan Teori Akses” dan buku William Easterly, "The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten of Rights of the Poor".

Dalam disertasi itu ditemukan antara lain bahwa hukum berjalan untuk mendapat pembenaran tercapainya tujuan sebuah program, padahal kenyataan di lapangan terjadi sebaliknya. Masyarakat yang mendapat peluang mengelola sumber daya alam menghadapi hambatan memperolah kapasitas dan akses memanfaatkannya, akibat kuasa-kuasa yang bekerja di lapangan oleh aktor-aktor yang memanfaatkan kepentingan negara.

Sayangnya, birokrasi tidak melihat kenyataan seperti itu, karena realitas dipahami sebagai kesesuaian kegiatan dengan peraturan dan administrasi yang tecermin dalam laporan belanja pertanggungjawaban keuangan.

Secara de facto, birokrasi seperti autokrasi: negara menduduki posisi primer sementara rakyat berada di luarnya. Kebahagiaan rakyat dianggap tergantung kebahagiaan negara, padahal negara cenderung menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya.

Maka, masalah-masalah masyarakat dianggap bukan masalah otentik sesungguhnya, karena disortir dan diformalkan menjadi tugas-tugas unit kerja yang bisa dibiayai negara. Artinya, negara tak akan mengakuinya sebagai masalah jika berada di luar atau tak tercatat dalam peraturan.

Cara pandang seperti itu melahirkan ruang-ruang hampa peran negara yang kemudian diisi oleh kuasa-kuasa yang bekerja atas kepentingan sendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, misalnya, terdapat “pengurangan kekuasaan” berupa pelonggaran pasal-pasal perizinan, tanpa melihat risiko kemungkinan tumbuhnya kekuasaan sebagai penggantinya yang berjalan atas kemauannya sendiri.

Apa yang dulu disebut sebagai “hak Illahi para Raja” telah hilang kemudian bisa diisi oleh hak para diktator. Apakah saat ini para birokrat bersama para konsultannya sedang berupaya membangun pasal-pasal untuk menjalankan hak-hak para diktator itu?

Pada titik itu, Easterly melihat bahwa penderitaan masyarakat miskin secara material bukan sebuah masalah. Masalah mereka ada pada hak dan akses terhadap sumber daya alam. “Anda bisa protes,” katanya. “Ketika kebijakan menginjak-injak hak dan akses mereka, baik melalui lembaga bantuan atau tindakan militer. Para ekonom atau teknokrat memberi “tawaran palsu” dengan memenuhi kebutuhan material tertentu, karena selama puluhan tahun mereka tidak mampu mengubah keadaan”.

Secara umum, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang didasarkan pada keyakinan bahwa kemiskinan terjadi akibat masalah teknis. Maka penyelesaiannya pun memakai solusi teknis juga, seperti subsidi pupuk, bibit tanaman, antibiotik, suplemen gizi. Ilusi teknokratik itu mengabaikan penyebab kemiskinan yang sesungguhnya, yaitu cara pemerintah dan aparaturnya memenuhi kepentingannya sendiri dalam menjalankan tugas yang sesuai peraturan.

Saya berpandangan pemusatan perhatian pada solusi teknis seraya menutup hak dan akses rakyat kecil terhadap sumber daya, sudah menjadi tragedi moral. Sebab pendekatan netral terhadap kemiskinan sesungguhnya tidak ada. Kita harus berpihak dengan berangkat dari masalah itu.

Kebijakan-kebijakan yang bersifat mutlak juga bisa dianggap sebagai tragedi pragmatis. Lagi-lagi, di dalam RUU Cipta Kerja, yang akan menerapkan standar baku kegiatan usaha, berpotensi menuntut jalan masuk diktator yang melaksanakannya. Padahal sejarah menunjukkan individu yang bebas, dengan hak-hak politik dan ekonomi serta hak memilih pemecahan masalah, adalah kunci penyelesaian masalah.

Ada juga studi yang menyebutkan bahwa kemiskinan terjadi karena kita kekurangan ahli. Dengan sangat menyesal saya sebut kesimpulan itu sebagai “pelanggaran moral para ahli”. Sebab, di lapangan, saya melihat bukan karena tak banyak ahli sehingga masalah struktural itu timbul, tapi akibat kekurangan hak dan akses. Akibat pandangan kekurangan ahli itu, kehilangan hak dan akses selalu diabaikan dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Kita menyaksikan bagaimana seseorang atau kelompok-kelompok masyarakat yang sudah lama tinggal di sebuah tempat diusir karena di sana akan didirikan pabrik, tambang, hutan, atau kebun. Mereka dianggap bersalah karena aturan telah memberi izin kepada pabrik, tambang, dan lain-lain itu. Hal itu terjadi karena hak dan akses selalu dianggap bukan masalah kemiskinan.

Wiji Thukul, seorang penyair dan aktivis buruh, sangat meresapi problem ini. Dalam puisi “Ucapkan Kata-katamu”, penyair yang hilang dalam huru-hara 1998 ini mendorong kita menuntut hak. Sebab, “Jika kau tak lagi sanggup bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan”. Artinya, jangan diam jika hak kita dirampas karena diam hanya akan memberi jalan lempang regulasi menginjak kita.

Persoalan bisa makin rumit jika dikaitkan cara pandang benar-logis lalu dipakai untuk membelokkan tujuan yang menjauh dari kebutuhan orang banyak. Di pusat-pusat kekayaan sumber daya alam, aparatur negara seperti polisi, tentara, akademisi, pegawai pemerintah, acap bertindak bertolak belakang. Tindakan mereka yang didasarkan pemikiran “akademis-logis-legal” bisa hanya sebagai dalih untuk melindungi tujuan kelompok di belakang mereka.

Maka, berjuang membela logika dan kebenaran dengan landasan hukum, sosial, budaya, maupun agama, menjadi dangkal ketika landasan filosofis perjuangan itu tidak dipegang. Pada situasi seperti itu, sulit berharap munculnya inovasi untuk membebaskan rakyat dari ketidakadilan maupun kerusakan dan pencemaran sumber daya alam, karena jiwa dan dasar pemikirannya terikat dan menjadi bagian dari ilmu-logika-legalitas yang menopang ketidakadilan itu sendiri.

Karena itu, bentuk perjuangan adalah melawan dan mengalahkan logika yang dangkal itu. Saya menutup artikel ini dengan kutipan dari syair W.S Rendra dan aktivis demokrasi yang pernah jadi Presiden, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur:

Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan (W.S Rendra).

Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil (Gus Dur).

Gambar oleh Alina Kuptsova dari Pixabay

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.