Surat dari Darmaga | 13 Januari 2020

Politik Bencana vs Bencana Politik di Indonesia

Bencana selalu terkait dengan kebijakan. Jepang yang alamnya rentan dan pusat bencana mengembangkan politik bencana sejak dari universitas.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

PERDEBATAN tentang penyebab sebuah bencana selalu berulang tiap kali kita tertimpa bencana itu. Rekomendasi penanggulangannya selalu muncul dalam pelbagai bentuk di media konvensional maupun media sosial, tiap kali sebuah bencana timbul. Teori, informasi, hingga investigasi bencana itu pun segera pula bermunculan dalam pelbagai segi. Mengapa segala perdebatan itu tak bisa mencegah bencana hingga kerusakan dan korban saat bencana berikutnya datang?

Secara ideal, informasi, hasil investigasi, dan teori memandu kita mempelajari bencana lalu menghindarkan diri dari kerusakan lebih parah di masa mendatang. Bencana adalah keniscayaan karena bumi bergerak, hukum alam bekerja jika ada hukumnya yang berubah akibat aktivitas kita. Sesungguhnya kita tahu, tetapi mengapa kita hanya bisa menunggu? Variasi dari judul cerita pendek Leo Tolstoy yang terbit 1872 ini selalu teringat tiap kali saya tahu “kita tahu tapi tak melakukan sesuatu”.

Mungkin karena ada perbedaan antara interpretasi teori dengan kondisi nyata atau empiris tersebut. Menurut saya, kondisi nyata itu bukan apa yang terlihat dan terukur. “Kondisi nyata” itu bukan kondisi bio-fisik yang rusak berserta penyebab-penyebab fisiknya (rumah yang rusak karena banjir akibat hutan di atasnya gundul, misalnya). Kenyataan di sini adalah semua kejadian dan hal yang ada di balik rumah-rumah rusak, hutan gundul, sungai meluap.

Dalam ilmu kebijakan terdapat cara kerja untuk mencari hal-hal di balik suatu kejadian. Apabila kita masukkan ilmu politik—ilmu yang membicarakan sumber maupun cara bekerjanya kekuasaan—muncul pertanyaan: Apakah bencana yang terus berlangsung di Indonesia akibat lemahnya dukungan politik dalam pencegahan dan pengendaliannya?

Di situ bisa kita amati bahwa pengendalian bencana sebagai kepentingan publik itu sesungguhnya sangat rentan. Secara de facto, “ruang publik” senantiasa cair dan terbuka untuk dikuasai “apa pun” dan “siapa pun”, walaupun sistem politik telah memberi pedoman, peraturan maupun undang-undang, bagaimana sistem kekuasaan bekerja.

Formulasi standar prosedural itu, oleh Tania Murray Li, guru besar Antropologi Universitas Toronto, disebut sebagai teknikalisasi masalah. Isinya serangkaian pedoman, teknologi, indikator statistik, konsensus ahli untuk menetapkan pengelolaan teknokratik terhadap ekonomi dan lingkungan hidup.

Banyak penelitian yang membuktikan pendekatan standar seperti itu bukan hanya gagal menghasilkan fungsi-fungsi ekologi, tapi gagal mempertimbangkan pola perubahan demografi dan perubahan preferensi maupun perilaku masyarakat. Awal bulan ini, misalnya, saya menguji disertasi Dian Afriyanie berjudul “Perencanaan Ruang Hijau Perkotaan untuk Resiliensi Banjir Melalui Pendekatan Socio-Ecological Resilience” di Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung. Ia menyimpulkan persis sama seperti itu.

Dalam sistem yang lebih besar, aktor politik yang membawa kepentingan kelompoknya, telah berhasil menetapkan sebab-akibat yang membentuk narasi kebijakan pengendalian bencana. Namun mereka tak menghubungkannya dengan proses pemiskinan masyarakat maupun hilangnya hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang baik. Padahal itu dilindungi konstitusi.

Konsep dan pertentangan ini kita pelajari dalam pembangunan ekonomi. Di dalamnya sudah jelas kita pelajari merawat fungsi lingkungan hidup dan pencegahan bencana adalah menempatkan ilmu ekonomi menjadi bagian dari ilmu keselamatan sosial (societal safety sciences). Karena itu, paradigma ini memihak kepentingan kelompok rentan dalam arena kontestasi pemanfaatan ruang.

Ilmu keselamatan sosial ini pertama kali dibahas dan diajarkan oleh Universitas Kansai, Jepang. Mereka belajar dari kejadian-kejadian di Jepang, yang menderita akibat 99 serangan mega-bencana sejak tahun 500, dan berulang hampir setiap 15 tahun sekali. Dasar samudra selatan barat daya Jepang, palung Nankai, bergerak secara paralel dengan garis pantai menghasilkan gempa di kedalaman 4.000 meter yang terjadi tiap 100-150 tahun sejak 684.

Sejarah bencana itu terdapat dalam buku “Science of Societal Safety: Living at Times of Risks and Disasters” oleh Seiji Abe, dkk (2018). Isinya membahas pentingnya pengembangan ilmu keselamatan sosial. Sekolah Pascasarjana Ilmu-ilmu Keselamatan Sosial, Universitas Kansai, secara aktif meneliti pendidikan pencegahan dan mitigasi bencana, serta terus mengembangkan tiga bidang dasar sains dengan sistem teknik, sosial, dan humaniora.

Sistem sains dan teknik berkontribusi mencegah dan memitigasi bencana dengan memperjelas mekanismenya. Sistem sosial mencakup kebijakan administratif tentang bencana dan kerusakan, hukum yang mendasarinya, ekonomi dan operasi, maupun desain sistem sosial. Sedangkan sistem humaniora menangani psikologi dan etika orang dalam bencana dan korban, komunikasi antar manusia maupun komunikasi antar masyarakat.

Para ilmuwan di Kansai itu merancang sekolah dengan tiga bidang terserbu dengan sengaja membuatnya secara inklusif terhadap bidang ilmu lain. Fokusnya tetap pada penguatan sintesis untuk mendapatkan penyelesaian persoalan keselamatan sosial, baik secara konseptual maupun empiris. Para peneliti yang peduli dengan keselamatan sosial mengakui perlunya pendekatan interdisipliner untuk menangani masalah di lapangan.

Bagaimanapun, ilmu keselamatan sosial, bukanlah bidang akademik yang diakui secara internasional. Namun Universitas Kansai, dengan dukungan politik nasional Jepang, tetap mendirikan fakultas dengan nama ilmu itu pada 2010, dengan memakai frasa “Societal Safety Sciences” dalam bahasa Inggris.

Dari cerita Seiji Abe dkk, kita bisa melihat bagaimana keteguhan politik Jepang telah memihak kebutuhan bangsa Jepang. Politik Jepang telah melahirkan politik bencana untuk menyelamatkan bangsa Jepang. Politik bertaut erat dengan kepentingan orang banyak. Ke mana arah politik bencana Indonesia berjalan?

Gambar oleh Hermann Traub dari Pixabay

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.