Surat dari Darmaga | 06 Januari 2020

2030 Jakarta Tenggelam: Bagaimana Mencegahnya?

Tahun 2030 diperkirakan Jakarta tenggelam karena banjir yang naik 180%. Bukan penataan sungai yang jadi penyebabnya, tapi penurunan muka tanah di utara

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

JAKARTA tenggelam tak lama lagi. Setidaknya jika kita baca analisis banjir Yus Budiyono dalam disertasinya pada 2018 di Universitas Amsterdam, Belanda. Dalam Flood Risk Modeling in Jakarta: Development and Usefulness in a Time of Climate Change, Yus mengamati banjir sebelum 2017.

Memakai model risiko “Damagescanner-Jakarta” yang menghitung informasi tentang bahaya, paparan dan kerentanan. Dalam model ini bahaya banjir diwakili peta genangan yang menunjukkan tingkat dan kedalaman banjir, dengan probabilitas yang berbeda dan keparahan yang berbeda. Eksposur diwakili peta pemakaian lahan, di mana setiap kelas pemakaian lahan diberi kerusakan maksimum dalam US$. Nilai ini mencerminkan potensi kerusakan yang dapat terjadi untuk setiap jenis penggunaan lahan apabila terjadi banjir. Sementara, kerentanan diwakili oleh kurva kedalaman kerusakan dan bila kedalaman berbeda nilai kerusakan akan berbeda.

Dengan model tersebut, Yus mencatat pada 2030 ada peningkatan risiko banjir di Ibu Kota sebesar 180%. Pengaruh terbesar ancaman ini bukan pada pengendalian 13 sungai yang membelah Jakarta yang buruk. Melainkan penurunan tanah. Kontribusi risikonya mencapai 126%. Data Bappenas menunjukkan tanah Jakarta turun 7,5 sentimeter per tahun sejak 1975 akibat eksploitasi air tanah dan pembangunan gedung yang tak terkendali.

Curah hujan yang tinggi juga bukan penyebab utama lain. Banyak yang mengatakan banjir Jakarta pada 1 Januari 2020 akibat curah hujan yang sangat tinggi. Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Halim Perdanakusumah mencatat curah hujan 377 milimeter per hari pada tanggal tersebut—tertinggi dalam 24 tahun terakhir. Tapi kontribusi pada banjir Jakarta, menurut Yus, hanya maksimum 104%. Ia bahkan faktor yang tidak pasti karena bisa minus 94%.

Perubahan penggunaan lahan adalah ancaman lain banjir Ibu Kota. Jika konversi lahan berlanjut pada tingkat yang sama seperti yang terjadi selama periode 1980-2009, risikonya bisa naik +45% pada tahun 2030. Namun, apabila memakai skenario perubahan penggunaan lahan “ideal”, yang mengasumsikan bahwa Tata Ruang Jakarta 2030 sepenuhnya dilaksanakan, risiko bisa dikurangi hingga -12%.

Yus menyarankan langkah pengurangan risiko secara teknis, sosial maupun berbagai kebijakan yang diperlukan. Sebab korban dan kerugian yang ia catat akibat banjir Jakarta dari tahun ke tahun sangat tidak sedikit. Pada Januari 2013 kerugian akibat banjir diperkirakan sebesar US$ 3 miliar atau Rp 42 triliun, dengan 47 orang meninggal dan lebih dari 100.000 rumah hancur atau rusak. Sebelumnya, pada 2002 dan 2007, kerugian ekonomi akibat banjir  masing-masing US$ 1,5 miliar dan US$ 890 juta.

Adanya korban maupun kerugian materi akibat banjir, yang hampir rutin sejak abad 17 ini, sepatutnya tak lagi disebut bencana alam. Sebab, bencana alam terjadi tiba-tiba dan sekali. Keangkuhan dan kebodohan kita semua yang membuat banjir terus terjadi. Padahal, rekomendasi menanganinya sudah ada sejak banjir pertama. Artinya, tidak ada pembaruan landasan kebijakan yang memungkinkan penyebab-penyebab banjir bisa diminimalkan.

Dengan besaran kerugian banjir semakin naik ini, semestinya menggiring kita melihat banjir dengan lebih bijaksana. Pertama, kita harus antisipatif terhadap gejala alam tersebut. “Kita” di sini adalah lembaga-lembaga publik yang menjadi representasi masyarakat. Kedua, kita harus menghindari pernyataan: “banjir adalah tanggung jawab kita semua”.

Tentu saja arti kalimat itu benar, tetapi gagal mengartikulasikan siapa yang harus bertanggung jawab dan ke mana publik menuntutnya untuk perbaikan. Sebab persoalan yang paling mendasar saat ini bukan terletak pada tingkah laku perorangan, melainkan besarnya peluang (opportunity sets) bagi perorangan untuk merusak sumber daya alam dan daya dukung perkotaan akibat berbagai fungsi lembaga-lembaga publik yang tidak berjalan.

Sikap perorangan maupun lembaga pemerintah pada umumnya myopic-pragmatis, reaktif, sempit, dan jangka pendek. Sikap ini yang menjadi sebab berbagai rekomendasi teknis untuk memperbaiki kinerja pengelolaan lingkungan hidup tidak berjalan.

Dalam skala wilayah, sikap pragmatis tersebut ditunjukkan antara lain oleh lahirnya proyek-proyek fisik pengendalian banjir secara parsial. Misalnya, berupa bangunan-bangunan pengendalian air, rehabilitasi hutan dan lahan, pembongkaran bangunan yang tidak memenuhi tata ruang, dan lain-lain.

Dua syarat agar proyek-proyek tersebut bisa dikatakan sering kali tidak terpenuhi. Pertama, proyek-proyek yang dilaksanakan tidak menjadi kesatuan dan/atau lokasinya tidak tepat untuk meningkatkan fungsi kawasan lindung di daerah aliran sungai (DAS) tertentu, sehingga tidak mempunyai dampak signifikan. Setelah banjir di Jakarta 2002, Lembaga Penelitian IPB mencatatada 102 proyek terkait konservasi DAS Ciliwung dan pengendalian banjir di Jakarta, tetapi nilai sinerginya rendah. Saran untuk menyinergikan semua proyek itu tidak pernah terdengar dan dilakukan hingga hari ini.

Kedua, manfaat proyek bagi kawasan lindung adalah manfaat jangka panjang, namun keberlangsungan dampak jangka panjang dari proyek-proyek itu sulit diwujudkan. Penyebabnya, setelah proyek selesai, misalnya berupa rehabilitasi lahan, langsung gagal karena ada pelanggaran tata ruang lain di daerah proyek itu. Luas area hutan di DAS Cisadane hulu rata-rata berkurang sekitar 3.872 hektare per tahun selama periode 2003-2016. Angka ini sudah pasti datang dari pelanggaran tata ruang.

Dalam skala nasional, sikap pragmatis tersebut ditunjukkan, misalnya, dalam agenda pemerintah yang cenderung menganaktirikan fungsi lingkungan hidup. Padahal menurut Herman Daly, guru besar kebijakan publik di Universitas Maryland, Amerika Serikat, ada keterkaitan antara ekonomi dan daya dukung lingkungan

Daly memakai garis Plimsoll yang biasa dikenal di dunia maritim. Garis Plimsoll memberi petunjuk seberapa banyak muatan kapal bisa diangkut agar keamanan berlayar tetap terjaga. Garis itu analog dengan batas daya dukung lingkungan. Sistem ekonomi analog dengan cara mengatur barang di atas kapal dan apabila tidak efisien letak garis Plimsoll akan terlewati dan kapal dipastikan tenggelam jika memaksanya angkat sauh.

Dengan sumber daya alam yang rusak, lingkungan hidup maupun bencana yang meningkat dari waktu ke waktu, krisis daya dukung lingkungan sudah terjadi. Merujuk kiasan Herman Daly, apa yang seharusnya kita lakukan adalah mengatur barang di dalam kapal, sambil terus memperhatikan posisi garis Plimsoll. Tetapi, rupanya itu semua belum terjadi. Politik ekonomi nasional bahkan terus berjalan dengan angkuhnya, yang justru sepertinya memastikan bahwa garis Plimsoll itu tidak pernah ada.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.