Surat dari Darmaga | 16 Desember 2019

Investasi atau Lingkungan Hidup: Mana Lebih Penting?

Proteksi lingkungan atau investasi, acap dibenturkan seolah keduanya bertentangan. pembaruan undang-undang, termasuk melalui omnibus law, untuk memecahkan persoalan investasi dan lingkungan memerlukan pergeseran paradigma.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

PEMERINTAH sedang menggodok omnibus law, seperangkat aturan yang mereduksi atau memampatkan banyak aturan agar tak saling bertentangan bahkan meniadakan. Ada 82 undang-undang yang dibagi ke dalam 11 klaster untuk disederhanakan dengan tujuan memudahkan investasi. Lalu di mana posisi lingkungan hidup? Pertanyaan ini penting karena pembangunan ekonomi, melalui investasi dan perangkat-perangkatnya, selalu berdampak kepada lingkungan dan manusia.

Lingkungan hidup bukan sesuatu yang abstrak, meski dampaknya bisa terasa samar-samar, karena dirasakan secara bersama, dengan tanggung jawab bersama, bahkan bisa berakhir pada lupa bersama. Bagi seseorang yang kehilangan dompet, ia akan merasa sakit dan kelimpungan karena kehilangan itu dialaminya sendirian. Bandingkan dengan menghirup udara kotor setiap hari bersama seluruh penduduk Indonesia. Kendati mematikan, kita bisa abai terhadapnya.

Dampak kerusakan lingkungan, yang bentuknya berupa longsor, banjir, kekeringan, puting beliung, tak satu pun yang menyatakan diri bertanggung jawab. Sebab, bencana-bencana itu tak terjadi seketika. Ada peribahasa “katak mati dalam air yang direbus dengan panas yang naik perlahan-lahan” itu sungguh-sungguh terjadi. Seandainya panas yang mematikan itu terjadi seketika, katak itu mungkin masih hidup karena insting bertahan hidupnya akan memerintahkan tubuhnya untuk meloncat begitu panas mulai membakarnya.

Dalam pembangunan ekonomi pun, lingkungan hidup sesungguhnya berada di luar konteks. Mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran (demand-supply), tidak pernah dibatasi oleh jumlah konsumsi dan pasokan akibat terbatasnya daya dukung dan daya tampung alam yang menghasilkan barang tersebut. Cara berpikir seperti itu akan selalu mengunggulkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi, yang menghadirkan tambahan konsumsi dan pasokan barang, misalnya dengan tumbuhnya pabrik-pabrik maupun eksploitasi sumber daya alam.

Dengan kata lain, cara berpikir seperti itu tertipu oleh suatu narasi janggal di dalam pikiran, bahwa ekonomi tetap harus tumbuh—melalui ukuran kinerja semu—walaupun berakibat pada kerusakan lingkungan. Untuk menguatkan cara pikir keliru itu, kerusakan lingkungan tidak pernah dikalkulasi nilai moneternya yang menjadi “biaya” untuk menumbuhkan ekonomi itu.

Hal lain adalah sifat lintas wilayah dan lintas waktu dalam lingkungan hidup yang melampaui kerangka tanggung jawab sebuah lembaga atau suatu entitas politik. Detlef Sprinz, peneliti Postdam Institute for Climate Impact Research Jerman, menyebutkan masalah tersebut sebagai persoalan yang ditandai ketidakpastian waktu (time inconsistency), karena melampaui wilayah yurisdiksi serta periode masa jabatan eksekutif maupun legislatif.

Maka di banyak negara, kinerja ekonomi makro dicapai dengan mengorbankan lingkungan hidup, sebagai akibat rasionalitas politik menganggapnya sebagai sesuatu yang ”tak terlihat”. Akibat berikutnya, lingkungan hidup dianggap tidak relevan untuk dibicarakan secara politik. Lemahnya kebijakan mengatasi pelanggaran tata ruang, misalnya, berakibat pada kebiasaan melanggar oleh institusi negara dan melembaga dalam perilaku masyarakat. Kita pun tutup mata terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Ketidaktahuan dan ketidakpedulian itu sudah pasti dimanfaatkan oleh kekuasaan. Sebab, platform kekuasaan senantiasa memakai kerangka kerja ilmu pengetahuan yang diwujudkan melalui segenap definisi, kategorisasi, pernyataan mengenai masalah, instruksi, kebijakan, peraturan-perundangan maupun segenap aspek-aspek institusional yang menjadi media pelaksanaannya. Dalam banyak hal, kerangka kerja kekuasaan menyaring dalil-dalil berdasarkan diskursus bidang ilmu yang sesuai dengan tujuan kekuasaan yang sedang berjalan. Pada titik itu, dualitas ”pengetahuan-kekuasaan” melupakan tujuan esensialnya, karena kekuasaan di baliknya tidak terlihat.

Sifat hubungan seperti itu telah diurai dengan bagus oleh filsuf Prancis Michel Foucault (1980). Ia berkontribusi pada popularitas istilah ”pengetahuan-kekuasaan” (le savoir-pouvoir), dengan menyebut bahwa kekuasaan didasarkan pada pengetahuan dengan memanfaatkan pengetahuan. Kekuasaan mereproduksi atau membentuk pengetahuan sesuai dengan niatnya, kemudian menjalankan praktiknya melalui pengetahuan yang diproduksinya itu.

Untuk itu, apakah isu lingkungan hidup benar-benar akan ”diredupkan” dalam pembangunan ekonomi, akan sangat tergantung pada dinamika kekuasaan. Foucault juga melihat kekuasaan maupun pengetahuan sebagai fenomena struktural yang tidak kokoh dan terpusat, tapi relatif dan dinamis. Artinya, kekuasaan tidak benar-benar mendefinisikan ilmu pengetahuan secara ajek.

Kini, mari kita melihat kenyataan. Ilmu pengetahuan yang melahirkan peraturan-perundangan sebagai bentuknya (rule in form) maupun ilmu pengetahuan yang melahirkan praktik institusional dan politik yang sedang bekerja (rule in use) menjadi penyebab berbagai masalah, seperti korupsi dan pelanggaran perizinan, tumpang-tindih izin, tabrakan antara izin korporasi dengan ruang hidup masyarakat lokal dan adat, maupun privatisasi penyelesaian konflik ruang hidup dengan solusi-solusi yang belum adil. Dengan persoalan sebesar itu, apakah mempercepat investasi bisa dilakukan dengan menyederhanakan perizinan dan melemahkan lingkungan hidup?

Pada titik itu mereka yang ada di luar kekuasaan, seperti para ahli maupun pegiat LSM lingkungan menjadi ragu-ragu karena umumnya pemikiran mereka berada di luar definisi, dalil maupun kategori ilmu pengetahuan yang sedang digunakan para pembuat keputusan. Padahal, pembaruan undang-undang, termasuk melalui omnibus law, untuk memecahkan persoalan investasi dan lingkungan di lapangan memerlukan pergeseran paradigma dalam pelaksanaannya.

Ilmu pengetahuan yang memproduksi berbagai masalah investasi dan lingkungan hidup saat ini tidak lagi bisa begitu saja dipakai untuk memecahkan masalah-masalah yang diproduksinya. Kekuasaan semestinya terbuka untuk melihat kenyataan di lapangan sebagai pijakan, sebelum memilih ilmu pengetahuan yang dipakai sebagai cara berpikir dan merumuskan solusinya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.