Surat dari Darmaga| 21 Oktober 2019

Selamat Bekerja, Presiden Jokowi

Presiden Jokowi seyogianya menerjemahkan visi pembangunan ekonomi dengan memproteksi hutan dan lingkungan. Pelibatan masyarakat lokal harus jadi poin penting.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat melantik Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Bagi Jokowi, ini adalah periode kedua. Bagi Ma’ruf Amin ini adalah kali pertama ia masuk istana karena menggantikan Jusuf Kalla.

Jika menyimak pidatonya sebagai presiden pada 20 Oktober 2019, ada harapan bahwa kebijakan Jokowi lima tahun ke depan tidak lagi mengandalkan sumber daya alam sebagai penggerak ekonomi. Jokowi menyebutnya “transformasi ekonomi”. “Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Menggembirakan bahwa visi Presiden dalam lima tahun ke depan adalah transformasi ekonomi, meski tak ada kata "lingkungan" atau "demokrasi" atau "hak asasi manusia" dalam kalimat-kalimatnya. Kita pun belum bisa meraba bagaimana visi besar ini diimplementasikan di lapangan. Apa itu daya saing manufaktur dan jasa modern? Apakah bahan mentah manufaktur tak disediakan oleh alam? Apakah bahan baku jasa modern tak bersumber dari alam juga?

Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Apakah pelaksanaannya tak membuka dan mengeksploitasi sumber daya alam baru? Rencana pemindahan ibu kota saja membuka ruang baru bagi hidup dan aktivitas orang banyak. Artinya, ada eksploitasi sumber daya alam baru. Setidaknya areal yang diperlukan untuk membangun kota baru akibat pemindahan ibu kota itu seluas 300.000 hektare, lima kali lipat dari luas wilayah Jakarta.

Kita akan melihat visi Jokowi dalam pengelolaan sumber daya alam ini dari pilihan-pilihannya terhadap kabinet mendatang.

Dalam hal pengelolaan hutan dan lingkungan, sebaiknya Jokowi mengikuti apa yang menjadi tren di dunia saat ini karena ilmu pengetahuan telah membuktikannya secara empiris. Seperti kata Noam Chomsky, perusakan planet ini dimulai dari perusakan alam dengan melibas para penduduk lokal yang mempraktikkan kearifan adat memuliakan bumi.

Visi dan misi Jokowi dalam pembangunan, jika benar ingin bertransformasi menjadi manufaktur dan jasa modern, akan berimbas pada bagaimana cara dia menerjemahkannya dalam memproteksi lingkungan. Indonesia punya target menurunkan emisi 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Target yang berat jika tiap-tiap program pemerintah tak mendukung tujuan ini.

Pengikat peringatan Noam Chomsky dan pembangunan negara modern adalah apa yang disebut dengan pembangunan bersama masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat kecil, penduduk lokal, yang telah mempraktikkan pengelolaan alam secara lestari karena menjadi laku hidup sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang. Bahasa kerennya adalah “community based development”. Pengelolaan hutan dilakukan bersama masyarakat secara sukarela karena dari sana mereka mendapatkan manfaat secara ekonomi dan sosial.

Jokowi dengan sangat bagus menerjemahkan visi itu dalam perhutanan sosial. Ini tema utama Kongres Kehutanan Sedunia di Jakarta pada 1978. Baru 40 tahun kemudian tema ini menjadi kebijakan nasional. Perhutanan sosial memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, meredakan saling klaim dalam konflik tenurial, hingga menaikkan tutupan tajuk hutan. Banyak penelitian telah membuktikan perhutanan sosial mampu mencapai tiga tujuan utama pengelolaan hutan secara lestari itu.

Pemberian akses kepada korporasi selama 32 tahun sebelumnya menghasilkan 34 juta kawasan hutan rusak yang kini harus direstorasi dengan biaya yang sangat mahal. Konflik tenurial menyebabkan pelanggaran hak asasi yang serius hingga ekosida yang belum bisa dipulihkan dan hukumannya ditegakkan. Efek pengganda ekonomi yang diharapkan dari pemberian akses kelola kepada korporasi hanya menghasilkan kerusakan lingkungan dan kesenjangan desa-kota yang makin menganga.

Jokowi perlu meneruskan perhutanan sosial dengan lebih rapi dan tertata implementasinya sehingga 12,7 juta hektare lahan untuk masyarakat segera terwujud yang kini baru tercapai 30 persennya. Juga pelibatan masyarakat dalam segala aspek pembangunan kehutanan. Maka kita bersedih ketika penataan Taman Nasional Komodo dengan cara pembatasan wisatawan dengan menyediakan keanggotaan premium.

Jenis wisata eksklusif tak sejalan dengan pelibatan masyarakat. Kita harus melihat Tangkahan di Sumatera. Di sana, penduduk lokal menjaga rimba Gunung Leuseur karena kelestariannya sangat diperlukan untuk ekowisata. Penduduk lokal yang menjaga hutan itu dulu adalah para pembalak liar. Mereka insaf karena aktivitas pencurian kayu membuat bencana di desa mereka.

Kini wisata gajah di Tangkahan telah menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat di sana. Wisata eksklusif tak akan menguntungkan penduduk lokal. Sebab, wisata eksklusif akan menyerahkan pengelolaan kepada korporasi atas nama layanan dan jasa modern. Padahal, sumber terbesar pendapatan pariwisata berasal dari para flaneur, pelancong cekak yang jumlahnya banyak. Mereka yang berinteraksi dengan penduduk, memberikan dampak ekonomi lokal, karena tak menginap di resor-resor mewah.

Pemerintahan ini harus percaya bahwa masyarakat mampu menjaga alam mereka dengan lebih sejahtera karena hutan dan lingkungan adalah hidup mereka. Birokrasi hanya perlu mengingatkan dan mengajak mereka turut serta menjaga rimba agar kelestarian alam sebagai kebutuhan tiap-tiap orang terjaga demi kelangsungan hidup mereka juga.

Topik :