Surat dari Darmaga | 14 Oktober 2019

Peran Buzzer dalam Kerusakan Hutan

Sebuah solusi menjadi seolah-olah benar ketika kebijakan dan kegiatan berdasarkan konteks atau kondisi lapangan yang kita pikirkan, bukan masalah dari keadaan yang sesungguhnya terjadi. Sudah saatnya kita mengusir buzzer di pikiran kita, karena seharusnya lebih mudah daripada mengenyahkan buzzer di luar sana.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

BUZZER sedang naik daun. Ada yang memadankan istilah ini dengan “pendengung”, ada juga yang memakai “perumung”. Dua-duanya mengacu pada arti amplifikasi sebuah isu sehingga pembaca atau pendengarnya menjadi lebih luas dengan menyerap makna dan pemahaman yang ingin mereka tularkan. Tanpa perlu pikiran yang pintar, kita akan segera paham bahwa hutan yang rusak dan musnah karena pohonnya ditebang, tanahnya dikeruk, lalu tak ditanami kembali. Sesederhana itu.

Lalu para “buzzer” mendengungkan pelbagai alibi dengan menyajikan faktor-faktor penyebab deforestasi. Dulu ada namanya permudaan hutan alam, peremajaan alam, dan istilah-istilah lain yang tak mengacu pada penghutanan kembali lahan yang rusak dan gundul. Faktanya, permudaan alam tak terbukti. Kini lebih dari 30 juta hektare hutan telah rusak.

Solusi memakai kata-kata memang mudah. Sama dengan solusi kemiskinan atau kelaparan: cepat cari kerja, makan segera! Atau, solusi paling mujarab ketika ngantuk adalah tidur. Termasuk kalimat peyoratif semacam tak ada masalah yang berat selama tak dianggap masalah. Toh, kita berikhtiar untuk merumuskan ilmunya, karena menyelesaikan masalah memang harus dihadapi bukan lari darinya.

Dalam sektor kehutanan ada ilmu perencanaan hutan atau cara-cara menghasilkan produk-produk hasil hutan bernilai tinggi, konservasi, perlindungan, rehabilitasi, hutan sosial, manajemen perusahaan, ekonomi, analisis finansial; juga kewirausahaan, keterampilan, meramu makanan bergizi.

Semua ilmu itu rupanya tak menjangkau masalah riil di lapangan. Di dalam kawasan hutan itu ada konflik antara negara dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat, ada mobilisasi massa untuk menduduki hutan, tumpang-tindih izin, suap untuk memuluskan sebuah urusan, peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, pergantian fungsi hutan akibat perubahan tata ruang.

Saya coba merumuskan centang-perenang itu dalam tiga hal. Pertama, kegagalan mencegah kerusakan hutan dan mengharap keberhasilan upaya menghutankan kembali ditentukan oleh kejadian-kejadian lain, kejadian-kejadian di luar bidang kerja sektor kehutanan yang tidak ada ilmunya. Kedua, para profesional bidang kehutanan belum bisa menjangkau masalah di luar keilmuan itu karena ada problem struktural yang menghadangnya. Ketiga, hal pertama dan kedua dianggap bukan sebagai persoalan kehutanan.

Akibatnya adalah penyelesaian masalah di sektor kehutanan seperti tertutupi oleh sebuah selubung yang kasat mata tapi susah dijangkau. Akibatnya seperti ada kesengajaan untuk tidak tahu dan tidak peduli dengan masalah-masalah yang ada di depan mata itu. Hasilnya, penyelesaian masalah menjadi berbelit-belit.

Dalam buku “Post-Truth and Political Discourse” (2019), sejarawan sains David Block menyebut ada empat bentuk ketidaktahuan publik yang umum dalam diskursus masyarakat.

Pertama, ketidaktahuan sebagai bentuk “primitif”, sungguh karena memang tidak tahu. Kedua, ketidaktahuan karena kehilangan konteks atau kehilangan pilihan wacana untuk memperkaya cara pandang akibat kurangnya perhatian atau tidak tersedianya informasi. Ketiga ketidaktahuan sebagai “taktik strategis”, berupa tindakan yang dirahasiakan atau fakta yang disensor untuk maksud membelokkan makna informasi. Keempat, ketidaktahuan sebagai “konstruksi aktif” dari hasil upaya mengaburkan informasi yang berasal dari sumber otentik, misalnya dari ilmuwan atau pakar, untuk menipu serta memproduksi dan memanipulasi pemahaman masyarakat tentang hal-hal tertentu.

Dalam dunia “pasca-kebenaran” ketidaktahuan publik itu cenderung mengarah pada dua ketidaktahuan yang terakhir: sebagai “taktik strategis” dan “konstruksi aktif”. Informasi dimanipulasi agar orang hanya percaya kepada makna yang ingin disetir oleh pembawanya sehingga publik mengabaikan kemungkinan makna lain di baliknya.

Dalam konteks kerusakan hutan di Indonesia, ketidaktahuan itu cenderung ke arah nomor dua, ketidaktahuan akibat kehilangan konteks dan sempitnya cara pandang. Kerusakan hutan sudah lebih 30 juta hektare sejak 1970, sebanyak 201 perusahaan hutan tanaman sudah mati, tapi solusi-solusi yang ada sekarang masih belum menyentuh fakta itu. Artinya, solusinya belum menjadi solusi.

Saya jadi ingat kata-kata Robert Mugabe, presiden kedua Zimbabwe: “Lebih baik duduk di bar sambil memikirkan Tuhan, daripada duduk di gereja sambil memikirkan bir”. Kata-kata itu menggoda saya untuk memikirkan kembali, apakah selama ini kita bekerja dengan “khusuk” itu sembari memikirkan hal yang benar? Jangan-jangan kita sudah menjadi buzzer untuk kita sendiri, selalu dengan cerdik mempunyai cara untuk membelokkan fakta yang sesungguhnya dengan fakta yang kita inginkan.

Sebuah solusi menjadi seolah-olah benar ketika kebijakan dan kegiatan yang kita lakukan berdasarkan konteks atau kondisi lapangan yang kita pikirkan, bukan masalah dari keadaan yang sesungguhnya terjadi. Sudah saatnya kita mengusir buzzer di pikiran kita, karena seharusnya lebih mudah daripada mengenyahkan buzzer di luar sana. Mari kita buktikan...

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.