Surat dari Darmaga | 14 Oktober 2019

Peran Buzzer dalam Kerusakan Hutan

Sebuah solusi menjadi seolah-olah benar ketika kebijakan dan kegiatan berdasarkan konteks atau kondisi lapangan yang kita pikirkan, bukan masalah dari keadaan yang sesungguhnya terjadi. Sudah saatnya kita mengusir buzzer di pikiran kita, karena seharusnya lebih mudah daripada mengenyahkan buzzer di luar sana.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

BUZZER sedang naik daun. Ada yang memadankan istilah ini dengan “pendengung”, ada juga yang memakai “perumung”. Dua-duanya mengacu pada arti amplifikasi sebuah isu sehingga pembaca atau pendengarnya menjadi lebih luas dengan menyerap makna dan pemahaman yang ingin mereka tularkan. Tanpa perlu pikiran yang pintar, kita akan segera paham bahwa hutan yang rusak dan musnah karena pohonnya ditebang, tanahnya dikeruk, lalu tak ditanami kembali. Sesederhana itu.

Lalu para “buzzer” mendengungkan pelbagai alibi dengan menyajikan faktor-faktor penyebab deforestasi. Dulu ada namanya permudaan hutan alam, peremajaan alam, dan istilah-istilah lain yang tak mengacu pada penghutanan kembali lahan yang rusak dan gundul. Faktanya, permudaan alam tak terbukti. Kini lebih dari 30 juta hektare hutan telah rusak.

Solusi memakai kata-kata memang mudah. Sama dengan solusi kemiskinan atau kelaparan: cepat cari kerja, makan segera! Atau, solusi paling mujarab ketika ngantuk adalah tidur. Termasuk kalimat peyoratif semacam tak ada masalah yang berat selama tak dianggap masalah. Toh, kita berikhtiar untuk merumuskan ilmunya, karena menyelesaikan masalah memang harus dihadapi bukan lari darinya.

Dalam sektor kehutanan ada ilmu perencanaan hutan atau cara-cara menghasilkan produk-produk hasil hutan bernilai tinggi, konservasi, perlindungan, rehabilitasi, hutan sosial, manajemen perusahaan, ekonomi, analisis finansial; juga kewirausahaan, keterampilan, meramu makanan bergizi.

Semua ilmu itu rupanya tak menjangkau masalah riil di lapangan. Di dalam kawasan hutan itu ada konflik antara negara dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat, ada mobilisasi massa untuk menduduki hutan, tumpang-tindih izin, suap untuk memuluskan sebuah urusan, peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, pergantian fungsi hutan akibat perubahan tata ruang.

Saya coba merumuskan centang-perenang itu dalam tiga hal. Pertama, kegagalan mencegah kerusakan hutan dan mengharap keberhasilan upaya menghutankan kembali ditentukan oleh kejadian-kejadian lain, kejadian-kejadian di luar bidang kerja sektor kehutanan yang tidak ada ilmunya. Kedua, para profesional bidang kehutanan belum bisa menjangkau masalah di luar keilmuan itu karena ada problem struktural yang menghadangnya. Ketiga, hal pertama dan kedua dianggap bukan sebagai persoalan kehutanan.

Akibatnya adalah penyelesaian masalah di sektor kehutanan seperti tertutupi oleh sebuah selubung yang kasat mata tapi susah dijangkau. Akibatnya seperti ada kesengajaan untuk tidak tahu dan tidak peduli dengan masalah-masalah yang ada di depan mata itu. Hasilnya, penyelesaian masalah menjadi berbelit-belit.

Dalam buku “Post-Truth and Political Discourse” (2019), sejarawan sains David Block menyebut ada empat bentuk ketidaktahuan publik yang umum dalam diskursus masyarakat.

Pertama, ketidaktahuan sebagai bentuk “primitif”, sungguh karena memang tidak tahu. Kedua, ketidaktahuan karena kehilangan konteks atau kehilangan pilihan wacana untuk memperkaya cara pandang akibat kurangnya perhatian atau tidak tersedianya informasi. Ketiga ketidaktahuan sebagai “taktik strategis”, berupa tindakan yang dirahasiakan atau fakta yang disensor untuk maksud membelokkan makna informasi. Keempat, ketidaktahuan sebagai “konstruksi aktif” dari hasil upaya mengaburkan informasi yang berasal dari sumber otentik, misalnya dari ilmuwan atau pakar, untuk menipu serta memproduksi dan memanipulasi pemahaman masyarakat tentang hal-hal tertentu.

Dalam dunia “pasca-kebenaran” ketidaktahuan publik itu cenderung mengarah pada dua ketidaktahuan yang terakhir: sebagai “taktik strategis” dan “konstruksi aktif”. Informasi dimanipulasi agar orang hanya percaya kepada makna yang ingin disetir oleh pembawanya sehingga publik mengabaikan kemungkinan makna lain di baliknya.

Dalam konteks kerusakan hutan di Indonesia, ketidaktahuan itu cenderung ke arah nomor dua, ketidaktahuan akibat kehilangan konteks dan sempitnya cara pandang. Kerusakan hutan sudah lebih 30 juta hektare sejak 1970, sebanyak 201 perusahaan hutan tanaman sudah mati, tapi solusi-solusi yang ada sekarang masih belum menyentuh fakta itu. Artinya, solusinya belum menjadi solusi.

Saya jadi ingat kata-kata Robert Mugabe, presiden kedua Zimbabwe: “Lebih baik duduk di bar sambil memikirkan Tuhan, daripada duduk di gereja sambil memikirkan bir”. Kata-kata itu menggoda saya untuk memikirkan kembali, apakah selama ini kita bekerja dengan “khusuk” itu sembari memikirkan hal yang benar? Jangan-jangan kita sudah menjadi buzzer untuk kita sendiri, selalu dengan cerdik mempunyai cara untuk membelokkan fakta yang sesungguhnya dengan fakta yang kita inginkan.

Sebuah solusi menjadi seolah-olah benar ketika kebijakan dan kegiatan yang kita lakukan berdasarkan konteks atau kondisi lapangan yang kita pikirkan, bukan masalah dari keadaan yang sesungguhnya terjadi. Sudah saatnya kita mengusir buzzer di pikiran kita, karena seharusnya lebih mudah daripada mengenyahkan buzzer di luar sana. Mari kita buktikan...

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Risiko Hibah Norwegia dalam Mencegah Pemanasan Global

    Pemerintah Norwegia mengucurkan hibah Rp 813 miliar. Indonesia makin terikat pada target program menurunkan emisi dalam mitigasi pemanasan global.

  • Kabar Baru

    Benarkah Menanam Pohon Tak Mencegah Pemanasan Global?

    Ada studi terbaru yang menyebutkan menanam pohon tak banyak berguna mencegah pemanasan global. Apa itu pengertian pemanasan global?

  • Surat dari Darmaga

    Masa Depan Pembangunan Papua

    Jika aktor-aktor pembangunan Papua tidak berubah dalam melihatnya sebagai ekoregion, wilayah ini akan jalan di tempat. Masa depan pembangunan Papua tak akan ke mana-mana, sementara kredibilitas negara akan semakin melorot.

  • Surat dari Darmaga

    New Normal: Saatnya Ramah Lingkungan

    Era new normal atau normal baru setelah pandemi virus corona, seharusnya mendorong kita lebih peduli lingkungan. Virus muncul karena alam tak seimbang.