Laporan Utama | Juli-September 2019

Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

Asep Ayat

Pemerhati burung liar di Burung Indonesia

PENGUSAHAAN hutan produksi cenderung memfokuskan kegiatan ekstraksi kayu yang melibatkan penebangan dan perusakan hutan, karena ada aspek keuntungan. Sementara konsekuensi-konsekuensi lingkungan akibat ekstraksi kayu yang tidak berbasis pada pengelolaan hutan lestari sering kali dikesampingkan. Padahal Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti rotan, getah, madu, dan jasa lingkungan yang penting bagi masyarakat sekitar hutan dan sangat relevan dengan pengelolaan hutan lestari yang luput dari perhatian.

Eksploitasi hutan secara berlebihan menyebabkan kawasan hutan produksi kehilangan tutupan hutan alamnya. Padahal banyak kehidupan yang bersandar pada hutan dan seisinya, tidak hanya flora dan fauna, tetapi juga manusia yang masih sangat menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan yang kondisinya tentu sangat mengkhawatirkan. Apalagi sebagian besar hutan alam di Indonesia tanpa perlindungan memadai karena tidak termasuk dalam jaringan kawasan konservasi.

Dengan berkurangnya tutupan hutan alam sebagai penyedia jasa lingkungan dan hasil hutan non kayu, sudah saatnya kita mengubah paradigma pengusahaan hutan produksi. Sebaiknya memandang nilai hutan bukan hanya pada tegakan yang dapat ditebang, tetapi dari nilai ekosistem hutan secara keseluruhan.

Pengereman laju deforestasi tidak hanya difokuskan pada kawasan konservasi, tetapi juga perlu dilakukan pada kawasan hutan alam produksi. Kebijakan pengelolaan hutan produksi melalui restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi bisa menjadi pilihan untuk memulihkan kerusakan hutan. Melalui restorasi ekosistem hutan-hutan terdegradasi bisa berfungsi kembali sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia jasa lingkungan serta produk-produk penting.

Sejak 2004, Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi yang selanjutnya dinamakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Restorasi ekosistem di hutan produksi adalah sebuah upaya untuk mengembalikan kecenderungan degradasi dan deforestasi agar hutan alam dengan ekosistem penting tetap terjaga baik fungsi dan keberadaannya.

Melalui kebijakan ini, hutan produksi dapat dikelola untuk dimanfaaatkan hasilnya mulai dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kayu setelah keseimbangan hayati dan ekosistemnya tercapai. IUPHHK-RE ini pula membuka peluang investasi baru di sektor kehutanan mengingat akan potensi ekonominya bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar.

Kebijakan pemanfaatan hutan produksi melalui restorasi ekosistem telah mendorong perubahan cara pandang terhadap hutan dan pengelolaannya. Hutan yang semula dianggap sebagai pepohonan dan penghasil kayu kini diperhitungkan sebagai satu kesatuan ekosistem dengan hasil hutan beragam sesuai tipe ekosistem dan karakteristiknya. Pengelolaan hutan produksi melalui restorasi diyakini bisa memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan produktivitas hutan dan pendapatan.

Hal lain yang tercapai adalah adanya upaya mitigasi perubahan iklim dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, maupun penyelamatan keragaman hayati guna memperkuat ketahanan pangan dan sumber energi. Tujuan ini akan terwujud bila pengelolaan restorasi terintegrasi dalam pengelolaan bentang alam produktif yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan internasional.

Perkembangan jumlah permohonan IUPHHK-RE di Indonesia cukup progresif dari tahun ke tahun. Sejak diterbitkan SK IUPHHK-RE pertama kepada PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (Hutan Harapan) pada tahun 2007, KLHK telah menerbitkan 16 IUPHHK-RE dengan total luasan 622.861.59 hektare atau 29% dari target capaian dari alokasi arahan pemanfaatan RE saat ini (1.557.750 hektare). Hampir 60% dari 16 IUPHHK-RE adalah bertipe ekosistem gambut, 24% dataran rendah dan sisanya dataran tinggi, mangrove dan rawa.

Dalam sepuluh tahun implementasi IUPHHK-RE, terjadi stagnasi pemberian IUPHHK-RE, karena adanya anggapan mengenai kebijakan restorasi yang dinilai kurang strategis atau masih ada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang restorasi ekosistem dan tantangan implementasi kebijakannya.

Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan. Namun demikian, persepsi pemerintah pusat dan daerah tampaknya belum sama, sehingga kadangkala menjadi hambatan administrasi yang mempengaruhi kelancaran teknis pemulihan ekosistem di lapangan. Bukan hanya terkait rencana kerja tahunan yang terhambat dan berimplikasi pada penumpukan bahkan menjadi tambahan pekerjaan pada tahun berikutnya, lebih jauh menambah biaya, energi dan waktu dalam pencapaian target.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan IUPHHK-RE dari tim Penilaian Kinerja Usaha Direktorat UJLHHBK-HP Ditjen PHPL menunjukan tiga Unit Manjemen (19%) bernilai baik, 9 Unit Manjemen (56%) dan sisanya bernilai buruk (25%).  Ini artinya implementasi RE belum maksimal dan masih menghadapi tantangan ke depan.

Monitoring restorasi ekosistem

Namun demikian, usaha RE selama 10 tahun terakhir belum memperlihatkan progres yang prospektif, sebagian besar masih cost center, mengandalkan donor, dan menunggu dukungan kebijakan yang sesuai dengan bisnis yang dikembangkan, dan sebagian kecilnya masih merangkak menginisiasi usaha HHBK dan ekowisata. Kesempatan besar RE yang dimungkinkan untuk melakukan multi usaha, masih terkendala dukungan kebijakan dan permasalahan konflik lahan-sosial.

Apabila kawasan RE benar-benar clean and clear,  dukungan pemerintah daerah dan masyarakat optimal dan dan kebijakan terkait usaha terjamin, maka iklim investasi akan meningkat bukan hanya usaha RE akan berkembang dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial yang seimbang, tetapi juga akan berdampak positif pada penigkatan minat untuk mengelola kawasan hutan produksi yang open access.

Aspek

Kondisi Saat ini

Pemenuhan kewajiban

Sebagian besar kewajiban belum dipenuhi oleh setiap pemegang izin antara lain: Tata Batas Areal Kerja, Pemenuhan GANISPHPL, Pelaporan dan pembangunan sarana dan prasarana (PWH)

Konflik sosial

Konflik sosial sebagian telah diselesaikan dengan penandatanganan kerja sama (MoU), tidak lanjut dari MoU belum terealisasi

Aset pengusahaan IUPHHK – RE

Aset pengusahaan IUPHHK-RE yang dimiliki oleh grup, sebagian besar masih tergabung dengan induk perusahaan, seperti: Organisasi, SDM, sarana dan prasaran serta aset pendukung lainnya

Usaha restorasi

Pengembangan usaha jasa lingkungan, HHBK dan Pemanfaatan Kawasan masih dalam tahap inventarisasi dan studi kelayakan

Peluang usaha restorasi ekosistem cukup menjanjikan, terutama dari aneka produk hutan seperti jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu. Usaha untuk memperluas inisiasi restorasi ekosistem tidak dapat berhasil tanpa diiringi dengan pengembangan instrumen kebijakan dan upaya promosi RE. 

Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat luas perlu terus ditingkatkan. Diperlukan juga peningkatan dan pengembangan kapasitas para pihak, mengingat usaha ini masih termasuk baru dan belum banyak percontohan. Harapannya restorasi ekosistem akan terus dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia dengan dukungan para pihak untuk kepentingan lintas generasi.  Hutan Indonesia tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan saatnya untuk restore more.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Citarum Belum Harum

    Banyak program memperbaiki sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat, yang dijuluki sungai terkotor di kolong langit. Tiap gubernur punya program sendiri dengan anggaran tak sedikit. Ada Citarum Bergetar, Citarum Lestari, Citarum Bestari. Semuanya gagal. Kini muncul Citarum Harum. Kali ini perbaikan lebih masif dan bergaung karena kebijakannya langsung di tangan presiden. Tahun pertama Citarum Harum perbaikan sungai yang berakhir di Muara Gembong Bekasi ini belum terlalu signifikan, tapi menjanjikan. Perlu pola pikir menyeluruh di semua lapisan masyarakat.

  • Laporan Utama

    Perang Melawan Kerusakan Citarum

    Perbaikan Citarum dari hulu ke hilir. Butuh komitmen kuat.

  • Laporan Utama

    Menengok Mastaka Citarum

    Situ Cisanti, kilometer 0 sungai Citarum, kini bersih dari sampah dan eceng gondok. Tujuh mata air mengalir deras.

  • Laporan Utama

    Nyi Santi dari Bumi Pohaci

    Irma Hutabarat menekuni vetiver untuk menyelamatkan sungai yang porak poranda. Citarum membuatnya jatuh cinta.

  • Laporan Utama

    Citarum, oh, Citarum

    Citarum dalam angka.

  • Laporan Utama

    Merusak Lingkungan Belum Jadi Pidana

    Wawancara dengan Taruna Jaya, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  • Laporan Utama

    Mengatasi Tuna Daya Mengelola Citarum

    Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah.

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial untuk Perbaikan Hulu Sungai

    Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari sehingga program ini dapat mendukung pemulihan kondisi DAS Citarum melalui pelaksanaan perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Provinsi Jawa Barat.

  • Laporan Utama

    Sungai Itu Seperti Tubuh Kita

    Jika wilayah DAS terbagi ke dalam wilayah hulu (atas), tengah dan hilir (bawah), maka tubuh manusia pun terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah.

  • Laporan Utama

    Solusi untuk Citarum

    Slogan mempertahankan Citarum bebas limbah dan kotoran wajib dilaksanakan mulai dari setiap RT, RW, desa dan kecamatan yang berinteraksi dengan Citarum. Bentuk forum Kiai Peduli Citarum.