Surat dari Darmaga | 27 Agustus 2019

Pangkal Soal Kerusakan Lingkungan

Pangkal soal kerusakan lingkungan bisa sejak dalam prinsip berpikir, sebelum soal jauhnya jarak sosial antara pengambil keputusan dengan objek yang diputuskan.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

HAMA tanaman muncul bisa jadi karena hilangnya predator yang habis diburu manusia. Kita acap mengabaikan hal-hal kecil yang saling menopang cara kerja alam yang membentuk rantai dan siklus yang saling mendukung. Alam telah menyediakan skema perlindungan kepada keanekaragaman hayati untuk hidup kita secara gratis.

Dampak buruk kerusakan lingkungan tidak terjadi seketika terhadap manusia. Ada semacam kedekatan temporal (temporal immediacy) serta probabilitas pengaruh (probability of effect) sehingga kita cenderung mengabaikannya bencana tidak terjadi ketika kita menghabisi satu jenis fauna. Celakanya lagi, peluang dampak buruk itu tidak pasti sehingga, meski ilmu pengetahuan sudah memprediksi sekali pun, kita tetap mengabaikan. 

Apalagi, dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dampak lingkungan selalu ada analisis dampaknya. Sesuai peraturan-perundangan. Legal. Sah. Lalu apa lagi?

Dalam buku Ecocystem Services: Economic and Policy (2019), Stephen Muddiman menelusuri cara pengambilan keputusan, terutama dalam bisnis yang bersinggungan dengan lingkungan. Tesisnya dimulai dari sejumlah pertanyaan yang menohok, antara lain: apakah memulihkan fungsi alam benar-benar diperhatikan dalam logika investasi yang digantung oleh dalil-dalil keuangan dunia yang tidak stabil? Ketika sumber dana pembangunan bukan berasal dari kegiatan yang menguntungkan, melainkan dari pendanaan yang punya beban finansial atau bunga utang, apakah batasan-batasan sifat ekologis menjadi perhatian para investor?

Setelah menganalisis terhadap jawaban-jawaban atas pertanyaan itu, Muddiman membuat satu kesimpulan yang terwakili melalui kalimatnya ini: “manusia semakin berisiko hidup di bumi akibat banyaknya bencana-bencana dan hilangnya lahan-lahan subur untuk bahan pangan akibat fungsi alam dan lingkungan alam yang terus menurun. Manusia sebagai spesies telah mengambil risiko memutus jalur kehidupan vital yang menopang kita...”.

Dunia telah menderita akibat kita mengabaikan fungsi dan jasa lingkungan. Tapi, data acap tak cukup menggambarkannya secara akurat sehingga dari waktu-ke-waktu pengetahuan dan teori ekologi yang memastikan kerusakan tidak dipakai dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi. Celakanya, dampak dianggap selesai ketika ada manfaat-manfaat ekonomi dari perusakan lingkungan dan terlihat adanya keberlangsungan investasi.

Siapa datang, siapa hilang

Artikel ini saya tulis di Dobo, Pulau Aru, Maluku. Di sini ada perbincangan mengenai buku saya “Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan” yang mengupas bagaimana pengetahuan menjadi sumber kuasa, politik pengelolaan sumber daya alam maupun problematika kebijakan. Di Aru nyata terlihat eksklusi masyarakat akibat investasi usaha-usaha besar dan perkembangan lingkungan hidup yang semakin memburuk di pulau-pulau kecil di wilayah ini.

Dalam buku Stephen Muddiman itu dijelaskan bahwa ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan domestik bruto (PDB) yang dikembangkan ekonom Rusia, Simon Kuznets—dan digunakan sejak 1937—secara agregat sesungguhnya kontra produktif terhadap upaya pelestarian lingkungan. Artinya, akumulasi "kemajuan" ekonomi turut berkontribusi membenarkan yang salah, karena efisiensi dan produktivitas ekonomi dianggap mampu mengompensasi dampak buruk lingkungan. Padahal faktanya bertolak belakang.

Mungkin benar produktivitas dan nilai ekonomi bisa mengompensasi kerusakan lingkungan pada kasus-kasus tertentu. Muddiman menyebut “...ukuran ekonomi itu hanyalah stimulus ilusi, karena dapat dianggap sebagai kalibrasi hanya untuk tujuan akuntansi, tetapi tidak menjadi stimulus aktual yang menguntungkan masyarakat dunia...”. Bahkan bila timbul polusi, misalnya, akan menaikkan nilai PDB karena menunjukkan beroperasinya sejumlah ukuran pertumbuhan, seperti bekerjanya mesin dan aktivitas manusia. Bahkan biaya pembersihan melibatkan transaksi keuangan yang menjadi nilai positif dalam PDB.

Pangkal soalnya, menurut Muddiman, karena pikiran manusia yang berhubungan dengan data yang tidak lengkap dengan pengetahuan yang tidak sempurna, setelah mendapat informasi pengetahuan baru pun, tak berusaha mengganti prinsip berpikir. Akibatnya hubungan ekologi-ekonomi dalam lingkungan menjadi cacat informasi.

Pandangan Stephen Muddiman itu sejalan dengan apa yang terjadi di pulau Aru. Dominasi cara pikir ekonomi tanpa mempertimbangkan karakteristik dan keterbatasan sumber daya alam yang diterapkan di pulau sini, terbukti tidak membawa stabilitas sosial-politik. Yang datang membawa “berkah” ekonomi daerah maupun nasional, diikuti oleh yang pergi, yaitu berupa hilangnya kekayaan sosial budaya dan keanekaragaman hayati maupun kemandirian masyarakat. 

Pulau yang semula menjadi habitat rusa di area savana yang luas dengan siklus kehidupan hayati yang khas, kini sedang menuju monokultur pertanian seperti tebu dan ternak sapi. Selain itu di pulai ini juga sedang marak kegiatan pembalakan liar, terutama untuk spesies pohon mahal seperti Merbau (Instia bijuga).

Dari kondisi Aru dan penjelasan buku Muddiman, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kita belum menjalankan sistem kerja yang bisa memelihara jasa lingkungan. Hal ini bisa juga terjadi akibat jauhnya jarak sosial antara kampung-kampung kecil di pulau Aru dengan para pengambil keputusan di ruang-ruang pemerintahan di Jakarta.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.