Kabar Baru | 20 Agustus 2019

Menimbang Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Bisakah membangun kota besar di atas lahan gambut? Tak ada referensi di dunia sebuah kota dibangun di atas gambut tropis yang unik.

Redaksi

Redaksi

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengulang rencana memindahkan Ibu Kota ke luar Jakarta. Kali ini lebih serius karena sudah resmi dinyatakan dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019 di hadapan anggota DPR dan MPR. Presiden Jokowi meminta restu lembaga perwakilan memindahkan pusat pemerintahan ke luar pulau Jawa.

Dari semua pilihan lokasi baru Ibu Kota yang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jokowi agaknya lebih sreg memilih pulau Kalimantan. Belum diputuskan di kota mana Ibu Kota Indonesia nanti berada. Jokowi baru menyatakan lokasi baru itu satu di Kalimantan Tengah dan dua lokasi di Kalimantan Timur.

Menteri Negara Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan tiga lokasi itu berada di lahan-lahan milik negara untuk mencegah spekulan tanah mendapatkan untung dari kenaikan harga tanah akibat rencana pemindahan ini. Masalahnya, urusan pemindahan Ibu Kota tak semata soal spekulan. Sebab spekulan tetap akan bekerja karena ada banyak lahan untuk permukiman nonpemerintah yang akan dibangun bukan melalui anggaran negara dan di luar kawasan lahan negara.

BACA: Ibu Kota Pindah ke Mana

Seperti kata Sofyan, pemerintah akan fokus pada pembangunan kantor-kantor pemerintahan. Sementara daya dukung lain seperti perkantoran perusahaan dan permukiman penduduk yang mendekat ke pusat pemerintahan akan dibangun oleh pihak swasta.

Sofyan menjamin pembukaan kota baru tak akan membuka hutan dalam jumlah yang banyak. “Luas Ibu Kota itu paling-paling 300.000 hektare, sementara hutan di Kalimantan sangat luas,” katanya. “Bisa saja konsepnya di tengah-tengah natural park yang didesain oleh konsultan berkualifikasi internasional.”

Jika luas yang disebut Menteri Sofyan itu benar, maka luas Ibu Kota baru hampir lima kali lipat Jakarta. Kota Jakarta yang terbagi dalam lima kota ini seluas 66.150 hektare dengan jumlah penduduk hampir 10 juta jiwa pada 2018.

Kalimantan adalah pulau seluas 74 juta hektare dengan 52 persen kawasannya berhutan atau sekitar 40,8 juta hektare. Dari jumlah itu sebanyak 5,7 juta hektare (28% dari total keseluruhan di Indonesia) adalah kawasan gambut—hutan biomassa yang terbentuk berabad-abad di sebuah cekungan berair.

Adapun luas Kalimantan Tengah 15,4 juta hektare dengan 82% hutan. Dari luas itu gambut di provinsi ini seluas 2,5-3 juta hektare. Sementara Kalimantan Timur luasnya 12,7 juta hektare dengan kawasan berhutan 8,2 juta hektare dan luas lahan gambut 700 ribu hektare.

Artinya, di Kalimantan Tengah atau Timur, ibu kota baru kelak akan berada di atas lahan gambut. Menurut Bambang Setiadi, mantan Ketua Himpunan Gambut Indonesia, tak ada referensi di dunia sebuah kota besar—apalagi ibu kota negara—berada di atas lahan gambut.

Referensi sebuah kota berada di atas lahan gambut adalah Wegeningen di Belanda atau Finlandia. Tapi gambut di Wegeningen atau Finlandia merupakan gambut empat musim berupa lumut, bukan gambut serasah dan berkayu seperti gambut tropis yang ada di Kalimantan. Karena serasah itu, gambut di Indonesia menyimpan panas karena itu mudah terbakar.

BACA: Tantangan Palangkaraya Sebagai Ibu Kota Baru

Gambut tak boleh kering karena meletikkan api jika musim kemarau. Ia harus senantiasa basah untuk mengimbangi suhu kering di atasnya. Kegagalan sawah 1 juta hektare Orde Baru adalah membuat kanal yang tujuan awalnya mengalirkan air dari dua sungai besar agar gambut untuk padi itu tetap basah, namun yang terjadi adalah kanal lebih dari 100 kilometer itu menjadi jalan keluar air dari dalam kawasan gambut. Akibatnya lahan gambut menjadi kering dan pada 1997-1998, ketika El Nino, kawasan ini terbakar hebat menghasilkan gas rumah kaca tak sedikit.

Dengan kondisi lahan gambut seperti itu, pemerintah agaknya perlu hati-hati membangun sebuah kota besar yang baru yang bisa menyedot permukiman baru dalam jumlah masif. Pemindahan tak bisa ditebus dengan kerusakan alam yang dahsyat mengingat Indonesia satu-satunya kawasan tropis yang bertahan, setelah Brasil dan Bolivia yang membiarkan degradasi hutannya kian luas.

Tak hanya soal hitung-hitungan ekonomi dan sosial sebagai efek ganda pemindahan ibu kota, melainkan—ini faktor paling penting—dampak ekologis dari rencana itu. Dalam kajian Bappenas maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tak terlihat kajian komprehensif yang menyangkut soal lingkungan, mengenai daya dukung maupun untung-rugi kerusakan ekosistem jika ibu kota benar-benar telah pindah dan operasional pemerintahan telah berjalan.

Hutan gambut di areal restorasi PT Rimba Makmur Utama di Kalimantan Tengah

Ibu kota baru mesti dirancang dengan memperhatikan drainase dan menghitung secara cermat dampak terhadap kawasan hutan terutama gambut. Banjir besar di Kalimantan Timur dan Tengah yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan pengaruh degradasi hutan gambut memicu bencana alam di daratan.

Sebagai wilayah di khatulistiwa, curah hujan di Kalimantan pada Oktober -April sangat tinggi. Tapi curah hujan itu kini memicu banjir karena air tak lagi diserap oleh hutan gambut yang rusak akibat kebakaran atau pembukaan lahan, di luar alih fungsi kawasan hutan di hulu oleh industri ekstraktif seperti perkebunan dan pertambangan.

Dengan sejumlah pertimbangan itu, pemindahan ibu kota mesti dikaji sangat serius dengan melibatkan ahli lingkungan, tata kota, wilayah, ekonomi, hingga sosial dan pembahasannya dibuka ke publik agar bisa dikontrol masyarakat.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Sekretariat Bersama untuk Reforma Agraria

    Pemerintah membentuk sekretariat bersama WWF Indonesia untuk memperbaiki dan mempercepat reforma agraria dan perhutanan sosial.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.