Kabar Baru | 20 Agustus 2019

Menimbang Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

Bisakah membangun kota besar di atas lahan gambut? Tak ada referensi di dunia sebuah kota dibangun di atas gambut tropis yang unik.

Redaksi

Redaksi

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengulang rencana memindahkan Ibu Kota ke luar Jakarta. Kali ini lebih serius karena sudah resmi dinyatakan dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2019 di hadapan anggota DPR dan MPR. Presiden Jokowi meminta restu lembaga perwakilan memindahkan pusat pemerintahan ke luar pulau Jawa.

Dari semua pilihan lokasi baru Ibu Kota yang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jokowi agaknya lebih sreg memilih pulau Kalimantan. Belum diputuskan di kota mana Ibu Kota Indonesia nanti berada. Jokowi baru menyatakan lokasi baru itu satu di Kalimantan Tengah dan dua lokasi di Kalimantan Timur.

Menteri Negara Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan tiga lokasi itu berada di lahan-lahan milik negara untuk mencegah spekulan tanah mendapatkan untung dari kenaikan harga tanah akibat rencana pemindahan ini. Masalahnya, urusan pemindahan Ibu Kota tak semata soal spekulan. Sebab spekulan tetap akan bekerja karena ada banyak lahan untuk permukiman nonpemerintah yang akan dibangun bukan melalui anggaran negara dan di luar kawasan lahan negara.

BACA: Ibu Kota Pindah ke Mana

Seperti kata Sofyan, pemerintah akan fokus pada pembangunan kantor-kantor pemerintahan. Sementara daya dukung lain seperti perkantoran perusahaan dan permukiman penduduk yang mendekat ke pusat pemerintahan akan dibangun oleh pihak swasta.

Sofyan menjamin pembukaan kota baru tak akan membuka hutan dalam jumlah yang banyak. “Luas Ibu Kota itu paling-paling 300.000 hektare, sementara hutan di Kalimantan sangat luas,” katanya. “Bisa saja konsepnya di tengah-tengah natural park yang didesain oleh konsultan berkualifikasi internasional.”

Jika luas yang disebut Menteri Sofyan itu benar, maka luas Ibu Kota baru hampir lima kali lipat Jakarta. Kota Jakarta yang terbagi dalam lima kota ini seluas 66.150 hektare dengan jumlah penduduk hampir 10 juta jiwa pada 2018.

Kalimantan adalah pulau seluas 74 juta hektare dengan 52 persen kawasannya berhutan atau sekitar 40,8 juta hektare. Dari jumlah itu sebanyak 5,7 juta hektare (28% dari total keseluruhan di Indonesia) adalah kawasan gambut—hutan biomassa yang terbentuk berabad-abad di sebuah cekungan berair.

Adapun luas Kalimantan Tengah 15,4 juta hektare dengan 82% hutan. Dari luas itu gambut di provinsi ini seluas 2,5-3 juta hektare. Sementara Kalimantan Timur luasnya 12,7 juta hektare dengan kawasan berhutan 8,2 juta hektare dan luas lahan gambut 700 ribu hektare.

Artinya, di Kalimantan Tengah atau Timur, ibu kota baru kelak akan berada di atas lahan gambut. Menurut Bambang Setiadi, mantan Ketua Himpunan Gambut Indonesia, tak ada referensi di dunia sebuah kota besar—apalagi ibu kota negara—berada di atas lahan gambut.

Referensi sebuah kota berada di atas lahan gambut adalah Wegeningen di Belanda atau Finlandia. Tapi gambut di Wegeningen atau Finlandia merupakan gambut empat musim berupa lumut, bukan gambut serasah dan berkayu seperti gambut tropis yang ada di Kalimantan. Karena serasah itu, gambut di Indonesia menyimpan panas karena itu mudah terbakar.

BACA: Tantangan Palangkaraya Sebagai Ibu Kota Baru

Gambut tak boleh kering karena meletikkan api jika musim kemarau. Ia harus senantiasa basah untuk mengimbangi suhu kering di atasnya. Kegagalan sawah 1 juta hektare Orde Baru adalah membuat kanal yang tujuan awalnya mengalirkan air dari dua sungai besar agar gambut untuk padi itu tetap basah, namun yang terjadi adalah kanal lebih dari 100 kilometer itu menjadi jalan keluar air dari dalam kawasan gambut. Akibatnya lahan gambut menjadi kering dan pada 1997-1998, ketika El Nino, kawasan ini terbakar hebat menghasilkan gas rumah kaca tak sedikit.

Dengan kondisi lahan gambut seperti itu, pemerintah agaknya perlu hati-hati membangun sebuah kota besar yang baru yang bisa menyedot permukiman baru dalam jumlah masif. Pemindahan tak bisa ditebus dengan kerusakan alam yang dahsyat mengingat Indonesia satu-satunya kawasan tropis yang bertahan, setelah Brasil dan Bolivia yang membiarkan degradasi hutannya kian luas.

Tak hanya soal hitung-hitungan ekonomi dan sosial sebagai efek ganda pemindahan ibu kota, melainkan—ini faktor paling penting—dampak ekologis dari rencana itu. Dalam kajian Bappenas maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tak terlihat kajian komprehensif yang menyangkut soal lingkungan, mengenai daya dukung maupun untung-rugi kerusakan ekosistem jika ibu kota benar-benar telah pindah dan operasional pemerintahan telah berjalan.

Hutan gambut di areal restorasi PT Rimba Makmur Utama di Kalimantan Tengah

Ibu kota baru mesti dirancang dengan memperhatikan drainase dan menghitung secara cermat dampak terhadap kawasan hutan terutama gambut. Banjir besar di Kalimantan Timur dan Tengah yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan pengaruh degradasi hutan gambut memicu bencana alam di daratan.

Sebagai wilayah di khatulistiwa, curah hujan di Kalimantan pada Oktober -April sangat tinggi. Tapi curah hujan itu kini memicu banjir karena air tak lagi diserap oleh hutan gambut yang rusak akibat kebakaran atau pembukaan lahan, di luar alih fungsi kawasan hutan di hulu oleh industri ekstraktif seperti perkebunan dan pertambangan.

Dengan sejumlah pertimbangan itu, pemindahan ibu kota mesti dikaji sangat serius dengan melibatkan ahli lingkungan, tata kota, wilayah, ekonomi, hingga sosial dan pembahasannya dibuka ke publik agar bisa dikontrol masyarakat.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.