Kabar Baru | 05 Juli 2019

Saatnya Meninggalkan Kayu

Saatnya meninggalkan kayu agar hutan tetap lestari seraya tetap memberikan manfaat bagi umat manusia.

Redaksi

Redaksi

DALAM sebuah diskusi yang digelar Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB Sumatera Selatan di Palembang pada 28 Juni 2019, Dekan Fakultas Kehutanan IPB Rinekso Soekmadi mengungkap sebuah informasi penting. Menurut dia, hutan menjadi sangat tidak produktif dari segi ekonomi jika dibandingkan dengan sektor lain.

Sebuah hutan hanya punya nilai produktivitas Rp 400 per hektare per tahun jika hanya mengandalkan kayu yang berusia panjang. “Dengan cireng saja nilainya kalah jauh,” kata Rinekso menyebut “aci digoreng”—makanan khas Jawa Barat. Karena itu, hutan kemudian terdorong dikonversi ke dalam bisnis lain untuk meningkatkan nilainya.

Menurut Rinekso, sebuah kawasan akan jadi produktif jika diubah menjadi kebun sawit. Nilainya naik 100 kali lipat dibanding pepohonan. Nilai itu akan naik 100 kali lipat lagi jika dijadikan griya tawang. “Ini nilai yang belum empiris, tapi begitulah faktanya,” kata Rinekso.

Dengan cara pandang terhadap hutan seperti itu, ditambah rezim pertumbuhan ekonomi yang menuntut suplai pendapatan dari pelbagai sektor termasuk kehutanan, hutan dikonversi untuk bisnis. Sawit kini menjadi komoditas utama Indonesia dengan menyumbang devisa dan lapangan pekerjaan.

Urusan sawit jadi rumit karena ada izin merambah dalam kawasan hutan. Dari total 16,8 juta hektare, seluas 3,4 juta hektare berada dalam kawasan hutan—termasuk 1,2 juta hektare sawit rakyat. Urusan lingkungan ini menjadi tambah kompleks karena Uni Eropa dan negara-negara lain memakai alasan ini untuk menolak sawit Indonesia—selain urusan rebutan komoditas dan pasar antar negara adidaya.

BACA: Citarum Belum Harum dan kumpulan artikel edisi Setahun Citarum Harum

Sawit telah dituding menjadi penyebab deforestasi dan degradasi lahan—meskipun sebagian ahli menolaknya karena peternakan jauh lebih masif dibanding lahan sawit secara keseluruhan—apalagi di lahan gambut yang memicu kebakaran hebat. Pemerintah tak lagi memberikan izin baru konversi hutan ke sawit untuk tiga tahun ke depan sembari menata perizinannya yang tumpang tindih.

Problem pelik pengelolaan hutan ini tak mudah diurai. Mematikan sawit bukan solusi karena akan berpengaruh pada roda ekonomi. Membiarkannya juga tak arif karena kawasan hutan terus berkurang mengakibatkan serapan karbon akibat polusi dan gas buang dari energi fosil untuk menopang hidup manusia kian menipis.

Para ahli telah mengajukan beberapa solusi untuk mengatasi soal ruwet ini. Menurut Rinekso, paradigma lama memandang hutan hanya sebatas kayu harus ditinggalkan. Hutan memang harus produktif agar bermanfaat bagi manusia. Tapi hanya melihatnya semata kayu terbukti menyengsarakan alam Indonesia karena nilai produktivitasnya yang sedikit tapi dipompa untuk menaikkan pendapatan negara. Konversi ke bisnis lain dengan pembukaan lahan baru juga tak menyelesaikan masalah.

Perlu ada tata kelola hutan yang multisektor di dalam kawasan hutan agar fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan seiring. Dengan meninggalkan paradigma kayu kita akan terdorong menemukan sektor-sektor lain yang bisa digali dengan nilai produktivitas lebih baik semisal ekowisata, pengalaman, cadangan karbon, hingga produk lain selain kayu, yang melimpah.

Ada usulan agroforestri sawit untuk menyelesaikan degradasi lahan di kawasan hutan sekaligus menyelesaikan konflik tenurial. Agroforestri adalah sistem silvikultur yang diakui dalam kebijakan perhutanan sosial—pemberian akses mengelola hutan bagi masyarakat seluas 2 hektare selama 35 tahun. Bagi perambah hutan tetap diberikan akses itu dengan kewajiban menjaga kawasan hutan sehingga fungsi ekologinya tetap terjaga.

BACA: Agar Desa Tak Kehilangan Petani

Agroforestri sawit terutama untuk menyelesaikan konflik tenurial kawasan hutan yang dikelola masyarakat. Masalahnya, perhutanan sosial melarang penanaman sawit. Sawit hanya diizinkan diolah jika usianya ketika mengajukan izin perhutanan sosial di bawah tiga tahun. Ia bisa terus diolah hingga usia 12 tahun. Setelah itu harus diganti oleh tanaman berkayu.

Yayasan Kehati mengajukan usul agar agroforestri sawit diakui dalam perhutanan sosial mengingat sudah menjadi kearifan lokal masyarakat. Sebelum hutan diubah menjadi sawit dan izinnya diberikan kepada perusahaan, masyarakat sudah lama mengombinasikan sawit dengan pohon berkayu. Dengan begitu, demikian usul ini, konflik sosial terselesaikan seraya menjaga ekologi dan ekonomi masyarakat.

Bukti-bukti empiris ini perlu dikaji lebih mendalam untuk mengakomodasi usul ini agar hutan dengan segala problematika peliknya tak hanya dipandang semata kayu. Kita harus mengalihkan cara padang eksploitasi hutan tapi mengubahnya menjadi pemberdayaan kawasan.

Seperti hasil rembuk para rimbawan IPB dalam refleksi dan pemikiran masa depan kehutanan Indonesia di tautan ini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.