Laporan Utama | Januari-Maret 2019

Hidup Tanpa Plastik

Beberapa kota menerapkan larangan kantong plastik bagi peritel modern. Industri mengikuti.

Mustofa Fato

Pemerhati kehutanan dan lingkungan. Penyuka kopi dan fotografi

DI mini atau supermarket di Kota Bogor, foto Wali Kota Bima Arya terpacak di meja-meja kasir mulai 1 Desember 2018. Ia melarang toko-toko ritel menyediakan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaan dan mengajak pembeli untuk diet plastik. “Ini kebijakan bertahap hingga 2025 Bogor nol plastik,” katanya seperti dikutip Antara.com awal Desember tahun lalu.

Sebetulnya, Bima sudah menerbitkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61/2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik pada 23 Juli 2018. Larangan itu mulai efektif setelah enam bulan ia teken. Sampai Maret tahun ini ia masih mentoleransi toko ritel menyediakan kantong plastik sampai stoknya habis. Setelah itu, akan ada sanksi bagi toko yang masih menyediakan kantong plastik untuk bungkus belanjaan.

Ia mengimbau pembeli membawa kantong belanjaan sendiri atau membeli kantong kain yang disediakan di toko. Beberapa swalayan bahkan menerima pembelian kantong plastik ramah lingkungan yang terbuat dari singkong. Namun, kantong plastik yang bisa didaur ulang ini masih mahal. Harganya berkisar antara Rp 10.000-12.000 per unit.

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Bogor N. Hashby Munnawar menambahkan bahwa kebijakan Wali Kota itu merupakan turunan dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menginduk pada Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. “Jadi penegakkan aturan Wali Kota ini tetap harus berkoordinasi dengan KLHK,” kata dia.

Dengan peraturan ini, Bogor menjadi kota keempat yang menerapkan kebijakan larangan memakai kantong plastik untuk ritel modern setelah Balikpapan dan Banjarmasin di Kalimantan, serta Kabupaten Badung di Bali. Menurut Bima, peraturan ini belum menyasar pasar tradisional karena kebijakannya bertahap.

20190428175558.png

Waktu sampah terurai (Sumber: berbagai sumber)

Bogor menjadi surga plastik karena limbah plastik sehari bisa 1,8 ton. Jumlah ini merupakan perhitungan limbah plastik yang dihasilkan dari 23 toko modern yang ada di kota Bogor. Belum menghitung produsen-produsen dari sektor lain yang juga menghasilkan limbah yang tak terurai ini.

Pemerintah DKI Jakarta belakangan juga berencana meniru aturan sejenis. Gubernur Anies Baswedan sedang merevisi draf peraturan yang diajukan Dinas Lingkungan Hidup. Seperti dikutip Jakarta Post pertengahan Februari lalu, Kepala Dinas Isnawa Adji baru memasukkan draf baru pengurangan sampah plastik dan larangan bagi toko modern menyediakan kantong plastik.

Jakarta termasuk kota yang banyak menghasilkan sampah plastik. Dari 7.000 ton sampah yang diproduksi 9,7 juta penduduk Jakarta setiap hari, 2.400 ton di antaranya berupa sampah plastik. Isnawa Adji mengatakan bahwa penduduk Jakarta masih belum terbiasa hidup tanpa memakai plastik untuk banyak keperluan sehari-hari.

Jika pemerintah daerah punya komitmen menurunkan pemakaian plastik, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga sudah sadar dampak buruk kantong plastik terhadap lingkungan. Kematian paus sperma di Wakatobi pada Desember lalu karena menelan 6 kilogram sampah plastik menunjukkan bahaya plastik terhadap habitat alam.

Kebiasaan penduduk Indonesia membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai, membuat plastik terbawa arus dan bersarang di lautan. Habitat laut yang mencari makan bingung membedakan plastik dengan makanan yang melayang di air. Mereka tak sadar memakannya hingga berkilo-kilo.

Habitat yang terbunuh karena plastik ini, tentu saja, akan mengganggu keseimbangan mereka di alam. Setelah suhu yang memanas akibat efek gas rumah kaca, populasi mereka terancam pula karena plastik. Pemanasan global tak hanya terjadi karena aktivitas produksi manusia tapi juga gaya hidup yang tak selaras dengan alam.

 

Danone Indonesia sadar dengan dampak buruk itu. Sebagai perusahaan produsen makanan dan minuman, Danone punya komitmen mengurangi dampak gas rumah kaca hingga 2050, seperti program pemerintah yang diwajibkan oleh Paris Agreement dalam penurunan efek pemanasan global. “Kami sudah punya strategi yang solid untuk itu,” kata Direktur Sustainable Development Danone Indonesia Karyanto Wibowo.

Strategi Danone dalam mendukung kebijakan seluruh negara itu adalah penggunaan energi yang efisien, memakai energi terbarukan, dan carbon resolving. Menurut Karyanto, Pemakaian energi yang efisien dilakukan salah satunya dengan cara mengoptimalkan rute pengangkutan barang produksi. Dengan rute yang efisien, bahan bakar dan secara langsung juga mengurangi emisi.

Untuk energi terbarukan, di beberapa daerah Danone listrik dari sumber gas alam dan panel solar, tak lagi batu bara. Sedangkan pada program carbon resolving, Danone melakukan program penanaman seperti mangrove sebagai penyerap dan penyimpan karbon. “Itu adalah opsi terakhir setelah dua kebijakan pertama,” kata Karyanto.

Berbeda dengan Danone, Unilever punya cara sendiri dalam upaya mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Salah satunya adalah menerapkan green office di kantor mereka. “Kantor ini sudah sertifikasi sebagai green office dari pencahayaan sampai pada pengolahan sampahnya. Kami juga punya program pilah sampah, seperti pilah sampah pada umumnya. Dan itu dikelola oleh Waste4Change. Supaya tidak ada sampah ke tempat penimbunan,” ujar Lucius Dinto Pramudyo, Kepala Divisi Enhancing Livelihood Programme - Unilever Indonesia Foundation.

20190428174923.png

Produksi sampah dunia (Sumber: ScienceMag)

Sebagai bagian dari tanggung sosial perusahaan, Unilever juga membangun bank sampah di beberapa daerah. Menurut Dinto, jumlah anggota bank sampah yang ikut dalam program itu di seluruh Indonesia mencapai 40 ribu orang.

Danone saat ini sedang mengembangkan botol dari bahan daur ulang yang higienis dan aman untuk kemasan. “Beberapa minggu lalu kami telah meluncurkan secara resmi botol yang memakai 100% bahan baku daur ulang. Kami juga mendesainnya tanpa label atau plastik. Produk ini baru kita pasarkan di Bali,” ujar Karyanto.

Inovasi program yang dilakukan Unilever lebih pada mendorong untuk melakukan sertifikasi kedelai yang menjadi salah satu sumber bahan baku produksi. Sertifikasi ini akan menjamin petani tetap menjaga lingkungan dengan mengalokasikan sebagian areanya untuk tanaman keras. “Ini juga salah satu upaya untuk membuat petani itu juga resilient,” kata Dinto. “Jangan sampai kalau terjadi sesuatu di tanaman utamanya dengan enggak punya sumber penghidupan.”

Selain mencegah di hulu, penanganan limbah hasil industri juga merupakan aspek penting dalam pengurangan dampak buruk perubahan iklim. Karena itu Danone menempatkan mesin pengolah limbah organik dan anorganik di semua pabrik mereka. “Bahkan Danone memiliki beberapa spesifikasi standar yang melebihi standar pemerintah,” ujar Karyanto.

Kontributor:

Mawardah Hanifiyanti, Wike Andiani, Fairuz Ghaisani, Tiara Kusdanartika

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain