Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru| 08 April 2022

Kebakaran Hutan Penentu FOLU Net Sink 2030

Mengendalikan kebakaran hutan dan lahan menjadi penentu pencapaian FOLU net sink 2030. Kebakaran gambut melepas emisi paling besar.

DALAM FOLU Net Sink 2030 sektor kehutanan hendak menurunkan emisi sebanyak 17,4% dalam skenario memangkas gas rumah kaca 29% dari 2,87 miliar ton setara CO2. Salah satu cara mencapainya adalah dengan mencegah kebakaran hutan dan lahan.

FOLU adalah forestry and land use. Sementara net sink adalah emisi negatif. FOLU net sink 2030 artinya sektor kehutan dan pengunaan lahan akan menyerap emisi lebih banyak dari yang dilepaskannya.

Menurut Guru Besar Bidang Perlindungan Hutan IPB University Lailan Syaufina hampir 100% penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah manusia. Pemicunya macam-macam, seperti penebangan liar dan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

“Kebakaran hutan dan lahan berkontribusi terhadap peningkatan emisi dari karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya,” kata Lailan dalam webinar FOLU net sink 2030 pada 7 April 2022. ”Pengendaliannya sangat krusial untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.”

Tak hanya menambahkan emisi ke atmosfer, kebakaran dan pembukaan hutan membuat karbon yang tersimpan dalam ekosistem hutan ikut terlepas. Kebakaran lahan gambut memicu emisi paling besar.

Menurut Lailan kebakaran lahan gambut memberikan kontribusi emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebakaran lahan non gambut. “Ketika kebakaran hutan terjadi emisi bukan hanya disebabkan oleh kayu yang terbakar, tapi bahan bakar yang ada di dalam tanah,” katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2017 emisi yang terlepas akibat kebakaran hutan dan lahan sebanyak 24,56 juta ton setara CO2. Emisi meningkat pada 2019 yaitu sebesar 603,81 juta ton akibat kebakaran hutan besar. Pada 2021, emisi dari kebakaran hutan turun menjadi 127,34 juta ton.

Luas areal kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2021 mencapai 354.582 hektare atau naik 19,4% dibandingkan tahun 2020, yakni 296.942 hektare. Wilayah dengan luas kebakaran terbesar berada di Nusa Tenggara Timur, seluas 137.297 hektare, lalu Nusa Tenggara Barat 100.908 hektare. 

Terkait data tersebut, Lailan mengingatkan bahwa kecenderungan kebakaran hutan kini bergeser dari barat ke wilayah Indonesia bagian timur yaitu NTT, NTB dan Papua. Adapun area kebakaran di NTT terjadi di lahan savana atau padang rumput, semak belukar, dan pertanian lahan kering campur semak.

Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SPM Budisusanti mengatakan kebakaran hutan dan lahan bisa disebabkan oleh pengelolaan yang tidak optimal di daerah lahan gambut, umumnya terkait manajemen air. 

Dia mengatakan Kementerian menggunakan aplikasi SiMATAG-0,4m untuk memonitor pemulihan gambut. Aplikasi ini mengumpulkan data pemantauan tinggi muka air tanah dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat dari 9.603 titik pengamatan.

Menurut Budisusanti pemerintah melibatkan masyarakat dalam melindungi lahan gambut melalui pembangunan Desa Mandiri Peduli Gambut yang saat ini berjumlah 22 desa dan menyebar di sembilan provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Dalam skenario KLHK, kata Budisusanti, pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkait lahan gambut bisa dilakukan dengan tiga cara: konservasi sumber daya air atau pengelolaan hidrologis dengan sekat kanal, merehabilitasi vegetasi tanaman, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

KLHK mencatat ekosistem lahan gambut yang telah direstorasi mencapai 3,6 juta hektare. Sebanyak 2,6 juta hektare berupa lahan gambut, di antaranya berada di hutan tanaman industri. Sisanya, 1,3 juta hektare di perkebunan kelapa sawit serta 45.950 hektare di area masyarakat. 

Menurut Budisusanti, total pengurangan emisi melalui pengelolaan tinggi muka air gambut mencapai 266 juta ton setara CO2. “Namun, kami masih berupaya untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan metode kalkulasi penurunan emisi dari pengelolaan tinggi muka air gambut,” kata Budisusanti.

Sebelumnya pada acara Konsolidasi Recana Operasional FOLU Net Sink 2030, Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan perlunya pencatatan yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait pencapaian KLHK mengurangi emisi karbon.

“FOLU Net Sink bukan sesuatu yang baru buat kita,” kata Siti Nurbaya. “Ini sudah lama kita kerjakan. Hanya saja selama ini belum terkonsolidasi, metodologis dan sistematis dalam tolak ukur emisi karbon.”

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.




Alumni Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia

Bagikan

Komentar



Artikel Lain